Denpasar, baliilu.com – Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster menjadi narasumber pada kegiatan Desiminasi Hasil Kajian Riskesdas 2018 terkait Disparitas Kejadian Stunting pada Balita 0-59 Bulan Daerah Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Bali. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Santhi Denpasar, Selasa (Anggara Umanis Uye) 23 Agustus 2022, mengusung tema ‘’Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Stunting di Provinsi Bali’’.
Mengawali paparannya, Ny. Putri Koster menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan upaya percepatan penurunan angka stunting ini. Terkait dengan percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Bali, Ny. Putri Koster kembali mendorong peran aktif TP PKK yang punya struktur organisasi lengkap hingga dasa wisma. “Namanya tim penggerak, ya harus bergerak. Kalau tak bergerak dan tak mampu menggerakkan, namanya bukan TP PKK,” ucapnya.
Ditambahkan olehnya, dilihat dari jumlah, Bali menyisakan angka stunting yang relatif kecil karena sudah di bawah rata-rata nasional yaitu 10,9 persen. Kendati demikian, menurutnya angka ini tak boleh dipandang sepele. “Angka stunting daerah Bali memang sudah kecil, tapi masih ada. Jadi tak boleh leha-leha,” ujarnya mengingatkan.
Oleh sebab itu, ia berharap TP PKK aktif mengambil peran aktif dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting. Kader PKK dapat berperan dalam menyosialisasikan pengertian tentang stunting dan dampak yang ditimbulkannya. Karena meskipun istilah itu sudah cukup familier, tapi ia yakin masih banyak warga yang belum tahu dan paham, terutama mereka yang tinggal di pelosok. Setelah memberitahu apa itu stunting dan dampaknya, sosialisasi bisa dilanjutkan dengan cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah kelainan pertumbuhan pada anak itu.
Ny. Putri Koster foto bersama pada kegiatan Desiminasi Hasil Kajian Riskesdas 2018 terkait Disparitas Kejadian Stunting pada Balita 0-59 Bulan Daerah Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Bali. Kegiatan berlangsung di Hotel Grand Santhi Denpasar. (Foto: Ist)
Selain mendorong peran aktif kadernya, Ny. Putri Koster selaku Ketua TP PKK Provinsi Bali juga aktif turun langsung melaksanakan dua kegiatan yang berkaitan dengan upaya percepatan penurunan angka stunting. Dua kegiatan itu adalah sosialisasi dan aksi sosial. Untuk meningkatkan pemahaman tentang stunting dan upaya pencegahannya, ia gencar melakukan sosialisasi melalui televisi dan radio. Sedangkan aksi sosial dilaksanakan dengan berbagi sembako ke kabupaten/kota dengan sasaran lansia, balita dengan gizi buruk dan wanita hamil dengan KEK (Kekurangan Energi Kronik).
Masih dalam paparannya, ia menyebut tiga momen krusial yang perlu mendapat perhatian dalam pencegahan stunting. Momen pertama saat remaja putri yang merupakan calon ibu memasuki masa pubertas. Saat itu, keluarga dan lingkungan harus memberi perhatian pada mereka baik dari segi asupan gizi maupun kebiasaan sehari-hari. Remaja putri yang akan menjadi calon ibu diingatkan agar memperhatikan pola makan karena hal itu nantinya akan sangat berpengaruh pada masa kehamilan.
“Asupan gizi yang kurang seimbang pada masa remaja bisa memicu anemia atau Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada masa kehamilan,” ungkapnya. Selain menjaga asupan makanan, mereka juga diingatkan agar tidak terlalu banyak menghabiskan waktu bermain gadget. Selain menyita waktu dan menjadi kurang produktif, radiasi gadget juga dikhawatirkan berpengaruh pada kesehatan reproduksi.
Momen kedua adalah saat seorang perempuan mengandung calon buah hati. Untuk mengetahui perkembangan janin, sangat penting bagi ibu hamil memeriksakan kandungan minimal 5 kali selama masa kehamilan. Momen berikutnya adalah ketika anak telah terlahir ke dunia. Pada tahap ini, kaum ibu didukung oleh ayah diingatkan menjaga asupan gizi untuk buah hatinya.
Selain peran aktif TP PKK, ia berpendapat kalau penurunan angka stunting bisa dipercepat melalui sinergi berbagai elemen masyarakat. Salah satu elemen masyarakat yang menurutnya harus dirangkul adalah desa adat. “Di desa adat itu ada banyak elemen seperti kelompok yowana dan paiketan krama istri. Kalau ini dapat digerakkan, tugas kita akan lebih ringan,” ujar Ny. Putri Koster seraya mengajak masyarakat lebih jengah untuk mewujudkan Bali zero stunting. Ia juga berharap Bali mempunyai pola yang tepat dalam penurunan angka stunting yang bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain.
Kegiatan diseminasi juga menghadirkan dua pembicara lainnya yaitu Kadis Kesehatan Provinsi Bali dr. I Nyoman Gede Anom dan Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali Putu Anom Agustina.
Kadiskes dr. Anom menyinggung pentingnya pemberian tablet penambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil untuk menurunkan angka stunting. Sementara itu, Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali Putu Anom Agustina dalam makalahnya memaparkan tentang revitalisasi Posyandu sebagai bagian penting dalam pencegahan stunting. Anom Agustina menyampaikan, saat ini di Bali terdapat 4.821 Posyandu yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Menurutnya, keberadaan Posyandu ini memiliki arti penting dalam upaya mendeteksi dini keberadaan anak yang mengalami gangguan dalam tumbuh kembang.
Sementara itu, Ketua Tim Peneliti Dr. AA Ngurah Kusumajaya menyampaikan bahwa yang dikaji timnya adalah hasil Riskesdas Tahun 2018. Kajian ini diharapkan mampu memberi gambaran bagi tim penurunan angka stunting untuk menetapkan prioritas yang harus digarap. Kegiatan diseminasi melibatkan perwakilan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta 120 Kepala Puskesmas.
Acara diakhiri dengan penyerahan hasil penelitian oleh Ngurah Kusumajaya kepada tiga narasumber yaitu Ketua TP PKK Bali Ny. Putri Koster, Kadis Kesehatan Provinsi Bali dr. I Nyoman Gede Anom dan Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali Putu Anom Agustina. (gs/bi)
Balita saat menerima suntikan Vaksin Heksavalen. (Foto: Hms Buleleng)
Buleleng, baliilu.com – Orang tua kini bisa sedikit bernapas lega. Keluhan tentang banyaknya suntikan saat imunisasi dasar pada bayi akhirnya direspons pemerintah dengan meluncurkan Vaksin Heksavalen, inovasi yang menggabungkan enam perlindungan penyakit ke dalam satu suntikan.
Provinsi Bali menjadi salah satu dari tiga wilayah percontohan nasional bersama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mulai mengimplementasikan vaksin pada bulan Oktober tahun ini, dan menyasar bayi yang lahir setelah 9 Juli 2025.
Vaksin Heksavalen memberikan perlindungan terhadap Difteri, Pertusis, TetanusH hepatitis B, Haemophilus Influenzae tipe B (Hib), dan Polio, serta menggantikan jadwal imunisasi dasar pada usia 2, 3, dan 4 bulan.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, dr. Gede Nyoman Sebawa, menyebut terobosan ini merupakan hasil evaluasi lapangan terhadap berbagai keluhan masyarakat.
“Kami menemukan banyak orang tua mengeluhkan anaknya terlalu sering disuntik saat imunisasi. Kalau dulu dua jenis vaksin disuntikkan terpisah, sekarang cukup satu kali,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (7/10).
Menurutnya, pengurangan jumlah suntikan tidak hanya mengurangi rasa sakit dan trauma pada bayi, tetapi juga meningkatkan kepatuhan orang tua untuk menuntaskan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).
Selain dari sisi kenyamanan, vaksin kombinasi ini juga menjadi langkah strategis untuk menutup kesenjangan cakupan imunisasi yang sebelumnya kerap muncul antara vaksin Pentavalen dan Polio injeksi.
“Dengan dijadikan satu dosis Heksavalen, cakupannya akan sama. Ini langkah penting agar semua bayi mendapat perlindungan penuh,” jelas dr. Sebawa.
Dari sisi pelaksanaan, pihaknya menambahkan efisiensi juga dirasakan oleh tenaga kesehatan. Pemberian vaksin kini lebih praktis dan efektif, sehingga pelayanan dapat dioptimalkan di berbagai fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas, klinik, bidan praktik mandiri, hingga posyandu.
“Untuk Kabupaten Buleleng, sasaran awal bayi usia 2 bulan sampai 2 bulan 29 hari sudah terdata sekitar 2.450 bayi,” tambahnya.
Dr. Sebawa berharap, dengan penerapan vaksin Heksavalen ini, pemerintah menargetkan capaian IDL sebesar 95 persen, sekaligus mencegah potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat enam penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi. (gs/bi)
SAFARI KESEHATAN: Pelaksanaan safari kesehatan Dinas Kesehatan Kota Denpasar dengan menyasar wilayah terdampak pada Minggu (14/9). (Foto: Hms Dps)
Denpasar, baliilu.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Denpasar terus berupaya memastikan kesehatan warga yang terdampak banjir melalui program Safari Kesehatan yang digelar secara rutin. Giat tersebut dikemas dengan sistem jemput bola yang menyasar titik-titik wilayah terdampak.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, AA Ayu Agung Candrawati saat dikonfirmasi Minggu (14/9) menyatakan bahwa upaya ini dilakukan untuk memantau dan menjaga kesehatan warga yang berada di kantong-kantong pengungsian akibat banjir.
“Sebagai upaya memastikan kesehatan warga terdampak banjir, Pemkot Denpasar melalui Dinas Kesehatan secara rutin menggelar Safari Kesehatan. Pemeriksaan menyasar kantong-kantong pengungsian, dengan menerjunkan Tim Kesehatan Puskesmas yang mewilayahi,” kata Agung Candrawati.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan kesehatan warga terdampak banjir tetap terjaga dan dapat segera mendapatkan penanganan jika ditemukan masalah kesehatan.
“Harapannya dapat memastikan kesehatan warga terdampak,” ujarnya.
Bagi warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan, Agung Candrawati mengimbau untuk menghubungi Dinas Kesehatan, Puskesmas terdekat, atau Perbekel/Lurah serta Kaling/Kadus di wilayah masing-masing.
“Warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat menghubungi Dinas Kesehatan, Puskesmas terdekat atau Perbekel/Lurah serta Kaling/Kadus,” tambahnya.
Dalam pelaksanaan Safari Kesehatan, tim kesehatan juga memberikan edukasi dan penyuluhan tentang kesehatan kepada warga terdampak, termasuk cara pencegahan penyakit yang umum terjadi pasca-banjir seperti diare dan penyakit kulit. Selain itu, dilakukan juga distribusi obat-obatan dan peralatan kesehatan dasar untuk mendukung pelayanan kesehatan di lokasi pengungsian.
Dengan upaya ini, Dinkes Denpasar berharap dapat meminimalisir risiko kesehatan bagi warga terdampak banjir dan memberikan pelayanan kesehatan yang memadai.
“Kerja sama antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan pemerintah setempat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan kesehatan warga terdampak dan mempercepat proses pemulihan pasca-banjir,” ujarnya. (eka/bi)
Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng saat intensifkan program Kunjungan Spesialis Obgyn (SPOG) ke Puskesmas yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali. (Foto: Hms Buleleng)
Buleleng, baliilu.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng intensifkan program Kunjungan Spesialis Obgyn (SPOG) ke Puskesmas yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali. Program ini tidak hanya memberikan akses pemeriksaan bagi ibu hamil oleh dokter spesialis, tetapi juga bertujuan meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas dalam memberikan pelayanan prima kepada ibu hamil.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Buleleng, Nyoman Budiastawan, menjelaskan bahwa melalui kunjungan ini, dokter umum dan bidan di Puskesmas mendapatkan pelatihan langsung dari dokter spesialis obstetri dan ginekologi dalam hal pemeriksaan kehamilan, deteksi risiko tinggi, serta penggunaan USG dasar.
“Diharapkan setelah mendapatkan pendampingan dari dokter spesialis, tenaga medis di Puskesmas mampu melakukan pemeriksaan dengan USG secara mandiri. Ini akan sangat membantu dalam deteksi dini risiko kehamilan, sehingga ibu hamil dapat memperoleh penanganan yang tepat sejak awal,” ujar Budiastawan, Jumat (14/3).
Budiastawan menjelaskan, pada semester pertama, program ini telah dilaksanakan di 16 Puskesmas, dengan setiap Puskesmas memeriksa 10 ibu hamil oleh dokter spesialis. Hasilnya menunjukkan bahwa hampir 90% ibu hamil mengalami kehamilan berisiko tinggi, terutama akibat kurangnya perencanaan kehamilan, usia di atas 35 tahun, serta anemia.
Dengan adanya peningkatan keterampilan tenaga kesehatan, Puskesmas diharapkan mampu memberikan pelayanan prima secara mandiri, mulai dari deteksi dini, pemeriksaan rutin, hingga penanganan awal bagi ibu hamil. Jika ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut, maka rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut akan segera disiapkan.
Selain itu, Budiastawan mengimbau pasangan usia subur untuk merencanakan kehamilan dengan baik, termasuk memperhatikan usia dan kondisi kesehatan sebelum hamil. Bagi ibu hamil, pemeriksaan rutin ke Puskesmas setiap bulan sangat dianjurkan agar potensi risiko dapat terdeteksi sejak dini.
“Dengan peningkatan keterampilan tenaga medis di Puskesmas, kami berharap ibu hamil dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik, cepat, dan tepat. Langkah ini juga berkontribusi dalam menekan angka kematian ibu dan bayi, serta mencegah risiko seperti bayi lahir dengan berat badan rendah, gizi buruk, dan stunting,” tutup Budiastawan. (gs/bi)