Gianyar, baliilu.com – Bupati Gianyar I Made Mahayastra menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Gianyar, Senin (7/9) di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Gianyar. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, I Ketut Sudarsana.

Bupati Mahayastra menjelaskan bahwa dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2026, Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp3,414 triliun lebih, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp 2,431 triliun lebih atau  71,21 persen, Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp 980,040 miliar lebih atau 28,71 persen, sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp 3,00 miliar atau 0,09 persen.

Rencana PAD dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 2,431 triliun lebih, dibandingkan PAD Induk Tahun Anggaran 2026, mengalami peningkatan sebesar Rp 33,633 miliar lebih atau 1,40 persen.

Pendapatan Transfer dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 980,040 miliar lebih mengalami penurunan sebesar Rp 30,759 miliar lebih atau 1,72 persen dibandingkan Pendapatan Transfer Induk Tahun Anggaran 2026.

“Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp3,00 miliar berupa pendapatan hibah dari pemerintah pusat yang merupakan apresiasi atas prestasi pada kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting serta kategori Creative Financing,” ujarnya.

Lebih lanjut Bupati Mahayastra menyampaikan, Belanja Daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2026, direncanakan sebesar Rp 4,336 triliun lebih mengalami penurunan sebesar Rp 52,290 miliar lebih dibandingkan Anggaran Induk sebesar Rp 4,388 triliun lebih.

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp2,358 triliun lebih atau 54,40 persen, Belanja Modal sebesar Rp 1,594 triliun lebih atau 36,76 persen, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp9,056 miliar lebih atau 0,21 persen dan Belanja Transfer sebesar Rp 373,989 miliar lebih atau 8,63 persen.

Bupati Mahayastra menambahkan defisit anggaran dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 921,956 miliar lebih. “Hal tersebut terjadi karena proyeksi rencana pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan rencana belanja untuk membiayai sektor prioritas. Namun defisit anggaran perubahan tahun 2026 tersebut akan ditutupi dari pembiayaan netto sebesar Rp 921,956 miliar lebih,” jelasnya.

Pengeluaran pembiayaan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, direncanakan sebesar Rp 85,588 miliar lebih, yang digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp 10 miliar serta Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp 75,588 miliar lebih. (gs/bi)

Buleleng, baliilu.com – Kredensial bukan sekedar proses pemeriksaan dokumen atau kelengkapan administrasi, melainkan bagian dari system tata kelola pelayanan kesehatan untuk memastikan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat benar-benar memiliki kompetensi sesuai dengan kewenangan klinis yang diberikan.

Demikian terungkap dalam sambutan Kepala Dinas Kesehatan Buleleng yang diwakili oleh Kabid Sumber Daya Kesehatan, Putu Agus Hartawan, SKM.,M.Kes saat membuka Sosialisasi Kredensial Tahun 2026 di Gedung Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Senin (7/9).

Kabid Agus Hartawan menerangkan kegiatan sosialisasi Kredensial sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Di dalamnya menegaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan tertentu dalam memberikan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kewenangan klinis, dan kewenangan klinis diberikan setelah melalui proses kredensia.

“Pengaturan wewenang klinis itu mencakup fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, klinik dan praktik mandiri. Oleh karena itu, kegiatan sosialiasi yang kita laksanakan pada hari ini mempunyai arti yang sangat penting,” ujarnya.

Pihaknya berharap dalam sesi diskusi nantinya melahirkan pemahaman dan persepsi yang sama mengenai pelaksanaan kredensial, baik itu dari persyaratan, pengajuan, verifikasi dan penilaian, penyusunan rekomendasi kewenangan klinis, sampai dengan penetapan serta evaluasi kewenangan klinis. Namun demikian, Kabid Agus Hartawan menekankan kepada Puskesmas dan klinik dalam pelaksanaan kredensial perlu dilakukan secara sistematis melalui mekanisme yang telah ditetapkan, termasuk peran Tim Ad Hoc Kredensial Dinas Kesehatan Buleleng.

“Saya meminta seluruh jajaran Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, pimpinan klinik, serta tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk mendukung pelakasanaan proses ini secara objektif, transparan, professional dan berintegritas. Jangan sampai Kredensial hanya menjadi pemenuhan dokumen untuk kepentingan administrasi,” pintanya.

Kegiatan Sosialisasi Kredensial Tahun 2026 ini diikuti oleh seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Buleleng, Pimpinan Klinik Pratama se-Kabupaten Buleleng, Ketua Organisasi Profesi (IDI, PDGI, PPNI dan IBI), dan Tim Pusat Kredensial secara luring dan daring. (gs/bi)

Tabanan, baliilu.com – Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tabanan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Hal tersebut ditegaskan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Tabanan bersama seluruh unsur TKPK, para donatur Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), serta pemangku kepentingan terkait, yang berlangsung di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana Tabanan, Senin (7/9).

Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan yang diwakili Sekretaris I TP PKK, jajaran Forkopimda, Asisten Setda, kepala perangkat daerah dan bagian di lingkungan Pemkab Tabanan, para camat se-Kabupaten Tabanan, instansi vertikal, pimpinan BUMN/BUMD, perguruan tinggi, LSM, organisasi kemasyarakatan, pelaku pariwisata, pelaku usaha, serta stakeholder terkait. Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi bagian penting dalam menyatukan langkah dan memperkuat sinergi penanggulangan kemiskinan di Tabanan.

Dalam arahannya, Bupati Sanjaya menekankan bahwa kemiskinan tidak dapat dipandang hanya dari sisi rendahnya pendapatan, melainkan merupakan persoalan multidimensional yang berkaitan erat dengan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, hingga kesempatan ekonomi. Karena itu, Pemkab Tabanan terus mendorong pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus penguatan sektor pertanian, pariwisata, infrastruktur, serta pelestarian adat, agama, seni, dan budaya sebagai bagian dari pembangunan kesejahteraan.

“Kemiskinan bukan semata-mata persoalan rendahnya pendapatan. Ini adalah persoalan multidimensional. Kalau lima program prioritas kita dapat dijalankan dengan baik dan fokus, saya yakin angka kemiskinan di Tabanan akan terus menurun,” tegasnya.

Bupati Sanjaya juga menggambarkan kesejahteraan masyarakat melalui tiga indikator utama yang menjadi arah pembangunan selama lima tahun ke depan, yakni masyarakat yang cerdas, sehat, dan sejahtera. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan akan membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk dalam memperoleh pekerjaan dan meningkatkan perekonomian keluarga.

“Mari kita ciptakan lapangan pekerjaan sebaik dan sebanyak mungkin di Tabanan. Dengan demikian, masyarakat kita semakin cerdas, sehat, dan sejahtera, sehingga angka kemiskinan dari tahun ke tahun semakin menurun,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Tabanan Tahun 2025–2029 telah menjadi landasan dalam mengarahkan penanggulangan kemiskinan agar dilaksanakan secara terpadu, terarah, berbasis data, dan berkelanjutan. Bupati Sanjaya menegaskan pentingnya program Desa Presisi yang telah dikembangkan sebagai basis data akurat dalam mendukung perencanaan pembangunan.

“Pembangunan selalu bergerak. Karena itu, setiap desa harus memiliki data yang presisi. Dengan data yang akurat, Bappeda dapat menyusun perencanaan pembangunan yang tepat guna dan tepat sasaran,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati Sanjaya mengingatkan bahwa capaian penurunan kemiskinan tidak boleh hanya dilihat sebagai angka statistik. Di balik data tersebut terdapat masyarakat yang membutuhkan perhatian dan kehadiran pemerintah, mulai dari anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, pekerja, petani, nelayan, hingga kelompok masyarakat lainnya. Berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang digunakan dalam penyusunan profil kemiskinan, tercatat sebanyak 6.943 keluarga atau 22.415 individu berada pada desil 1 di Kabupaten Tabanan. Atas kondisi tersebut, ia menegaskan tiga arah utama penanggulangan kemiskinan, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin atau kurang mampu, serta mengurangi dan menangani kantong-kantong kemiskinan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sanjaya juga menyampaikan apresiasi kepada para donatur dan pelaku dunia usaha yang telah berkontribusi melalui TJSP. Ia berharap ke depan TJSP tidak hanya diarahkan dalam bentuk amal atau donasi, tetapi dapat berkembang menjadi investasi sosial yang produktif dan berkelanjutan.

“Saya berharap program pemerintah dan TJSP tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling melengkapi. Rakor ini jangan hanya menjadi forum penyampaian laporan, melainkan harus menghasilkan kesepakatan dan tindak lanjut yang nyata,” ungkapnya, seraya meminta seluruh perangkat daerah menghindari pelaksanaan program secara sektoral.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kabupaten Tabanan, Ida Ayu Agung Windayani Kusumaharani, dalam laporannya menyampaikan bahwa rakor tersebut diikuti sekitar 150 peserta dari unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, LSM, organisasi kemasyarakatan, pelaku pariwisata, dunia usaha, dan stakeholder lainnya. Rakor dilaksanakan untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, mengidentifikasi hambatan, menyelaraskan dukungan TJSP, serta memperkuat ketepatan sasaran berbasis data dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Ia menambahkan, RPKD menjadi dokumen strategis yang memuat profil kemiskinan, prioritas program, serta lokasi sasaran penanggulangan kemiskinan. Melalui rakor tersebut diharapkan terbentuk komitmen bersama dan rencana tindak lanjut yang konkret sesuai peran dan kapasitas masing-masing pihak. Sebagai capaian, kolaborasi yang terus diperkuat tersebut turut mengantarkan Kabupaten Tabanan meraih peringkat III kategori penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026, sekaligus memperkuat capaian Tabanan dalam memperoleh dana insentif fiskal pada tahun-tahun sebelumnya. (gs/bi)