Kintamani, baliilu.com – Geliat pariwisata Kintamani mulai berdetak seiring dihentikannya retribusi wisata masuk Kintamani. Pelaku-pelaku usaha pariwisata mulai tumbuh meski dalam masa pandemi Covid, dan begitu dirasakan puncaknya pada libur Natal dan Tahun Baru 2021. Namun, mulai 1 Januari 2021 retribusi itu kembali diberlakukan dan ini dirasakan bakal kembali ‘’memukul’’ pariwisata Kintamani yang mulai ada tanda-tanda berdenyut.
Seperti yang diutarakan General Manager Toya Devasya Water Park DR. Ketut Mardjana ketika meresmikan spot Toya Harbour atau Dermaga Toya Devasya, saat jelang detik-detik menyambut Tahun Baru 2021, Kamis malam (31/12-2020) di Toya Bungkah Kintamani Bangli, bahwa di tengah menggeliatnya pariwisata di daerah Kintamani masih ada beberapa hambatan seperti yang sering dikemukakan kepada pemerintah kabupaten bahwa masalah infrastruktur seperti aksesibilitas jalan. Dicontohkan Trunyan yang tempatnya luar biasa namun karena aksesibilitasnya tidak ada maka daerah tersebut tidak bisa berkembang. Demikian pula masalah teknologi informasi yang akan sangat memudahkan destinasi pariwisata dengan cepat dikenal.
Toya Harbour atau Dermaga Toya Devasya ini dibuka secara resmi dengan ditandai pemotongan pita secara bersama-sama oleh Forkopimda Bangli di antaranya Kapolres Bangli AKBP I Gusti Agung Dhana Aryawan, SIK, MIK, Dandim 1626/Bangli Letkol Inf I Gde Putu Suwardana, SIP, Kepala Kejaksaan Negeri Bangli Eny Syarifah, SH, MH, wakil dari Pemerintah Kabupaten Bangli, General Manager Toya Devasya DR. Ketut Mardjana, Direktur Utama Toya Devasya Ayu Astiti Saraswati, dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti Toya Harbour yang juga dihadiri Direktur Shabara Polda Bali Kombes Pol Drs. I Wayan Pinatih, MM, dll.
Hal penting yang juga disampaikan DR. Ketut Mardjana di sela peresmian Toya Harbour, adalah adanya dampak psikologis daripada pemberlakuan retribusi atau pungutuan-pungutan lainnya bagi wisatawan untuk menunda atau membatalkan kunjungannya. Imbas yang kemudian terjadi adalah pengusaha kecil yang sedianya menikmati kue pariwisata menjadi sirna. ‘’Saya sering mengusulkan kepada pemerintah agar diadakan pungutan di belakang dalam bentuk PHR. Dengan pungutan dalam bentuk PHR maka akan tumbuh pengusaha muda yang berpotensi menjadi penyumbang pendapatan daerah.
Ia menyarankan daripada melakukan pungutan di depan seperti retribusi, pungutan, sumbangan atau yang lain-lain, yang secara psikologis akan menghambat niat wisatawan untuk berpariwisata ke Kintamani, ia menyarankan agar mendorong justru usaha-usaha pariwisata ke depan yang kelak bisa dikenai pungutan PHR 10 persen. ‘’Jadi hilangkan pungutan di depan dan dorong pungutan di belakang dengan PHR. Dengan jalan ini tentu akan menumbuhkembangkan pariwisata, akan saling menopang dan menunjang tumbuhnya sektor lain seperti pertanian, industry, perdagangan,’’ ucapnya yang pada gilirannya akan memakmurkan rakyat Bangli.
Saat peresmian Toya Harbour oleh Forkopimda Bangli
‘’Saya prihatin, ketika seluruh Bali menerima tunjangan hibah pariwisata, justru Bangli memperoleh sangat kecil bahkan kalah dengan Karangasem begitu juga Jembrana. Barangkali hanya 10 persen dari Denpasar. Kenapa? Karena PHR Bangli kecil ini menyebabkan,’’ ujarnya.
Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan pergantian pemerintahan yang baru ini semangat daripada bupati baru dalam menjaga, mengembangkan pariwisata notabene yang berdampak pada sektor lainnya bisa lebih bagus lagi.
Sesuai dengan antusiasme bupati terpilih yang diungkapkan dalam masa kampanye yang akan menjadikan pariwisata sebagai leading sector di samping juga masalah sektor lainnya baik pertanian, perikanan, industri sebagai penunjang pariwisata. ‘’Dengan komitmennya itu saya optimis pembangunan pariwisata ke depannya akan semakin marak. Selama ini potensi pariwisata yang ada di Bangli belum dimanfaatkan sebagai sumber PAD yang baik,’’ tutur Ketua PHRI Kabupaten Bangli ini seraya menegaskan komitmen yang disampaikan dalam masa kampanye, saya yakin pariwisata Bangli akan tumbuh dan notabene akan mensejahterakan masyarakat Bangli.
Terkait dengan pembangunan pariwisata di Bangli, DR. Ketut Mardjana selaku Ketua PHRI, Ketua Badan Promosi Pariwisata Bangli dan sebagai pelaku pariwisata sangat mengharapkan Bupati Bangli yang baru benar-benar melakukan suatu upaya untuk mengurangi beban daya pariwisata. Jangan sampai berpariwisata ke Bangli terkesan high cost tourism. Jadi, menurutnya, pungutan yang ada hendaknya sedapat mungkin dihapuskan, setidak-tidaknya dengan beban yang sangat murah. Termasuk retribusi di jalan raya, yang selaku ketua PHRI mengharapkan untuk dihapuskan karena menurutnya menjadi kurang legal.
‘’Mudah-mudahan harapan saya kepada pihak penegak hukum hendaknya betul-betul mengkaji, apakah pungutan di jalan raya ini sesuai atau berlandaskan pada hukum yang kuat. Jika melanggar hukum saya harapkan untuk menghentikan pungutan itu. karena bukan saja membebani masyarakat yang ingin berpariwisata ke Kintamani, dan juga akan mengurangi kesempatan masyarakat kecil untuk ikut menikmati kue pariwisata,’’ ungkapnya.
Sementara itu ketika media ini mencoba menanyakan harapan pelaku pariwisata agar retribusi di jalan raya dihapus melalui whatsapp, salah seorang pejabat penting di Bangli enggan mengomentari terlebih dahulu yang juga dijawab melalui whatsapp. (gs)
Gubernur Bali Wayan Koster mengalungkan bunga menyambut wisatawan yang datang ke Bali saat Tahun Baru 2026. (Foto: bi)
Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster gembira dan berterima kasih kepada semua stakeholders dan masyarakat yang terus aktif menjaga kualitas pariwisata Bali. Kerja keras semua pihak diapresiasi dunia. Bali Indonesia baru saja meraih peringkat 1 World’s Best Destination 2026, dalam ajang bergengsi Travelers’ Choice Awards: Best of the Best oleh TripAdvisor. Bali di posisi teratas, melampaui sembilan destinasi kenamaan dunia lainnya seperti London, Roma, Hanoi, Paris, New York (NY) hingga Dubai.
Penghargaan dunia ini diakui Koster bahwa Bali tetap kuat dengan pariwisata berbasis budaya, tradisi, seni dan alam meskipun sering digoyang dengan isu sampah, macet dan sepi.
“Bali di posisi nomor 1 dari 10 Top Destinasi Pariwisata Dunia. Bali menempati posisi tertinggi di dunia sepanjang sejarah. Digoyang dengan isu sampah, macet, sepi dan lain ternyata tak bisa menggoyahkan posisi Bali,” kata Gubernur Koster, Jumat, 16 Januari 2026.
Tak hanya dianugerahi peringkat satu Top Destinasi Pariwisata Dunia oleh TripAdvisor, Bali juga diakui global dalam berbagai kategori lainnya seperti diakui sebagai peringkat pertama Honeymoon Destination. kemudian masuk Top 10 Cultural Destination, Top 10 Solo Travel Destination, Top 20 Trending Cities.
Berikut ini data dan fakta Top 10 World’s Best Destinations Travelers’ Choice Awards Trip Advisor dan Bali Indonesia berada di posisi pertama. Setelah itu disusul urutan kedua London, Britania Raya, dan ketiga Dubai, Uni Emirat Arab, keempat Hanoi, Vietnam, kelima Paris, Prancis, keenam Roma, Italia, ketujuh Marrakesh, Maroko, kedelapan Bangkok, Thailand, kesembilan Kreta, Yunani dan sepuluh New York, Amerika Serikat. (gs/bi)
PENGARAHAN PWA: Gubernur Bali, Wayan Koster mengumpulkan seluruh pelaku usaha pariwisata se-Provinsi Bali terkait pengarahan mengenai imbal jasa Pungutan Bagi Wisatawan Asing (PWA) di Art Centre Denpasar, Jumat (15/8). (Foto: Hms Pemprov Bali)
Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali, Wayan Koster mengumpulkan seluruh pelaku usaha pariwisata se-Provinsi Bali di Art Centre Denpasar, Jumat (15/8). Hal tersebut terkait dengan pengarahan Gubernur Bali mengenai imbal jasa Pungutan Bagi Wisatawan Asing (PWA) untuk pelaku usaha pariwisata yang ikut berpartisipasi menjadi mitra manfaat dan endpoint PWA.
Koster menjelaskan bahwa capaian Pungutan Wisatawan Asing (PWA) yang dilakukan saat ini belum maksimal dimana per tahun 2024 jumlah PWA yang terkumpul hanya mencapai Rp. 318 miliar atau 32% dari total pembayaran yang seharusnya dibayar wisman. Sedangkan di tahun 2025 capaian PWA hingga pertengahan Agustus 2015 sudah Rp. 229 miliar atau 34% dari jumlah wisatawan asing yang datang ke Bali.
“Belum maksimal. Masih sangat jauh dari harapan kita,” ungkap Koster.
Namun ia menjelaskan, memang dalam penerapannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi salah satunya adalah Perda Bali No. 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk melindungi kebudayaan dan lingkungan Alam Bali belum mengatur tentang imbal jasa bagi pelaku usaha yang terlibat sebagai mitra manfaat dan endpoint PWA.
“Saat itu intensif dan imbal jasa tidak kita atur dalam Perda karena itulah kita melakukan perubahan Perda menjadi Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2025 dan astungkara disetujui oleh Kemendagri termasuk juga dengan Pergubnya,” kata Koster dihadapan para GM/pimpinan hotel dan stakeholder pariwisata lainnya.
Koster menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh usaha pariwisata di Bali untuk ikut berpartisipasi dengan melakukan Kerjasama menjadi mitra manfaat dan endpoint dalam rangka optimalisasi pungutan wisatawan asing (PWA).
“Mitra manfaat dan endpoint dapat diberikan imbal jasa setingi-tingginya 3% dari perolehan pembayaran dan akan dibayarkan tiap triwulan,” kata Koster.
Ia berharap para pelaku usaha pariwisaha dapat turut berkontribusi dan terlibat aktif dalam mensukseskan program Pungutan bagi Wisatawan Asing (PWA) dengan turut mendaftar sebagai mitra manfaat atau endpoint.
Sementara itu, penggunaan PWA nantinya akan difokuskan untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan kepariwisataan Budaya Bali serta penanganan sampah di Bali.
Gubernur Koster juga menjelaskan, para pelaku usaha pariwisata harus berperan aktif dan bekerja sama dengan mendaftar sebagai mitra manfaat atau endpoint agar penyelenggaraan Pungutan Bagi Wisatawan Asing berjalan dengan lancar dan sukses.
“Hasil pungutan dari Wisatawan Asing sungguh-sungguh memberikan manfaat nyata bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan kepariwisataan Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Hasilnya akan digunakan antara lain untuk melindungi lingkungan Alam, Kebudayaan, dan Aura Spiritual Bali; menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keamanan bagi wisatawan asing selama berada di Bali; meningkatkan pembangunan infrastruktur dan transportasi ramah lingkungan. Selain itu juga untuk penanganan sampah; dan meningkatkan layanan informasi kepariwisataan. Pemerintah Provinsi Bali akan memberikan informasi penerimaan serta penggunaan dari hasil Pungutan Bagi Wisatawan Asing secara transparan dan akuntabel,” tegas Koster. (gs/bi)
NGERUAK: Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan menghadiri upacara ngeruak pembangunan objek wisata Green Cliff dilanjutkan peletakkan batu pertama, Senin (14/7). (Foto: Hms Jembrana)
Jembrana, baliilu.com – Objek wisata Green Cliff, yang berlokasi di Banjar Bangli, Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, dibangun pada tahun 2017 lalu oleh masyarakat setempat sempat menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kabupaten Jembrana.
Green Cliff menawarkan pesona alam yang indah dengan pemandangan perbukitan hijau dan udara sejuk, menjadikannya pilihan tepat bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam dan suasana yang menenangkan.
Kendati sempat menjadi destinasi wisata favorit, adanya Pandemi Covid-19 memaksa sektor pariwisata mengalami masa sulit. Hal itu juga dialami oleh objek wisata Green Cliff. Sempat tidur cukup lama, sejumlah fasilitas pun sudah mulai rusak sehingga cukup membahayakan bagi para pengunjung.
Dengan potensi besar yang dimilikinya, Green Cliff melalui bantuan dari Aviantion Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai, Green Cliff akan segera dibangkitkan kembali.
Hal tersebut ditandai dengan upacara ngeruak yang diawali dengan persembahyangan bersama di Pura Ulun Desa dan dilanjutkan dengan peletakkan batu pertama oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan bersama ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi, Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, beserta anggota DPRD Jembrana, Senin (14/7).
Upacara ngeruak juga dihadiri oleh jajaran AFT Ngurah Rai, Balai Perhutanan Sosial Bali Nusra, KHP Bali Barat, Balai DAS Unda Anyar, KTH Wana Sari Asri serta masyarakat dan tokoh masyarakat setempat.
Bupati Kembang mengatakan segala pekerjaan harus dimulai dengan berdoa, agar apa yang akan dikerjakan bisa berjalan dengan baik. Termasuk dengan pembangunan daya tarik wisata Green Cliff ini.
“Tadi kita berdoa bersama, agar seluruh perjalanan terutama pembangunan Green Cliff ini bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, pihaknya mengatakan dengan adanya daya tarik wisata Green Cliff bisa memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat terutama masyarakat di Banjar Bangli, desa Yehembang Kangin.
“Semoga atas doa kita bersama dan restu Tuhan Yang Maha Esa, seluruh upaya keras yang kita lakukan bersama ditambah dengan niat yang kuat, semua kegiatan hari dan ke depan bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Sementara itu, Aviantion Fuel Terminal Manager Ngurah Rai, I Komang Susila Gosa mengatakan pembangunan kembali Green Cliff diharapkan bisa kembali menjadi salah satu ikon destinasi wisata populer di Jembrana sehingga bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat disekitarnya.
“Hari ini kita ngeruak bukan hanya sebuah lokasi melainkan simbol harapan bersama bahwa sebuah kawasan bisa tumbuh menjadi ikon wisata alam yang lestari jika dikelola dengan kolaboratif dan penuh kesadaran,” ucapnya.
Selain itu, pihaknya mengatakan pemanfaatan alam khususnya hutan bila dikelola dengan baik juga akan bisa memberikan banyak manfaat. Selain menjaga keseimbangan alam, juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Kegiatan hari ini bukan sekadar serimoni, ini adalah langkah awal menanam nilai, bukan hanya pohon. Kita sedang memulai babak baru dari perjalanan panjang pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Yang tidak hanya berbicara tentang konservasi, tapi juga kesejahteraan sosial dan budaya lokal,” tandasnya. (gs/bi)