Denpasar, baliilu.com – Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kemajuan pelaku industri kecil dan menengah (IKM) serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal Bali. Pada pelaksanaan Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII Tahun 2026, seluruh stan pameran IKM Bali Bangkit dan UMKM Kuliner dipastikan dapat digunakan secara gratis tanpa biaya sewa.

Kebijakan tersebut disampaikan Ibu Putri Koster saat memimpin Rapat Teknis Pameran IKM Bali Bangkit dan Pameran Kuliner Tradisional Bali dalam rangka PKB XLVIII Tahun 2026 di Jaya Sabha, Denpasar, Selasa (9/6). Menurutnya, kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan Pemerintah Provinsi Bali terhadap pelaku usaha lokal agar memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mempromosikan dan memasarkan produknya.

“Untuk stan IKM Bali Bangkit dan UMKM Kuliner pada PKB tahun ini kita gratiskan. Tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyewa tempat,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa pada masa lalu, stan pameran PKB kerap dilelang dengan harga tinggi sehingga hanya dapat dijangkau oleh kelompok tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pelaku UMKM kecil kesulitan memperoleh kesempatan untuk ikut serta dalam ajang promosi terbesar di Bali tersebut. Karena itu, kebijakan stan gratis diharapkan mampu membuka akses yang lebih adil bagi UMKM lokal untuk berkembang dan memperluas pasar.

Meski digratiskan, Ibu Putri Koster menegaskan bahwa seluruh peserta pameran telah melalui proses kurasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali bersama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali. Dengan demikian, produk yang ditampilkan tetap memenuhi standar kualitas dan mencerminkan kekayaan kreativitas pelaku usaha Bali.

Sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat sekaligus upaya menjaga daya beli pengunjung, Ibu Putri Koster juga meminta para pelaku usaha menjual produknya dengan harga yang wajar dan terjangkau. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun kepada para pedagang, baik pungutan keamanan, kebersihan, maupun pungutan lainnya.

Selain mendorong penguatan ekonomi kerakyatan, Ibu Putri Koster juga mengingatkan pentingnya menjadikan PKB sebagai contoh pelaksanaan kegiatan yang bersih dan ramah lingkungan. Sebagai Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Provinsi Bali, ia meminta seluruh pedagang dan masyarakat disiplin melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya.

Menurutnya, setiap stan akan dilengkapi tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan anorganik. Namun keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada sarana yang disediakan, melainkan juga pada kesadaran seluruh pihak untuk memilah sampah dengan benar.

“Nanti akan disediakan dua tong sampah di setiap stan, masing-masing untuk sampah organik dan anorganik. Ibu minta diperhatikan agar jangan sampai bercampur,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengajak para pelaku IKM dan UMKM untuk tidak lagi menggunakan kantong plastik sekali pakai serta beralih ke tas kain atau kemasan yang lebih ramah lingkungan. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mengurangi timbulan sampah plastik dan membangun budaya hidup bersih yang berkelanjutan.

Ibu Putri Koster berharap Pesta Kesenian Bali tidak hanya menjadi ruang promosi bagi produk-produk unggulan Bali, tetapi juga menjadi wahana edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya mendukung UMKM lokal sekaligus menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber. Dengan demikian, PKB tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat upaya pelestarian lingkungan dan budaya Bali secara berkelanjutan. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Komitmen Pemerintah Kota Denpasar dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan terus diperkuat. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Denpasar dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 terkait pemanfaatan sebagian lahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di kawasan Pelabuhan Benoa untuk pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

Penandatanganan dilaksanakan pada Rabu (10/6) dalam rangkaian Rapat Koordinasi Gerakan Bali Bersih Sampah menuju Bali 100 Persen Memilah Sampah bertempat di Gedung Kertha Sabha Kompleks Kediaman Gubernur Bali Jaya Sabha, Denpasar.

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar, Ida Bagus Putra Wirabawa, mewakili Pemerintah Kota Denpasar bersama Plt. Executive Director 3 PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Daru Wicaksono Julianto. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, Gubernur Bali Wayan Koster, jajaran Forkopimda Provinsi Bali, perwakilan Danantara, Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, serta para bupati se-Bali.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Pelindo Regional 3 memberikan pemanfaatan sebagian lahan HPL seluas kurang lebih 60.502 meter persegi di kawasan Pelabuhan Benoa. Lahan tersebut akan dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan fasilitas PSEL beserta sarana pendukung lainnya guna mendukung sistem pengelolaan sampah perkotaan yang lebih efektif, modern, dan ramah lingkungan.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengatakan bahwa kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam percepatan pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis teknologi di Kota Denpasar. Menurut Jaya Negara, langkah tersebut merupakan strategi jangka panjang untuk menjawab tantangan pengelolaan sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan aktivitas ekonomi. Melalui teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik, volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir diharapkan dapat berkurang secara signifikan sekaligus menghasilkan energi terbarukan yang bermanfaat.

Lebih lanjut, Jaya Negara menegaskan bahwa pembangunan PSEL tidak hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas lingkungan, mendukung ketahanan energi, serta mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan.

“Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah perkotaan, sekaligus mendukung terwujudnya Denpasar sebagai kota yang bersih, sehat, nyaman, dan berwawasan lingkungan bagi generasi saat ini maupun mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, mengapresiasi komitmen kuat pemerintah daerah di Bali dalam penanganan sampah dan pelestarian lingkungan.

“Pendekatan yang memadukan kebijakan pemerintah dengan nilai-nilai kearifan lokal menjadi kekuatan utama Bali dalam membangun kesadaran masyarakat,” ujar Menteri LH Mohammad Jumhur Hidayat.

Di akhir kegiatan, seluruh peserta rapat koordinasi menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan Bali 100 persen memilah sampah sebagai langkah nyata menuju Bali yang bersih, sehat, indah, dan lestari. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup / Kepala BPLH RI, Moh. Jumhur Hidayat dan Gubernur Bali, I Wayan Koster, mengikuti aksi penanaman 3.000 pohon mangrove, yang digelar di kawasan Mangrove Arboretum Park, Pedungan, Rabu (10/6) pagi.

Kegiatan ini menjadi salah satu agenda dari rangkaian kunjungan Menteri LH Jumhur Hidayat ke Bali. Aksi yang diawali dengan apel tersebut, diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat, yang terdiri dari unsur TNI Polri, OPD Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung, hingga para siswa-siswi SMP dan SMK, dan juga berbagai kalangan komunitas peduli lingkungan.

Di sela penanaman bibit mangrove, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, pelaksanaan kegiatan tersebut adalah aksi nyata kolaborasi lintas sektor dalam menjaga lingkungan dan memuliakan bumi serta alam semesta.

“Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan pelestarian ekosistem mangrove sebagai warisan bagi generasi mendatang,” ungkap Walikota Jaya Negara.

Menteri LH RI, Moh. Jumhur Hidayat dalam sambutannya menyampaikan, apresiasinya kepada jajaran pemerintah daerah di Pulau Bali, yang secara intensif dan juga kontinu melakukan penanaman mangrove sebagai usaha untuk memuliakan bumi dan lingkungan.

“Keseriusan untuk berkolaborasi memuliakan bumi harus dilakukan oleh berbagai sektor. Tentu usaha yang dilakukan jajaran pemerintah daerah di Pulau Bali ini perlu diapresiasi,” kata Jumhur Hidayat.

Lebih jauh, Jumhur Hidayat juga mengatakan, kelestarian lingkungan dan alam, diyakini dapat menjadi salah satu penunjang meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali. Hal ini tentunya harus didukung salah satunya dengan keseriusan untuk merawat dan menjaga ekosistem mangrove.

“Saat ini masyarakat dunia juga sangat menghargai daerah yang mampu merawat dan memelihara lingkungan secara serius. Jadi harapannya wisata di Bali akan semakin berkembang lagi, melalui lingkungan dan ekosistem yang terawat dengan baik,” tegas Jumhur.

Sementara itu, Gubernur Wayan Koster mengemukakan, di kawasan Mangrove Arboretum Park yang memiliki total luasan 18 hektar ini sebelumnya mati terkena polusi, sehingga tidak bisa berkembang. Sehingga diperlukan gerakan penanaman pohon mangrove yang dilakukan secara bertahap agar kondisi ekosistem di kawasan ini kembali baik.

“Sejak tahun 2020 secara bertahap telah dilakukan penanaman pohon di kawasan ini seluas 16 hektar. Sisa 2 hektar akan dilakukan penanaman secara bertahap,” kata Wayan Koster.

Aksi penanaman pohon mangrove ini, kata Wayan Koster juga adalah bentuk komitmen untuk senantiasa menjadikan Bali sebagai kawasan ramah lingkungan dan alam.

“Ini adalah aksi nyata untuk menjadikan ekosistem Bali yang sehat dan berkualitas,” ujar Wayan Koster. (eka/bi)