Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

HUT Ke-40 LPD, Implementasikan ”Catur Purusa Artha” Dalam Pengelolaan LPD

BALIILU Tayang

:

hut lpd
HUT LPD: Penyerahan bantuan paket komputer saat pelaksanaan HUT ke-40 Lembaga Perkreditan Desa pada Senin, 23 Desember 2024 yang berlangsung di auditorium Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar. (Foto: eka)

Denpasar, baliilu.com – Lembaga Perkreditan Desa (LPD) pada Senin, 23 Desember 2024 melaksanakan hari ulang tahunnya (HUT) yang ke-40 yang berlangsung di auditorium Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar dengan tema ‘’Implementasi Catur Purusa Artha 40 Tahun LPD Bali’’.

HUT Lembaga Perkreditan Desa (LPD) semestinya pada tanggal 24 November 2024 namun karena ada hajatan nasional maka diundur pada hari ini yang dihadiri Pj. Gubernur Bali, anggota DPD RI Dr. IB Rai Dharmawijaya Mantra, S.E., M.Si., Ketua DPRD Provinsi Bali, Direktur Utama BPD Bali, Rektor UNHI, Rektor STIKOM Bali, Ketua PHDI Bali, Ketua BKS-LPD Bali I Nyoman Cendikiawan, S.H., M.Si., Plt. Kepala LP-LPD Bali Nengah Karmayasa, dan undangan lainnya.

Pj. Gubernur Bali yang diwakili Kadis Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Saputra, S.H., M.H. membacakan sambutan Pj. Gubernur mengatakan bahwa tema ‘’Implementasi Catur Purusa Artha 40 Tahun LPB Bali’’ sangat relevan dengan perkembangan LPD saat ini. Catur Purusa Artha adalah 4 tujuan hidup umat Hindu terdiri dari Dharma, Artha, Kama dan Moksa.

‘’Pengelolaan LPD harus mengimplementasikan keempat prinsip tersebut. Prinsip dharma dimaknai bahwa operasional LPD harus berlandaskan pada ajaran agama yakni kebenaran, kesetiaan, kejujuran dan hukum. Demikian juga prinsip Artha Kama dan Moksa harus tercermin dalam pengelolaan LPD sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan krama desa adat dan mewujudkan kesukertan desa adat,’’ ucap Jaya Saputra.

Dengan kurun waktu sejak tahun 1984 sampai saat ini, LPD telah berkembang pesat dan memberikan kontribusi serta manfaat pada pembangunan desa adat, dalam aspek sosial religius perekonomian Bali.

Baca Juga  BKS LPD Bali Gelar Upacara "Nganyarin" di Pura Samuan Tiga

Berdasarkan data LP-LPD Provinsi Bali pada Oktober 2024 terdapat 1.439 desa adat telah memiliki LPD dengan total aset tercatat sebesar Rp 33 triliun lebih, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 8.200 orang lebih.

Jaya Saputra mengungkapkan, selain LPD telah memberikan kontribusi yang cukup besar pada perekonomian Provinsi Bali, di bagian lain LPD mengalami permasalahan penurunan kinerja. Ada LPD yang tidak sehat, tidak profesional, hubungan yang tidak harmonis antara pengelola LPD dan prajuru desa adat, bahkan ada yang terjerat kasus hukum. ‘’Oleh karena itu saya mengajak semua pihak menjadikan momentum ulang tahun LPD ke-40 ini selain ungkapan rasa syukur atas keberhasilan LPD sekaligus dijadikan evaluasi secara fundamental untuk perbaikan LPD di masa mendatang,’’ ucapnya menegaskan.

‘’Saya mengajak prajuru desa adat, majelis desa adat Bali, LP-LPD, BKS LPD agar segera melakukan langkah-langkah perbaikan tata kelola LPD agar kinerja LPD semakin baik mulai dari mengevaluasi regulasi yang ada, sistem operasional prosedur, penguatan kelembagaan, sistem pengawasan yang kuat dan peningkatan kapasitas SDM pengelola LPD serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian penting dan utama dalam perbaikan tata kelola LPD,’’ imbuhnya lagi.

Jaya Saputra menegaskan bahwa LPD desa adat sebagai kahyangan suci maka krama desa adat, pengelola LPD, prajuru desa adat wajib subakti menyucikan, memuliakan, menjaga dan merawat LPD dengan disiplin dan bertanggung jawab agar dapat memberikan manfaat untuk mewujudkan kesukertan desa adat dan tentunya berkontribusi perekonomian Bali maju untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali secara sekala dan niskala.

Sementara itu, Anggota DPD RI IB Rai Dharmawijaya Mantra mengatakan bahwa ekosistem itu harus menjadi hal yang sangat penting untuk LPD ke depan dan strategi secara mikro itu perlu dipersiapkan dari sekarang. Sehingga, dalam sistem ekonomi bisa terjawab dalam pemenuhan semua sumber daya manusia. Artinya, semua sumber daya yang dimiliki LPD tersebut bisa berjalan dengan baik.

Baca Juga  Wawali Arya Wibawa Lepas Jalan Sehat HUT Ke-35 LPD Desa Adat Kesiman

’’Itu kira-kira yang perlu dipikirkan ke depan. Sehingga, tata kelola itu satu-satunya hal yang paling penting saat ini, tidak ada lainnya lagi,’’ ucap Rai Mantra.

Sedangkan Ketua BKS-LPD I Nyoman Cendikiawan mengatakan bahwa LPD di usianya yang ke-40, kita jadikan momen untuk kontemplasi diri, apa yang sudah kita lakukan selama 40 tahun, dimana LPD yang sudah baik mari kita tingkatkan, yang masih kurang mari kita perbaiki bersama-sama. ’’Ya ini wujud dari krama Bali bahwa LPD itu masih diperlukan. Ini terbukti 40 tahun sudah usianya,’’ ujarnya.

Namun demikian, kita berharap konsep kekinian berteknologi barat berjiwa timur, tentu secara teknologi digitalisasi, komputerisasi juga menyesuaikan agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik, cepat, mudah dan ringan.

Cendikiawan mengatakan dari 1.439 LPD yang ada di Bali, yang mampu memberikan kontribusi kepada desa adat masih lebih banyak dan jangan semata-mata diukur dari sisi ekonomi bisnis tetapi juga sisi sosialnya dimana LPD telah memberikan manfaat sosial bagi krama adat untuk pelestarian seni, adat dan budaya.

’’Intinya, terima kasih kepada semua pihak di Bali ini, pemerintah, DPRD, tokoh-tokoh adat, utamanya krama adat yang memiliki LPD. Mari kita jaga bersama-sama LPD ini. Semoga bisa menjadi tumpuan ekonomi di masa depan dan saya mewakili teman-teman yang tergabung dalam Badan Kerja Sama LPD Bali mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang selama ini. Yang jelas adalah kita tetap konsepnya adalah melihat masa lalu, menengok masa lalu, melihat masa kini dan menatap masa depan,’’ ucapnya.

Cendikiawan menegaskan dalam waktu dekat ini pihaknya akan menyosialisasikan program-program digital yang tadi sudah diluncurkan artinya bagaimana LPD itu memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan ringan dan bisa terjangkau ke seluruh warga.

Baca Juga  Buka Muskab IV, Bupati Jembrana Ajak LPD Sukseskan Subsidi Kredit PMI

Pada kesempatan itu juga dilaksanakan peluncuran dua buah buku tentang LPD buah karya Prof. I Wayan Ramantha dan Bank BPD Bali. (eka/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan

NEWS

Peresmian Jembatan Perintis Garuda, Wujud Sinergi TNI dan Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Published

on

By

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto meresmikan Jembatan Perintis Garuda didampingi Gubernur Bali Koster dan Bupati Gianyar Mahayastra.
PERESMIAN: Pangdam Militer IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Piek Budyakto meresmikan Jembatan Perintis Garuda di Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Rabu (29/7). Peresmian dihadiri Gubernur Bali I Wayan Koster dan Bupati Gianyar I Made Mahayastra. (Foto: Hms Gianyar)

Gianyar, baliilu.com – Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Piek Budyakto meresmikan Jembatan Perintis Garuda di Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Rabu (29/7). Peresmian tersebut dihadiri Gubernur Bali I Wayan Koster dan Bupati Gianyar I Made Mahayastra.

Peresmian diawali dengan penandatanganan prasasti Jembatan Perintis Garuda oleh Pangdam IX/Udayana didampingi Gubernur Bali dan Bupati Gianyar. Selanjutnya dilakukan pemotongan pita sebagai tanda diresmikannya jembatan, dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lokasi serta penyerahan paket sembako kepada masyarakat Desa Saba.

Jembatan Perintis Garuda memiliki panjang 10 meter dengan lebar 3 meter. Infrastruktur tersebut menghubungkan Banjar Adat Saba dengan Banjar Adat Adegan, Kecamatan Blahbatuh, sehingga menjadi akses penting yang memperlancar mobilitas masyarakat di kedua wilayah.

Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Piek Budyakto mengatakan pembangunan Jembatan Perintis Garuda merupakan bagian dari program strategis nasional yang bertujuan menghadirkan infrastruktur untuk membantu masyarakat desa mengatasi berbagai persoalan, khususnya terkait aksesibilitas.

“Program strategis nasional salah satunya membangun jembatan untuk keperluan masyarakat di desa. Ini penting bagi kami untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.

Mayjen Piek Budyakto menegaskan, Kodam IX/Udayana akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kodam IX/Udayana mendukung program Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk memecahkan berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster mengapresiasi pembangunan Jembatan Perintis Garuda yang dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat Desa Saba.

“Terima kasih Bapak Pangdam yang telah membangun jembatan ini sehingga dapat menghubungkan dua wilayah di Desa Saba. Infrastruktur ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” ujar Gubernur Koster.

Baca Juga  Sambut HUT Ke-33, LPD Desa Adat Peninjoan Gelar Jalan Santai Bersama Masyarakat

Peresmian Jembatan Perintis Garuda menjadi bukti nyata sinergi antara TNI, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Gianyar, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Puncak Karya Praja Mandala Singa Ambara Raja, Bupati Sutjidra: Milik Seluruh Masyarakat

Published

on

By

Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Wakil Bupati Gede Supriatna melaksanakan persembahyangan di Praja Mandala Singa Ambara Raja.
PUNCAK KARYA: Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Ny. Wardhany Sutjidra, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna bersama Ny. Hermawati Supriatna, Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya melaksanakan persembahyangan bersama dalam rangka Puncak Karya Mamungkah, Melaspas, Ngenteg Linggih, dan Mapedudusan Agung di Kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja serta Kantor Bupati Buleleng, Rabu (29/7). (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Ny. Wardhany Sutjidra, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna bersama Ny. Hermawati Supriatna, Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya, Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP), serta jajaran kepala perangkat daerah melaksanakan persembahyangan bersama dalam rangka Puncak Karya Mamungkah, Melaspas, Ngenteg Linggih, dan Mapedudusan Agung di Kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja serta Kantor Bupati Buleleng, Rabu (29/7).

Prosesi yadnya dipuput oleh Ida Pandita Mpu Nabe Ratangkara Bayu Segara Gni Ananda Wijaya Nata, Ida Sri Bhagawan Rama Sogata, Ida Rsi Bujangga Waisnawa Surya Adnyana, serta Ida Pandita Mpu Nabe Dwi Dharma Wijaya Nanda. Kegiatan keagamaan ini merupakan wujud sraddha bhakti sekaligus ungkapan rasa syukur atas rampungnya pembangunan kawasan tersebut, serta memohon keselamatan, kerahayuan, dan keharmonisan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng.

Dalam sambutannya, Bupati I Nyoman Sutjidra menyampaikan bahwa kawasan yang sebelumnya dikenal sebagai Titik Nol Kota Singaraja dan kini bernama Praja Mandala Singa Ambara Raja merupakan milik seluruh masyarakat Buleleng. Melalui pelaksanaan upacara secara sekala dan niskala, diharapkan kawasan tersebut senantiasa lestari, metaksu, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan kawasan sebagai ikon baru Kabupaten Buleleng.

“Praja Mandala Singa Ambara Raja ini milik masyarakat Buleleng, milik kita semua. Bukan milik saya ataupun milik Pak Wakil Bupati. Mari kita jaga bersama agar tetap lestari dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat,” tegasnya.

Bupati Sutjidra juga mengungkapkan keinginannya untuk mengembangkan kembali Pelabuhan Buleleng sebagai bagian dari upaya mengembalikan kejayaan Kota Singaraja. Menurutnya, Pelabuhan Buleleng memiliki nilai sejarah yang penting karena menjadi saksi ketika Buleleng pernah dikenal sebagai pusat pendidikan, perdagangan, pemerintahan, dan kebudayaan di Bali. Pengembangan kawasan tersebut diharapkan mampu memperkuat identitas sejarah sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Buleleng.

Baca Juga  Wawali Arya Wibawa Lepas Jalan Sehat HUT Ke-35 LPD Desa Adat Kesiman

Rangkaian upacara turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perangkat daerah, tokoh agama, tokoh adat, serta berbagai elemen masyarakat. Prosesi berlangsung khidmat sesuai tata cara agama Hindu sebagai bentuk penyucian dan penyempurnaan kawasan yang telah dibangun. Melalui pelaksanaan karya ini, Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap Praja Mandala Singa Ambara Raja tidak hanya menjadi ikon daerah yang memiliki nilai estetika dan historis, tetapi juga memiliki nilai spiritual sebagai simbol persatuan, kebanggaan, dan semangat masyarakat Buleleng dalam mewujudkan daerah yang maju, harmonis, dan sejahtera. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Sinergi Lintas Sektor Perkuat Ketahanan Pangan dan Stabilitas Inflasi Balinusra

Published

on

By

Suasana Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Balinusra 2026 di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan.
GPIPS: Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Balinusra 2026 yang diselenggarakan di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali pada 27 Juli 2026. (Foto: BI Bali)

Tabanan, baliilu.com – Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah Bali, NTB, dan NTT serta berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat sinergi dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di wilayah Bali, NTB, NTT (Balinusra). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan berbagai kolaborasi strategis yang dikukuhkan dalam rangkaian Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Balinusra 2026 yang diselenggarakan di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali pada 27 Juli 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pangan yang terintegrasi, mulai dari produksi, distribusi, hingga pemasaran komoditas pangan strategis guna menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Dalam rangka memperkuat konektivitas pasokan pangan antardaerah, dilakukan seremoni Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Di Provinsi Bali, Perumda Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung menjalin kerja sama dengan Perumda Swatantra Kabupaten Buleleng dan Perumda Swakadarma Kota Denpasar dalam penyerapan, penyediaan, dan pemasokan komoditas pangan. Selain itu, Perumda Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung, Bali juga menandatangani kerja sama penyediaan pangan strategis guna memperluas jaringan pasok antarwilayah dengan Rumah Tani Nusantara (RTN). Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kerja sama dilakukan antara Kelompok Tani Beriuk Geger dan Bale Bawang Mataram untuk mendukung penyerapan, penyediaan, dan pemasokan bawang putih. Sementara itu, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, PEPSI NTT, HP2SK NTT, dan HKTI Kepulauan Riau menjalin kerja sama dalam penguatan distribusi komoditas pangan.

Penguatan konektivitas tersebut turut didukung melalui kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga kelancaran distribusi pangan. Pada kesempatan tersebut dilakukan seremoni flag-off distribusi 2.000 kilogram beras SPHP dan MinyaKita oleh Perum BULOG Kantor Wilayah Bali menuju pasar tradisional dan Rumah Pangan Kita (RPK), serta pengiriman cabai merah, bawang merah, dan sayuran oleh Koperasi Petani Muda Keren (BOS Fresh) menggunakan BosBox kepada pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe (Horeka) di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.

Baca Juga  Wawali Arya Wibawa Lepas Jalan Sehat HUT Ke-35 LPD Desa Adat Kesiman

GPIPS Balinusra 2026 juga menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pengembangan sektor pertanian. Sinergi tersebut diwujudkan melalui kerja sama penelitian, pengembangan teknik budidaya, dan pembesaran umbi bawang putih siap produksi antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Universitas Mataram, sinergi penyerapan komoditas beras antara PP Boy dan Perum BULOG Manggarai Barat, serta Program Urban Farming komoditas cabai rawit bagi pelajar SMA se-Kota Kupang yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berbagai kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat kepastian pasar bagi petani, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan.

Penguatan sinergi pengendalian inflasi juga didukung melalui komunikasi kebijakan yang melibatkan pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, serta figur publik seperti Chef Juna dalam mengampanyekan diversifikasi pangan dan Gerakan Bangga Pangan Lokal. Melalui demo memasak berbahan baku komoditas lokal, kampanye tersebut mengajak masyarakat untuk semakin memanfaatkan dan mengonsumsi pangan lokal sebagai alternatif yang bernilai tambah. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat permintaan terhadap hasil produksi petani, meningkatkan nilai ekonomi komoditas lokal, sekaligus menjadi implementasi strategi Komunikasi Efektif dalam mendukung pengendalian inflasi dan ketahanan pangan.

Asisten Gubernur Bank Indonesia, Rudy B. Hutabarat, menegaskan bahwa pengendalian inflasi pangan memerlukan sinergi yang kuat dan berkelanjutan antarpemangku kepentingan. Penguatan Kerja Sama Antar Daerah, kolaborasi lintas sektor, serta pengembangan ekosistem pangan menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau di tengah berbagai tantangan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan sebagai fondasi stabilitas ekonomi daerah.

Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan akan terus memperkuat implementasi Kerja Sama Antar Daerah serta kolaborasi lintas sektor sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi yang berkelanjutan. Melalui sinergi yang semakin erat, diharapkan ketahanan pangan di wilayah Balinusra semakin kuat, kesejahteraan petani terus meningkat, serta inflasi tetap terjaga rendah dan stabil dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (gs/bi)

Baca Juga  Pj. Gubernur Bali Dukung LPD Lebih Inovatif dan Solutif bagi Krama Bali

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca