Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat upaya peningkatan penerimaan daerah dan menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui percepatan digitalisasi pajak daerah dan pengendalian inflasi. Komitmen tersebut ditegaskan dalam pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar yang digelar di Aston Denpasar Hotel and Convention Center, Rabu (24/6).

Kegiatan ini dihadiri Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Ronald D. Parluhutan, Kepala Bulog Propinsi Bali Simon Melki Sedek, Direktur Teknologi Informasi BPD Bali IB Gede Setia Yasa, perwakilan Kadin Bali, Ketua IPPAT Denpasar serta sejumlah pemangku kepentingan, baik dari instansi vertikal dan perangkat daerah.

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam sambutannya menegaskan bahwa digitalisasi daerah merupakan instrumen penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, digitalisasi penemerimaan daerah tidak semata-mata berorientasi pada pemanfaatan teknologi, tetapi harus mampu menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Upaya tersebut dinilai sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar yang terus menunjukkan tren positif di tengah tantangan ekonomi global,” ujar Jaya Negara.

Lebih jauh Jaya Negara juga mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan Bapenda Kota Denpasar telah mampu meningkatkan pendapatan daerah terutama dari sektor pajak daerah.

“Apalagi di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah akibat penurunan dana transfer ke daerah, inovasi yang telah diluncurkan Bapenda Denpasar mampu menggenjot pendapatan daerah,” katanya

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Ronald D. Parluhutan mengapresiasi sinergi yang selama ini dibangun Pemerintah Kota Denpasar dalam pengendalian inflasi. Ronald menjelaskan bahwa Denpasar memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan Indeks Harga Konsumen (IHK) Bali, sehingga keberhasilan menjaga stabilitas harga di Kota Denpasar turut berpengaruh terhadap capaian inflasi Provinsi Bali secara keseluruhan. Meski demikian, Ronald mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap berbagai faktor yang berpotensi memicu kenaikan harga, khususnya pada sektor pangan.

Sementara Ketua Harian TP2DD dan TPID Kota Denpasar yang juga Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, didampingi Plt. Kepala Bapenda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Adi Merta, melaporkan bahwa TPID Kota Denpasar terus mengoptimalkan strategi 4K, yakni menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari operasi pasar, bazar pangan, pemantauan stok komoditas strategis hingga penguatan kerja sama antar daerah.

Di sisi lain, implementasi pembayaran digital untuk seluruh jenis pajak daerah telah mencapai 95 persen, menunjukkan semakin kuatnya budaya transaksi non-tunai di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Capaian tersebut didukung oleh berbagai inovasi digital yang terus dikembangkan, di antaranya Reditia, Melodi Sanur, Paon Gatsu, KLADI 5B, Pagi Bersinar BPHTB, SIPARKIR, dan SIPERDI.

“Melalui kolaborasi dan inovasi yang terus diperkuat, Pemerintah Kota Denpasar optimistis mampu menjaga stabilitas harga, mempercepat transformasi digital, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Walikota Jaya Negara juga meluncurkan dua inovasi baru, yakni Kedai Pasar (Kawasan Ekonomi Digital Terintegrasi sebagai klaster digital di kawasan Panjer, Sesetan dan Sidekarya serta inovasi SMALDING (Smart Building Dharma Negara Alaya) sebagai model tata kelola aset pemerintah yang modern, efisien, dan berbasis data. Kehadiran inovasi tersebut diharapkan mampu memperluas ekosistem transaksi digital sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan pemerintahan.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen perangkat daerah dalam mendukung digitalisasi keuangan, Pemkot Denpasar juga menyerahkan penghargaan kepada instansi dengan penggunaan transaksi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) terbanyak, yakni Sekretariat Daerah Kota Denpasar, Dinas Kesehatan Kota Denpasar, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Penghargaan serupa diberikan kepada UPTD Puskesmas I Denpasar Selatan, UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan, dan UPTD Puskesmas I Denpasar Timur sebagai puskesmas dengan capaian transaksi keuangan digital tertinggi. (eka/bi)

Tabanan, baliilu.com – Sesuai arahan Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, melakukan koordinasi dan konsultasi ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait inovasi pengelolaan sampah di Gedung BJ Habibie BRIN, Jakarta, Selasa (23/6). Kegiatan tersebut merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam memperkuat pengelolaan sampah yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan.

Dalam pertemuan yang dihadiri jajaran BRIN, mulai dari Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah hingga Tim Manajemen Riset dan Inovasi Regional Jawa Timur dan Bali, dibahas kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Tabanan, penerapan inovasi dan teknologi pengelolaan sampah, serta peluang kerja sama antara Pemkab Tabanan dan BRIN.

Didampingi Kasubag Umum dan Keuangan Brida Tabanan, Wabup Dirga menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi langkah strategis dalam mendukung percepatan penanganan sampah sekaligus mewujudkan ekonomi sirkular berbasis inovasi. Menurutnya, persoalan sampah memerlukan penanganan yang tidak hanya mengandalkan pendekatan konvensional, tetapi juga didukung riset dan teknologi yang sesuai dengan karakteristik daerah.

“Kehadiran kami merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk memperkuat pengelolaan sampah yang lebih efektif, inovatif, dan berkelanjutan. Melalui pertemuan ini, kami berharap dapat memperoleh masukan serta menjajaki peluang kerja sama dengan BRIN dalam pengembangan berbagai inovasi pengelolaan sampah,” ujar Dirga.

Ia juga berharap sinergi antara Pemkab Tabanan dan BRIN dapat menghasilkan langkah konkret, mulai dari pengurangan sampah dari sumber, pengolahan berbasis teknologi, hingga pengembangan ekonomi sirkular yang memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Sementara itu, Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Dr. Yopi, memaparkan berbagai dukungan yang dapat diberikan BRIN kepada pemerintah daerah melalui riset, kajian, inovasi, dan teknologi sesuai kebutuhan daerah, sekaligus memperkuat peran Brida dalam mendorong inovasi daerah. Ia juga menjelaskan pengelolaan sampah dapat dilakukan pada tingkat rumah tangga, kawasan, hingga kabupaten/kota.

Pada skala Kabupaten/Kota, dikatakannya salah satu teknologi yang dapat diterapkan adalah incinerator yang mampu mengolah sampah sekaligus menghasilkan energi listrik, dengan penerapan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. (gs/bi)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menghadiri Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, Rabu (24/6). Dalam rapat tersebut, Bupati Sanjaya menyampaikan pidato pengantar terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan Tahun 2026–2046, Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah, serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa, dan dihadiri jajaran anggota DPRD, Forkopimda, para asisten Setda, pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, serta BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Dalam pidato pengantarnya, Bupati Sanjaya menjelaskan bahwa Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diajukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Ia menyampaikan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Tabanan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2025. Capaian tersebut sekaligus menandai keberhasilan Tabanan mempertahankan opini WTP selama 12 kali berturut-turut.

Secara umum, pendapatan daerah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2,28 triliun lebih dengan realisasi mencapai Rp2,19 triliun lebih atau 96,18 persen. Realisasi tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp678,72 miliar lebih dan pendapatan transfer sebesar Rp1,51 triliun lebih.

Sementara itu, belanja dan transfer dianggarkan sebesar Rp2,35 triliun lebih dengan realisasi mencapai Rp2,15 triliun lebih atau 91,72 persen. Adapun realisasi tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp1,62 triliun lebih, belanja modal Rp933,29 miliar lebih, belanja tak terduga Rp13,55 miliar lebih, serta transfer sebesar Rp275,68 miliar lebih.

Pada sektor pembiayaan, realisasi penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp88,50 miliar lebih, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp17,98 miliar lebih. Dengan demikian, pembiayaan netto mencapai Rp70,52 miliar lebih dan menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 sebesar Rp107,91 miliar lebih.

Terkait Ranperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan Tahun 2026–2046, Sanjaya menjelaskan bahwa penyusunannya diperlukan untuk memberikan arah pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Menurutnya, posisi Kabupaten Tabanan sebagai bagian dari kawasan Sarbagita serta wilayah yang dilalui jalur jalan nasional menjadikan daerah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan permukiman. Karena itu, diperlukan regulasi yang mampu mengendalikan dan mengarahkan pembangunan hunian agar tetap tertata dan sehat.

Sementara itu, Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah diajukan sebagai langkah memperkuat sistem penanggulangan bencana di daerah. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2024, Kabupaten Tabanan berada pada kategori risiko sedang dengan skor 122,31.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Tabanan masih memiliki potensi ancaman kebencanaan yang perlu diantisipasi melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan edukasi kebencanaan kepada masyarakat, serta penguatan upaya mitigasi yang terintegrasi.

Di sisi lain, Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diajukan sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang menjadi modal pembangunan daerah.

Melalui ranperda ini, Pemerintah Kabupaten Tabanan berupaya memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup, sekaligus menyesuaikan kebijakan daerah dengan perkembangan regulasi nasional agar pengelolaan lingkungan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan. (gs/bi)