Friday, 14 June 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Kunjungi Badung, Tri Tito Karnavian Dorong TP PKK Buat Lompatan dalam Pengembangan SDM

BALIILU Tayang

:

tp pkk pusat
DAMPINGI KUNKER: Pj. Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. drg. Ida Mahendra Jaya mendampingi Kunjungan Kerja Ketua Umum TP PKK Pusat Ny. Tri Tito Karnavian ke Kabupaten Badung, Senin (10/6/2024). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Badung, baliilu.com – Pj. Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. drg. Ida Mahendra Jaya mendampingi Kunjungan Kerja Ketua Umum TP PKK Pusat Ny. Tri Tito Karnavian ke Kabupaten Badung, Senin (10/6/2024). Rombongan TP PKK Pusat diterima oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Ketua TP PKK Badung Ny. Seniasih Giri Prasta di Wantilan Pura Kahyangan Jagat Ntegana, Desa Darmasaba. Kedatangan Ny. Tri Tito Karnavian disambut Bleganjur dan Drumband Anak-anak PAUD Desa Darmasaba. Selanjutnya, rombongan juga menyaksikan Senam Garbasari dan Senam Lansia.

Tri Tito Karnavian dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan program rutin TP PKK Pusat. “Kami punya program rutin turun untuk mendorong program TP PKK di seluruh Indonesia,” ujarnya sembari menyampaikan terima kasih atas sambutan luar biasa dari jajaran Pemkab dan TP PKK Badung.

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa secara umum program TP PKK di Daerah Bali telah terlaksana dengan sangat baik. Terlebih di wilayah Badung yang dikenal sebagai kabupaten dengan PAD tertinggi. Menurut penilaiannya, TP PKK Badung sudah beres dalam urusan dasar seperti pencegahan stunting, kesehatan ibu melahirkan serta hal lainnya yang merujuk pada 10 Program Pokok PKK.

Oleh sebab itu, Tri Tito Karnavian mendorong TP PKK Badung berkolaborasi dengan Pemkab setempat melakukan lompatan dalam pengembangan kualitas SDM agar memiliki daya saing. “Yang perlu mendapat perhatian saat ini adalah ketatnya persaingan yang dihadapi generasi muda Bali. Jangan sampai mereka hanya menjadi penonton di tengah pesatnya laju investasi,” ujarnya mengingatkan.

Ia berharap masyarakat Bali khususnya kalangan generasi muda tak hanya menikmati manfaat dari PAD yang dibagikan pemerintah daerah. Lebih dari itu, ia ingin mereka punya kekuatan sendiri untuk mengembangkan potensi dan merebut peluang yang ada.

Baca Juga  Ketua Umum TP PKK Pusat Hadiri Lomba Masak Serba Ikan Provinsi Bali

Bertolak dari harapan tersebut, Tri Tito Karnavian mengajak jajaran TP PKK mengembangkan program yang diarahkan untuk mempersiapkan daya saing anak-anak yang akan menjadi generasi emas di tahun 2045.

“Tahun 2045 kita menghasilkan bonus demografi yang cukup besar. Kalau tidak dipersiapkan dari sekarang, mereka akan menjadi beban. Tugas kita saat ini adalah mendidik dan membekali anak-anak agar tak hanya menjadi jago kandang, tapi mampu bersaing di kancah nasional, regional hingga internasional,” urainya. Menjawab tantangan itu, jajaran TP PKK diminta mengembangkan inovasi dan kreativitas dan tak lagi hanya berkutat dalam 10 Program Pokok PKK. “Peningkatan daya saing SDM harus menjadi perhatian. Kita rangkul remaja,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Badung Giri Prasta menyampaikan terima kasih atas kunjungan Ketua Umum TP PKK Pusat bersama rombongan ke wilayahnya. Giri Prasta menegaskan bahwa ia memberikan dukungan untuk TP PKK Badung agar dapat melaksanakan berbagai program yang merupakan arahan TP PKK Pusat dan Provinsi Bali. “Semua arahan dari Ibu Ketua Umum dan Ibu Pj. Gubernur sudah dilaksanakan dengan baik di wilayah Badung,” ungkapnya. Ia pun secara khusus memberi apresiasi terhadap kinerja jajaran TP PKK Badung, terutama pada masa pandemi Covid-19.

Pada bagian lain, ia menyinggung program Posyandu Paripurna di wilayah Badung yang telah berjalan dengan baik. Bahkan dengan menggunakan basis banjar, Posyandu di Badung juga memberi layanan homecare. Lebih dari itu, ia juga menerangkan peran TP PKK dalam penanganan sampah di wilayah Badung. Saat ini, ujar Giri Prasta, seluruh desa di Badung telah mempunyai Pengolahan Sampah Reduse, Reuse dan Recycle (TPS3R). “TPS3R di Desa Darmasaba menjadi percontohan karena mampu meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Sampah diolah menjadi berkah,” ujarnya.

Baca Juga  TP PKK Bali "Berkunjung dan Berbagi" di Kota Denpasar

Mengakhiri sambutannya, Bupati Giri Prasta menginformasikan data stunting di wilayahnya yang dirilis BPS. Ia menegaskan bahwa keberadaan stunting yang terdata di wilayahnya bukan masyarakat lokal, melainkan pendatang yang mencari rejeki di Badung.

Dalam kunkernya, rombongan TP PKK Pusat juga meninjau pelaksanaan Posyandu terintegrasi mulai dari anak-anak, remaja dan lansia. Selain itu, Tri Tito Karnavian juga meninjau pameran hasil UP2K PKK Badung.

Mengakhiri kunjungan kerjanya di Badung, Tri Tito Karnavian bersama rombongan meninjau TPS3R “PUDAK MESARI” yang dikelola Desa Darmasaba. TPS3R percontohan ini memiliki dua program inovasi yaitu GALAH MELAH (Gerak dan Langkah Memilah Sampah) dan BARES (Darmasaba Recycling Waste Stock/Exchange) atau Bursa Sampah Daur Ulang Darmasaba.

Kepala Desa Darmasaba Ida Bagus Surya Manuaba menjelaskan, pada tahun 2023 TPS3R ini mampu menghasilkan 20 ton kompos. Kompos yang dihasilkan tak hanya dipasarkan untuk wilayah Badung, tapi sudah merambah kabupaten lain seperti Buleleng. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
stikom3b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan

NEWS

SSDM Polri gelar “He For She  Award” Wujud Komitmen dan Dukungan Terhadap Perempuan di Lingkungan Polri

Published

on

By

He For She award
Pakor Polwan RI, Brigjen Pol Desy Andriani. (Foto: humas.polri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Dalam rangka Hari Bhayangkara ke-78, SSDM Polri menggelar serangkaian kegiatan. Salah satunya adalah penghargaan He For She  2024. Ini merupakan ajang penghargaan yang pertama kali diadakan di instansi Polri.

Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan kampanye He For She  dari UN Women. Ketua Penilaian Lomba yang diadakan SSDM Polri 2024, Kombes Pol Widy Saputra, mengatakan sejak awal Polri selalu mendukung perempuan berkarir di Kepolisian. Penghargaan ini merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan pimpinan Polri.

He For She  award dapat diikuti oleh semua Polda jajaran. Syaratnya peserta harus menunjukkan komitmen dukungan mereka dalam bentuk tulisan dan video. Penilaiannya nanti tergantung pada inovasi dan kreativitas peserta selain komitmen dukungan terhadap Perempuan tentunya,” ujar Kombes Pol Widy Saputra, dikutip dari humas.polri.go.id.

Polri sudah lama memberikan dukungan kepada Polwan-Polwan agar nyaman berkarir di Kepolisian. Saat ini semakin banyak Polwan yang menduduki posisi strategis di instansi Polri. Kuota penerimaan Polwan setiap tahun juga terus ditambah.

Polri memandang keberadaan Polwan sangat strategis untuk penyelesaian kasus-kasus dengan korban yang didominasi perempuan dan anak, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana perdagangan orang.

Perhatian dan perlindungan terhadap perempuan dan anak ditunjukkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dengan mengajukan pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang yang disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Atas dukungan terhadap Perempuan, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo tahun 2023 mendapat penghargaan He For She dari International Association of Women Police atau Asosiasi Polwan Internasional atas dedikasinya mendorong kemajuan Perempuan di Kepolisian.

Baca Juga  Bunda PAUD Bali Buka Workshop IGTKI Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan

Jenderal Pol Listyo Sigit juga dinilai telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempromosikan dan memajukan perempuan di Kepolisian.

Pakor Polwan RI, Brigjen Pol Desy Andriani menegaskan ruang berkarir di Kepolisian semakin terasa lebih ramah bagi Perempuan.

“Belum lama ini kami menerima audiensi UN Women. Kedatangan mereka adalah untuk menyampaikan komitmen UN Women untuk mendukung upaya Polri dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan di lingkungan Polri,” ujar Jenderal Perempuan Bintang satu ini.

Lebih lanjut Brigjen Pol Desy Andriani mengatakan dalam pertemuan ini juga dibahas proyeksi potensi kerjasama antara Polri dan UN Women. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
stikom3b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pertandingan Tenis Ganggu Jam Istirahat Warga, Ketua DPRD Badung Imbau Penyelenggara Jaga Etika dan Norma

Published

on

By

ketua dprd badung
Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata. (Foto: gs)

Badung, baliilu.com – Adanya tempat bermain tenis di Kabupaten Badung, yang jaraknya sangat dekat dengan lokasi villa atau pemukiman penduduk dikeluhkan sejumlah warga sekitar.

Parahnya lagi, setelah beroperasi, kondisi villa tidak ada yang datang, lantaran pertandingan tenis dilakukan hingga malam hari, yang semestinya dibuatkan aturan khusus dengan radius tertentu terkait jarak antara lapangan tenis dengan pemukiman atau villa penduduk.

Kondisi tersebut ditanggapi Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata, saat diwawancarai awak media di kediamannya, Jalan Panji, Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Kamis, 13 Juni 2024.

Menurut Putu Parwata, ternyata muncul aturan terbaru yang tidak ada jarak tertentu terkait sepadan yang harus dibuatkan antara tetangga satu dengan lainnya. Namun, hal itu bukan berarti tidak mengindahkan etika dan norma.

“Jadi, etikanya bagaimana semua lingkungan itu nyaman. Jadi, undang-undang yang terbaru mempermudah, tapi jangan memperkeruh situasi,” tegasnya.

Jika memang harus melakukan pertandingan tenis di lokasi dekat villa atau pemukiman penduduk, agar dilakukan pembatasan jam pertandingan.

“Misalnya, boleh sampai jam 10 malam. Kalau sampai jam 12 malam,  jam 1 dinihari, apalagi hingga larut pagi itu tentu sangat menggangu,” terangnya.

Oleh karena itu, Putu Parwata berharap, agar penyelenggara pertandingan tenis jangan membuat event di atas pukul 22.00 Wita.

“Kalau sampai jam 10 malam event pertandingan tenis itu sudah normal,” paparnya.

Selain itu, disebutkan pula seharusnya ada koordinasi dengan para tetangga, agar aktivitas pertandingan tenis tidak mengganggu jam istirahat warga.

“Itu bagaimana caranya, ya buatkanlah pengaman-pengaman dan peredam suara, artinya dibuat temboknya itu jangan sampai mengganggu kondisi villanya orang,” jelasnya.

Baca Juga  Pj. Ketua TP PKK Provinsi Bali Lantik Penjabat Ketua TP PKK Klungkung

Untuk itu, perlu adanya kesadaran masing-masing para pihak yang berusaha di Kabupaten Badung, agar menjaga norma dan etika, supaya jangan saling merugikan.

Mengenai belum adanya izin PPG berarti tidak diperbolehkan untuk melakukan pembangunan, sehingga tinggal dikontrol oleh Satpol PP.

“Sudah lama dilakukan sidak, sebelum jadi, itu harus diperingatkan, Satpol PP bisa memperingatkan dan mengecek kembali,” tegasnya.

Mengingat, soal izin belum keluar, ditegaskan Putu Parwata, bahwa hal itu urusan izin merupakan kewenangan Satpol PP untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut.

“Hal itu bagaimana mestinya supaya jangan menjadi konflik di daerah pariwisata, daerah yang pembangunannya pesat, tapi malah menimbulkan konflik. Jadi, itu bagaimana membuat ekonomi maju dan pariwisata maju, sehingga semuanya aman. Memang perlu peran pemerintah, tapi juga perlu kesadaran masyarakat,” pungkasnya. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
stikom3b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Apresiasi Peringkat IKK Tertinggi dari LAN, Walikota Jaya Negara Terima Studi Tiru BNN RI

Published

on

By

walikota jaya negara
TERIMA BNN: Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menerima Direktur Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Toton Rasyid berserta jajarannya pada Kamis (13/6) di kantor Walikota Denpasar. (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menerima Direktur Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Toton Rasyid berserta jajarannya pada Kamis (13/6) di kantor Walikota Denpasar.

Kehadiran perwakilan BNN RI ini ke Kota Denpasar terkait agenda studi tiru pelaksanaan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK).

Dalam kesempatan tersebut turut mendampingi Walikota yakni, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Denpasar, AA. Gde Risnawan dan Kabag Hukum Setda Kota Denpasar, Komang Lestari Kusuma Dewi, serta perwakilan OPD lainnya.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyambut baik dan mengucapkan selamat datang kepada Toton Rasyid beserta jajarannya di Kota Denpasar.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran BNN RI yang telah memilih Kota Denpasar sebagai lokasi studi tiru dalam pelaksanana penilaian IKK,” ujar Jaya Negara.

Lebih lanjut Walikota Jaya Negara menyampaikan, IKK merupakan indikator Reformasi Birokrasi yang mengukur kualitas kebijakan pemerintah. Pelaksanaan ini mengukur kualitas kebijakan, dari proses pembuatan kebijakan, agenda, formulasi, implementasi disertai evaluasi.

“Tentunya dari pertemuan ini diharapkan dapat menajamkan lagi kolaborasi signifikan antara Pemerintah Kota Denpasar dengan BNN, terutama terkait upaya-upaya mengantisipasi penyalahgunaan Narkotika di Kota Denpasar,” ujar Walikota Jaya Negara.

Direktur Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN RI, Toton Rasyid mengucapkan terima kasih atas pertemuan yang dapat dilaksanakan kali ini bersama Walikota Denpasar.

Dipilihnya Pemkot Denpasar sebagai lokasi studi tiru, tidak terlepas dari Peringkat IKK Tertinggi yang diraih Pemkot Denpasar untuk Pemerintah Daerah di tahun 2023 berdasarkan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

“Kami berharap studi tiru ini dapat memberikan manfaat, masukan dan arahan serta bimbingan dari jajaran Pemkot Denpasar terkait penilaian IKK. Tentu pada akhirnya tujuannya dapat memberikan output yang maksimal ke publik dan kemanfaatan bagi masyarakat luas,” ujarnya.

Baca Juga  Kenakan Busana Adat, Pj. Ketua Dekranasda Bali Meriahkan Parade Budaya HUT Dekranas Ke-44

Sementara Kabag Hukum Setda Kota Denpasar, Komang Lestari Kusuma Dewi menjelaskan, penilaian mandiri IKK oleh seluruh instansi pemerintah dilaksanakan dalam periode waktu 2 tahun sekali, yakni tahun 2021 – tahun 2023 dan tahun 2025 nanti.

“Partisipasi pengukuran IKK oleh instansi pemerintah diawali melalui penilaian mandiri oleh setiap instansi pemerintah disertai bukti dukung. Selanjutnya dinilai oleh LAN, apakah penilaian sudah sesuai dan disertai bukti. LAN yang berperan sebagai instansi pengampu IKK yang digunakan sebagai dasar penilaian Reformasi Birokrasi di seluruh instansi pemerintah” Jelas Komang Lestari. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
stikom3b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca