Denpasar, baliilu.com – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Bali menerima kunjungan dari Panitia Peraturan Perundang-undangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka pemantauan dan peninjauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kamis (5/12).

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan konsistensi implementasi Undang-Undang tersebut di tingkat daerah, serta mendengar masukan dari berbagai pihak terkait, termasuk jajaran Kemenkumham Bali yang berperan dalam pembentukan dan pengawasan peraturan perundang-undangan di daerah.

Rombongan panitia dipimpin oleh Abdul Kholik selaku Ketua Panitia, didampingi oleh anggota lainnya menyampaikan bahwa pemantauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas.

“Kami berharap kunjungan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Bali, serta bagaimana kami dapat memberikan dukungan agar implementasi Undang-Undang ini lebih efektif,” ujar Abdul dalam sambutannya.

Dalam paparannya, Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Pramella Y. Pasaribu yang didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, beserta jajaran Kemenkumham Bali menyampaikan peran Kanwil Kemenkumham Bali dalam pembentukan produk hukum daerah. Mulai dari fasilitasi penyusunan naskah akademik, perancangan dalam pembentukan produk keikutsertaan hukum daerah, sampai dengan harmonisasi produk hukum daerah.

“Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota merupakan mitra kerja kami dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bersama dengan Biro Hukum pemerintah provinsi Bali. Keterlibatan Kanwil Kemenkumham Bali dalam penyusunan produk hukum daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, sampai dengan pengundangan,” ungkap Pramella.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bali, Rahendro Jati menambahkan, bahwa di Kanwil Kemenkumham Bali terdapat 18 orang Perancang Peraturan Perundang-undangan, dimana selama tahun 2024 peraturan daerah yang telah diharmonisasikan sebanyak 48, dan peraturan kepala daerah yang telah diharmonisasikan sebanyak 325.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi antara DPD RI dengan jajaran Kemenkumham Bali mengenai tantangan dan rekomendasi terkait pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah. Diharapkan, melalui diskusi ini, pembentukan peraturan perundang-undangan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (eka/bi)

Jakarta, baliilu.com – PT PLN (Persero) berkomitmen mendukung Pemerintah Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dengan memastikan pasokan energi yang andal, bersih dan berkelanjutan melalui transisi energi yang masif.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Febrian Alphyanto Ruddyard mengungkapkan, transisi energi menjadi roda penggerak untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

“Transisi energi akan diarahkan untuk peningkatan penggunaan energi terbarukan dalam berbagai kegiatan perekonomian seperti kebijakan carbon credit, pengalihan subsidi bahan bakar fosil menuju energi terbarukan dan peningkatan penggunaan kendaraan listrik,” kata Febrian dalam pembukaannya pada agenda CEO Insight bertajuk “Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8%: Sinergi Infrastruktur & Teknologi Inovatif untuk Keberlanjutan Ekonomi”, Jakarta (26/11).

Febrian menyampaikan, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan diperlukan juga adanya upaya dekarbonisasi dari sektor kelistrikan yang sejalan dengan komitmen Net Zero Emissions (NZE) pada 2060.

“Selain itu Indonesia juga butuh melakukan lompatan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan melalui upaya dekarbonisasi juga. Hal ini sebagaimana telah direncanakan dalam dokumen RPJPN 2025-2045 untuk melakukan upaya dekarbonisasi menuju Net Zero Emissions tahun 2060 kita membutuhkan investasi sebesar tidak kurang dari Rp 794 triliun per tahun,” tambahnya.

Direktur Utama PLN Indonesia Power (PLN IP) Edwin Nugraha Putra mengatakan, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 8% dan transisi energi PLN tidak hanya berfokus pada penambahan pembangkit EBT untuk memenuhi kebutuhan industri, tetapi juga menekan emisi dari pembangkit eksisting.

“Langkah menuju ke sana, PLN mempersiapkan bukan hanya pembangkit baru dengan Renewable Energy namun pembangkit-pembangkit eksisting itu juga didukung agar tetap beroperasi dengan emisi yang lebih rendah menuju Net Zero Emissions pada tahun 2060,” kata Edwin.

Upaya tersebut tercermin melalui implementasi teknologi Carbon Capture & Storage (CCS) / Carbon Capture, Utilization & Storage (CCUS) pada operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan total kapasitas 2 GW pada tahun 2040 dan 19 GW pada tahun 2060.

“Pembangkit batu bara akan digantikan oleh pembangkit nuklir, hidro, dan geothermal. Untuk pembangkit batu bara yang masih beroperasi, emisi akan dikendalikan menggunakan teknologi CCS/CCUS,” ujar Edwin.

CCS/CCUS merupakan teknologi inovatif yang dapat membantu mengurangi emisi gas buang CO2 ke atmosfer. Teknologi ini bekerja dengan cara memisahkan dan menangkap emisi karbon, kemudian menyimpannya dalam berbagai bentuk penyimpanan, termasuk salah satunya Saline Aquifer. Di Indonesia, potensi kapasitas penyimpanan karbon pada Saline Aquifer diperkirakan mencapai 572 GtCO2.

PLN telah berkolaborasi dengan mitra nasional dan internasional yang melakukan studi pengembangan teknologi CCS/CCUS pada 5 pembangkit, seperti PLTU Suralaya Unit 1-4 kolaborasi dengan Karbon Korea Co., Ltd, PLTU Suralaya Unit 5-7 dengan PT PLN Enjiniring dan LAPI ITB, PLTU Indramayu dengan JERA Co., Inc. Japan dan JGC Corporation Japan, PLTGU Tambak Lorok dengan JERA Co., Inc. Japan dan JGC Corporation Japan, dan PLTU Tanjung Jati B dengan INPEX Corporation Japan.

“Kolaborasi sangat diperlukan dalam upaya studi pengembangan CCS/CCUS karena kompleksitas yang cukup tinggi pada teknologi ini,” jelasnya.

Dalam upaya implementasi teknologi CCS/CCUS, PLN berharap industri nasional dapat tumbuh untuk menopang kebutuhan teknologi yang ada.

“Kami berharap industri dalam negeri dapat tumbuh dan menghasilkan teknologi yang dapat menopang inovasi pembangkit. Sehingga mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional 8%,” tutup Edwin. (eka/bi)

Tabanan, baliilu.com – Kelompok Tani Kopi Giri Manik Pertiwi yang berada di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan mengolah hasil panen kopinya dengan cara tradisional. Kebanyakan kopi yang dihasilkan yakni kopi berjenis Robusta ini juga dikonsumsi pribadi untuk memenuhi kebutuhan saat ada kegiatan besar di desa ini.

Sampai saat ini pun, jika dijual ke pengepul, kopi dijual berupa green bean alias biji kopi mentah belum disangrai. Padahal permintaan kopi bubuk di pasar lokal maupun nasional kian meningkat seiring dengan meningkatnya popularitas kopi sebagai minuman kekinian.

Melihat potensi besar kelompok tani ini, PT PLN (Persero) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN Peduli bersinergi dengan Kelompok Tani Giri Manik Pertiwi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dengan bantuan alat pengolahan kopi pascapanen.

Sejumlah mesin berbasis listrik didatangkan tak hanya demi mendukung peningkatan kesejahteraan petani namun juga untuk mengajak petani kopi di desa ini mengenal program Electrifying Agriculture PLN.

Mesin-mesin ini antara lain mesin pengupas biji kopi (huller), mesin pemilah biji kopi, mesin sangrai kopi (roasting), mesing penggiling kopi (grinder), dan mesin pendukung pasca panen lainnya.

Tak hanya kebutuhan alat dan mesin saja yang didukung oleh PLN, pelatihan manajemen, pemasaran pembuatan kemasan, hingga pelatihan barista juga disiapkan untuk menunjang peningkatan sumber daya manusia para petani ini.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Bali, Eric Rossi Priyo Nugroho menyampaikan bahwa program TJSL yaitu PLN Peduli merupakan program yang terus diupayakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan.

“PLN berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat tak hanya di sisi bisnis korporat semata yakni menghadirkan listrik yang andal namun juga berupaya memberikan kembali kepada masyarakat atau giving back to the society melalui TJSL PLN,” terangnya.

Eric menjelaskan TJSL PLN didasarkan pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG’s) pemberdayaan masyarakat dengan menerapkan konsep creating shared value.

Saat menyerahkan bantuan TJSL PLN berupa mesin dan alat pendukung pengolahan kopi ini secara langsung kepada perwakilan penerima manfaat di lokasi Sekretariat Kelompok Tani Giri Manik Pertiwi, Selasa (3/12), Manager PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Seririt, Fendy Soewignyo menyampaikan harapannya terhadap kemajuan kelompok tani.

“Harapan PLN bahwa bantuan ini dapat meningkatkan produktivitas hasil produksi disini dan mendukung program hilirisasi dengan menambah value pada produk pangan lokal masyarakat khususnya Desa Pujungan agar berdaya saing yang lebih tinggi di pasar lokal, nasional maupun internasional,” ungkapnya.

Ketua Kelompok Tani Giri Manik Pertiwi, I Ketut Suadi Andre Putra menyampaikan apresiasinya atas kepedulian dari PLN. Ia mengatakan setelah 3 tahun pasca-Covid-19, akhirnya kelompok tani ini mendapat perhatian dari PLN ini.

“Akhirnya kami bisa memenuhi alat-alat untuk membantu memproduksi kopi. Semoga melalui bantuan ini dapat meningkatkan nilai jual kopi Robusta asal Pupuan, sehingga dapat menjawab permintaan pasar sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan para petani kopi di daerahnya,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, Gusti Ayu Sinta Oktaviani menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan PLN merupakan bentuk sinergi antara dunia usaha dan masyarakat, khususnya para petani yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan Kabupaten Tabanan.

“Kami berharap dengan bantuan ini dapat meningkatkan produktivitas, teknologi pertanian dapat lebih dimanfaatkan dan juga peningkatan kesejahteraan pertanian,” katanya.

Gusti Ayu juga menambahkan bahwa pihak Dinas Pertanian siap mendukung langkah-langkah ini, dengan memberikan pendampingan sehingga manfaat bantuan ini dapat maksimal.

“Kami mengajak semua pihak dari masyarakat kelompok tani maupun bukan untuk terus menjaga dan memperkuat kolaborasi. Karena kerja sama yang harmonis adalah kunci untuk membangun pertanian yang baru, modern, dan berdaya saing,” tutupnya. (eka/bi)