Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Lima Fraksi DPRD Bali Dukung Pemprov Bali Menuju Kepemilikan Saham Mayoritas di BPD Bali

BALIILU Tayang

:

de
Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama saat memimpin sidang paripurna. (Foto: gs)

Denpasar, baliilu.com – Lima Fraksi DPRD Provinsi Bali yakni Fraksi PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra dan Nasdem PSI Hanura menyampaikan pandangan umumnya terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Bali tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah, pada Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022, Senin, 14 Februari 2022, di Gedung Utama DPRD Bali, Renon Denpasar.

Rapat Paripurna yang digelar secara hybrid ini dipimpin langsung Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama yang didampingi Wakil Ketua I, I Nyoman Sugawa Korry dan Wakil Ketua II, I Nyoman Suyasa. Turut hadir dalam rapat, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Artha Ardana Sukawati, segenap Anggota DPRD Provinsi Bali, Forkopimda Bali, jajaran OPD Provinsi Bali, Tim Ahli dan Kelompok Ahli DPRD Bali serta undangan terkait.

Ni Wayan Sari Galung, S.Sos. (Foto: gs)

Fraksi PDI Perjuangan mendapatkan kesempatan pertama menyampaikan pemandangan umumnya. Ni Wayan Sari Galung, S.Sos. mengungkapkan, sesuai penjelasan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah, maka Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi atas keterbukaan penjelasan Gubernur terkait dengan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Provinsi Bali oleh BPK RI. Namun terdapat ketidaksesuaian penetapan jumlah modal yang sudah disertakan pada Perusahaan Daerah Provinsi Bali. “Kami mohon penjelasan terkait terjadi selisih antara apa yang tertuang pada Perda No. 2 Tahun 2021 dengan hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI yaitu selisih Rp 579 juta,” ujar Sari Galung yang membacakan pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan.

Lebih lanjut Sari Galung mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan mendukung langkah Gubernur untuk melakukan kebijakan strategis secara bertahap menuju kepemilikan saham mayoritas, di tengah kapasitas fiskal kita yang masih sangat berat. ‘’Ke depan, Saudara Gubernur perlu memikirkan langkah-langkah strategis agar Pemerintah Provinsi Bali bisa menjadi pemegang saham mayoritas di BPD Bali,” paparnya.

Baca Juga  Gubernur Koster Hadiri Pelantikan DPC PERADI SAI Denpasar
Wayan Gunawan. (Foto: Ist)

Pandangan Fraksi Partai Golkar yang dibacakan Wayan Gunawan menyampaikan penghargaan kepada Gubernur dan jajarannya, atas capaian prestasi terbaik nasional yang diberikan oleh KPK kepada Provinsi Bali terhadap pelaksanaan monitoring center for prevention (MCP) yang merupakan program aplikasi terintegrasi yang dikembangkan oleh KPK guna memudahkan monitoring, koordinasi, integrasi dan pencegahan korupsi.

“Capaian ini tentu tidak lepas dari berjalannya komunikasi, koordinasi, dan dukungan semua pihak baik eksekutif, legislatif maupun komponen masyarakat seluruh Bali. Kami berharap prestasi ini terus bisa dipertahankan dan ditingkatkan di masa-masa mendatang,” ungkapnya.

Terkait Ranperda Penyertaan Modal Daerah, Fraksi Partai Golkar menyampaikan, sebagaimana diketahui bersama bahwa Bank BPD Bali sebagai Lembaga keuangan yang dimiliki Pemprov. Bali justru penyertaan modalnya pada Bank BPD Bali masih berada di bawah posisi Kabupaten Badung. Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Bali baru menyetor dana  Rp 30 miliar, padahal sesuai rencana strategis pengelolaan usaha (Corporate Plan) seharusnya Rp 235 miliar. Oleh karena itu untuk memenuhi rencana Corporate Plan di atas, diharapkan Pemerintah Daerah Provinsi Bali menganggarkan kembali  Rp 100 miliar pada anggaran tahun 2022 dan sisanya pada anggaran induk tahun 2023.  

Sehubungan dengan ruang lingkup kegiatan Bank BPD Bali mencakup seluruh wilayah Provinsi Bali maka Fraksi Partai Golkar mengharapkan  Gubernur untuk segera menyusun rencana strategis guna mengembalikan posisi Pemerintah Provinsi Bali sebagai pemegang saham pengendali dan sekaligus mempertimbangkan Corporate Plan Bank BPD Bali.

I Ketut Juliartha, S.H. (Foto: Ist)

Sementara itu, pandangan umum Fraksi Partai Gerindra yang disampaikan oleh I Ketut Juliartha, S.H.  juga mempertanyakan ketidaksesuaian penetapan jumlah modal yang sudah disertakan pada Perusahaan Daerah. Terkait jumlah modal yang sudah disertakan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp 644.912.000.000,00, apakah Pemprov Bali sebagai pemrakasa sudah menjadi pemegang saham mayoritas?

Baca Juga  Ekonomi Bali Meningkat, Picu Optimisme Konsumen Makin Tinggi

‘’Karena Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali  Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, kami Fraksi Partai Gerindra pun sepakat untuk dilakukan perubahan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,’’ ujar Juliartha.

Komang Wirawan. (Foto: gs)

Selanjutnya, Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat melalui Komang Wirawan juga menyampaikan terdapat ketidaksesuaian penetapan jumlah modal yang sudah disertakan pada Perusahaan Daerah Provinsi Bali dimana ada perbedaan sebesar Rp 579.000.000.

Lebih lanjut dikatakan, Fraksi Partai Demokrat sependapat dengan Gubernur untuk mengadakan perubahan Perda dimaksud dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan perlu dilaksanakan dalam rangka mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien terbuka transparan dan akuntable sesuai Visi Pembangunan Daerah Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Selain itu, mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (PT) dimana organ atau kekuasaan tertinggi PT ada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk itu agar Pemerintah Provinsi Bali dapat mendominasi dalam hal menentukan kebijakan pada PT. BPD Bali. Maka Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan strategi Gubernur untuk memenuhi amanat Pasal 36 Ayat 1 Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, yang mewajibkan Kepemilikan Modal Saham minimal sebesar 51 persen.

Dr. Somvir. (Foto: gs)

Pandangan umum fraksi terakhir disampaikan oleh Dr. Somvir dari Fraksi Nasdem PSI Hanura. Somvir juga menyampaikan adanya ketidaksesuaian jumlah modal yang sudah disertakan pada Perusahaan Daerah Provinsi Bali terjadi selisih hingga Rp 579 juta.

Baca Juga  Hadiri Hari UMKM Nasional 2026, Ibu Putri Koster Apresiasi GEMBIRA

Fraksi Nasdem PSI Hanura juga mencermati penyertaan modal untuk Bank BPD Bali masih jauh dari target agar Pemerintah Provinsi Bali menjadi pemegang saham mayoritas, sekaligus pengendali perusahaan. Karena faktanya, sampai saat  ini persentase saham Pemerintah Provinsi Bali di Bank BPD masih di kisaran 33,73%, dan ironisya berada di bawah Kabupaten Badung yang berada di kisaran angka 43,91%. Padahal sebagaimana kita ketahui, lahirnya Bank BPD Bali ini diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Fraksi Nasdem PSI Hanura menyadari bahwa Pemerintah Provinsi Bali memiliki keterbatasan anggaran untuk menyuntikkan penyertaan modal yang  lebih besar bagi Bank BPD Bali. Karena untuk menjadi pemegang saham mayoritas, setidaknya harus menyuntikkan lagi besaran penyertaan modal hingga Rp 180 miliar. Namun angka ini harus terus dikejar, sembari Pemerintah Provinsi Bali bisa melakukan penyertaan aset yang dimiliki untuk Bank BPD Bali.

Atas pandangan umum kelima fraksi tersebut, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati di luar sidang menyampaikan terkait ketidaksesuaian jumlah modal, apakah ada pos-pos yang berbeda tentu akan ditindaklanjuti di rapat paripurna yang akan datang. ‘’Nanti pertanyaan fraksi tersebut akan dipertanggungjawabkan juga di depan fraksi,’’ tutupnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

PLN Mengajar Hadir di SMA Negeri 1 Kerambitan, Kenalkan Dunia Ketenagalistrikan kepada Pelajar

Published

on

By

PLN Mengajar di SMA Negeri 1 Kerambitan
PLN MENGAJAR: Manajer PLN ULP Tabanan I Wayan Murtika bersama siswa SMA Negeri 1 Kerambitan dalam kegiatan PLN Mengajar di Desa Kukuh, Kerambitan, Tabanan, pada Selasa, 15 September 2026. (Foto: ist)

Tabanan, baliilu.com – PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Selatan melalui Unit Layanan Pelanggan (ULP) Tabanan kembali menghadirkan program PLN Mengajar bagi generasi muda. Kali ini, sebanyak 50 siswa SMA Negeri 1 Kerambitan, Tabanan, mendapatkan pembelajaran mengenai dunia ketenagalistrikan, keselamatan penggunaan listrik, serta pemanfaatan layanan digital PLN.

Kegiatan PLN Mengajar yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kerambitan, Desa Kukuh, Kerambitan, Tabanan, pada Selasa, 15 September 2026 itu berlangsung interaktif dan mendapat sambutan antusias dari para siswa. Tidak hanya menerima materi, siswa juga berkesempatan berdiskusi langsung dengan insan PLN mengenai kelistrikan, keselamatan dalam menggunakan listrik, hingga kemudahan mengakses layanan PLN melalui PLN Mobile.

Dalam kegiatan tersebut, tim PLN ULP Tabanan memberikan materi terkait informasi ketenagalistrikan, keselamatan dan potensi bahaya listrik, serta pengenalan PLN Mobile sebagai salah satu kanal layanan digital PLN.

Materi PLN Mengajar disampaikan oleh I Wayan Murtika selaku Manajer ULP Tabanan, I Komang P. Juniarta selaku Team Leader PP, dan I Komang Sutarjana selaku Team Leader K3L & KAM. Penyampaian materi dikemas secara interaktif sehingga siswa memiliki kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan berdasarkan pengalaman maupun hal-hal yang mereka temui dalam keseharian.

Selain sesi penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab dan kuis interaktif. Para siswa terlihat aktif mengajukan pertanyaan dan mengikuti kuis yang diberikan oleh tim PLN. Sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi siswa, PLN juga memberikan merchandise kepada peserta yang berpartisipasi dalam sesi interaktif tersebut.

Manager PLN UP3 Bali Selatan, Alexander J. Manuhuwa, mengatakan bahwa PLN Mengajar menjadi salah satu ruang bagi PLN untuk berbagi pengetahuan dan memperkenalkan dunia ketenagalistrikan kepada pelajar dengan cara yang lebih dekat dan mudah dipahami.

Baca Juga  Pemprov Komit Turunkan Angka Balita Stunting

“PLN Mengajar merupakan kesempatan bagi kami untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang kelistrikan secara langsung kepada para siswa. Kami ingin mereka memahami bahwa listrik memberikan banyak manfaat dalam kehidupan, namun penggunaannya juga harus disertai dengan pengetahuan mengenai keselamatan,” ujar Alexander.

Ia menambahkan, pengenalan mengenai PLN Mobile dalam kegiatan tersebut juga diharapkan dapat membuat generasi muda lebih mengenal perkembangan layanan PLN yang semakin memanfaatkan teknologi digital.

“Di sisi lain, kami juga ingin memperkenalkan bagaimana masyarakat saat ini dapat mengakses layanan PLN melalui kanal digital. Harapannya, siswa mengenal PLN bukan hanya sebagai penyedia listrik, tetapi juga sebagai perusahaan yang terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelanggan,” lanjutnya.

Sementara itu, Waka Humas SMA Negeri 1 Kerambitan, Ni Made Utami Asih, S.Pd., M.Pd., menyampaikan apresiasi kepada PLN atas pelaksanaan program PLN Mengajar di sekolahnya.

“Pihak sekolah berterima kasih atas kegiatan edukasi yang diberikan kepada siswa-siswi. Kegiatan seperti ini memberikan pengetahuan tambahan bagi mereka, khususnya agar lebih memahami keselamatan ketenagalistrikan dan lebih berhati-hati dalam menggunakan listrik,” ungkap Ni Made Utami.

Antusiasme siswa selama kegiatan juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan PLN Mengajar. Melalui sesi diskusi dan kuis, siswa tidak hanya menerima materi secara satu arah, tetapi turut terlibat aktif dalam proses pembelajaran.

PLN berharap program PLN Mengajar dapat terus menjadi sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada generasi muda, sekaligus membangun kesadaran mengenai penggunaan listrik yang aman serta memperkenalkan perkembangan layanan kelistrikan dan digitalisasi PLN kepada masyarakat sejak lingkungan pendidikan. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo dan Wakil PM Malaysia Perkuat Kerja Sama Penanganan Karhutla

Published

on

By

Presiden Prabowo Terima Kunjungan Wakil PM Malaysia
TERIMA KUNJUNGAN: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri (WPM) Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 18 September 2026. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev/presidenri.go.id)

Hambalang, Jabar, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri (WPM) Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 18 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan Wakil PM Zahid membahas sejumlah hal, termasuk kerja sama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Beliau kawan lama, jadi beliau berkunjung ke saya dan kita bahas berbagai masalah, yang pertama dari pihak Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo menyebut bahwa bantuan tersebut akan segera dikirimkan dalam waktu dekat. Malaysia akan mengerahkan satu pesawat, tiga helikopter, serta 52 anggota tim pemadam kebakaran untuk membantu penanganan karhutla di Indonesia.

“Ini juga pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu, dan ini juga saya sedang menyusun langkah-langkah pencegahan menyeluruh, supaya tidak tiap beberapa tahun muncul lagi, muncul lagi,” katanya.

Lebih lanjut, Presiden menilai dukungan dari negara-negara sahabat menunjukkan bahwa persoalan kebakaran hutan tidak hanya menjadi perhatian Indonesia. Selain Malaysia, Indonesia juga telah menerima bantuan dari Jepang dan sejumlah negara lain yang menawarkan dukungan dalam penanganan karhutla.

“Ini adalah masalah lingkungan hidup yang memengaruhi banyak pihak dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita, dan kita terima dengan baik,” lanjutnya.

Selain penanganan karhutla, Presiden Prabowo dan Wakil PM Zahid juga bertukar pandangan mengenai peluang kerja sama lainnya, termasuk pada bidang industri halal. Kepala Negara pun menegaskan pentingnya untuk menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia.

Baca Juga  Hadiri Hari UMKM Nasional 2026, Ibu Putri Koster Apresiasi GEMBIRA

“Jangan sampai kita, hal-hal yang mengganggu kita menjadi masalah yang dibesar-besarkan, Indonesia dan Malaysia adalah saudara, kita harus bekerja sama, kita harus pelihara hubungan yang sangat baik saya kira itu, terima kasih,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pemerintah Jamin Stok BBM Bersubsidi, Menteri ESDM: Berikan Hak Subsidi kepada Rakyat yang Membutuhkan

Published

on

By

Menteri ESDM Bahlil Beri Keterangan soal BBM Bersubsidi
BERIKAN KETERANGAN: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers kepada awak media di Istana Merdeka Jakarta, pada Kamis, 17 September 2026. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah terus menyiapkan stok bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, pemerintah juga mendorong agar penyaluran subsidi dapat makin tepat sasaran dan dinikmati masyarakat yang memang berhak.

“Kami pemerintah akan menyiapkan stok kebutuhan masyarakat, khususnya terkait dengan BBM bersubsidi,” ujar Menteri ESDM dalam keterangannya usai mengikuti Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 17 September 2026.

Lebih lanjut, Menteri ESDM menyoroti adanya pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Menurutnya, masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang memadai perlu ikut menjaga agar BBM bersubsidi tidak digunakan oleh kelompok yang sebenarnya mampu membeli BBM nonsubsidi.

“Persoalan shifting dari yang tadinya tidak memakai subsidi dan sekarang mereka memakai subsidi, saran saya sebagai warga negara Indonesia kepada saudara-saudara saya yang mampu, yang mohon maaf mobilnya pakai BMW, kemudian mobil-mobil yang kelas tinggi, ya mohonlah kita pakai hati juga. Janganlah kita pakai BBM subsidi,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa BBM subsidi disediakan untuk masyarakat yang berhak menerima manfaat tersebut. Karena itu, ketepatan sasaran menjadi hal penting dalam pengelolaan BBM bersubsidi.

“Itu kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerima itu, dengan metode lain adalah subsidi harus tepat sasaran,” lanjutnya.

Terkait kemungkinan penguatan regulasi, Menteri ESDM mengatakan pemerintah akan mempertimbangkannya lebih lanjut karena perubahan aturan membutuhkan proses. Namun, menurutnya, imbauan kepada masyarakat mampu tetap penting disampaikan sejak sekarang.

“Saya akan mempertimbangkan, nanti kita lihat. Tapi kan saya harus ngomongin dulu, kalau regulasi itu butuh proses. Tapi imbauan ini penting,” ujarnya.

Baca Juga  Komisi II DPR RI Apresiasi Digitalisasi Pemprov Bali, Gubernur Koster Minta Dana Transfer Daerah Tak Dipotong

Menteri ESDM pun mengajak masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik untuk memberikan ruang bagi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan subsidi.

“Kalau yang punya gaji cukup, rumah bagus, pakai hatilah. Ya memang saya harus ngomong begini karena saya ini kan menteri yang pernah makan beras subsidi. Jadi berikanlah hak rakyat yang punya hak itu punya mereka. Jangan yang mampu yang mengambilnya,” tegasnya.

Pemerintah berkomitmen menjaga pasokan BBM sekaligus membenahi penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran. Dengan demikian, dukungan negara dapat diterima secara adil oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca