Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

EKONOMI & BISNIS

Melalui Program Onboarding UMKM, BI Bali Dorong Transformasi Digital UMKM Tingkatkan Akses Pemasaran

BALIILU Tayang

:

bi bali
Dari kanan Kepala OJK Regional 8 Balinusra, Giri Tribroto, KPw Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM RI, Siti Azizah, serta dari Inaproduct dan Tokopedia saat pelatihan onboarding UMKM pada Rabu, 18 Januari 2023. (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali pada Rabu, 18 Januari 2023, menyelenggarakan pelatihan onboarding UMKM dengan tema “Akselerasi UMKM 4.0:  Transformasi Digital UMKM Bali”.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pemerintah Provinsi Bali, Inaproduct dan Tokopedia. Acara dihadiri oleh Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra, Direktur Inaproduct, dan Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia. Acara dilakukan secara hybrid yang dihadiri oleh 134 UMKM secara luring dan 156 UMKM secara daring.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho menyampaikan bahwa perekonomian Bali berangsur-angsur pulih dan mampu tumbuh positif sebesar 8,09% (yoy) pada triwulan III-2022 atau lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya yang mencapai 3,05% (yoy). Pertumbuhan Bali pada triwulan III-2022 tersebut menjadikan Bali dalam kelompok tiga besar provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Bali tersebut didorong kinerja lapangan usaha yang berkaitan dengan pariwisata seiring meningkatnya kunjungan wisatawan domestik serta mancanegara.

Trisno menambahkan bahwa UMKM juga memiliki peran strategis dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Menurut data BPS, pada tahun 2022, UMKM menyumbang 58,6% dari PDB Indonesia dan menyerap 97,6 juta atau 90% tenaga kerja di Indonesia. Adanya pandemi Covid-19 telah mendorong perubahan model bisnis UMKM serta pola belanja masyarakat dari yang semula offline menjadi online. Peluang baru tersebut hanya dapat dinikmati oleh UMKM yang terus memiliki semangat untuk bertransformasi digital dan berinovasi untuk meningkatkan daya saing usaha dan produknya.

Baca Juga  IB Toni Astawa Terpilih Kembali secara Aklamasi dalam Musorkot KONI Denpasar
bi bali
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho. (Foto: ist)

Bank Indonesia terus mendorong transformasi digital UMKM untuk meningkatkan akses pemasaran secara digital melalui program onboarding UMKM termasuk adaptasi penggunaan kanal pembayaran dengan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).

Bank Indonesia Provinsi Bali aktif mendorong penggunaan QRIS baik dari sisi merchant maupun pengguna di berbagai sektor meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan, minimarket, universitas, destinasi wisata, hotel dan restoran. Provinsi Bali juga masuk sepuluh besar provinsi dengan jumlah merchant dan pengguna terbanyak se-Indonesia. Oleh sebab itu, UMKM Bali diharapkan segera beradaptasi dengan penggunaan kanal pembayaran nontunai seperti QRIS, mobile banking dan internet banking agar transaksi menjadi cashless sehingga lebih cepat, mudah, aman dan dapat dilakukan kapan dan dimana saja.

“Dengan kanal pembayaran nontunai, transaksi keuangan UMKM lebih transparan dan efisien. Apabila pencatatan keuangan baik, pelaku UMKM akan lebih mudah terhubung dengan akses pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas UMKM,” tutup Trisno.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM RI, Siti Azizah, menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan nilai ekonomi digital Indonesia mencapai US$77 miliar per Desember 2022. Namun, tantangan utama transformasi digital UMKM adalah literasi digital di Indonesia yang masih tergolong rendah.

Hasil survei World Digital Competitiveness, menyatakan bahwa Indonesia masih berada di peringkat 53 dari 63 negara. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan, kerja sama dan kolaborasi berbagai stakeholder dalam mewujudkan percepatan pembangunan ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Lebih lanjut, Azizah mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan ini untuk bersama-sama mendukung pencapaian target pemerintah mewujudkan 30 juta UMKM go digital pada tahun  2024. Kegiatan ini diharapkan bermanfaat bagi pelaku UMKM agar dapat memperluas pasar, memperkenalkan merek dan meningkatkan penjualan melalui media digital yang mudah diakses.

Baca Juga  Badung Siap Jadi Lokasi Pelaksanaan Imunisasi Vaksin Covid-19

Kepala OJK Regional 8 Balinusra, Giri Tribroto, menyampaikan bahwa pada bulan November 2022, pertumbuhan kredit perbankan Bali kepada UMKM mencapai 10,30% (yoy) dengan porsi kredit sebanyak 52,21% dari total kredit yang disalurkan sebesar Rp 98,54 triliun. Giri menambahkan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi karena UMKM terbukti tangguh dan dapat pulih dengan cepat serta menjadi buffer dan motor penggerak perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, UMKM perlu didukung dari segala aspek untuk naik kelas antara lain melalui pemahaman mengenai cara mengelola keuangan, mengidentifikasi produk atau jasa keuangan yang tepat, serta memfasilitasi akses permodalan melalui Kredit usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro.

Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia, Hilmy Adrianto, mengapresiasi Bank Indonesia dan OJK yang turut mendukung dan bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Inaproduct serta Tokopedia dalam mengakselerasi UMKM masuk ke dalam ekosistem digital. Hilmy menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian klinik digital yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM yang berkolaborasi dengan Inaproduct dan Tokopedia. Kegiatan di Bali ini merupakan penyelenggaraan ke-3 dimana sebelumnya dilakukan di Yogyakarta dan Medan.

Pada kegiatan ini juga diselenggarakan talkshow dengan narasumber dari Tokopedia, Inaproduct, OJK, Bank Indonesia, BPOM, dan Garda Transfumi. Kehadiran narasumber yang berasal dari berbagai latar belakang tersebut diharapkan dapat mempermudah UMKM dalam melakukan pendaftaran dan proses perizinan (P-IRT, NIB, Sertifikat Halal dan BPOM), bertransformasi digital, cara melakukan pemasaran secara digital, meningkatkan literasi keuangan dan akses permodalan, serta pembayaran menggunakan kanal pembayaran nontunai. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI & BISNIS

September 2026, Inflasi Bali Melandai

Published

on

By

BI Bali
Infografis inflasi Provinsi Bali per September 2026. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali tanggal 1 Oktober 2026, Provinsi Bali secara bulanan pada September 2026 mengalami inflasi sebesar 0,32% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan Agustus yang mengalami inflasi sebesar 0,61% (mtm). Inflasi bulanan Provinsi Bali dipengaruhi oleh meningkatnya biaya produksi, khususnya harga pakan, yang mendorong kenaikan harga ayam ras di tingkat Konsumen, serta kemarau berkepanjangan yang diiringi oleh El Nino dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang mempengaruhi harga cabai dan beras. Sementara itu, inflasi Provinsi Bali secara tahunan meningkat dari 3,45% (yoy) pada Agustus 2026 menjadi 3,79% (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,28% (yoy).

Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa secara spasial, seluruh kabupaten/kota IHK di Bali mencatat inflasi bulanan pada September 2026. Kabupaten Badung mengalami inflasi tertinggi sebesar 0,55% (mtm), diikuti Kabupaten Tabanan sebesar 0,46% (mtm), Kota Denpasar sebesar 0,21% (mtm), dan Singaraja sebesar 0,19% (mtm). Sementara secara tahunan, inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Tabanan sebesar 4,54% (yoy), diikuti Kabupaten Badung sebesar 3,95% (yoy), Singaraja sebesar 3,87% (yoy), dan Kota Denpasar sebesar 3,42% (yoy).

Berdasarkan komoditas, lanjut Achris Sarwani, secara bulanan inflasi pada September 2026 bersumber dari peningkatan harga daging ayam ras, cabai rawit, air kemasan, biaya akademik/perguruan tinggi, jeruk, bahan bakar rumah tangga, dan beras. Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga angkutan udara, canang sari, cabai merah, bawang putih, sawi hijau, ketimun, emas perhiasan, bawang merah, terong, dan kangkung.

Achris Sarwani menegaskan bahwa Bank Indonesia Provinsi Bali terus mendukung berbagai langkah strategis TPID se-Bali, salah satunya melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar agar capaian inflasi Provinsi Bali pada akhir tahun dapat terjaga pada rentang sasaran 2,5±1%. Ke depan, beberapa risiko inflasi yang perlu dicermati antara lain berlanjutnya fenomena El Niño dan mundurnya awal musim hujan yang berpotensi mengganggu produksi pangan, khususnya komoditas hortikultura. Selain itu, potensi gangguan distribusi pangan antardaerah termasuk melalui jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, serta masih tingginya biaya angkutan barang global juga perlu menjadi perhatian. Di sisi lain, meredanya aktivitas kunjungan wisatawan setelah periode puncak liburan diprakirakan dapat mengurangi tekanan inflasi dari sisi permintaan.

Baca Juga  IB Toni Astawa Terpilih Kembali secara Aklamasi dalam Musorkot KONI Denpasar

Dalam memperkuat pengendalian inflasi ke depan, kata Achris Sarwani, Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali dengan upaya TPID yang berfokus pada 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Adapun langkah-langkah implementasinya diantaranya melalui Rakor Inflasi TPIP-TPID, intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga secara berkala, fasilitasi distribusi pangan dan optimalisasi kerja sama antardaerah melalui Perumda Pangan, pemberian bantuan sarpras kepada kelompok tani, serta penguatan koordinasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Dengan dukungan sinergi yang kuat antara Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah melalui TPID se-Bali, inflasi Bali pada tahun 2026 diprakirakan tetap terjaga dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5%±1%, sehingga dapat mendukung stabilitas perekonomian dan daya beli masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Survei Agustus 2026, Penjualan Eceran Bali Tetap Kuat

Published

on

By

Penjualan Eceran Bali Tetap Kuat pada Agustus 2026
Infografis indeks penjualan riil Provinsi Bali bulan Agustus 2026. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Kinerja penjualan eceran Bali tetap menunjukkan tren positif pada Juli 2026. Hal tersebut tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Bali yang berada pada level 128,6 dan meningkat 1,7% (mtm), sekaligus mempertahankan level optimis (indeks >100). Peningkatan kinerja tersebut terutama didorong oleh meningkatnya permintaan pada kategori sandang sebesar 7,9% (mtm), kategori makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,9% (mtm), serta kategori barang budaya dan rekreasi sebesar 3,5% (mtm). Penguatan tersebut mencerminkan tetap kuatnya permintaan ritel pada periode libur sekolah serta meningkatnya aktivitas pariwisata Bali yang memasuki periode peak season. Kinerja penjualan eceran yang tetap kuat juga sejalan dengan membaiknya fundamental perekonomian Bali. Pertumbuhan ekonomi Bali pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 5,78% (yoy), didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, dan aktivitas sektor pariwisata yang tetap kuat. Di sisi lain, inflasi Bali pada Juli 2026 tercatat sebesar 2,42% (yoy), menurun dibandingkan bulan sebelumnya dan tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional. Kondisi ini mendorong terjaganya daya beli masyarakat. Selain itu, aktivitas pariwisata Bali yang memasuki periode puncak kunjungan pada Juli-September 2026 turut mendorong permintaan barang dan jasa serta menjaga momentum konsumsi rumah tangga sebagai motor utama perekonomian daerah.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Achris Sarwani melalui siaran pers mengungkapkan bahwa kinerja penjualan eceran pada Agustus 2026 diprakirakan tetap kuat. Hal ini tercermin dari IPR Agustus 2026 yang diprakirakan berada pada level 129,2, atau meningkat 0,5% (mtm), ditopang oleh peningkatan penjualan pada kategori bahan bakar kendaraan bermotor, barang budaya dan rekreasi, serta suku cadang dan aksesori. Perkembangan tersebut terutama didukung oleh berlanjutnya aktivitas pariwisata selama periode peak season, meningkatnya mobilitas masyarakat pada momentum Hari Kemerdekaan RI, serta tingginya kegiatan sosial dan adat yang mendorong permintaan berbagai komoditas ritel.

Baca Juga  Sebelum Dirujuk ke RSJ, Satpol PP Kota Denpasar Rapid Test ODGJ

Sementara itu, Achris Sarwani menegaskan bahwa ekspektasi harga umum tiga dan enam bulan yang akan datang, yaitu Oktober 2026 dan Januari 2027 diprakirakan meningkat. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Oktober 2026 dan Januari 2027 masing-masing sebesar 198 dan 200. Meskipun meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, inflasi Bali pada Agustus 2026 sebesar 3,45% (yoy) masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%. Kondisi tersebut mendukung terjaganya daya beli masyarakat dan memberikan ruang bagi konsumsi rumah tangga untuk tetap tumbuh.

Optimisme pelaku usaha tetap terjaga meskipun mengalami moderasi dibandingkan survei sebelumnya. Hal tersebut tercermin pada Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP) yang masih berada pada level optimis (indeks >100), baik untuk tiga bulan maupun enam bulan mendatang. IEP enam bulan mendatang (Januari 2027) lebih rendah menjadi 188 dari 198 pada survei sebelumnya.

Sementara itu, Achris Sarwani menyampaikan bahwa IEP tiga bulan mendatang (Oktober 2026) tercatat sebesar 180, sedikit lebih rendah dibandingkan ekspektasi sebelumnya sebesar 184. Meskipun mengalami moderasi jangka pendek, pelaku usaha tetap meyakini prospek penjualan ritel Bali akan meningkat, terutama didukung aktivitas pariwisata dan konsumsi rumah tangga yang masih kuat. Keyakinan pelaku usaha tersebut turut didukung oleh pertumbuhan kredit Lapangan Usaha Perdagangan yang hingga Juli 2026 tercatat tumbuh 1,86% (yoy).

Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, implementasi strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) akan terus diperkuat untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan menopang momentum pertumbuhan ekonomi daerah. (gs/bi)

Baca Juga  Menteri KKP Lepas Ekspor Perdana Lobster Budidaya GPLI di Bali

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Optimisme Konsumen Bali Tetap Kuat di Tengah Normalisasi Aktivitas Ekonomi

Published

on

By

Infografis Indeks Keyakinan Konsumen Bali Agustus 2026
Infografis indeks keyakinan konsumen di Provinsi Bali. (Foto; Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Pada Agustus 2026, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bali tetap berada pada level optimis sebesar 123,1 (indeks >100), serta lebih tinggi dibandingkan IKK nasional yang tercatat sebesar 118,5. Sejalan dengan proses normalisasi aktivitas ekonomi pasca periode libur sekolah dan tingginya basis keyakinan pada bulan sebelumnya, IKK Bali mengalami penyesuaian terbatas dari 126,3 pada Juli 2026 menjadi 123,8 pada Agustus 2026. Optimisme konsumen tetap terjaga terutama pada kelompok masyarakat dengan pengeluaran lebih dari Rp 8 juta, Rp 6-7 juta, dan Rp 3-4 juta per bulan.

Selain itu, optimisme juga tercermin pada pekerja di sektor formal (128,3) dan sektor informal (116,8). Optimisme yang terjaga didukung oleh membaiknya kinerja pariwisata dan tetap kuatnya aktivitas sektor jasa.

Lebih detail, penurunan IKK pada periode Agustus 2026 turut dipengaruhi oleh penurunan pada Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) mengalami penurunan dari 122,3 pada Juli 2026 menjadi 118,0 pada Agustus 2026 atau turun sebesar 3,5% (mtm). Penurunan IKE bersumber dari ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (128,0), penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (124,5), serta konsumsi barang tahan lama saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (101,5). Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) turut mengalami penurunan dari 130,3 pada Juli 2026 menjadi 128,2 pada Agustus 2026 atau turun sebesar 1,7% (mtm). Penurunan terutama terjadi pada komponen perkiraan penghasilan (127,0), perkiraan ketersediaan lapangan kerja (129,5) dan perkiraan kegiatan usaha (128,0).

Kepala kantor Perwakilan BI Provinsi Bali Achris Sarwani melalui keterangan tertulis mengatakan bahwa meskipun mengalami penyesuaian, tingkat keyakinan konsumen Bali masih berada pada zona optimis. Perkembangan tersebut mencerminkan proses normalisasi pasca periode libur sekolah dan tingginya aktivitas konsumsi pada bulan sebelumnya. Di sisi lain, masyarakat tetap menunjukkan optimisme terhadap kondisi ekonomi ke depan seiring dengan masih kuatnya aktivitas sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa yang menjadi penggerak utama perekonomian Bali.

Baca Juga  75 Mahasiswa Unud Terima Beasiswa Bank Indonesia 2023

Tetap terjaganya optimisme konsumen juga sejalan dengan berbagai indikator ekonomi Bali yang masih menunjukkan kinerja positif. Aktivitas pariwisata yang memasuki periode peak season pada Juli-September 2026 turut mendorong peningkatan mobilitas wisatawan dan permintaan barang serta jasa di Bali. Di sisi lain, inflasi Bali pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,45% (yoy) dan masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Kondisi tersebut menjadi faktor penopang keyakinan konsumen terhadap prospek perekonomian Bali ke depan.

Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah, TP2ED, TPID, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah dinamika perekonomian global, sinergi tersebut diharapkan dapat menjaga optimisme masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi Bali ke depan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca