Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Polda Bali dan Pansus TRAP DPRD Bali Bersinergi, Kawal Tata Ruang dan Perizinan Berbasis Perda Demi Jaga Bali

BALIILU Tayang

:

polda bali
AUDIENSI: Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya saat menerima audiensi Pansus TRAP DPRD Bali, Selasa (14/4/2026), di Mapolda Bali, Denpasar. (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Komitmen menjaga Bali dari tekanan pembangunan yang kian kompleks kembali ditegaskan melalui audiensi antara Polda Bali dan Pansus TRAP DPRD Bali, Selasa (14/4/2026), di Mapolda Bali, Denpasar. Pertemuan tersebut diterima langsung Kapolda Bali, Daniel Adityajaya, bersama jajaran.

Audiensi dipimpin Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Dr (c) I Made Supartha, S.H., M.H. bersama Wakil Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Anak Agung Bagus Tri Candra Arka S.E (Gung Cok), Wakil Sekretaris Pansus TRAP Dr. Somvir serta Anggota Gede Harja Astawa, dalam forum tersebut sebagai bentuk keseriusan mengawal isu strategis daerah.

“Kami dari Pansus TRAP DPRD Bali mengucapkan terima kasih atas penerimaan Bapak Kapolda Bali. Ini menjadi momentum penting karena seluruh kekuatan pimpinan fraksi hadir ada Ketua Fraksi Golkar, Ketua Fraksi Demokrat – NasDem dan ada Ketua Fraksi Gerindra -PSI untuk bersama-sama membahas masa depan Bali,” ujar Supartha yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali.

Ia menjelaskan, Pansus TRAP resmi diperpanjang pada 6 April 2026 dan langsung bergerak cepat melakukan pendalaman terhadap berbagai persoalan tata ruang, aset, dan perizinan. Sejumlah kegiatan lapangan pun telah dilakukan guna memastikan kondisi riil di Bali, termasuk dinamika pembangunan yang kian masif.

Dalam pembahasannya, Pansus TRAP menegaskan bahwa pembangunan Bali harus berpijak pada regulasi yang jelas dan terukur. Beberapa perda strategis menjadi rujukan utama, di antaranya Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bali, Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125, serta Perda Nomor 4 Tahun 2026 terkait pengendalian alih fungsi lahan dan larangan sistem nominee.

Baca Juga  Melibatkan Ratusan Personel, Polda Bali Gelar Apel Keselamatan Agung 2024

Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Provinsi Bali juga disebut sebagai barometer penting dalam mengarahkan pembangunan sektor pariwisata agar tetap berbasis budaya dan berkelanjutan.

Regulasi tersebut diperkuat oleh payung hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Menurut Supartha, seluruh regulasi ini merupakan turunan dari visi besar Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang menempatkan keseimbangan antara manusia, alam, dan budaya sebagai prinsip utama pembangunan.

“Bali sudah memiliki aturan yang jelas, termasuk soal tata ruang, dan akan ada rencana ketinggian bangunan yang berbasis nilai budaya. Ke depan, semua pihak harus mengikuti aturan tersebut,” tegasnya.

Ia juga menyinggung adanya dinamika di lapangan, termasuk dorongan perubahan kebijakan dari sejumlah pihak yang dinilai perlu dikaji dan dievaluasi secara komprehensif agar tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian lingkungan dan tata ruang Bali.

Dalam konteks tersebut, sinergi antara Pansus TRAP dan Polda Bali dinilai menjadi kunci penting, khususnya dalam menjaga keamanan, melindungi aset negara, serta memastikan perizinan berjalan sesuai ketentuan.

Kapolda Bali, Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si. menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh langkah-langkah strategis tersebut. Bahkan, Polda Bali telah mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi melalui aplikasi Cakra Waspada (Cakrawasi) untuk memantau aktivitas warga negara asing di Bali.

“Kami memiliki sistem untuk memantau orang asing. Jika ada aktivitas mencurigakan atau tujuan yang tidak jelas, kami bisa bergerak cepat. Ini bagian dari upaya menjaga Bali,” ujarnya.

Baca Juga  Ditemukan Orang Meninggal di Sebuah Warung di Jl. Kebo Iwa Denpasar

Ia menambahkan, pengawasan terhadap orang asing menjadi bagian penting dalam menjaga tata ruang dan ketertiban di Bali, mengingat tingginya arus global yang masuk ke Pulau Dewata.

Kapolda Bali juga menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan Pansus TRAP dalam menjaga Bali sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, termasuk mendukung kebijakan strategis yang digagas Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster.

“Polda Bali siap bersinergi menjaga tata ruang, aset, dan perizinan agar tetap tertib dan sesuai arah pembangunan Bali,” tegasnya.

Sebagai simbol kolaborasi, dalam audiensi tersebut juga dilakukan pertukaran cinderamata antara Pansus TRAP dan Polda Bali. Selain itu, Pansus TRAP menyerahkan hasil rekomendasi kepada Polda Bali sebagai bahan penguatan dalam pengawalan kebijakan tata ruang dan perlindungan aset di Bali.

Audiensi ini menegaskan bahwa menjaga Bali tidak bisa dilakukan secara parsial. Kolaborasi antara legislatif dan aparat penegak hukum menjadi fondasi utama dalam memastikan pembangunan tetap terkontrol, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang.

Lebih dari sekadar pertemuan formal, sinergi antara Polda Bali dan Pansus TRAP DPRD Bali menjadi simbol kuat komitmen bersama menjaga Bali sebagai warisan dunia—yang tidak hanya indah secara fisik, tetapi juga kokoh dalam tata kelola ruang, aset, dan perizinannya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Ketua TP PKK Denpasar Hadiri “Soft Opening” Haidilao Bali di Living World

Published

on

By

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara menghadiri Soft Opening Haidilao Bali di Mall Living World Denpasar, LG Floor, Senin (31/8).
SOFT OPENING: Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara, saat menghadiri Soft Opening Haidilao Bali yang berlokasi di Mall Living World Denpasar, LG Floor, Senin (31/8). (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara, menghadiri Soft Opening Haidilao Bali yang berlokasi di Mall Living World Denpasar, LG Floor, Senin (31/8). Kehadiran restoran hotpot asal Tiongkok ini diharapkan dapat menambah pilihan kuliner sekaligus memberikan pengalaman bersantap baru bagi masyarakat Kota Denpasar dan wisatawan.

Soft Opening Haidilao Bali tersebut turut dihadiri Kabag Prokopim Setda Kota Denpasar Ni Putu Ayu Yuni Sugiantari, General Manager Living World Denpasar, Maria Lucia Murti Dewi Lazuardi, Leasing Associate Dewi Arya Wati, Manager Regional Haidilao Mi Xue Zheng, Outlet Manager Lidya, Manager Haidilao Bali Ryan Tancya Liputra, General Manager Haidilao Mi Xuez, Jajaran Konsulay Jendral Republik Rakyat China dan Jajaran Perhimpunan Tionghoa.

Dalam rangkaian soft opening tersebut, Ny. Sagung Antari Jaya Negara turut mengikuti prosesi pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur sekaligus atas dibukanya gerai Haidilao Bali.

Selanjutnya, Ny. Sagung Antari Jaya Negara bersama jajaran manajemen turut melakukan prosesi pembukaan gerai Haidilao Bali sebagai tanda resmi dimulainya operasional gerai tersebut untuk menyambut masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Ny. Sagung Antari Jaya Negara menyampaikan apresiasi atas hadirnya Haidilao Bali di Mall Living World Denpasar. Menurutnya, kehadiran restoran tersebut turut memperkaya pilihan kuliner yang dapat dinikmati masyarakat.

“Semoga kehadiran Haidilao Bali dapat menambah warna dan pilihan makanan bagi masyarakat Kota Denpasar. Mudah-mudahan ke depannya dapat berkembang dan memberikan pengalaman kuliner yang menarik bagi masyarakat maupun wisatawan,” ujarnya.

Sementara itu, Manager Haidilao Bali, Ryan Tancya Liputra, mengatakan Haidilao merupakan restoran yang menyajikan konsep hotpot atau steamboat, yakni hidangan rebusan yang memungkinkan pelanggan memasak sendiri berbagai bahan makanan seperti daging, makanan laut, dan sayuran ke dalam panci berisi kuah kaldu yang mendidih.

Baca Juga  Diduga Alami Gangguan Mental, WNA Melukai Diri Sendiri dengan Pisau

Ia menjelaskan, Soft Opening Haidilao Bali menjadi langkah awal sebelum memasuki periode operasional baru pada September mendatang. Pihaknya berharap Haidilao Bali dapat menjadi salah satu ikon kuliner sekaligus destinasi kuliner yang menarik di Bali.

“Melalui soft opening ini kami ingin memperkenalkan pengalaman Haidilao kepada masyarakat. Kami ingin menghadirkan makanan yang enak, ekonomis, mengenyangkan, serta mengutamakan kebersihan dan pelayanan,” ungkapnya.

Selain menawarkan sajian hotpot, Haidilao Bali juga menghadirkan berbagai fasilitas dan hiburan untuk memberikan pengalaman berbeda kepada para pengunjung. Salah satunya adalah pertunjukan Bian Lian, seni pertunjukan tradisional Tiongkok yang dikenal dengan aksi pergantian topeng secara cepat. Pertunjukan tersebut menjadi salah satu hiburan yang menarik perhatian para tamu undangan dan pengunjung.

Suasana Soft Opening Haidilao Bali juga semakin meriah dengan penampilan dancer anak-anak. Para penari cilik tampil dengan penuh semangat melalui gerakan koreografi yang enerjik dan menghibur. Penampilan tersebut turut memberikan suasana ceria, khususnya bagi pengunjung yang datang bersama keluarga dan anak-anak.

Tak hanya itu, Haidilao Bali juga dilengkapi hiburan lainnya. Beragam fasilitas tersebut dihadirkan untuk memberikan kenyamanan dan pengalaman bersantap yang lebih lengkap bagi para pengunjung.

Dengan konsep tersebut, Haidilao Bali tidak hanya menawarkan sajian hotpot, tetapi juga menghadirkan perpaduan kuliner, pelayanan, fasilitas, dan hiburan dalam satu tempat.

Kehadiran Haidilao Bali di Mall Living World Denpasar diharapkan semakin memperkaya ragam destinasi kuliner di Kota Denpasar sekaligus mendukung pertumbuhan sektor usaha dan ekonomi kreatif di daerah. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Deklarasi Damai Calon Perbekel, Wujudkan Pilkel yang Aman dan Demokratis

Published

on

By

Deklarasi Damai Calon Perbekel Gianyar
DEKLARASI DAMAI: Sebanyak 61 calon perbekel dari 26 desa mengikuti Deklarasi Damai Calon Perbekel dalam rangka Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak Tahun 2026 di Balai Budaya Gianyar, Senin (31/8). (Foto: Hms Gianyar)

Gianyar, baliilu.com – Sebanyak 61 calon perbekel dari 26 desa mengikuti Deklarasi Damai Calon Perbekel dalam rangka Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak Tahun 2026 di Balai Budaya Gianyar, Senin (31/8).

Mengusung semangat Abhipraya Nayaka Dharma Rakshaka Desa, yang bermakna tekad mulia untuk mencari pemimpin yang mampu menjaga kebenaran, melindungi, serta memajukan desa. Kegiatan ini menjadi momentum bagi seluruh calon perbekel untuk menyatakan komitmen bersama dalam mengikuti seluruh tahapan Pilkel secara damai, tertib, jujur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengatakan bahwa Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak Tahun 2026 menjadi bagian penting dalam proses demokrasi di tingkat paling bawah. Pemilihan langsung di tingkat desa menjadi bukti bahwa demokrasi telah berjalan dan diuji mulai dari tingkat paling bawah. “Pemilihan langsung itu meniru pemilihan perbekel. Artinya, demokrasi sudah diuji dari paling bawah,” ujar Mahayastra.

Menurutnya, desa memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Kemajuan desa akan memberikan dampak langsung terhadap kemajuan Kabupaten Gianyar secara keseluruhan. “Karena desa atau siapa pun yang memimpin, kalau desanya maju, kabupatennya juga maju,” ungkapnya.

Mahayastra berharap pesta demokrasi di tingkat desa dapat melahirkan pemimpin yang handal, mampu bekerja dan memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat. Pemimpin terpilih nantinya diharapkan dapat berjalan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Gianyar, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Bagaimana bisa melayani masyarakat, bisa mengabdikan dirinya, totalitas waktu, pikiran dan tenaga. Siapa pun yang menang, saya akan dorong visi dan misinya,” tegasnya.

Ia menekankan, perbekel terpilih nantinya memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung pembangunan Kabupaten Gianyar, termasuk dalam bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Baca Juga  Bidpropam Polda Bali Laksanakan Gaktibplin dan Tes Urine di Polres Gianyar

Terkait pelaksanaan tahapan kampanye, Mahayastra mengingatkan seluruh calon agar mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Para calon diharapkan menyampaikan program dan visi-misinya secara baik kepada masyarakat tanpa melakukan kampanye di luar ketentuan. “Kampanye harus sesuai dengan regulasi. Jangan ada black campaign. Kampanyekan program sebaik-baiknya dan pelajari pengelolaan fiskal desa,” pesannya.

Bupati juga mengingatkan seluruh pihak agar menjaga suasana Pilkel tetap aman, tertib dan kondusif. Perbedaan pilihan hendaknya tidak mengganggu hubungan sosial maupun kenyamanan masyarakat. “Proses Pilkel ini jangan sampai mengganggu ketertiban, keamanan dan kenyamanan. Mari kita jaga bersama agar pesta demokrasi di desa berjalan dengan baik,” pungkasnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gubernur Koster Lantik Anggota BPSK Kota Denpasar Periode 2026-2031

Published

on

By

Gubernur Koster Lantik Anggota BPSK Denpasar
LANTIK: Gubernur Bali Wayan Koster melantik dan mengambil sumpah jabatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Denpasar Periode 2026-2031 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (31/8/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster melantik dan mengambil sumpah jabatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Denpasar Periode 2026-2031 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (31/8/2026).

Mereka yang duduk dalam keanggotaan BPSK Kota Denpasar periode lima tahun ke depan terdiri dari tiga unsur yaitu pemerintah, konsumen dan pelaku usaha. Anggota yang mewakili unsur pemerintah adalah Luh Hety Veronika, I Made Era Naya Supatha dan Ni Luh Putu Darwati. Berikutnya, Nur Harianto, Ketut Udi Prayudi dan I Made Agus Wirajaya mewakili unsur konsumen. Sementara unsur pelaku usaha diwakili I Gede Jelantik Purwaka, I Wayan Indra Adhi Suputra dan Budiman Antonius Sinaga.

Gubernur Koster dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada sembilan anggota BPSK Kota Denpasar yang baru dilantik. Seluruh anggota BPSK diminta bekerja dengan penuh dedikasi karena lembaga ini punya peran penting di tengah dinamisnya perkembangan interaksi antara pelaku usaha dan konsumen.

Dalam pengamatannya, interaksi antara pelaku usaha dan konsumen tak jarang menimbulkan konflik baik yang timbul akibat sistem maupun karena kasus yang menimpa konsumen. Menurut dia, dalam situasi inilah kehadiran BPSK sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi berimbang yang tak merugikan konsumen, namun tak memberatkan pelaku usaha.

“Harus diatur agar berimbang, tak boleh berat ke konsumen sehingga pelaku usaha menjadi korban. Disinilah pentingnya regulator,” ungkapnya sembari mengatakan bahwa Bali sebagai daerah tujuan wisata sangat membutuhkan lembaga ini.

Mengingat strategisnya peran lembaga ini, Gubernur Koster berkomitmen untuk memberi perhatian berupa peningkatan honor bagi anggota BPSK. “Ini institusi penting yang bertugas melakukan pengawasan dan penyelesaian sengketa yang muncul karena interaksi pelaku usaha dan konsumen. Kita patut apresiasi supaya mampu menjalankan tugas dengan baik,” imbuhnya.

Baca Juga  Ungkap Kasus Pornografi, Ditreskrimsus Polda Bali Amankan Pasutri Muda

Masih dalam sambutannya, Gubernur Bali dua periode ini berpesan agar BSPK segera membuat rancangan program kerja dalam lima tahun ke depan. Selain itu, lembaga ini juga diminta memetakan potensi permasalahan yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen sehingga ke depannya punya manajemen antisipatif untuk menjaga Bali dari berbagai aspek. Sebagai penutup, Gubernur Koster berharap lembaga ini bisa terbentuk di seluruh kabupaten.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata menambahkan, keberadaan tiga unsur dalam wadah BPSK diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPSK serta menghadirkan proses penyelesaian sengketa konsumen yang objektif, adil, dan berintegritas.

“BPSK diharapkan tidak hanya hadir ketika terjadi sengketa, tetapi juga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan konsumen. Anggota BPSK harus menjalankan tugas secara profesional, independen, objektif, dan menjunjung tinggi rasa keadilan. Serta memetakan potensi masalah serta menyusun program kerja selama 5 tahun ke depan dalam rangka pelindungan konsumen di Provinsi Bali,” urainya.

Ditambahkan olehnya, dengan dilantiknya anggota BPSK ini, masyarakat akan memperoleh akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang efektif, sederhana, cepat, dan berkeadilan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca