Jembrana, baliilu.com – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana menerima kunjungan monitoring dan pembinaan dari KPU RI dalam rangka percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memantapkan kesiapan KPU Kabupaten Jembrana sebagai salah satu perwakilan Provinsi Bali dalam penilaian pembangunan Zona Integritas oleh Kementerian PANRB pada Rabu (8/7/2026).

Ketua KPU Kabupaten Jembrana, I Ketut Adi Sanjaya, menegaskan komitmen seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi dan penguatan tata kelola organisasi. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Jembrana bersama KPU Kabupaten Badung ditunjuk sebagai perwakilan Provinsi Bali dalam penilaian Zona Integritas, sehingga diharapkan mampu menunjukkan komitmen, integritas, dan inovasi dalam mewujudkan reformasi birokrasi.

Dalam arahannya, Anggota KPU RI, Idham Holik, menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan wujud nyata good and clean electoral governance. Ia menekankan bahwa budaya antikorupsi harus menjadi karakter kerja seluruh jajaran KPU serta moto “KPU Melayani” harus menjadi landasan dalam memberikan pelayanan yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, keberhasilan Zona Integritas tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan administrasi, tetapi juga oleh kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, KPU Kabupaten Jembrana memaparkan berbagai inovasi pelayanan, di antaranya Jegog JDIH, Lentera Hukum, Sipermata Pemilu, SiCoktas, SiDik Jembrana, SOPAN, SiMonika Perjadin, Buku Tamu Digital, serta berbagai fasilitas pendukung pelayanan publik. Di akhir kegiatan, Idham Holik memberikan apresiasi atas capaian KPU Kabupaten Jembrana yang memperoleh hasil penilaian internal yang membanggakan, seraya berharap komitmen tersebut terus dipertahankan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Semester I Tahun 2026 sebanyak 3.377.285 pemilih, terdiri atas 1.671.956 pemilih laki-laki dan 1.705.329 pemilih perempuan yang tersebar di 57 kecamatan dan 716 desa/kelurahan. Penetapan tersebut dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tingkat Provinsi Bali yang diselenggarakan pada Senin (6/7/2026) di Kantor KPU Provinsi Bali.

Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menyampaikan bahwa Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan merupakan program prioritas nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, data pemilih yang akurat dan mutakhir hanya dapat diwujudkan melalui sinergi antara KPU dengan instansi pemerintah, Bawaslu, TNI, Polri, partai politik, serta masyarakat. Ia juga mengapresiasi dedikasi jajaran mantan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang terus membantu proses pemutakhiran data meskipun telah berakhirnya tahapan pemilu.

Dalam rapat ini, KPU Provinsi Bali bersama KPU Kabupaten/Kota se-Bali memaparkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2026. Sejumlah masukan juga disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Bali dan perwakilan partai politik, terutama terkait tindak lanjut perubahan status anggota Polri serta mekanisme penyusunan rekapitulasi data pemilih. Seluruh masukan tersebut menjadi bagian dari upaya penyempurnaan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan.

KPU Provinsi Bali juga mendorong penguatan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Bali dan Kodam IX/Udayana dalam percepatan pembaruan data administrasi kependudukan bagi anggota Polri dan TNI yang memasuki masa purnatugas. Selain itu, Dalam kesempatan ini, Bawaslu Kabupaten Jembrana turut memaparkan praktik baik (best practice) hasil kolaborasi dengan Polres Jembrana dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dalam percepatan penerbitan KTP elektronik bagi anggota Polri yang memasuki masa pensiun. Melalui mekanisme tersebut, data calon pensiunan disampaikan kepada Dukcapil sekitar satu bulan sebelum masa pensiun sehingga KTP dengan status sipil telah siap diterbitkan sebelum yang bersangkutan resmi memasuki masa purnatugas. Praktik ini diharapkan dapat menjadi model kolaborasi yang dapat diterapkan di daerah lain.

Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, menjelaskan bahwa data Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan diperoleh dari basis data KPU RI yang dipadukan dengan data dari berbagai instansi pemerintah, hasil koordinasi dengan stakeholder, serta tanggapan masyarakat. Perubahan jumlah pemilih dipengaruhi oleh adanya penambahan pemilih baru yang telah memenuhi syarat maupun pencoretan pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat.

Pada akhir rapat, Anggota KPU Provinsi Bali I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya membacakan Berita Acara Nomor 68/PL.01.2-BA/51/2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2026 yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Berita Acara dan Surat Keputusan KPU Provinsi Bali kepada para stakeholder sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka PDPB Semester I Tahun 2026, KPU Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kualitas daftar pemilih yang akurat, mutakhir, komprehensif, dan berkelanjutan melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sebagai fondasi penting bagi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang demokratis serta berintegritas. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX/Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto, menghadiri peresmian pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar Raya yang berlangsung di kawasan proyek PSEL, Jalan Pelabuhan Benoa, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali, Rabu (8/7/2026). Kegiatan bertema “Menuju Indonesia Bersih dan Asri” ini menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan sistem pengelolaan sampah modern yang berkelanjutan sekaligus mendukung transisi menuju energi hijau di Indonesia.

Peresmian tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI Rosan R. Roeslani, serta diikuti sekitar 100 peserta dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, BUMN, dan mitra strategis.

Turut hadir Gubernur Bali I Wayan Koster, Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, Danrem 163/Wira Satya, Kabinda Bali, Kepala BNN Provinsi Bali, Danlanal Denpasar, Danlanud I Gusti Ngurah Rai, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, perwakilan PT Werming, PT PLN (Persero), serta para bupati se-Bali.

Rangkaian acara diawali dengan pelaksanaan upacara adat Bali berupa Ngeruak, Mepekelem, dan Mendem Dasar sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebelum dimulainya pembangunan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan maket proyek PSEL, penyampaian informasi proyek, persembahan Tari Sekar Jagat, serta penayangan video profil PSEL Denpasar Raya.

Dalam laporannya, CEO PT Danantara Investment Management menjelaskan bahwa proses pengembangan proyek PSEL Denpasar Raya dilaksanakan secara profesional dan transparan melalui tahapan evaluasi, negosiasi, hingga penandatanganan kerja sama yang mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential principle). Ia juga menyampaikan bahwa proyek ini telah memperoleh dukungan penuh melalui penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali pada 21 April 2026 serta penetapan sebagai Proyek Strategis Nasional pada 22 Mei 2026.

Proyek PSEL Denpasar Raya diharapkan menjadi model pengelolaan sampah terintegrasi di Indonesia yang mampu menghasilkan energi listrik, mengurangi volume sampah secara signifikan, sekaligus memberikan dampak positif terhadap lingkungan, pertumbuhan ekonomi daerah, dan keberlanjutan sektor pariwisata.

Dalam sambutannya, Gubernur Bali I Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah pusat dalam mendukung penyelesaian persoalan sampah di Bali. Menurutnya, pembangunan PSEL merupakan langkah strategis untuk menjaga kualitas lingkungan dan memperkuat citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan.

“Kami bersama Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen penuh mendukung pembangunan fasilitas ini. Semoga kehadiran PSEL menjadi solusi nyata dalam mengatasi persoalan sampah di Bali sehingga Bali semakin bersih, nyaman, dan tetap menjadi tujuan wisata kelas dunia,” ujar Gubernur Bali.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup RI berharap keberhasilan pembangunan PSEL Denpasar Raya dapat menjadi percontohan bagi daerah lain di Indonesia. Menurutnya, pengelolaan sampah berbasis energi merupakan solusi jangka panjang yang tidak hanya berdampak terhadap kebersihan lingkungan, tetapi juga mendukung kesehatan masyarakat, ketahanan energi, dan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya ditayangkan video “Transformasi Pengelolaan Sampah Indonesia”, dilanjutkan dengan penandatanganan Sponsorship Agreement antara PT PLN (Persero) dengan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP), penandatanganan perjanjian kerja sama, serta arahan Menteri Investasi dan Hilirisasi bersama CEO BPI Danantara.

Puncak kegiatan ditandai dengan prosesi peresmian pembangunan PSEL Denpasar Raya oleh para pejabat yang hadir sebagai simbol dimulainya pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di Bali.

Kehadiran Pangdam IX/Udayana pada kegiatan ini merupakan bentuk dukungan TNI AD terhadap program strategis nasional dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kodam IX/Udayana siap terus bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung berbagai program yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, memperkuat ketahanan energi nasional, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (gs/bi)