Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

EKONOMI & BISNIS

Melalui Program Onboarding UMKM, BI Bali Dorong Transformasi Digital UMKM Tingkatkan Akses Pemasaran

BALIILU Tayang

:

bi bali
Dari kanan Kepala OJK Regional 8 Balinusra, Giri Tribroto, KPw Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM RI, Siti Azizah, serta dari Inaproduct dan Tokopedia saat pelatihan onboarding UMKM pada Rabu, 18 Januari 2023. (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali pada Rabu, 18 Januari 2023, menyelenggarakan pelatihan onboarding UMKM dengan tema “Akselerasi UMKM 4.0:  Transformasi Digital UMKM Bali”.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pemerintah Provinsi Bali, Inaproduct dan Tokopedia. Acara dihadiri oleh Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra, Direktur Inaproduct, dan Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia. Acara dilakukan secara hybrid yang dihadiri oleh 134 UMKM secara luring dan 156 UMKM secara daring.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho menyampaikan bahwa perekonomian Bali berangsur-angsur pulih dan mampu tumbuh positif sebesar 8,09% (yoy) pada triwulan III-2022 atau lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya yang mencapai 3,05% (yoy). Pertumbuhan Bali pada triwulan III-2022 tersebut menjadikan Bali dalam kelompok tiga besar provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Bali tersebut didorong kinerja lapangan usaha yang berkaitan dengan pariwisata seiring meningkatnya kunjungan wisatawan domestik serta mancanegara.

Trisno menambahkan bahwa UMKM juga memiliki peran strategis dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Menurut data BPS, pada tahun 2022, UMKM menyumbang 58,6% dari PDB Indonesia dan menyerap 97,6 juta atau 90% tenaga kerja di Indonesia. Adanya pandemi Covid-19 telah mendorong perubahan model bisnis UMKM serta pola belanja masyarakat dari yang semula offline menjadi online. Peluang baru tersebut hanya dapat dinikmati oleh UMKM yang terus memiliki semangat untuk bertransformasi digital dan berinovasi untuk meningkatkan daya saing usaha dan produknya.

Baca Juga  Kontras: Harus Ada Penyelidikan Mendalam Ungkap Asal Usul Senpi Laskar FPI
bi bali
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho. (Foto: ist)

Bank Indonesia terus mendorong transformasi digital UMKM untuk meningkatkan akses pemasaran secara digital melalui program onboarding UMKM termasuk adaptasi penggunaan kanal pembayaran dengan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).

Bank Indonesia Provinsi Bali aktif mendorong penggunaan QRIS baik dari sisi merchant maupun pengguna di berbagai sektor meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan, minimarket, universitas, destinasi wisata, hotel dan restoran. Provinsi Bali juga masuk sepuluh besar provinsi dengan jumlah merchant dan pengguna terbanyak se-Indonesia. Oleh sebab itu, UMKM Bali diharapkan segera beradaptasi dengan penggunaan kanal pembayaran nontunai seperti QRIS, mobile banking dan internet banking agar transaksi menjadi cashless sehingga lebih cepat, mudah, aman dan dapat dilakukan kapan dan dimana saja.

“Dengan kanal pembayaran nontunai, transaksi keuangan UMKM lebih transparan dan efisien. Apabila pencatatan keuangan baik, pelaku UMKM akan lebih mudah terhubung dengan akses pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas UMKM,” tutup Trisno.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM RI, Siti Azizah, menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan nilai ekonomi digital Indonesia mencapai US$77 miliar per Desember 2022. Namun, tantangan utama transformasi digital UMKM adalah literasi digital di Indonesia yang masih tergolong rendah.

Hasil survei World Digital Competitiveness, menyatakan bahwa Indonesia masih berada di peringkat 53 dari 63 negara. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan, kerja sama dan kolaborasi berbagai stakeholder dalam mewujudkan percepatan pembangunan ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Lebih lanjut, Azizah mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan ini untuk bersama-sama mendukung pencapaian target pemerintah mewujudkan 30 juta UMKM go digital pada tahun  2024. Kegiatan ini diharapkan bermanfaat bagi pelaku UMKM agar dapat memperluas pasar, memperkenalkan merek dan meningkatkan penjualan melalui media digital yang mudah diakses.

Baca Juga  Keluarga Besar PDI Perjuangan Kabupaten Badung Mengucapkan HUT PDI Perjuangan Ke-50

Kepala OJK Regional 8 Balinusra, Giri Tribroto, menyampaikan bahwa pada bulan November 2022, pertumbuhan kredit perbankan Bali kepada UMKM mencapai 10,30% (yoy) dengan porsi kredit sebanyak 52,21% dari total kredit yang disalurkan sebesar Rp 98,54 triliun. Giri menambahkan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi karena UMKM terbukti tangguh dan dapat pulih dengan cepat serta menjadi buffer dan motor penggerak perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, UMKM perlu didukung dari segala aspek untuk naik kelas antara lain melalui pemahaman mengenai cara mengelola keuangan, mengidentifikasi produk atau jasa keuangan yang tepat, serta memfasilitasi akses permodalan melalui Kredit usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro.

Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia, Hilmy Adrianto, mengapresiasi Bank Indonesia dan OJK yang turut mendukung dan bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Inaproduct serta Tokopedia dalam mengakselerasi UMKM masuk ke dalam ekosistem digital. Hilmy menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian klinik digital yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM yang berkolaborasi dengan Inaproduct dan Tokopedia. Kegiatan di Bali ini merupakan penyelenggaraan ke-3 dimana sebelumnya dilakukan di Yogyakarta dan Medan.

Pada kegiatan ini juga diselenggarakan talkshow dengan narasumber dari Tokopedia, Inaproduct, OJK, Bank Indonesia, BPOM, dan Garda Transfumi. Kehadiran narasumber yang berasal dari berbagai latar belakang tersebut diharapkan dapat mempermudah UMKM dalam melakukan pendaftaran dan proses perizinan (P-IRT, NIB, Sertifikat Halal dan BPOM), bertransformasi digital, cara melakukan pemasaran secara digital, meningkatkan literasi keuangan dan akses permodalan, serta pembayaran menggunakan kanal pembayaran nontunai. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

EKONOMI & BISNIS

Juli 2026, Optimisme Penjualan Eceran Tetap Kuat Ditopang High Season Pariwisata dan Tahun Ajaran Baru

Published

on

By

Infografis Indeks Penjualan Riil Provinsi Bali yang dirilis Bank Indonesia
Infografis Indek Penjualan Riil Provinsi Bali. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Pada Juni 2026, Indeks Penjualan Riil (IPR) Provinsi Bali tetap kuat sebesar 126,4 dan masih berada di level optimis (>100). Kinerja tersebut meningkat sebesar 0,5% (mtm), terutama didorong oleh meningkatnya penjualan pada kategori Barang Budaya dan Rekreasi sebesar 2,2% (mtm), Makanan, Minuman dan Tembakau 2,0% (mtm), serta Barang Lainnya sebesar 0,5% (mtm). Penguatan tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat selama periode libur sekolah serta persiapan berbagai aktivitas pariwisata yang berlangsung pada musim wisata pertengahan tahun. Kinerja penjualan eceran yang tetap kuat juga sejalan dengan membaiknya fundamental perekonomian Bali. Pertumbuhan ekonomi Bali pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 5,78% (yoy), didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, dan aktivitas sektor pariwisata yang tetap kuat, sehingga turut menopang kinerja perdagangan dan penjualan eceran di Bali.

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali Achris Sarwani mengatakan kinerja penjualan eceran pada Juli 2026 diprakirakan tetap kuat. Hal ini tercermin dari IPR Juli 2026 diprakirakan tumbuh sebesar 128,7, atau meningkat 1,8% (mtm), ditopang oleh peningkatan penjualan pada kategori Sandang, Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta Barang Budaya dan Rekreasi. Perkembangan tersebut sejalan dengan tetap kuatnya permintaan masyarakat memasuki periode ajaran baru serta momentum high season. Sementara itu, ekspektasi harga umum tiga dan enam bulan yang akan datang, yaitu September 2026 dan Desember 2026 diprakirakan meningkat. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) September 2026 dan Desember 2026 masing-masing sebesar 192 dan 200. Sementara itu, inflasi Bali pada Juli 2026 tercatat sebesar 2,42% (yoy) dan masih berada dalam rentang sasaran inflasi Indonesia sebesar 2,5±1%. Inflasi yang tetap terkendali tersebut mendukung terjaganya daya beli masyarakat, sehingga memberikan ruang bagi konsumsi rumah tangga untuk tetap tumbuh dan menopang aktivitas perdagangan eceran.

Baca Juga  Tingkatkan PAD, Gubernur Koster Optimalkan Aset Daerah

Optimisme pelaku usaha tetap terjaga sebagaimana tercermin pada Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP) yang berada di level optimis (>100). IEP enam bulan mendatang (Desember 2026) meningkat menjadi 198 dari 190 pada survei sebelumnya. Sementara itu, IEP tiga bulan mendatang (September 2026) tercatat 184, sedikit lebih rendah dibandingkan ekspektasi Agustus 2026 sebesar 190. Meskipun mengalami moderasi jangka pendek, pelaku usaha tetap meyakini prospek penjualan ritel Bali akan meningkat, terutama didukung aktivitas pariwisata dan konsumsi rumah tangga yang masih kuat. Keyakinan pelaku usaha tersebut turut didukung oleh pertumbuhan kredit Lapangan Usaha Perdagangan yang hingga Juni 2026 tercatat tumbuh 1,47% (yoy).

Demi menjaga stabilitas ekonomi domestik, Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas harga (pro stability) sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi (pro growth). Ke depan, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bali akan terus memperkuat implementasi strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) guna mencapai inflasi yang stabil dan terkendali dalam rentang sasaran, melindungi daya beli masyarakat, dan mendukung perekonomian Bali tetap tumbuh berkelanjutan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Juli 2026, Keyakinan Konsumen Bali Menguat

Published

on

By

Infografis Indeks Keyakinan Konsumen Provinsi Bali periode Juli 2026.
Infografis konsumen Provinsi Bali. (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Pada Juli 2026, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bali mengalami peningkatan sebesar 126,3 (nilai indeks > 100) dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 121,5. IKK Bali lebih tinggi dibandingkan IKK nasional yang tercatat sebesar 116,8. Peningkatan pada Juli 2026 didorong oleh peningkatan IKK pada masyarakat dengan kelompok pengeluaran >Rp 8 juta sebesar 32,5% (mtm), Rp 7-8 juta sebesar 12,5% (mtm), Rp 6-7 juta sebesar 7,8% (mtm), Rp 5-6 juta sebesar 11,4% (mtm), Rp 4-5 juta sebesar 9,0% (mtm), dan Rp 2-3 juta sebesar 7,2% (mtm). Meski demikian, masih terdapat moderasi keyakinan pada sebagian responden kelompok pengeluaran Rp 1-2 juta dan Rp 3-4 juta, masing-masing sebesar 2,6% (mtm) dan 10,4% (mtm). Selain itu, optimisme juga tercermin pada pekerja di sektor formal (127,3) dan sektor informal (124,8).

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali Achris Sarwani melalui keterangan tertulis mengatakan bahwa lebih detail, peningkatan IKK pada Juli 2026 didorong oleh peningkatan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) mengalami peningkatan dari 119,3 pada Juni 2026 menjadi 122,3 pada Juli 2026 atau tumbuh sebesar 2,5% (mtm). Peningkatan IKE bersumber dari ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (132,0), penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (128,5), serta konsumsi barang tahan lama saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (106,5). Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) juga mengalami peningkatan dari 123,7 pada Juni 2026 menjadi 130,3 pada Juli 2026 atau tumbuh sebesar 5,4% (mtm). Peningkatan terutama terjadi pada komponen perkiraan penghasilan (127,5), perkiraan ketersediaan lapangan kerja (133,0), dan perkiraan kegiatan usaha (130,5).

Baca Juga  Tingkatkan PAD, Gubernur Koster Optimalkan Aset Daerah

Achris Sarwani lanjut mengungkapkan, peningkatan IKK Bali pada Juli 2026 mencerminkan semakin kuatnya optimisme masyarakat terhadap perekonomian Bali, setelah menunjukkan tren moderasi sepanjang Semester I 2026. Kondisi tersebut sejalan dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi Bali pada Triwulan II 2026 yang tumbuh 5,78% (yoy), lebih tinggi dibandingkan Triwulan I 2026 sebesar 5,58% (yoy). Pertumbuhan tersebut juga berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29% (yoy), didukung peningkatan aktivitas konstruksi, perdagangan, pertanian, serta berlanjutnya aktivitas pariwisata pada periode libur sekolah dan rangkaian Hari Raya Keagamaan. Optimisme konsumen juga tercermin dari meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat selama periode liburan sekolah dan masih kuatnya aktivitas sektor pariwisata dan perdagangan yang mendorong peluang usaha serta penyerapan tenaga kerja di Bali. Menguatnya keyakinan konsumen ini menjadi sinyal positif bagi prospek konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi Bali ke depan, seiring dengan semakin baiknya persepsi masyarakat terhadap kondisi perekonomian.

Achris Sarwani menegaskan bahwa menguatnya keyakinan konsumen juga ditopang oleh terjaganya daya beli masyarakat di tengah perkembangan harga yang kondusif. Inflasi Bali pada Juli 2026 tetap rendah dan berada dalam rentang sasaran nasional. Kondisi tersebut didukung oleh terjaganya pasokan serta menurunnya harga sejumlah komoditas pangan strategis. Kondisi tersebut turut memperkuat persepsi positif masyarakat terhadap kemampuan konsumsi dan prospek ekonomi ke depan.

Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta sinergi dengan pemangku kepentingan terkait. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penguatan pengendalian inflasi, antara lain melalui pelaksanaan operasi pasar, pemantauan harga komoditas strategis, serta penguatan kelancaran distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia juga menetapkan BI-Rate sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%. Sinergi bauran kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga inflasi tetap rendah dan stabil sehingga menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan. (gs/bi)

Baca Juga  FH Unud Hadiri ‘’1st Journal of Central Banking Law and Institutions International Conference and Call for Papers’’

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Harga Properti Residensial Bali Meningkat pada Triwulan II 2026

Published

on

By

Infografis Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Provinsi Bali triwulan II 2026 dari Bank Indonesia.
Infografis SHPR Provinsi Bali. (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia Provinsi Bali mengindikasikan harga property residensial di pasar primer pada triwulan II 2026 mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari Indeks Harga Properti Residensial (HPR) pada triwulan II 2026 yang tumbuh sebesar 1,02% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode triwulan I 2026 sebesar 0,87% (yoy).

Peningkatan IHPR Provinsi Bali utamanya disebabkan oleh kenaikan harga jenis properti menengah (luas bangunan antara 36 m² sampai dengan 70 m²), dan besar (luas bangunan> 70 m²) yang masing-masing meningkat sebesar 1,52 % (yoy), dan 0,82% (yoy).

Pada triwulan II 2026, pertumbuhan IHPR terutama dipicu oleh kenaikan harga bangunan yang dipengaruhi oleh peningkatan biaya faktor produksi. Sebanyak 81,3% responden menyatakan kenaikan harga bahan bangunan menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan harga rumah, diikuti oleh peningkatan upah tenaga kerja yang disampaikan oleh 46,9% responden. Selain itu, tekanan harga juga berasal dari peningkatan biaya perizinan, kenaikan harga BBM, serta penambahan fasilitas dan fasilitas sosial perumahan.

Di tengah tren kenaikan harga properti, para pengembang di Bali memandang sejumlah faktor masih menjadi tantangan dalam penjualan properti residensial primer. Beberapa hambatan utama tersebut meliputi tingginya suku bunga KPR, keterbatasan ketersediaan lahan, beban pajak, serta besarnya uang muka pembelian rumah.

Dari sisi pembiayaan, survei menunjukkan bahwa sumber utama pendanaan untuk pembangunan property residensial di Bali masih bersumber dari dana sendiri (develope) dengan pangsa sebesar 56,6%, dikuti oleh pinjaman bank, dana nasabah, serta pinjaman Lembaga Keuangan (LK) non bank, masing-masing sebesar 35,3%, 5,9%, dan 2,2%. Dari sisi konsumen, skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masih memiliki porsi terbesar atas pembelian rumah dengan porsi sebesar 67,6% dari total pembelian rumah.

Baca Juga  Usai Disetujui DPR, Komjen Listyo Sigit Siapkan Rencana Aksi

Ke depan, responden memperkirakan harga properti residensial masih akan mengalami peningkatan pada triwulan II 2026. Kenaikan harga diperkirakan terjadi baik pada harga tanah maupun harga rumah, termasuk untuk rumah yang dibeli melalui skema tunai maupun KPR. Namun demikian, ekspektasi kenaikan harga tersebut relatif terbatas, sejalan dengan kehati-hatian responden dalam melakukan penyesuaian harga di tengah kondisi penjualan yang masih menghadapi berbagai tantangan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca