Connect with us

PARIWISATA

Pemberlakuan Retribusi, DR. Ketut Mardjana: Berdampak Psikologis Wisatawan Batal Ke Kintamani

BALIILU Tayang

:

d
General Manager Toya Devasya DR. Ketut Mardjana. (Foto:dok)

Kintamani, baliilu.com – Geliat pariwisata Kintamani mulai berdetak seiring dihentikannya retribusi wisata masuk Kintamani. Pelaku-pelaku usaha pariwisata mulai tumbuh meski dalam masa pandemi Covid, dan begitu dirasakan puncaknya pada libur Natal dan Tahun Baru 2021. Namun, mulai 1 Januari 2021 retribusi itu kembali diberlakukan dan ini dirasakan bakal kembali ‘’memukul’’ pariwisata Kintamani yang mulai ada tanda-tanda berdenyut.

Seperti yang diutarakan General Manager Toya Devasya Water Park DR. Ketut Mardjana ketika meresmikan spot Toya Harbour atau Dermaga Toya Devasya, saat jelang detik-detik menyambut Tahun Baru 2021, Kamis malam (31/12-2020) di Toya Bungkah Kintamani Bangli, bahwa di tengah menggeliatnya pariwisata di daerah Kintamani masih ada beberapa hambatan seperti yang sering dikemukakan kepada pemerintah kabupaten bahwa masalah infrastruktur seperti aksesibilitas jalan. Dicontohkan Trunyan yang tempatnya luar biasa namun karena aksesibilitasnya tidak ada maka daerah tersebut tidak bisa berkembang. Demikian pula masalah teknologi informasi yang akan sangat memudahkan destinasi pariwisata dengan cepat dikenal.

Toya Harbour atau Dermaga Toya Devasya ini dibuka secara resmi dengan ditandai pemotongan pita secara bersama-sama oleh Forkopimda Bangli di antaranya Kapolres Bangli AKBP I Gusti Agung Dhana Aryawan, SIK, MIK, Dandim 1626/Bangli Letkol Inf I Gde Putu Suwardana, SIP, Kepala Kejaksaan Negeri Bangli Eny Syarifah, SH, MH, wakil dari Pemerintah Kabupaten Bangli, General Manager Toya Devasya DR. Ketut Mardjana, Direktur Utama Toya Devasya Ayu Astiti Saraswati, dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti Toya Harbour yang juga dihadiri Direktur Shabara Polda Bali Kombes Pol Drs.  I Wayan Pinatih, MM, dll.

Hal penting yang juga disampaikan DR. Ketut Mardjana di sela peresmian Toya Harbour, adalah adanya dampak psikologis daripada pemberlakuan retribusi atau pungutuan-pungutan lainnya bagi wisatawan untuk menunda atau membatalkan kunjungannya. Imbas yang kemudian terjadi adalah pengusaha kecil yang sedianya menikmati kue pariwisata menjadi sirna. ‘’Saya sering mengusulkan kepada pemerintah agar diadakan pungutan di belakang dalam bentuk PHR. Dengan pungutan dalam bentuk PHR maka akan tumbuh pengusaha muda yang berpotensi menjadi penyumbang pendapatan daerah.

Baca Juga  Pembuang Sampah Sembarangan Diamankan Petugas Desa Dauh Puri Kelod

Ia menyarankan daripada melakukan pungutan di depan seperti retribusi, pungutan, sumbangan atau yang lain-lain, yang secara psikologis akan menghambat niat wisatawan untuk berpariwisata ke Kintamani, ia menyarankan agar mendorong justru usaha-usaha pariwisata ke depan yang kelak bisa dikenai pungutan PHR 10 persen. ‘’Jadi hilangkan pungutan di depan dan dorong pungutan di belakang dengan PHR. Dengan jalan ini tentu akan menumbuhkembangkan pariwisata, akan saling menopang dan menunjang tumbuhnya sektor lain seperti pertanian, industry, perdagangan,’’ ucapnya yang pada gilirannya akan memakmurkan rakyat Bangli.

Saat peresmian Toya Harbour oleh Forkopimda Bangli

‘’Saya prihatin, ketika seluruh Bali menerima tunjangan hibah pariwisata, justru Bangli memperoleh sangat kecil bahkan kalah dengan Karangasem begitu juga Jembrana. Barangkali hanya 10 persen dari Denpasar. Kenapa? Karena PHR Bangli kecil ini menyebabkan,’’ ujarnya.

Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan pergantian pemerintahan yang baru ini semangat daripada bupati baru dalam menjaga, mengembangkan pariwisata notabene yang berdampak pada sektor lainnya bisa lebih bagus lagi.

Sesuai dengan antusiasme bupati terpilih yang diungkapkan dalam masa kampanye yang akan menjadikan pariwisata sebagai leading sector di samping juga masalah sektor lainnya baik pertanian, perikanan, industri sebagai penunjang pariwisata. ‘’Dengan komitmennya itu saya optimis pembangunan pariwisata ke depannya akan semakin marak. Selama ini potensi pariwisata yang ada di Bangli belum dimanfaatkan sebagai sumber PAD yang baik,’’ tutur Ketua PHRI Kabupaten Bangli ini seraya menegaskan komitmen yang disampaikan dalam masa kampanye, saya yakin pariwisata Bangli akan tumbuh dan notabene akan mensejahterakan masyarakat Bangli.

Terkait dengan pembangunan pariwisata di Bangli, DR. Ketut Mardjana selaku Ketua PHRI, Ketua Badan Promosi Pariwisata Bangli dan sebagai pelaku pariwisata sangat mengharapkan Bupati Bangli yang baru benar-benar melakukan suatu upaya untuk mengurangi beban daya pariwisata. Jangan sampai berpariwisata ke Bangli terkesan high cost tourism. Jadi, menurutnya, pungutan yang ada hendaknya sedapat mungkin dihapuskan, setidak-tidaknya dengan beban yang sangat murah. Termasuk retribusi di jalan raya, yang selaku ketua PHRI mengharapkan untuk dihapuskan karena menurutnya menjadi kurang legal.

Baca Juga  Krama Desa Pakraman Pedahan Kubu Siap Menangkan DANA-DIPA 75 Persen

‘’Mudah-mudahan harapan saya kepada pihak penegak hukum hendaknya betul-betul mengkaji, apakah pungutan di jalan raya ini sesuai atau berlandaskan pada hukum yang kuat. Jika melanggar hukum saya harapkan untuk menghentikan pungutan itu. karena bukan saja membebani masyarakat yang ingin berpariwisata ke Kintamani, dan juga akan mengurangi kesempatan masyarakat kecil untuk ikut menikmati kue pariwisata,’’ ungkapnya.

Sementara itu ketika media ini mencoba menanyakan harapan pelaku pariwisata agar retribusi di jalan raya dihapus melalui whatsapp, salah seorang pejabat penting di Bangli enggan mengomentari terlebih dahulu yang juga dijawab melalui whatsapp. (gs)

Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PARIWISATA

Dana Hibah Pariwisata, Sekda Adi Arnawa Ingatkan OPD untuk Berintegritas dan Bertanggung Jawab

Published

on

By

Sekda Adi Arnawa saat memimpin Rapat Laporan Realisasi Dana Hibah Pariwisata tahun 2020 bertempat di Puspem Badung, Senin (18/1).

Badung, baliilu.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa mengingatkan kepada para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk senantiasa menunjukkan integritas dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan danah hibah pariwisata tahun 2020 yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat.

“Tolong kepada teman- teman perangkat daerah terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan, pastikan dokumennya dan foto- fotonya lengkap sehingga terlihat kerjanya bertanggung jawab. Tunjukkan bahwa kita benar- benar punya integritas dan bertanggung jawab terhadap dana hibah yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat,” tegas Adi Arnawa saat memimpin Rapat Laporan Realisasi Dana Hibah Pariwisata tahun 2020 bertempat di Ruang Pertemuan Kriya Gosana, Puspem Badung, Senin (18/1).

Rapat juga dihadiri oleh Plt. Kadis Pariwisata yang juga Asisten Administrasi Umum Cokorda Raka Darmawan, Inspektur Luh Suryaniti, Kadis Kebudayaan I Gde Eka Sudarwitha dan perwakilan dari perangkat daerah terkait lainnya.

Lebih lanjut Sekda Adi Arnawa menyampaikan kunci daripada keberhasilan dan kecepatan pelaporan sangat tergantung kepada pimpinan perangkat daerah dan termasuk  wajib pajak yang menerima hibah pariwisata ini. “Saya berharap secepat- cepatnya kita eksekusi sehingga dari segi pertanggungjawaban kita aman dan kita menunggu hasil laporan kita kepada Kementerian Keuangan,” katanya.

Untuk itu pihaknya meminta kepada Inspektur untuk dilakukan secara paralel bergerak cepat sehingga akhir bulan ini sudah selesai melakukan semuanya. “Hasil daripada pelaksanaan ini tolong format terkait pelaporan ini menjadi kunci penting dalam rangka untuk akuntabilitas pertanggungjawabannya nanti. Kita harus antisipasi sehingga apa pun tahapan- tahapan yang dilakukan dan termasuk mungkin berapa realisasi yang telah dilakukan tolong disampaikan sejelas- jelasnya. Saya pastikan akhir bulan ini sudah kelar semua,” tegasnya.

Baca Juga  Bupati Giri Prasta Hadiri Karya di Pura Dalem Desa Adat Angantiga Petang

Sementara itu Plt. Kadis Pariwisata Cokorda Raka Darmawan mengatakan pemerintah daerah menyampaikan laporan akhir pelaksanaan hibah pariwisata kepada Kementerian Keuangan paling lambat 28 Februari. Namun diingatkan kalau kegiatan sudah selesai dilaksanakan kita dan laporan sudah dipersiapkan oleh perangkat daerah sehingga tidak perlu menunggu batas akhir karena masih banyak tugas- tugas lain yang perlu diselesaikan.

Ditambahkan laporan akhir pelaksanaan hibah pariwisata sebelum disampaikan ke Kementerian Keuangan harus dilakukan review dulu oleh Inspektorat. “Untuk itu kami harapkan nanti masukan dari Ibu Inspektur dan Bapak Sekda, kira- kira kapan perangkat daerah bisa menyetor laporannya kepada Inspektorat untuk di review sebelum diserahkan ke BPKAD,” harapnya.

Dalam hal terdapat sisa dana berdasarkan laporan akhir pelaksanaan hibah pariwisata ini menurut Cok Raka Darmawan wajib disetorkan kembali dari pemerintah daerah ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dan ini tugas dari BPKAD untuk memastikan.

“Nanti tolong dipastikan oleh BPKAD bagaimana mekanisme pengembaliannya ke RKUN, untuk memastikan pelaksanaan hibah pariwisata ini berjalan sesuai dengan mekanisme dan waktu yang sudah ditentukan,” katanya.

Terkait dengan realisasi hibah kepada pengusaha hotel dan restoran, dikatakan Cok Raka Darmawan, dari 1.621 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang terealisasi hanya sejumlah 929 hotel dan restaurant. “Yang tidak terealisasi ini karena tidak melengkapi persyaratan dan tidak mengambil hibah,” pungkasnya. (bt)

Lanjutkan Membaca

PARIWISATA

Wabup Suiasa Apresiasi Rencana Bersih Pantai Civitas Akademika Universitas Dwijendra

Published

on

By

Wabup Suiasa saat menerima Rektorat Universitas Dwijendra perihal pengabdian masyarakat di wilayah Petitenget Kerobokan di Rumah Jabatan Wabup, Senin (11/1).

Badung, baliilu.com – Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa atas nama Pemerintah Kabupaten Badung menyampaikan apresiasi atas rencana bersih pantai dari Civitas Akademika Universitas Dwijendra.

“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Badung sangat mengapresiasi dan menyambut dengan senang hati keinginan Civitas Akademika Universitas Dwijendra yang bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Badung dalam rencana bakti sosial yang akan melakukan bersih-bersih sampah pantai di wilayah Kabupaten Badung,” kata Wabup Suiasa saat menerima Rektorat Universitas Dwijendra perihal pengabdian  masyarakat di wilayah Petitenget Kerobokan.

Rombongan yang berjumlah 5 orang dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Dwijendra Gede Sedana bertempat di Rumah Jabatan Wabup, Senin (11/1). 

Lebih lanjut Wabup Suiasa mengatakan terkait apa yang menjadi program Pemerintah Kabupaten Badung yang telah dijabarkan dalam PPNSB terkait melestarikan lingkungan sehingga program Rektorat dan Civitas Akademika Fakultas Dwijendra perlu diapresiasi oleh semua pihak.  Kalau lingkungan bersih nan asri dan nyaman  tentu kesehatan udara bisa terjaga. Dikatakan ini menjadi suatu hal yang positif mengingat fenomena sampah setiap pengujung tahun di sepanjang pantai di wilayah Kabupaten Badung seakan menjadi tamu yang tidak diundang dan datang begitu saja mengotori sepanjang  pantai di pesisir barat Kabupaten Badung.

“Bersama Dinas LHK dan perangkat daerah terkait, para penggerak pariwisata dan masyarakat pantai sudah kami ajak untuk ikut dalam melaksanakan bersih- bersih pantai,” katanya seraya mengingatkan dalam melaksanakan bakti sosial bersih sampah pantai di tengah pandemi Covid-19 ini agar tetap mematuhi aturan protokol kesehatan,” jelasnya.

Sementara itu Rektor Universitas Dwijendra Gede Sedana menyampaikan terima kasih kepada Wakil Bupati Badung karena di tengah kesibukan sudah berkenan menerima pihaknya. Maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan program-program Civitas Akademika Universitas Dwijendra antara lain melaksanakan  bakti sosial salah satunya yaitu bersih-bersih sampah pantai.

Baca Juga  671 Hotel dan 200 Restoran Calon Penerima Dana Hibah Pariwisata di Badung Siap Diajukan ke Pusat

Mengingat Badung salah satu kabupaten yang memiliki pantai yang cukup panjang di pesisir barat sampai selatan Pulau Bali tentu sering mengalami bencana angin barat dengan sampah kiriman di akhir-akhir tahun dan awal-awal bulan.

“Kami beserta Civitas Akademika Universitas Dwijendra ingin melaksanakan bakti sosial bersih-bersih sampah pantai sepanjang pantai tersebut. Ini merupakan salah bentuk dukungan terhadap program-program PPNSB Pemerintah Kabupaten Badung di bawah komando Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati I Ketut Suiasa yang telah dirasakan oleh masyarakat luas,” katanya. 

Dikatakan dapat bersinergi dengan program-program pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Badung menjadi suatu kebahagiaan dalam turut serta menjaga lingkungan agar tetap asri. Mengingat Bali dan Badung khususnya memiliki daya tarik pantai yang menjadi primadona kunjungan wisata baik lokal maupun mancanegara tentu tidak elok kalau sepanjang pantai di Badung nampak jorok dan kotor.

“Mengingat bakti sosial yang kami lakukan nanti masih dalam situasi pandemi Covid-19 tentu kami  tetap memegang teguh protokol kesehatan. Kami ingin kegiatan ini akan berlanjut di tahun-tahun yang akan datang demi kelestarian lingkungan dan keasrian alamnya,” jelasnya. (bt)

Lanjutkan Membaca

PARIWISATA

Sekda Adi Arnawa Pimpin Rakor CTP Proyek KPBU Jalan Lingkar Selatan

Published

on

By

Sekda Adi Arnawa saat memimpin Rakor CTP Proyek KPBU Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Badung di Puspem Badung, Senin (11/1).

Badung, baliilu.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa memimpin Rapat Koordinasi Confirmation to Proceed (CTP) Proyek KPBU Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Badung.

Rapat yang membahas kelanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan ini juga dihadiri oleh Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung Ida Bagus Surya Suamba, Plt. Asisten II AA Ngurah Bayu Kumara dan Kadis DLHK Badung I Wayan Puja di Ruang Rapat Sekda Puspem Badung, Senin (11/1).

Kadis PUPR Badung Ida Bagus Surya Suamba mengatakan sudah mengadakan survei, untuk membuat terowongan di tanah kapur karena hal ini jauh lebih mudah daripada bekerja di tanah liat seperti membuat MRT di Jakarta.

Di samping itu jauh lebih besar biayanya karena menggali tanah liat lebih sulit daripada tanah kapur. Seperti yang dilihat di Hongkong yang dimana tanah batu, di sana tanahnya mahal dan mereka tidak mau membuat jalan di atas seperti yang dilakukan di shortcut Bedugul yang membangun jalan di samping danau sehingga dapat merusak pemandangan.

“Maka Hongkong membuat jalan di terowongan padahal tanah batu dan sulit untuk dibor walaupun investasinya lebih mahal. Ini yang diambil langkah-langkahnya karena Hongkong juga sama-sama menjual pariwisata, sehingga nantinya dijadikan suatu destinasi lagi dan semua nantinya orang ingin masuk ke terowongan seperti di Hongkong,” jelasnya.

Sekda Adi Arnawa menyampaikan lebih baik dibangun di tempat yang sudah mendukung akomodasi-akomodasi yang sudah terbangun walaupun resikonya tidak efisien, membutuhkan biaya yang lebih dan membutuhkan waktu dalam pembebasan lahan secara bertahap, serta terkait membangun terowongan pasti harus siap dengan regulasi.

“Ke depannya kita harus menentukan  wilayah/trase Jalan Lingkar Badung Selatan dan terdapat landasan hukum dan perizinan atas rencana pembangunan terowongan dimana paling lambat bulan Juni ini sudah rampung. Setelah itu baru biaya pengadaan tanah yang merupakan tanggung jawab PJPK Proyek yang bersumber dari APBD untuk memastikan ketersediaan alokasi anggaran dan pembebasan tanah yang dilaksanakan mulai awal tahun 2022 sampai dengan 2023, sehingga target 2024 sudah ada hasil,” jelasnya. (bt)

Baca Juga  Pembuang Sampah Sembarangan Diamankan Petugas Desa Dauh Puri Kelod

Lanjutkan Membaca