Sunday, 25 February 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

KRIMINAL

Pananganan Kasus Kematian Mahasiswa di Nusadua, Polda Bali Sampaikan Klarifikasi

BALIILU Tayang

:

kasus kematian mahasiswa di Nusa Dua
Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Jansen Avitus Panjaitan, S.I.K., M.H. (Foto: dok)

Denpasar, baliilu.com – Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Jansen Avitus Panjaitan, S.I.K., M.H., pada Rabu, 22 November 2023 menyampaikan klarifikasi terkait penanganan kasus kematian mahasiswa asal Medan di Nusa Dua, Badung atas postingan Instagram dengan akun monalisanababan.

Pada akun Instagram monalisanababan tersebut, memposting yang berisi “mohon bantuannya Pak Jokowi dan Pak Kapolri‘‘ terkait meninggalnya mahasiswa an. Aldi Sihilatua Nababan di kamar kostnya Nusa Dua Koi Kos, Kuta Selatan pada Rabu, 22 November 2023 sekitar pukul 12.00 Wita.

Jansen mengungkapkan, Satreskrim Polresta Denpasar bersama Polsek Densel, saat ini sedang melakukan penyidikan terkait penemuan orang meninggal pada Sabtu, 18 November 2023, sekitar pukul 08.30 Wita, di kos-kosan No. 10, GG Kunci Kelurahan Benoa Nusa Dua, Kutsel, Badung, Bali.

Dikatakan, korban diketahui laki-laki (23) berinisial ASN asal Medan dan berstatus sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta. Korban pertama kali ditemukan oleh pemilik kos Nyoman Risup Artana (43), yang curiga karena sekitar kamar korban dipenuhi dengan adanya lalat hijau.

Saksi berusaha mengetuk pintu kamar korban namun tidak ada respon dan saksi juga melihat ada darah yang keluar dari pintu kamar kos.

Melihat hal tersebut saksi langsung melapor ke Polsek Kuta Selatan dan personel Polsek langsung mengecek ke lokasi, serta membuka pintu kamar kos dengan bantuan tukang kunci, karena pintu terkunci dari dalam.

Setelah terbuka, ditemukan korban meninggal dengan posisi tergantung nyandar di pintu kamar dengan kedua kaki menyentuh lantai. Korban mengeluarkan darah dari hidung dan kondisi mayat sudah membengkak, serta kulit mengeluarkan cairan.

Menurut laporan dari Kasat Reskrim Polresta Denpasar, pada saat penanganan awal pihak Kepolisian, orangtua korban membuat surat pernyataan, tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah dan hanya mengijinkan dilakukan tindakan suntik formalin terhadap korban, serta pengiriman jenazah ke kampung halaman yang dituangkan dalam surat pernyataan dari orang tua korban dan orang tua korban siap menerima segala bentuk konsekuensi yang akan timbul di kemudian hari.

Baca Juga  Jumat Curhat, Polda Bali Datangi Pasar Burung Satria

Namun saat jenazah korban sampai di Medan orang tua korban mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah yang sebelumnya dibuat dan orangtua korban meminta dilakukan otopsi di RS. Bhayangkara Medan.

Saat ini telah dilakukan otopsi terhadap jenasah korban oleh tim dokter forensik di RS. Bhayangkara Medan, serta dilakukan pemeriksaan tambahan toksikologi dan patologi.

‘‘Saat ini Satreskrim Polresta Denpasar terus berkoordinasi dengan tim dokter forensik RS. Bhayangkara Medan, menunggu hasil pemeriksaan otopsi,‘‘ ungkap Kombes Jansen. (gs/bi)

galungan
Advertisements
galungan dprd badung
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KRIMINAL

Dittipidkor Bareskrim Tetapkan Dua Tersangka Suap Pengurusan DID Kota Balikpapan

Published

on

By

korupsi did balikpapan
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri, Kombes Erdi Adrimulan Chaniago. (Foto: Hms Polri)

Jakarta, baliilu.com – Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi berupa suap pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2018 di Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Kalimantan Timur.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri, Kombes Erdi Adrimulan Chaniago mengatakan, kedua tersangka yakni TA selaku Kadis PU Kota Balikpapan tahun 2016-2018 dan FI yang merupakan ASN BPK RI (Kasub Auditorat Kaltim I BPK-RI Perwakilan Kaltim tahun 2017-2019).

“Dari hasil gelar perkara penetapan tersangka pada 7 Februari, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim telah menetapkan TA dan FI sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian sesuatu oleh penyelenggara negara terkait pengurusan DID,” kata Erdi dalam keterangan tertulis, Jumat (23/2/2024).

Erdi mengatakan, kedua tersangka dipersangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001.

Seperti diberitakan, pengusutan kasus dugaan suap pengurusan DID di Kota Balikpapan merupakan pelimpahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 16 Agustus 2023 lalu. “Bahwa pada tanggal 8 Januari 2024 telah dilakukan peningkatan status perkara aquo dari tahap penyelidikan ke penyidikan,” jelas Erdi.

Ia mengungkapkan, pada Maret 2017 lalu, RE selaku Walikota Balikpapan saat itu meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencari cara untuk meningkatkan anggaran DID Kota Balikpapan untuk tahun 2018.

Akhirnya, anak buah RE yaitu MM yang menjabat sebagai Kepala BPKAD meminta bantuan FI anggota BPK perwakilan Kaltim untuk meningkatkan anggaran DID. Kemudian FI menghubungi YP yang merupakan ASN di Kemenkeu.

Baca Juga  Jelang Hari Jadi Ke-74, Polwan Polda Bali Gelar Baksos

“Saudara YP akhirnya menghubungi RS yang juga ASN di Kemenkeu yang mengklaim bisa mencairkan dan mengarahkan agar Pemkot Balikpapan mengajukan surat usulan DID,” terangnya.

Lebih lanjut, Erdi mengatakan Pemkot Balikpapan mengirimkan surat usulan DID untuk nantinya digunakan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum yang saat itu Kadis PU adalah TA. “FI menyampaikan kepada TA bahwa Kota Balikpapan mendapatkan dana Rp. 26 miliar,” kata Erdi.

Namun untuk mencairkan dana tersebut, bahwa ada permintaan uang dari YP dan RS sebesar 5 persen atau sekitar Rp. 1,36 miliar. Apabila tidak diberikan, maka DID tersebut akan diserahkan ke daerah lain.

Akhirnya, TA mengiyakan permintaan uang yang diminta oleh YP dan RS melalui FI sebagai imbalan pengurusan DID. “Uang tersebut ditaruh ke dalam dua buku tabungan, yang nantinya buku tabungan dan kartu ATM beserta PIN diserahkan ke YP dan RS melalui FI,” bebernya. (gs/bi)

galungan
Advertisements
galungan dprd badung
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

KRIMINAL

Tak Terbukti Bersalah, Prof. Antara Akhirnya Divonis Bebas

Published

on

By

antara
VONIS BEBAS: Ketua Majelis Hakim Agus Akhyudi memvonis bebas mantan Rektor Unud Prof. Nyoman Gde Antara dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Denpasar, Kamis (22/2/2024). (Sumber: BB)

Denpasar, baliilu.com – Setelah melalui persidangan yang panjang, Majelis Hakim yang dipimpin Agus Akhyudi dalam sidang kasus dugaan korupsi dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Unud akhirnya memvonis bebas mantan Rektor Universitas Udayana (Unud) Prof. Nyoman Gde Antara pada sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, Kamis (22/2/2024).

Kasus yang menjadi perhatian publik ini ramai dihadiri rekan dan kolega Prof. Antara yang hadir pada persidangan Pengadilan Tipikor untuk memberikan dukungan moril.

Pada persidangan kali ini, majelis hakim terdiri dari Ketua Majelis Hakim Agus Akhyudi bersama Hakim Anggota Putu Sudariasih, Nelson, Gede Putra Astawa dan Soebekti satu persatu membacakan pendapat. Dari semua pendapat hakim, Prof. Antara dinyatakan tidak bersalah dan divonis bebas oleh Hakim di hadapan persidangan.

“Terdakwa (Prof Antara, red) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum,” kata Hakim Ketua Agus Akhyudi di hadapan persidangan.

Agus Akhyudi dalam putusannya meminta agar harkat dan martabat Prof. Antara dikembalikan sebagaimana sebelumnya. “Dua, membebaskan terdakwa dari segala tuduhan dan pengembalian jabatan Prof. Antara sebagaimana sebelumnya,” tegas Agus Akhyudi seraya meminta agar terdakwa agar segera dibebaskan dari penahanan sementara.

Prof. Antara divonis bebas setelah semua dalil dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dianggap oleh Majelis Hakim tidak dapat dibuktikan karena tidak terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 65 KUHP sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Baca Juga  "RAWAKOTA" Polda Bali Raih Juara 1 Lomba Maskot Polri

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bali langsung menyatakan akan mengajukan banding. Sementara terdakwa Prof. Antara dan penasihat hukumnya langsung menerima putusan tersebut.

Sementara itu, ditemui setelah persidangan Prof. Antara menyebut, sejak awal dirinya sudah meyakinkan kalau tidak pernah melakukan perbuatan korupsi. “Sedari awal kami sudah mengatakan bahwa kami tidak melakukan seperti yang disangkakan kepada kami. Tetapi kami menghargai proses hukum. Dan kita menyaksikan bahwa tidak terbukti bahwa korupsi. Itulah yang sebetulnya terjadi,” pungkas Prof. Antara. (bi/bb)

galungan
Advertisements
galungan dprd badung
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

KRIMINAL

Polri Bekerja Sama Imigrasi Tangkap DPO Interpol WN Jepang di Batam

Published

on

By

penangkapan dpo di batam
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Erdi A. Chaniago. (Foto: Hms Polri)

Jakarta, baliilu.com – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau bekerja sama dengan Satuan Polisi Perairan dan Udara Kepolisian Resor Kota Barelang (Satpolairud Polresta Barelang), serta Divisi Hubungan Internasional Markas Besar Kepolisian RI (Divhubinter Mabes Polri) menangkap Daftar Pencarian Orang (DPO) Interpol (blue notice) berinisial YY, yang merupakan WN Jepang di wilayah perairan Kota Batam.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Erdi A. Chaniago mengatakan, kronologi penangkapan WN Jepang berinisial YY yaitu berawal saat personel Satpolairud Polresta Barelang melakukan patroli di Perairan Perairan Pulau Bulan Kecamatan Bulang, Kota Batam pada 31 Januari 2024.

Adapun temuan pada patroli yakni satu kapal boat memuat 7 (tujuh) orang dengan keterangan identitas yaitu satu orang pria sebagai Tekong, satu orang pria sebagai ABK, dan lima orang penumpang yang terdiri atas satu orang pria berkewarganegaraan asing (WNA), dua orang pria dan dua orang wanita yang merupakan WNI.

Setelah dilakukan interogasi mendalam di perairan, ditemukan dugaan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural menuju negara Malaysia terhadap empat orang penumpang WNI tersebut.

Atas dugaan terjadinya perlintasan keluar wilayah Indonesia secara ilegal, seluruh penumpang termasuk Tekong dan ABK dibawa ke Kantor Satpolairud Polresta Barelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Satpolairud Polresta Barelang juga menemukan hasil pemeriksaan terhadap satu orang penumpang pria WNA bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kartu identitas dan dokumen penting lainnya.

Pada tanggal 2 Februari 2024, telah dilakukan serah terima tahanan satu orang WNA oleh Satpolairud Polresta Barelang kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.

Baca Juga  Jelang Hari Jadi Ke-74, Polwan Polda Bali Gelar Baksos

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan kerja sama antara Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau dan Satuan Polisi Perairan dan Udara Kepolisian Resor Kota Barelang (Satpolairud Polresta Barelang), tahanan deteni WNA tersebut pertama kali mengakui bahwa yang bersangkutan bernama Hajime Hatanaka dan lahir di kota Nagoya negara Jepang pada tanggal 15 Maret 1984 dengan nomor paspor MU9811812.

“Namun setelah dilakukan pemeriksaan mendalam dan berkoordinasi kepada Direktorat Kerjasama Keimigrasian dan Divisi Hubungan Internasional Markas Besar Kepolisian RI (Divhubinter Mabes Polri), kami menemukan bahwa identitas asli tahanan deteni WNA tersebut berinisial YY dan lahir di Miyatsu, Kyoto, Jepang pada tanggal 28 Januari 1981. YY diketahui masuk ke wilayah Indonesia pada tanggal 2 April 2021 melalui Bandara Internasioonal Soekarno-Hatta dan menggunakan paspor No. TR3821024,” kata Erdi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/2/2024).

Erdi menuturkan, pihaknya menemukan bahwa WN Jepang berinisial YY merupakan DPO Interpol (Blue Notice) dengan No. Notice: B-3931/12-2022 atas dugaan pelanggaran penipuan.

Erdi menegaskan, pengungkapan ini merupakan koordinasi yang baik antara Polri dengan pihak Imigrasi.

“Polri telah koordinasi dengan pihak imigrasi, kemudian komunikasi Polri dengan kepolisian Jepang sangat baik dalam wadah interpol,” katanya. (gs/bi)

galungan
Advertisements
galungan dprd badung
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca