Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

EKONOMI & BISNIS

LPD Berperan Besar di Desa Adat, Jika Ada Masalah Selesaikan dengan Hukum Adat

BALIILU Tayang

:

de

Denpasar, baliilu.com – Di tengah Covid-19 yang menghantam sektor ekonomi, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) masih tetap tegak berdiri menjadi mesin lokomotif ekonomi desa, tanpa memberhentikan karyawan, bahkan malah bertambah. Namun LPD justru kelimpungan ketika issu kurang kondusif terjadi di satu desa adat.

Hukum positif yang dipakai alat untuk menyelesaikan masalah malah dana LPD belum tentu bisa kembali. Uang tabungan dan deposito milik warga pun tetap terkatung-katung. Hasil kerja keras warga yang disimpan rupiah per rupiah jumlahnya tinggal kenangan dalam buku tabungan setelah pelaku dipenjara.

Hal tersebut mengemuka saat pertemuan antara BKS LPD se-Bali dan LPLPD Provinsi Bali dengan Ketua Komisi II dan IV yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry, Rabu (10/2) di Kantor DPRD Bali Renon Denpasar.

Seperti yang diungkapkan I Made Nyiri Yasa S.Sos, M.MA selaku Ketua BKS LPD Buleleng, ketika ada LPD berkasus dibawa ke ranah hukum positif bisa berdampak terhadap menurunnya kepercayaan nasabah.

“LPD sebenarnya sudah diakui dalam UU No. 1 Tahun 2013, Pasal 39 huruf 3, tentang LKM. Dimana LPD dan lembaga sejenis yang telah berdiri sebelum UU ini diakui keberadaannya. Diatur berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk,” terang Made Nyeri Yasa di hadapan Komisi II dan IV DPRD Provinsi Bali di Renon Denpasar.

Menurut Nyiri Yasa, LPD sudah dikecualikan diakui undang-undang dapat dikelola berdasarkan hukum adat. Untuk itu, ditekankan ketika hukum positif atau formal masuk ke LPD disarankan kepada para bendesa berkedudukan sebagai owner LPD dapat melindungi dan mengayomi dengan hukum adat itu sendiri.

“Jika kemudian desa adat dengan hukum adatnya tidak mampu menyelesaikan baru kemudian dibawa ke hukum positif, itu saya kira tidak masalah,” jelasnya.

Baca Juga  Badung Gelar ‘’Entry Meeting’’ Audit LPD

Namun, ketika baru issu atau pengaduan sekelompok orang kemudian langsung penegak hukum masuk ke LPD, ungkap Nyiri Yasa, hal ini akan memicu dampak luar biasa terhadap kepercayaan masyarakat akan keberadaan LPD.

“Sedangkan, kita tahu kepercayaan adalah modal utama dalam pengelolaan LPD. Dan harapan kami, pemerintah dalam hal ini, LPD itu pembinanya adalah pemerintah. Jadi kalau bisa paling tidak ada komunikasi dengan pihak-pihak terkait,” tegas Nyiri Yasa.

Hal senada juga disampaikan Konsultan LPD Bali AA Rai Astika. Berangkat dari pedoman pemberdayaan dalam rangka pengaduan dan penanganan masalah LPD diupayakan melakukan diidentifikasi menurut pokok masalah dan pelaku masalah itu sendiri.

“Jika masalah kategori melanggar aturan dan merugikan LPD, maka pelaku wajib mengembalikan kerugian tersebut. Dan sebaiknya diselesaikan di internal LPD atau desa adat. Jika masalah termasuk kategori seperti penyelewengan dana LPD, hal ini diselesaikan melalui jalur hukum.  Apakah hukum adat atau pun desa adat menempuh jalur hukum positif.  Yang penting dipertimbangkan agar dana yang diselewengkan bisa kembali ke LPD,” jelas Agung Rai.

Di pengujung pertemuan Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry menekankan, LPD adalah lembaga yang sangat strategis. Peranannya sangat besar di desa adat. Tetapi di tengah kondisi pandemi Covid-19 LPD mengalami banyak penurunan dan ada masalah.

Sugawa Korry kemudian memberikan beberapa usulan, masukan, dan jalan keluar. Dikatakan aspek pengelolaan menjadi satu hal penting untuk diperhatikan. Mengutip istilah ikan itu busuk dari kepalanya. Sama dengan pengelolaan LPD ketika prajurunya bekerja tidak berdasarkan aturan maka seluruh LPD akan menjadi rusak. ‘’Apa pun masalahnya tetap profesionalisme pengelolaan LPD menjadi acuan utama dan audit merupakan sebuah kebutuhan dari kehidupan LPD. Karena keputusan yang benar diambil dari input data yang benar,’’ ujar Sugawa Korry.

Baca Juga  Diskusi Nasional LPD Bali: Perkuat Tata Kelola dan Identitas, Libatkan Desa Adat Hingga Akademisi

Sugawa Korry  juga mengingatkan pengelolaan LPD agar menegakkan aturan. Sering keputusan dalam rangka ekspansi tanpa pertimbangan yang matang. Keputusan pemberian kredit sehingga menimbulkan persoalan di kemudian hari. ‘’Itulah menimbulkan persoalan hukum. Oleh karena demikian setuju diterapkan hukum adat tetapi LPD agar jangan keluar dari mekanisme pengelolaan. Ekspansi harus didasari perhitungan yang cermat dan tak boleh melakukan hal yang spekulatif,’’ kata Sugawa.

Wakil Ketua DPRD Bali ini juga mengakui LPD sebagai lembaga keuangan sangat sensitif terhadap isu baik tidak disengaja maupun diciptakan oleh perfoma pengelola itu sendiri. ‘’Kami mendukung semua pihak harus menciptakan kondusifitas,’’ pungkasnya (gs)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

EKONOMI & BISNIS

BI Bali: Inflasi Oktober 2026 Terkendali, Sinergi Pengendalian Terus Diperkuat Jelang Akhir Tahun

Published

on

By

Infografis Inflasi Provinsi Bali Oktober 2026 dari Bank Indonesia Bali
Infografis Inflasi Provinsi Bali. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mencatat perkembangan inflasi di wilayah Bali pada Oktober 2026 menunjukkan dinamika yang memerlukan penguatan sinergi lintas instansi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali yang dirilis pada 2 November 2026, Provinsi Bali secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Oktober 2026 mengalami inflasi sebesar 0,25 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,32 persen (mtm).

Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani, dalam keterangan tertulis yang diterima di Denpasar, Senin (2/11), menjelaskan bahwa inflasi bulanan tersebut terutama didorong oleh terbatasnya pasokan pangan, khususnya komoditas hortikultura.

“Kondisi ini dipicu oleh terbatasnya produksi pada musim kemarau di tengah fenomena El Niño. Selain itu, gangguan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi secara sementara pada pertengahan Oktober turut memberikan tekanan terbatas terhadap kelancaran distribusi barang di beberapa wilayah,” ujar Achris.

Ia menambahkan, kenaikan harga daging babi juga terjadi di tengah terbatasnya pasokan dan tingginya permintaan pasar.

Secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi Provinsi Bali meningkat dari 3,79 persen pada September 2026 menjadi 3,87 persen pada Oktober 2026. Capaian tersebut berada di atas inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,23 persen (yoy). Sementara itu, secara tahun kalender (year-to-date/ytd), inflasi Bali naik dari 2,49 persen menjadi 2,74 persen (ytd).

Melihat perkembangan tersebut, BI menilai pengendalian inflasi pada dua bulan terakhir tahun 2026 perlu terus diperkuat agar tetap berada dalam rentang sasaran 2,5%±1% pada akhir tahun.

Perkembangan Spasial dan Komoditas Penyumbang

Secara spasial, seluruh kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Bali mengalami inflasi bulanan pada Oktober 2026. Kabupaten Badung mencatatkan inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,52 persen (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 4,16 persen (yoy).

Baca Juga  Pj. Gubernur Bali Dukung LPD Lebih Inovatif dan Solutif bagi Krama Bali

Kota Denpasar menyusul dengan inflasi bulanan sebesar 0,18 persen (mtm) atau 3,63 persen (yoy), Kabupaten Tabanan sebesar 0,16 persen (mtm) atau 4,35 persen (yoy), serta Singaraja sebesar 0,10 persen (mtm) atau 3,67 persen (yoy).

Secara komoditas, inflasi bulanan pada Oktober 2026 bersumber dari peningkatan harga cabai merah, cabai rawit, sawi hijau, kol putih/kubis, buncis, daging babi, serta laptop/notebook. Laju inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga daging ayam ras, bawang merah, bawang putih, tongkol diawetkan, dan ikan tongkol/ikan ambu-ambu.

Mitigasi Risiko dan Strategi 4K

Bank Indonesia Provinsi Bali terus mendukung berbagai langkah strategis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Bali, antara lain melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar.

Ke depan, Achris memaparkan beberapa risiko yang perlu diwaspadai, di antaranya berlanjutnya fenomena El Niño kuat hingga awal 2027 serta mundurnya awal musim hujan. Sebagian besar wilayah Bali diprakirakan baru memasuki musim hujan pada Desember 2026, yang berpotensi menghambat pemulihan produksi serta pasokan pangan, khususnya komoditas tanaman pangan utama seperti padi.

Selain itu, tingginya harga energi global di tengah berlanjutnya ketegangan geopolitik dunia berpotensi meningkatkan biaya distribusi dan tekanan harga pada sejumlah komoditas. Kendati demikian, normalisasi harga sejumlah komoditas pangan setelah kenaikan pada bulan sebelumnya serta potensi pemulihan pasokan hortikultura secara bertahap diprakirakan mampu menahan tekanan inflasi pada November 2026.

Sebagai langkah antisipasi, BI bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali memperkuat sinergi melalui strategi 4K, yakni Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif.

Implementasi strategi tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi TPIP-TPID, intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga berkala, fasilitasi distribusi pangan, optimalisasi kerja sama antardaerah melalui Perumda Pangan, pemberian bantuan sarana prasarana kepada kelompok tani, serta penguatan koordinasi dan komunikasi publik. Melalui langkah-langkah komprehensif ini, inflasi Bali pada 2026 diprakirakan tetap terkendali dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5%±1%. (gs/bi)

Baca Juga  Sinergi Kuatkan Ekonomi Desa Adat, LPD harus Bertransformasi

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Optimisme Dunia Usaha Bali Terus Menguat di Tengah Kinerja Pariwisata dan Sektor Jasa yang Tetap Solid

Published

on

By

Infografis perkembangan tenaga kerja di Provinsi Bali
Infografis perkembangan tenaga kerja di Provinsi Bali. (Foto: BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia mengindikasikan bahwa aktivitas dunia usaha di Provinsi Bali pada Triwulan III 2026 terus menguat. Perbaikan tersebut sejalan dengan terjaganya kinerja ekonomi Bali yang didukung oleh tingginya mobilitas wisatawan, kuatnya konsumsi rumah tangga, serta meningkatnya aktivitas berbagai sektor jasa. Kondisi tersebut tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha sebesar 63,06%, meningkat dibandingkan 49,32% pada Triwulan II 2026. Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh membaiknya kinerja sektor pariwisata dan sektor jasa yang memiliki keterkaitan luas dengan aktivitas ekonomi daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani dalam keterangan persnya mengatakan bahwa hasil SKDU Triwulan III 2026 menunjukkan bahwa optimisme dunia usaha Bali tetap terjaga dan semakin tersebar pada berbagai sektor ekonomi. “Temuan ini memperkuat indikasi bahwa perekonomian Bali masih berada pada jalur pertumbuhan yang solid dengan dukungan kinerja pariwisata, konsumsi rumah tangga, investasi, serta aktivitas jasa yang tetap kuat,” ujarnya.

Menguatnya aktivitas pariwisata tercermin dari peningkatan SBT LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dari 14,62% pada Triwulan II 2026 menjadi 19,12% pada Triwulan III 2026. Penguatan ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas pariwisata pada awal Triwulan III 2026.

Achris Sarwani mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara pada Juli–Agustus 2026 mencapai sekitar 691,9 ribu kunjungan per bulan, meningkat 19,5% dibandingkan dengan rata-rata Triwulan II 2026 sebesar 578,9 ribu kunjungan per bulan. Rata-rata tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang pada Juli–Agustus 2026 juga meningkat menjadi 67,74%, dibandingkan dengan rata-rata Triwulan II 2026 sebesar 61,32%.

Baca Juga  Sambut HUT Ke-33, LPD Desa Adat Peninjoan Gelar Jalan Santai Bersama Masyarakat

Menguatnya aktivitas pariwisata tidak hanya meningkatkan kinerja sektor akomodasi dan makan minum, tetapi juga mendorong aktivitas usaha pada sektor transportasi, perdagangan, serta berbagai jasa pendukung lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata masih menjadi motor utama perekonomian Bali dan menghasilkan efek pengganda yang luas terhadap berbagai lapangan usaha. Sejalan dengan hal tersebut, LU Transportasi dan Pergudangan mengalami perbaikan SBT dari -1,39% menjadi 0,00%, sedangkan LU Jasa Lainnya meningkat dari 0,00% menjadi 1,57%. Perkembangan tersebut mengindikasikan perbaikan aktivitas usaha pada sejumlah sektor yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat dan kegiatan pariwisata.

Selain pariwisata, sebut Achris Sarwani, aktivitas pada sektor jasa juga menunjukkan penguatan. SBT LU Informasi dan Komunikasi meningkat dari 3,14% pada Triwulan II 2026 menjadi 6,27% pada Triwulan III 2026, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan layanan komunikasi dan digital dalam mendukung aktivitas masyarakat serta kegiatan ekonomi. LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib juga meningkat dari 3,33% menjadi 5,55%. Perkembangan tersebut berlangsung di tengah pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah.

Berdasarkan data DJPb, realisasi belanja daerah di Bali hingga Agustus 2026 tumbuh 9,45% (yoy), termasuk peningkatan belanja operasi sebesar 9,75% (yoy). Sementara itu, LU Jasa Pendidikan meningkat dari 2,39% menjadi 4,78%, sejalan dengan dimulainya tahun ajaran baru pada Juli 2026 yang mendorong aktivitas penyelenggaraan pendidikan dan kebutuhan layanan pendukungnya. Di luar sektor tersebut, mayoritas LU lainnya juga mencatat peningkatan SBT, antara lain LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, LU Industri Pengolahan, serta LU Jasa Keuangan yang mengindikasikan perbaikan persepsi pelaku usaha yang lebih luas, tidak hanya terkonsentrasi pada sektor pariwisata dan jasa. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekonomi Bali semakin terdiversifikasi dan ditopang oleh semakin luasnya sumber pertumbuhan antar lapangan usaha.

Baca Juga  Badung Gelar ‘’Entry Meeting’’ Audit LPD

Ke depan, kata Achris Sarwani, dunia usaha pada Triwulan IV 2026 di Bali diprakirakan tetap tumbuh positif meskipun lebih rendah dari Triwulan III dengan SBT sebesar 47,76%. Optimisme pelaku usaha didorong oleh prospek konsumsi masyarakat yang tetap terjaga, meningkatnya aktivitas perdagangan menjelang periode akhir tahun, serta berlanjutnya aktivitas pariwisata dan berbagai kegiatan ekonomi pendukung. Kinerja Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran diprakirakan meningkat seiring penguatan permintaan domestik dan distribusi barang, sementara Lapangan Usaha Industri Pengolahan didukung oleh kenaikan permintaan terhadap produk makanan-minuman dan produk industri lokal. Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan juga diperkirakan mendorong aktivitas Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan keyakinan pelaku usaha terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Bali hingga akhir tahun 2026. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Penjualan Eceran Bali Tetap Tumbuh di Tengah Normalisasi Aktivitas Pariwisata

Published

on

By

Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani. (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Kinerja penjualan eceran Bali tetap menunjukkan tren positif pada Agustus 2026. Hal tersebut tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Bali yang berada pada level 128,5 dan tetap mempertahankan level optimis (indeks >100). Kinerja tersebut terutama didorong oleh meningkatnya permintaan pada kategori bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 4,2% (mtm), kategori suku cadang dan aksesori sebesar 3,3% (mtm), serta kategori barang budaya dan rekreasi sebesar 1,6% (mtm).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani mengatakan bahwa penguatan tersebut mencerminkan masih kuatnya aktivitas konsumsi masyarakat dan wisatawan pada periode puncak kunjungan wisatawan, yang turut mendorong peningkatan kebutuhan transportasi, rekreasi, dan berbagai aktivitas ekonomi pendukung lainnya.

Achris Sarwani lanjut menyampaikan bahwa kinerja penjualan eceran yang tetap kuat juga sejalan dengan terjaganya fundamental perekonomian Bali. Pertumbuhan ekonomi Bali pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 5,78% (yoy), didukung oleh kuatnya konsumsi rumah tangga, investasi, dan kinerja sektor pariwisata. Di sisi lain, Survei Konsumen terbaru menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen Bali pada September 2026 tetap berada pada zona optimis sebesar 122,75, mengindikasikan keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi masih terjaga. Kondisi tersebut turut menopang aktivitas konsumsi dan kinerja sektor perdagangan eceran di Bali.

Achris Sarwani menegaskan kinerja penjualan eceran pada September 2026 diprakirakan tetap kuat. Hal ini tercermin dari IPR September 2026 yang diprakirakan berada pada level 128,9, atau meningkat 0,3% (mtm), ditopang oleh peningkatan penjualan pada kategori sandang sebesar 4,5% (mtm), kategori peralatan informasi dan komunikasi sebesar 4,3% (mtm), serta kategori barang budaya dan rekreasi sebesar 3,3% (mtm). Perkembangan tersebut terutama didukung oleh berlanjutnya aktivitas pariwisata yang menopang permintaan barang dan jasa.

Baca Juga  Pj. Gubernur Bali Dukung LPD Lebih Inovatif dan Solutif bagi Krama Bali

“Meski aktivitas pariwisata mulai memasuki fase normalisasi setelah periode puncak liburan pada Agustus 2026, tingkat kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi pendukung masih berada pada level yang relatif tinggi sehingga tetap menopang permintaan masyarakat terhadap berbagai kelompok barang konsumsi,” ujarnya.

Sementara itu, sebut Achris Sarwani, ekspektasi harga umum untuk tiga dan enam bulan mendatang tetap berada pada level tinggi meskipun menunjukkan moderasi dibandingkan hasil survei sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) November 2026 dan Februari 2027 yang masing-masing tercatat sebesar 198. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pelaku usaha masih memperkirakan adanya tekanan harga ke depan, namun dengan intensitas yang sedikit lebih rendah dibandingkan persepsi pada survei bulan sebelumnya. Di sisi lain, inflasi Bali pada September 2026 tercatat meningkat menjadi 3,79% (yoy) dari 3,45% (yoy) pada bulan sebelumnya dan berada sedikit di atas rentang sasaran inflasi nasional. Meskipun demikian, peningkatan tekanan harga hingga saat ini belum mengurangi optimisme pelaku usaha maupun masyarakat, sebagaimana tercermin dari tetap kuatnya prospek penjualan eceran dan terjaganya keyakinan konsumen.

Optimisme pelaku usaha tetap terjaga meskipun mengalami moderasi dibandingkan survei sebelumnya. Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP) untuk tiga bulan mendatang tercatat sebesar 178, sedikit lebih rendah dibandingkan ekspektasi bulan sebelumnya sebesar 180. Sementara itu, IEP enam bulan mendatang tercatat sebesar 168, menurun dari 188 pada survei sebelumnya. Moderasi ekspektasi tersebut sejalan dengan perkiraan normalisasi aktivitas pariwisata pasca periode puncak kunjungan wisatawan serta meningkatnya ekspektasi harga yang masih relatif tinggi.

Kendati demikian, sebut Achris Sarwani, level IEP yang tetap jauh di atas 100 menunjukkan bahwa pelaku usaha masih meyakini prospek penjualan ritel Bali akan tetap tumbuh dalam beberapa bulan ke depan. Hal ini sejalan dengan perkembangan Survei Konsumen September 2026, yang menunjukkan bahwa meskipun Indeks Keyakinan Konsumen mengalami sedikit penurunan, Indeks Ekspektasi Konsumen meningkat dari 128,17 pada Agustus 2026 menjadi 130,33 pada September 2026. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi ke depan tetap positif. Keyakinan pelaku usaha tersebut turut didukung oleh pertumbuhan kredit Lapangan Usaha Perdagangan yang hingga Juli 2026 tercatat tumbuh 1,86% (yoy)

Secara keseluruhan, hasil Survei Penjualan Eceran mengindikasikan bahwa aktivitas konsumsi dan perdagangan ritel Bali masih berada pada fase ekspansi. Meskipun aktivitas pariwisata mulai mengalami normalisasi pasca periode puncak kunjungan wisatawan, daya beli masyarakat dan prospek usaha tetap terjaga sehingga mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Bali pada semester II 2026. (gs/bi)

Baca Juga  HUT Ke-40 LPD, Implementasikan ''Catur Purusa Artha'' Dalam Pengelolaan LPD

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca