Connect with us

POLITIK

Rapat Paripura Ke-4 DPRD Bali, Gubernur Sampaikan Pendapat terhadap Raperda Inisiatif Dewan atas Perda 3/2011

BALIILU Tayang

:

de
Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos, M.Si. membuka Rapat Paripurna Ke-4 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021, Kamis (8/4) di Ruang Sidang Utama DPRD Bali Renon, Denpasar.

Denpasar, baliilu.com – Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos, M.Si. membuka Rapat Paripurna Ke-4 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021, dengan agenda mendengar pendapat Gubernur Bali terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Kamis (8/4/2021) di Ruang Sidang Utama DPRD Bali, Renon Denpasar.

Pada Rapat Paripurna ke-4 yang terbuka untuk umum ini, Ketua DPRD Bali didampingi Wakil Ketua Dr. I Nyoman Sugawa Korry, S.E., M.M. Ak. S.A., juga diikuti secara virtual oleh anggota Dewan. Hadir Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati mewakili Gubernur Bali.

Ketua DPRD Bali sebelum memberi kesempatan kepada Gubernur yang diwakili Wakil Gubernur Bali menyampaikan pendapat terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha itu, Adi Wiryatama menyampaikan maaf di hari suci Galungan dan Kuningan yang akan dirayakan nanti pada 14 dan 24 April 2021. ‘’Marilah dengan ketekunan dharma melawan adharma, kita tingkatkan satwam, kebenaran dharma secara kukuh, juga perhatian terhadap dharma negara khususnya masyarakat Bali yang kita cintai bersama,’’ ungkapnya.

Rapat Paripura Ke-4 DPRD Bali juga diikuti secara virtual anggota Dewan.

Hal ini terasa penting, terlebih dalam tantangan yang telah kita hadapi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara khususnya ke depannya terhadap Covid-19. ‘’Kita harus bersatu melawan Covid dengan protokol kesehatan sehingga ekonomi Bali bisa bangkit,’’ ucapnya seraya mempersilakan Wakil Gubernur Bali untuk menyampaikan pendapat Gubernur.

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif Dewan dalam menyusun Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Baca Juga  Peringati Hari Jadi Ke-4, Bupati Giri Prasta Harapkan Semeton Dulang Mangap Fokus Ngayah

Wagub Cok Ace memaparkan sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, yang secara substantif bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan krama Bali yang Sejahtera dan Bahagia Sakala dan Niskala, maka Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha adalah inisiatif bijak dalam rangka upaya peningkatan PAD.

Wagub menyampaikan beberapa masukan dalam rangka menyempurnakan aspek substansi. Pertama, perlu ditinjau pula tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk uraian pekerjaan pengujian di UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan.

Kedua, perlu dipertimbangkan potensi baru penjualan hasil pembuatan simplisia, serbuk tanaman obat dan bahan baku kosmetika herbal serta pembuatan ekstrak bahan alam, yang dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium dan Pengujian Obat Tradisional pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam upaya meningkatkan PAD.

Ketiga, perlu ditinjau kembali Biaya Tarif Retribusi Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, dalam upaya peningkatan pelayanan dan penyiapan fasilitas obyek retribusi.

Dan keempat, agar struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang sebelumnya diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2017 dapat dialihkan ke dalam Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pengalihan Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 974-4626 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Pengalihan Struktur dan besaran tarif dimaksud, sesuai dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan telah mendapat pembahasan oleh Bagian Perundang-undangan Dirjen Bina Keuangan Daerah bersama Biro Hukum Sekretariat Jenderal dan Staf Khusus Kementerian Dalam Negeri.

Baca Juga  Ketua Dekranasda Bali Ajak Perajin UMKM Turut Lestarikan Warisan Leluhur

‘’Berkenaan dengan Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, tentunya Raperda dimaksud masih perlu bersama-sama dilakukan pembahasan secara lebih mendalam pada forum-forum berikutnya,’’ papar Wagub mengakhiri sambutan Gubernur Bali. (eka/gs)

Advertisements
ucapan idul fitri dprd bali

dprd badung
Advertisements
idul fitri pemprov bali

POLITIK

Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto: Elektoral PDI Perjuangan Capai 22,6%, Tak Boleh Cepat Berpuas Diri

Published

on

By

de

Jakarta, baliilu.com – Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan survei Kompas hari ini menunjukkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah melakukan rebound yang pertama, setelah turun beberapa waktu lalu. Elektoral PDI Perjuangan mencapai 22,6% lebih tinggi daripada Pemilu 2019 dengan suara undecided (bimbang) sekitar 26%.

Demikian juga satu hari sebelumnya, survei yang dilakukan Indikator pimpinan Burhanuddin Muhtadi, memberikan hasil 25,3% dengan undecided 21,1%.

Atas hasil survei yang bersifat sesaat dan bisa berubah-ubah tersebut, Hasto Kristiyanto dalam pernyataan tertulisnya kepada awak media, Rabu (5/5) di Jakarta, menyampaikan beberapa hal. ‘’Kita tidak boleh cepat berpuas diri. Karena Pemilu 2024 masih lama. Terus tegak lurus dan ikuti instruksi Ketua Umum Partai, Ibu Megawati Soekarnoputri,’’ terang Hasto Kristiyanto.

Hasto juga meminta agar memperkuat sinergi tiga pilar partai dengan seluruh daya gerak untuk rakyat. Tampilkan partai hadir dengan wajah positif. Partai hadir dengan cara kreatif dan dirasakan manfaatnya di tengah rakyat.

Dalam pernyataannya, Hasto menegaskan disiplin anggota dan kader partai agar ditingkatkan. ‘’Jauhkan diri dari  berbagai perbuatan yang dinilai merugikan atau menyakiti rakyat. Rakyat adalah sumber kekuatan, dedikasi dan cita-cita partai,’’ tegasnya.

Selain itu, Hasto mengingatkan partai agar terus melakukan rekrutmen anggota, pendidikan politik, kaderisasi dan fungsi komunikasi politik. Jadikan gerakan ke bawah, blusukan, untuk dijabarkan dalam keputusan politik di partai, DPRD, kab/kota, dan provinsi hingga di tingkat nasional. Dikatakan, blusukan, kepemimpinan yang mendengarkan arus bawah, dan gotong-royong adalah bagian dari kultur partai.

Ditegaskan pula, partai agar memperluas ruang gerak, bukan hanya politik kekuasaan, namun memberikan perhatian penting pada ekonomi rakyat, lingkungan hidup, kebudayaan, pendidikan yang membebaskan, dan terus hadirkan kerja gotong- royong dengan rakyat.

Baca Juga  Ketua DPRD Bali Terima Kunker MKD, Badan Kehormatan Berperan Jaga Harkat dan Martabat DPRD

‘’Selamat berjuang!!! Berbagai ujian dipastikan kian menghadang. Tetap waspada dengan politik kepungan, fitnah, bahkan berbagai bentuk political trapping!’’ ujar Hasto memberi semangat.

Namun, kata Hasto,  selama PDI Perjuangan menyatu dengan rakyat, kokoh pada jalan ideologi Pancasila, maka hal tersebut akan menjadi energi daya tangkal mengatasi berbagai ancaman, hambatan dan gangguan. ‘’Ibu Ketua Umum Partai terus memberikan instruksi dan arahan kepada kita semua, untuk dijalankan dengan penuh totalitas sebagai kader partai,’’ pungkasnya. (gs)

Advertisements
ucapan idul fitri dprd bali

dprd badung
Advertisements
idul fitri pemprov bali
Lanjutkan Membaca

POLITIK

NLK Suastiari Resmi Gantikan Alm. IB Sunartha, Bupati Harapkan Dapat Bekerjasama untuk Kesejahteraan Masyarakat

Published

on

By

de
SUMPAH JANJI PAW: Bupat Giri Prasta memberikan sambutan saat Rapat Paripurna Peresmian Pengangkatan serta Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD Badung PAW atas nama Ni Luh Kadek Suastiari di Puspem Badung, Rabu (21/4).

Badung, baliilu.com – Ni Luh Kadek Suastiari secara resmi menjadi Pengganti Antar-Waktu (PAW) anggota DPRD Badung menggantikan posisi almarhum Ida Bagus Made Sunartha. Peresmian dilaksanakan melalui Rapat Paripurna Peresmian Pengangkatan serta Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD Badung PAW Masa Bakti 2019-2024 atas nama Ni Luh Kadek Suastiari bertempat di Ruang Sidang Utama Gosana Kantor DPRD Badung, Rabu (21/4).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Dr. Drs. I Putu Parwata MK, M.M. didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta serta dihadiri oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Wakil Bupati I Ketut Suiasa dan Sekda I Wayan Adi Arnawa.

Bupati Giri Prasta dalam sambutannya mengatakan atas nama pribadi, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Badung menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya Ni Luh Kadek Suastiari, sebagai anggota DPRD Kabupaten Badung Pengganti Antar-Waktu anggota DPRD Badung 2019-2024 menggantikan alm. Ida Bagus Sunartha.  ”Saya ucapkan selamat bertugas di DPRD Kabupaten Badung, pelantikan ini merupakan awal bagi saudari Ni Luh Kadek Suastiari dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat. Saya berharap agar saudari dapat bekerjasama dan saling mengisi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan saudari,” ujarnya.

Menurut Giri Prasta pergantian antar-waktu bagi anggota DPRD ini merupakan proses politik yang harus dilakukan sebagai upaya memenuhi kelengkapan keanggotaan DPRD Kabupaten Badung. “Sebagai anggota dewan yang baru, tentunya saudari Kadek Suastiari perlu segera menyesuaikan diri, mempelajari berbagai ketentuan dan tata tertib yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai anggota dewan,” pesannya seraya menjelaskan bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Baca Juga  PLN Apresiasi Dukungan ATR dalam Mudahkan Sertifikasi Aset

Mengingat DPRD mempunyai tugas seperti membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama pemerintah daerah, melaksanakan penyusunan APBD, melakukan pengawasan terhadap Perda dan APBD, serta wewenang lain yang diatur dalam perundang-undangan. Bupati Giri Prasta juga berharap agar DPRD dan stakeholder dapat bekerjasama untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Terlebih saat ini Badung tengah menghadapi tantangan yang cukup berat akibat pandemi Covid-19. “Masih banyak program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga saya berharap kita bersama dapat menanggulangi dan memutus penyebarluasan wabah Covid-19 serta mencari solusi sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi,” imbuhnya.

Bupati juga menekankan kepada seluruh komponen yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Badung,  untuk dapat terus menjaga suasana yang selama ini kondusif dan terus waspada terhadap segala macam hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung. ”Berhasil tidaknya penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Badung ini, salah satunya tergantung kepada peran serta DPRD Kabupaten Badung, terutama pada pelaksanaan program pembangunan,” terangnya.

Acara tersebut turut dihadiri oleh  Forkopimda Kabupaten Badung, para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Gatriwara  dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Badung,  Kepala Instansi Vertikal, Dirut Perusahaan Daerah, Direktur RSD Mangusada, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, Camat se-Kabupaten Badung dan para Tenaga Ahli di lingkungan Pemkab Badung. (gs)

Advertisements
ucapan idul fitri dprd bali

dprd badung
Advertisements
idul fitri pemprov bali
Lanjutkan Membaca

POLITIK

Rapat Paripurna PAW Anggota DPRD Badung, Ni Luh Kadek Suastiari Gantikan Alm. IB Sunartha

Published

on

By

de
PAW DPRD BADUNG: Rapat Paripurna Peresmian Pengangkatan serta Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Badung PAW Masa Bakti 2019-2024 atas nama Ni Luh Kadek Suastiari bertempat di Ruang Sidang Utama Gosana Kantor DPRD Badung, Rabu (21/4/2021).

Badung, baliilu.com – Ni Luh Kadek Suastiari, S.E. secara resmi menjadi Pengganti Antar-Waktu (PAW) anggota DPRD Badung menggantikan almarhum Ida Bagus Made Sunartha, S.Sos. Peresmian dilaksanakan melalui Rapat Paripurna Peresmian Pengangkatan serta Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Badung PAW Masa Bakti 2019-2024 atas nama Ni Luh Kadek Suastiari bertempat di Ruang Sidang Utama Gosana Kantor DPRD Badung, Rabu (21/4/2021).

Rapat Paripurna PAW Anggota DPRD Badung dipimpin oleh Ketua DPRD Dr. Drs. I Putu Parwata MK, M.M. didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta serta dihadiri oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Wakil Bupati I Ketut Suiasa.

Ketua DPRD Badung Putu Parwata dalam sambutannya memaparkan peristiwa historis Peresmian Pengangkatan serta Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Badung PAW Masa Bakti 2019-2024 ini adalah amanat konstitusi yang memiliki makna filosofis dan politis serta strategis dalam rangka membangun kinerja DPRD Badung.

Sambutan Ketua DPRD Badung Dr. Drs. I Putu Parwata, MK, M.M.

Ditegaskan, penggantian antar-waktu ini tindak lanjut dari proses usulan Partai PDI Perjuangan Kabupaten Badung. Mekanismenya sesuai peraturan perundang-undangan telah melaksanakan proses usulan pemberhentian dan pergantian antar-waktu yang akhirnya diresmikan untuk dijadikan dan bergabung dengan lembaga DPRD Badung.

‘’Dengan adanya pergantian antar-waktu ini kami harapkan dapat menjaga satu kesinambungan pelaksanaan fungsi kelembagaan DPRD Badung sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah,’’ paparnya.

Putu Parwata pada kesempatan tersebut mengucapkan kepada Ni Luh Kadek Suastiari, S.E. selamat bergabung di DPRD Badung. ‘’Kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD dan jajaran sekretariat mengucapkan selamat atas kedatangan Ibu Kadek untuk bergabung melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPRD Badung. Semoga tugas-tugas yang banyak yang telah menanti ibu, marilah kita bersama-sama terus berupaya untuk lebih meningkatkan peran dan fungsi DPRD Badung baik dalam fungsi legislasi, pengawasan maupun anggaran dalam penyelenggaran pemerintah daerah. Mari kita lakukan langkah nyata dalam mendorong masyarakat Badung, menumbuhkan prakarsa dan inovasi baru, kreativitas baru, serta partisipasi masyarakat dan mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang demokratis,’’ ucapnya.

Baca Juga  PLN Apresiasi Dukungan ATR dalam Mudahkan Sertifikasi Aset

Putu Parwata juga berpesan kepada Kadek Suastiari agar cepat bergabung dengan fraksinya, cepat beradaptasi dengan lembaga dewan ini supaya bisa melaksanakan kerja seperti apa yang diharapkan masyarakat.

‘’Kontribusi saudari dan kita semua untuk masyarakat, sehingga Badung yang kita cintai siap menghadapi era globalisasi dan mampu meningkatkan potensi daerah dan SDM yang professional, memiliki kompetensi yang siap bersaing serta mampu menghadapi tantangan ke depan yang semakin berat khususnya di saat pandemi saat ini,’’ pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Badung Giri Prasta dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada stake holder baik unsur partai, KPU dan DPRD yang telah berproses dengan baik. ‘’Selaku bupati kami memfasilitasi ke gubernur, pertama pemberhentian almarhum dan penetapan pengganti antar-waktu,’’ ujarnya.

Sesi foto bersama usai acara pengambilan sumpah/janji PAW Anggota DPRD Badung atas nama Ni Luh Kadek Suastiari

Kepada Ni Luh Kadek Suastiari, Giri Prasta menyampaikan ini merupakan sebuah kewajiban yang nanti harus melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan tata tertib DPRD. Ini sebuah wadah yang harus dipedomani bersama sebagai wujud tugas pokok dan fungsi sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sudah barang tentu DPRD itu adalah unsur pemerintahan daerah. Sehingga legislasi dalam hal menciptakan perda dan APBD bisa dilakukan begitu juga budgeting dan kontroling. 

Giri Prasta juga berpesan agar mengutamakan daerah pemilihan dan baru di wilayah secara umum di Badung. ‘’Kami mohon kerjasama pemerinah daerah dan DPRD Badung yang sudah berjalan dengan baik ini harus kita kuatkan kembali,’’ ujarnya seraya menyampakan selamat kepada Ni Luh Kadek Suastiari sebagai anggota DPRD Badung. Silahkan bekerja sebaik-baiknya. Bekerja keras, bekerja ikhlas, bekerja tuntas dan bekerja cerdas.

Usai acara, Ni Luh Kadek Suastiari kepada awak media menyatakan sesuai yang didudukinya di Komisi II, ia akan ikut serta dalam mengembangkan dan membangkitkan pariwisata Badung pada khususnya. ‘’Semoga kebijakan pemerintah bisa kita kawal bisa membantu masyarakat pariwisata ke depan ini,’’ ujarnya.

Baca Juga  Dedikasi dan Loyalitas Pelayanan Masyarakat, Polda Bali Raih Penghargaan Trust Award

Terkait masalah pertanian yang juga menjadi bagian dari Komisi II, anggota dewan dapil Abiansemal asal Blahkiuh ini menegaskan program petani mandiri yang digodok bupati tetap diterapkan, bagaimana bisa membantu masyarakat petani dari hulu ke hilir.

Pengangkatan PAW anggota DPRD Badung yang bertepatan dengan hari Kartini ini, Kadek Suastiari berharap semangat Kartini melekat pada masyarakat perempuan Indonesia dan ke depan ada muncul Kartini-kartini yang kita ajak bersama membangun bangsa dan negara Indonesia. (gs)

Advertisements
ucapan idul fitri dprd bali

dprd badung
Advertisements
idul fitri pemprov bali
Lanjutkan Membaca