Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kesehatan secara serentak dan masif melakukan pemeriksaan kesehatan dan pembagian vitamin kepada petugas SPBU, aparat Kepolisian, serta TNI yang berjaga di berbagai titik SPBU, Sabtu (17/10).

Kegiatan ini merupakan bentuk layanan kesehatan dan kepedulian Pemkot Denpasar menyusul antrean panjang pengendara akibat gangguan distribusi BBM di Bali.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan, dr. Anak Agung Ngurah Gede Dharmayuda menjelaskan, pemeriksaan dan pemantauan kesehatan ini dilaksanakan oleh jajaran petugas Puskesmas di seluruh wilayah Kota Denpasar.

Beberapa lokasi yang menjadi sasaran antara lain SPBU Jalan Ahmad Yani, SPBU Gatot Subroto, SPBU wilayah Tangtu, SPBU Jalan Buana Raya, dan sejumlah lokasi lainnya.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan kesehatan para petugas yang telah bekerja dengan waktu lebih panjang dari biasanya guna melayani masyarakat yang mengantre BBM.

“Adapun pemeriksaan dan pemantauan kesehatan ini meliputi pengecekan tensi dan kondisi kesehatan secara umum. Kami juga memberikan asupan vitamin untuk menunjang kondisi para petugas SPBU,” ungkap dr. Agung Candrawati.

Hal senada disampaikan Sekretaris Dinas Kesehatan, dr. Agung Dharmayuda. Selain pemberian vitamin, tindakan medis juga akan diberikan secara langsung oleh petugas Puskesmas jika mendapati petugas yang mengalami kelelahan atau gangguan kesehatan.

“Pemberian obat-obatan ataupun tindakan medis lainnya akan segera diberikan jika ada petugas yang mengalami gangguan kesehatan,” jelasnya. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Tongkat komando kepemimpinan Kodam IX/Udayana resmi berganti. Mayjen TNI Putra Widiastawa dipercaya mengemban amanah sebagai Panglima Kodam (Pangdam) IX/Udayana, menggantikan Mayjen TNI Piek Budyakto yang selanjutnya mendapat penugasan sebagai Pangdam V/Brawijaya. Pergantian ini merupakan bagian dari dinamika organisasi TNI Angkatan Darat dalam rangka pembinaan personel, regenerasi kepemimpinan, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pertahanan negara.

Mutasi dan rotasi jabatan tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep: 1236/X/2026 tanggal 1 Oktober 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Kebijakan ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi sekaligus upaya menempatkan perwira tinggi sesuai kebutuhan organisasi dan tantangan tugas yang terus berkembang.

Pergantian sejumlah Pangdam tersebut berlangsung di tengah pengembangan organisasi TNI, seiring dengan peresmian enam Kodam baru oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada peringatan HUT ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, 5 Oktober 2026. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, TNI terus memperkuat struktur organisasi guna mendukung pelaksanaan tugas pokok secara lebih optimal di berbagai wilayah Indonesia.

Serah terima jabatan sejumlah Pangdam dilaksanakan di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Jumat (16/10/2026), dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita. Momentum ini menandai kesinambungan kepemimpinan di lingkungan TNI AD, sekaligus menjadi bagian dari proses pembinaan karier perwira tinggi untuk menjawab kebutuhan organisasi dan dinamika strategis nasional.

Mayjen TNI Putra Widiastawa merupakan perwira tinggi TNI AD kelahiran Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, 3 April 1971. Ia merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1995 dan mengawali perjalanan pengabdiannya di TNI AD melalui kecabangan Infanteri satuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Pengalaman pendidikan militer, penugasan operasi, serta berbagai jabatan strategis yang pernah diembannya menjadi bagian penting dari perjalanan kariernya hingga dipercaya memimpin Kodam IX/Udayana.

Dalam perjalanan pendidikannya, Mayjen TNI Putra Widiastawa telah mengikuti berbagai jenjang pendidikan militer, mulai dari pendidikan kecabangan Infanteri, Suslapa Infanteri, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) tahun 2009, Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI) tahun 2018, hingga pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada 2024. Rangkaian pendidikan tersebut menjadi bekal dalam membangun kapasitas kepemimpinan, kemampuan perencanaan strategis, serta pemahaman terhadap tantangan pertahanan dan keamanan.

Kariernya juga diwarnai beragam penugasan operasional dan jabatan komando. Ia pernah terlibat dalam Operasi Timor Timur pada 1998, pengamanan wilayah Ambon pada 2000, Operasi Komite Aceh pada 2002, Operasi Pengamanan Perbatasan RI–Papua pada 2015, serta Operasi Tinombala di Poso pada 2016. Pengalaman tersebut memperkaya pemahamannya terhadap karakteristik wilayah operasi, dinamika keamanan, dan pentingnya profesionalisme prajurit dalam menjalankan tugas negara.

Selain penugasan operasi, Mayjen TNI Putra Widiastawa juga pernah mengemban sejumlah jabatan strategis, antara lain Danyonif Linud 328 Kostrad, Dandim 0911/Nunukan, Danbrigif 22/Ota Manasa, Asops Kasdam XII/Tanjungpura, Wadan Rindam XIII/Merdeka, Kapusdalops, serta Staf Khusus Kasad. Sebelum dipercaya menjadi Pangdam IX/Udayana, ia menjabat sebagai Inspektur Komando Pasukan Khusus (Ir Kopassus), jabatan yang diembannya sejak 15 Agustus 2025.

Dalam perjalanan pengabdiannya, Mayjen TNI Putra Widiastawa juga memperoleh sejumlah tanda kehormatan, di antaranya Satyalancana Seroja, Satyalancana GOM VIII/Dharma Phala, Satyalancana GOM IX/Raksaka Dharma, Satyalancana PBB/UN Medal, Satyalancana Wira Dharma, serta tanda kehormatan lainnya. Penghargaan tersebut tercatat dalam riwayat hidupnya sebagai bagian dari perjalanan pengabdian dan pelaksanaan tugas di lingkungan TNI.

Dengan pengalaman komando, teritorial, operasi, dan staf yang dimiliki, kepemimpinan Mayjen TNI Putra Widiastawa diharapkan dapat melanjutkan program-program strategis Kodam IX/Udayana, memperkuat profesionalisme prajurit, serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah, Polri, dan seluruh komponen masyarakat di wilayah Bali.

Sementara itu, penugasan Mayjen TNI Piek Budyakto sebagai Pangdam V/Brawijaya menjadi bagian dari kesinambungan pengabdian perwira tinggi TNI AD dalam mengemban tanggung jawab di wilayah yang berbeda. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan semakin memperkuat soliditas organisasi, menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas, serta meningkatkan kontribusi TNI AD dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan nasional.

Sementara itu, dalam keterangan persnya, Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution menyampaikan bahwa penunjukan Mayjen TNI Putra Widiastawa sebagai Pangdam IX/Udayana merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier di lingkungan TNI AD. “Sebagai putra daerah Bali yang lahir di Singaraja, Mayjen TNI Putra Widiastawa diharapkan dapat melanjutkan kesinambungan kepemimpinan serta memperkuat pelaksanaan tugas Kodam IX/Udayana. Dengan pengalaman penugasan dan kepemimpinan yang dimiliki, beliau diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme prajurit, memperkuat sinergi dengan seluruh komponen bangsa, serta terus menjaga kemanunggalan TNI dengan rakyat di wilayah Bali” ungkapnya.

Pergantian tongkat komando tersebut sekaligus menegaskan komitmen TNI AD untuk terus beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dengan kepemimpinan baru, Kodam IX/Udayana diharapkan terus menjalankan tugas secara profesional, responsif, dan adaptif dalam menjaga kedaulatan negara serta mendukung terciptanya keamanan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Bali. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster kembali turun langsung mengawal percepatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Bali. Hingga Jumat (16/10/2026) dini hari, Gubernur Koster bersama jajaran Pertamina meninjau sejumlah SPBU di wilayah Denpasar untuk memastikan pelayanan berjalan optimal sekaligus mendengarkan langsung keluhan dan masukan masyarakat.

Peninjauan dilakukan setelah Gubernur Koster menghadiri kegiatan bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, Kamis (15/10) malam. Sekitar pukul 22.00 WITA, Gubernur langsung menuju Depo BBM Pesanggaran untuk mengevaluasi perkembangan penanganan distribusi BBM bersama jajaran Pertamina.

Dalam perjalanan menuju depo, Gubernur Koster sempat terjebak kemacetan akibat panjangnya antrean kendaraan di kawasan Jalan Sesetan. Karena arus lalu lintas dari kedua arah tidak bergerak, Gubernur turun dari kendaraan dinas dan melanjutkan perjalanan dengan menumpang kendaraan seorang warga agar dapat segera tiba di lokasi.

Setibanya di Depo BBM Pesanggaran, Gubernur Koster bertemu Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, bersama jajaran Pertamina dan PT Pertamina Patra Niaga. Pertemuan tersebut membahas perkembangan distribusi BBM, kendala operasional, serta langkah percepatan untuk mengurai antrean kendaraan di sejumlah SPBU.

Gubernur Koster menegaskan bahwa percepatan distribusi dan peningkatan pelayanan harus menjadi prioritas utama. Mengingat ketersediaan stok BBM dinyatakan masih mencukupi berdasarkan informasi Pertamina, langkah penanganan perlu difokuskan pada kelancaran penyaluran dari depo menuju SPBU serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

“Jika stok masih aman, berarti problem saat ini adalah pelayanan pengisian. Penyaluran menggunakan jeriken bagus itu, cepat mengurai antrean karena langsung menyasar konsumen. Tapi kalau jam segini sudah stop, seharusnya sama dilakukan 24 jam juga. Jumlahnya ditambah, siapkan angkutan khusus untuk distribusi, khususnya wilayah prioritas Denpasar dan Badung,” tegasnya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Pertamina Patra Niaga menyampaikan rencana penambahan sedikitnya 20 kendaraan distribusi mulai Jumat (16/10), di luar 115 kendaraan yang telah beroperasi. Penambahan armada ini diharapkan dapat mempercepat pengiriman BBM ke SPBU, khususnya di wilayah Denpasar dan Badung yang mengalami antrean cukup panjang.

Gubernur Koster meminta agar penambahan armada dan langkah percepatan lainnya dapat dilaksanakan sesegera mungkin tanpa menunggu antrean semakin panjang.

“Kalau bisa mulai malam ini, jangan besok. Semakin cepat semakin baik,” pintanya.

Selain penambahan armada, Pertamina Patra Niaga juga menyampaikan telah menyiapkan 3.000 jeriken untuk mendukung skema percepatan penyaluran BBM. Gubernur meminta agar mekanisme tersebut dioptimalkan dengan tetap memperhatikan ketentuan keselamatan dan operasional. Opsi pembatasan volume pengisian BBM bagi kendaraan roda dua dan roda empat turut dibahas sebagai alternatif pemerataan pelayanan.

Usai pertemuan, Gubernur Koster mengajak Direktur Utama Pertamina beserta jajaran terkait meninjau langsung sejumlah SPBU. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan langkah percepatan di lapangan sekaligus memperoleh masukan dari pengelola SPBU dan masyarakat.

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah SPBU di jalur Bypass Ngurah Rai, Pemogan. Di lokasi tersebut, Gubernur Koster menyapa masyarakat yang sedang mengantre, berdialog dengan petugas SPBU, serta berkoordinasi dengan aparat TNI yang membantu pengaturan pelayanan di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, salah seorang pemilik SPBU, Wayan Ekayana, menyampaikan usulan penggunaan kartu atau kupon BBM sebagai mekanisme pengaturan pembelian. Usulan ini bertujuan memberikan kepastian alokasi BBM kepada konsumen sekaligus mempercepat proses pengisian dan mengurangi antrean kendaraan yang mengganggu arus lalu lintas.

Sekitar pukul 00.30 WITA, Jumat (16/10), rombongan melanjutkan peninjauan ke SPBU lainnya di kawasan Pemogan. Pengawas SPBU, Wayan Adi Guna, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerapkan pelayanan selama 24 jam dengan membagi petugas ke dalam tiga sif. Pasokan BBM juga mengalami peningkatan, dari kondisi normal pengiriman Pertalite dan Pertamax masing-masing sebanyak 8 kiloliter menjadi total sekitar 30 kiloliter untuk kedua jenis BBM tersebut.

Peninjauan kemudian dilanjutkan ke SPBU di kawasan Hayam Wuruk. Di lokasi ini, Gubernur Koster menerima sejumlah keluhan masyarakat, antara lain mengenai dugaan praktik penjualan BBM eceran dengan harga tidak wajar oleh oknum yang memanfaatkan situasi antrean.

“Tindak saja dengan tegas oknum-oknum seperti itu, Pak Gubernur. Mohon bantuannya kepada aparat yang terkait,” ujar salah seorang warga.

Masyarakat juga menyampaikan perlunya informasi yang lebih jelas mengenai jam operasional SPBU. Hal ini menyusul pengalaman sejumlah warga yang telah mengantre cukup lama, tetapi tidak memperoleh BBM karena SPBU berhenti beroperasi tanpa pemberitahuan sebelumnya. Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kepastian dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sekitar pukul 01.30 WITA, Gubernur Koster melanjutkan peninjauan ke SPBU Renon. Di lokasi tersebut, Gubernur menerima keluhan mengenai sulitnya memperoleh BBM jenis solar. Gubernur juga berdialog dengan masyarakat yang masih mengantre dan mendengarkan harapan mereka agar distribusi BBM segera kembali normal.

Dalam dialog dengan warga, Gubernur Koster mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Ia mengingatkan bahwa pembelian secara berlebihan akibat kekhawatiran kehabisan BBM berpotensi menambah panjang antrean, terutama ketika distribusi sedang dalam proses percepatan.

“Kalau panik membeli, seberapa pun disuplai akan terus terasa kekurangan. Normalnya beli dua atau tiga hari sekali, sekarang tiap kurang sedikit langsung beli. Kan menambah antrean jadinya, yang benar-benar membutuhkan ikut kena imbas. Saya jamin ketersediaan stok aman, sesuai informasi dari pihak Pertamina,” tegasnya.

Gubernur Koster menekankan pentingnya percepatan distribusi dan kepastian pelayanan oleh Pertamina agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Di sisi lain, masyarakat diharapkan turut mendukung kelancaran pelayanan dengan melakukan pembelian sesuai kebutuhan normal.

Sekitar pukul 02.00 WITA, Gubernur Koster bersama rombongan kembali menuju Depo BBM Pesanggaran untuk melanjutkan evaluasi bersama jajaran Pertamina. Berbagai temuan selama peninjauan, mulai dari kendala operasional, kebutuhan penambahan armada, pengaturan pelayanan SPBU, hingga keluhan masyarakat, menjadi bahan pembahasan untuk menentukan langkah tindak lanjut.

Melalui koordinasi dan peninjauan langsung hingga dini hari tersebut, Gubernur Koster mendorong Pertamina mempercepat pemulihan distribusi BBM, mengoptimalkan pelayanan 24 jam, serta memastikan ketersediaan BBM di SPBU dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat segera mengurai antrean kendaraan dan memulihkan aktivitas masyarakat yang terdampak gangguan distribusi BBM di Bali. (gs/bi)