Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

POLITIK

Koster Tegaskan Nyoman dan Ketut Tetap Harus Dilindungi

BALIILU Tayang

:

Koster
UJI PUBLIK: Paslon Cagub dan Cawagub Bali Nomor 2 Wayan Koster dan Giri Prasta tampil dalam uji publik di Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja. (Foto: ist)

Buleleng, baliilu.com – Calon Gubernur Bali Wayan Koster terus memberikan garansi untuk melindungi Nyoman dan Ketut di Bali. Hal ini disampaikan Koster saat tampil dalam uji publik di Kampus Undiksha Singaraja dua hari lalu. Ketegasan Koster untuk melindungi nama Nyoman dan Ketut tersebut disampaikan oleh Koster saat menjawab pertanyaan seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran Undiksha bernama Ni Luh Putu Lia Putri. Di hadapan 1.300 mahasiswa dan dosen tersebut, pria asal Sembiran Buleleng tetap teguh dengan keyakinannya untuk melindungi Nyoman dan Ketut di Bali.

Menurut Ni Putu Lia, ketegasan Koster dalam melindungi Nyoman dan Ketut bisa berdampak pada faktor lainnya seperti memaksa keluarga untuk melahirkan lebih dari dua anak, faktor ekonomi, dan bisa menyebabkan stunting. “Data yang saya baca dari beberapa pemberitaan media, stunting di Bali sudah mencapai 14% di tahun 2023 lalu,” ujar mahasiswa yang menyambung dengan menyampaikan ada beberapa desa binaan kampus Undiksha tersebut terutama untuk memberantas stunting. Selain itu Bali juga sudah mulai padat dan menimbulkan persoalan baru seperti kemacetan, kesulitan mendapatkan pekerjaan, over populasi, tingkat pengangguran yang tinggi, dan secara ekonomi tiap-tiap keluarga di Bali itu berbeda kemampuannya. “Untuk memiliki empat orang anak ini, maka jarak kehamilan sangat singkat, dan jarak kehamilan yang singkat akan menimbulkan stunting pada anak,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan tersebut, anggota DPR RI tiga periode itu secara tegas bahwa perlindungan terhadap nama Nyoman dan Ketut merupakan kewajiban siapa pun yang akan memimpin Bali nanti. Bila tidak dilakukan maka nama Nyoman dan Ketut dengan sendirinya akan hilang di Bali. Tahun 2023 misalnya, nama Nyoman di Bali tinggal 109.198 orang atau tinggal 18%. Sementara nama Ketut di Bali tinggal 6%. Jika tidak dilindungi dari sekarang maka 10 sampai 20 tahun ke depan kedua nama ini akan hilang dari Bali.

Baca Juga  Ketua DPD PDI-P Bali Wayan Koster Ucapkan Rahajeng Rahina Siwaratri

“Kepada keluarga di Bali yang masih memiliki kemampuan, agar bisa melahirkan empat anak,” ujarnya. Data stunting juga dikoreksi oleh Koster. Sebab, data stunting tahun 2023 sebanyak 7,2%. Tahun 2024 turun menjadi 4%. Dan harus zero stunting di Bali.

Koster juga menyampaikan bahwa keluarga di Bali tidak perlu takut dengan jumlah 4 orang anak. Sebab, pemerintah di Bali sudah menjamin untuk memberikan bantuan bagi keluarga yang bisa melahirkan empat orang anak. Koster juga membandingkan jika banyak keluarga dulu, anaknya banyak, hanya menjual canang, hanya petani, namun anaknya tidak pernah stunting. Anaknya justru menjadi dokter, menjadi pejabat dan sebagainya. Namun saat ini ketika pemerintah sudah memberikan pendidikan gratis, kesehatan gratis, tetapi malah anaknya sedikit.

“Kelahiran di Bali itu bisa menjadi beban tetapi bisa juga menjadi sumber daya yang baik. Orang Bali tidak boleh menurun atau berkurang. Kalau orang Bali semakin berkurang maka budaya Bali cepat atau lambat akan hilang. Yang menjadi penjaga dan pelaku utama budaya Bali adalah orang Bali sendiri,” ujarnya.

Kondisi seperti ini sudah terasa saat ini. Di industri pariwisata dan perhotelan misalnya, banyak orang luar yang bekerja di Bali. Tidak banyak orang Bali yang menduduki posisi penting di industri pariwisata. Ini adalah salah satu dampak dari semakin sedikitnya orang Bali. (*/gs)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLITIK

Ketua DPC PDI-P Badung I Nyoman Giri Prasta Buka Musancab Se-Badung

Published

on

By

dpc badung
MUSANCAB: Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung I Nyoman Giri Prasta berfoto bersama usai membuka Musancab PDI-P se-Kabupaten Badung di Wantilan Serba Guna Pusat Latihan Bakti Negara, Perumahan Multi Permai I, Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, pada Minggu (4/1). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung I Nyoman Giri Prasta membuka secara resmi Musyawarah Anak Cabang (Musancab) PDI Perjuangan se-Kabupaten Badung yang dilaksanakan di Wantilan Serba Guna Pusat Latihan Bakti Negara, Perumahan Multi Permai I, Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, pada Minggu (4/1).

Turut hadir pada kesempatan ini, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung Wayan Adi Arnawa, Bendahara DPC PDI Perjuangan Badung Bagus Alit Sucipta beserta seluruh fraksi dan pengurus PDI Perjuangan se-Kabupaten Badung.

Musancab merupakan agenda penting partai dalam rangka konsolidasi organisasi dan penguatan struktur kepengurusan di tingkat anak cabang. Kegiatan ini juga menjadi wadah evaluasi kinerja organisasi sekaligus penyusunan langkah strategis partai ke depan.

Dalam arahannya, I Nyoman Giri Prasta menekankan pentingnya soliditas, kedisiplinan, serta loyalitas kader terhadap garis perjuangan partai. Ia menyampaikan bahwa kekuatan PDI Perjuangan terletak pada kerja gotong-royong dan kedekatan kader dengan rakyat, sehingga seluruh jajaran partai diharapkan terus hadir di tengah masyarakat dan memperjuangkan aspirasi rakyat secara konsisten.

“Saya ingatkan agar Musancab tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi mampu menghasilkan kepengurusan anak cabang yang kuat, solid, dan siap bekerja untuk membesarkan partai serta mengawal program-program kerakyatan. Saya harapkan agar kegiatan berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh semangat kebersamaan sebagai wujud komitmen PDI Perjuangan dalam memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat bawah,” ujarnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Baca Juga  Pilih Koster-Giri, Prof. Winasa: Karena Berpengalaman dan Terbukti
Lanjutkan Membaca

POLITIK

Pertemuan Koster dan De Gadjah Penuh Kekeluargaan

Ajak Krama Bali Bersatu Dukung Pembangunan Pro Rakyat

Loading

Published

on

By

koster de gadjah
PERTEMUAN: Pertemuan Gubernur Bali terpilih periode 2025-2030 Wayan Koster dengan cagub Bali Made Muliawan Arya (De Gadjah), Senin, 10 Februari 2025 di Denpasar. (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali terpilih periode 2025-2030 Wayan Koster akhirnya menepati janji untuk bertemu cagub Bali Made Muliawan Arya (De Gadjah), Senin, 10 Februari 2025. Gubernur Koster mendatangi kediaman De Gadjah di Denpasar. Pertemuan kedua tokoh politik Bali ini dilakukan penuh kekeluargaan.

Jalinan persahabatan, kekeluargaan, penuh ramah, dan canda tampak dalam diskusi yang berlangsung dua jam itu. Gubernur Koster dan De Gadjah yang juga Ketua DPD Gerindra Bali mengajak agar krama Bali bersatu dan kondusif sehingga pembangunan Bali ke depan berjalan lancar, nyaman dan sukses.

“Pertemuan hanya berdua sebagai sesama sahabat, sifatnya kekeluargaan, ramah, dan penuh canda sama seperti suasana sebelum Pilkada 2024, karena memang berdua bersahabat baik sejak lama,” kata Gubernur Koster usai pertemuan.

Dalam durasi waktu pertemuan selama dua jam itu, Koster dan De Gadjah juga santap siang bersama dan ngopi bareng. Suasananya terasa begitu hidup dan bersemangat.

“Suasana menjadi semakin hidup, karena ngobrol sambil menikmati hidangan kopi dan nasi goreng,” tambah Ketua DPD PDIP Bali ini.

De Gadjah secara langsung mengucapkan selamat kepada Wayan Koster atas terpilihnya sebagai Gubernur Bali lima tahun. Moment ini digunakan untuk penyampaian langsung meski sebelumnya telah disampaikan melalui pesan singkat WhatsApp pada 27 November 2024 lalu.

Kemudian, baik Koster dan De Gadjah sepakat dan berkomitmen Pilkada telah selesai, dan saatnya masyarakat Bali diajak bersatu, agar Bali kondusif. Krama Bali juga diajak untuk mendukung program pembangunan Bali ke depan agar berjalan sesuai harapan bersama.

De Gadjah juga mengaku akan mendukung program kerja Gubernur Koster selama program ini demi kemajuan dan kebaikan Bali. De Gadjah berharap Gubernur Koster berkomitmen menjalankan program-program yang disampaikan saat kampanye dan simakrama bersama krama Bali.

Baca Juga  Alfito Deannova Ginting Dalami Komitmen Gubernur Koster Jaga Budaya Bali

Gubernur Koster juga menyampaikan, keduanya sepakat segera mengatasi masalah serius dan mendesak di Bali, seperti sampah, macet, infrastruktur dan air. Serta sangat mendukung pembangunan Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi agar bisa terlaksana ke depan. (*/gs)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

POLITIK

Komisi II Bersama Mitra Segera Bahas Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada 2024

Published

on

By

jadwal pelantikan kepala daerah
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. (Foto : dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan pihaknya akan membahas tentang jadwal pelantikan Kepala dan wakil kepala daerah terpilih dalam Pilkada serentak 2024. Pembahasan tersebut akan dilakukan Komisi II bersama dengan mitra, yaitu Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mendatang.

“Komisi II DPR RI akan segera mengundang saudara Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk merumuskan opsi-opsi pelantikan sebagaimana yang kita tahu,” kata Rifqinizamy kepada awak media di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Dijelaskannya, ada dua opsi usulan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024, baik kepala daerah terpilih yang bersengketa maupun yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Pertama, pelantikan seluruh kepala daerah terpilih dilaksanakan serentak setelah seluruh putusan MK berkekuatan hukum (incratch). Diperkirakan proses sengketa pilkada di MK akan selesai pada 12 Maret 2025 mendatang.

Selain itu, lanjut Politisi dari Fraksi Partai Nasdem ini, ada opsi kedua di mana pelantikan akan dilaksanakan serentak terlebih dahulu, hanya untuk kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa, yakni pada 7 Februari 2025 untuk gubernur dan 10 Februari 2025 untuk bupati dan walikota. Hal itu berdasarkan peraturan presiden yang ada, pelantikan gubernur dan wakil gubernur digelar pada 7 Februari 2025 dan pelantikan bupati-wakil bupati serta walikota-wakil walikota digelar pada 10 Februari 2025.

Meski demikian, Politisi Fraksi Partai NasDem ini mengakui bahwa dinamika menuju proses pelantikan kepala daerah secara serentak hasil Pilkada 2024 terdapat dilema atau problematika hukum. Di mana Putusan MK Nomor 46 Tahun 2024 menyatakan bahwa pelantikan baru bisa dilaksanakan setelah seluruh sengketa di MK selesai atau telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum, kecuali yang akan melaksanakan pemilihan ulang, penghitungan suara ulang atau pengulangan pilkada karena adanya keadaan mendesak.

Baca Juga  Alfito Deannova Ginting Dalami Komitmen Gubernur Koster Jaga Budaya Bali

Namun, di sisi lain ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 160 dan 160A yang menyebutkan bahwa tahapan pelantikan adalah satu konsekuensi dari penetapan yang dilakukan KPU di provinsi, kabupaten, kota, yang waktunya telah diatur sedemikian rupa.

“Sehingga kalau menunggu putusan MK usai semua pada pertengahan Maret 2024, maka ada kecenderungan juga melanggar dua pasal undang-undang ini,” jelasnya yang dikutip dari laman dpr.go.id. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca