Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mengapresiasi Bali dipilih sebagai lokasi Benchmarking Sistem Statistik Nasional 2024 yang diinisiasi Badan Pusat Statistik (BPS) RI.
”Saya merasa tersanjung BPS pusat dan segenap walidata (Kepala Dinas Kominfo, red) seluruh provinsi se-Indonesia hadir dan kami dipilih untuk men-sharing informasi,” kata Sekda Dewa Indra dalam pembukaan Benchmarking Sistem Statistik Nasional 2024 di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar pada Kamis (11/7) pagi.
Sekda Dewa Indra mengatakan, posisi yang menempatkan Bali sebagai salah satu yang terbaik dalam Indeks Pembangunan Statistik (IPS) di tanah air, yang jadi alasan Bali dipilih jadi lokasi Benchmarking merupakan produk kolaborasi dan sinergi antara Pemprov dan BPS Provinsi Bali sebagai ‘induk semang’ bidang statistik.
“Kami intens untuk berkomunikasi dan bersinergi, dimana BPS sebagai pembina kami dan di kabupaten/kota. Sehingga ada perbaikan dari hari ke hari meskipun masih ada banyak hal yang harus disempurnakan,” kata Sekda Dewa Indra.
Birokrat asal Pemaron, Buleleng ini menyebut semua hal tersebut berawal dari komitmen. Bahwa ke depan tidak ada waktu lagi mendesain kebijakan publik hanya berdasarkan pengetahuan yang dimiliki saat ini, namun harus berdasarkan data.
“Begitupun amanat Bapak Presiden, semua berdasarkan data, data dan data,” katanya.
“Karena itu, kesadaran data sangat penting dan jadi basis pembuatan kebijakan. Kita di daerah sudah mulai menuju kesana dan proses penguatan menuju kesana. Kita berada dalam posisi kebijakan berbasis data, Evidence based policy. Ke depan pasti akan terus meningkat dan kalau kebijakan publik ada research based dan science based. Kesadaran itu yang menggugah kita,” jelasnya lagi.
Terlebih menurutnya, Bali pernah mengalami turbulensi perekonomian kuat dimana mesin pertumbuhan ekonomi utama Bali yakni pariwisata nyatanya sangat rentan dinamika internal dan eksternal. Contohnya akibat penyakit kolera, meskipun hanya terjangkit beberapa orang, maka langsung viral dan berpengaruh pada kunjungan wisatawan. Ada pula travel advisor beberapa negara dan berkembang jadi isu besar di Bali.
Ada pula momen erupsi Gunung Agung yang meskipun hanya seminggu-dua minggu namun langsung berpengaruh pada kunjungan wisatawan bahkan ada travel banned dari sejumlah negara hingga pariwisata anjlok. “Lalu ada Covid-19 dimana perjalanan dilarang dan ekonomi kami langsung terjun bebas, mengalami kontraksi hebat. Sebelumnya pertumbuhan ekonomi Bali di atas rata-rata nasional, namun karena pariwisata kontraksi sangat dahsyat, dari rata-rata 6 ke minus 9,” ungkap Sekda.
Berangkat dari pengalaman itu Bali disebutnya harus berpikir ulang mendesain sistem perekonomian dan transformasi ekonomi tersebut berangkat dari data. Seperti data perdagangan, perikanan, kelautan, UMKM, sektor lain. “Dari itu kita bisa baca potensi kami apa lagi yang belum tereksplorasi. Ekonomi kreatif ternyata kuat, perikanan ternyata tinggi ekspornya. Baru kita lihat setelah alami situasi sulit, baru kita sadari pentingnya data. Makanya pak Gubernur mengamanatkan sistem data yang kuat,” ujarnya.
“Maka komitmen itu dituangkan dalam regulasi Pergub tentang data sektoral. Berisi satu ekosistem memastikan semuanya berkontribusi mengupdate data dan Bappeda bisa menyusun pembangunan berbasis data. Setelah itu baru kita mulai membuat kebijakan,” jelasnya lagi.
Untuk itu pula dibuat satu aplikasi untuk mendukung upaya ini, serta uji coba ke level kabupaten/kota. Dilakukan juga asistensi, dilatih dengan bimtek untuk memastikan berjalan baik dan dilanjutkan pertemuan reguler Dinas Kominfos Provinsi dengan kabupaten kota.
“Pemprov Bali juga sudah hampir 100 persen meninggalkan sistem manual. Kantor virtual diberlakukan, antarperangkat daerah tidak ada lagi pergerakan dokumen kecuali menyangkut administrasi keuangan. Juga penggunaan tanda tangan basah kita sudah batasi, dan ini membuat sistem pemerintahan yang lebih lincah,” tegasnya.
Sementara itu Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Badan Pusat Statistik RI, Imam Machdi mengatakan big data harus dimanfaatkan untuk menghasilkan output berkualitas di tengah dinamika semakin cepat di berbagai bidang. “Terutama yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat, ini yang perlu kita tangkap dalam data untuk membantu pemerintah pusat dan daerah mengantisipasi dan menyusun kebijakan yang tepat,” katanya.
Imam mengatakan Presiden Jokowi menargetkan dalam waktu tiga tahun, Indonesia ingin masuk Organization for Economic Cooperation Development (OECD), lewat transformasi menyeluruh dan statistik jadi satu komite yang harus dibentuk dan lakukan bersama, serta merupakan tanggung jawab seluruh penyelenggara statistik dan membangun sistem yang kuat sebagai suatu sistem statistik nasional yang berkualitas, dan terpercaya secara global.
“Sehingga negara kita benar-benar maju, berdaulat dan sejajar dengan negara lain. Ini target bapak presiden. Penting hari ini, kita belajar pada Pemprov Bali dengan kolaborasinya dengan BPS Provinsi Bali, bagaimana kolaborasi berjenjang dan komitmen pimpinan dan dilakukan secara teknis dan menyeluruh,” tandasnya lagi.
Menurut Imam, Bali salah satu penyelenggara statistik sektoral terbaik di Indonesia sehingga seluruh daerah ingin sekali belajar dan memahami kolaborasi yang terbangun. ”Bali ini contoh dan cerminan bagi kita semua, termasuk kendala-kendalanya. Saya sangat berharap kita disini tak hanya spending knowledge namun juga memahami budaya Bali secara umum,” pungkasnya. (gs/bi)
