Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Pemkab Tabanan Gelar Upacara ‘‘Tawur Agung Panca Wali Krama‘‘

BALIILU Tayang

:

Karya Tawur Agung kantor bupati tabanan
SEMBAHYANG: Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M. bersama Anggota Komisi IV DPR RI, Perwakilan Pj. Gubernur Bali, Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Wakil Bupati Tabanan beserta istri, Anggota DPRD Provinsi Bali, Perwakilan Bupati/Walikota se-Bali, dan undangan lainnya saat melakukan persembahyangan bersama serangkaian Karya Tawur Agung Panca Wali Krama pada Minggu (24/12). (Foto: Hms Tbn)

Tabanan, baliilu.com – Berlangsung sakral, Karya Tawur Agung Panca Wali Krama, Padudusan Agung, Manawa Ratna, Mamungkah, Melaspas lan Ngenteg Linggih yang digelar Pemerintah Kabupaten Tabanan, di bawah kepemimpinan Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M nampak diikuti oleh ribuan ASN serta undangan. Prosesi yang dilakukan pada Minggu (24/12) yakni Upacara Tawur Panca Wali Krama, Kala Mijaya, Caru Rsi Gna, Caru Panca Kelud, yang dipusatkan di Madya Mandala, Padmasana Kantor Bupati Tabanan.

Dalam prosesi sakral Tawur Agung Panca Wali Krama yang dipuput sebanyak 20 sulinggih dari sejebag Tabanan diawali dengan prosesi pecaruan di 5 sisi arah mata angin Madya Mandala Kantor Bupati Tabanan, mulai dari Timur (purwa), Selatan (daksina), Barat (Pascima) Utara (Uttara), dan Tengah (Masya) dan dilanjutkan dengan pecaruan Kala Mijaya di Padmasana Kantor Bupati dan Rumah Jabatan Bupati. Prosesi kemudian diikuti dengan pecaruan caru Panca Kelud yang dilangsungkan di Madya Mandala Rumah Jabatan Kantor Bupati.

Nampak turut mengikuti prosesi nyaksi Tawur Agung serta persembahyangan siang itu, Ida Sulinggih, Jro Mangku Lanang Istri, Anggota Komisi IV DPR RI beserta istri, Perwakilan PJ Gubernur Bali, Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Wakil Bupati Tabanan beserta istri, Anggota DPRD Provinsi Bali, Perwakilan Bupati/Walikota se-Bali, Perwakilan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dan Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan beserta penglingsir Puri dan Jero se-Kabupaten Tabanan, Danrindam IX/Udayana, Jajaran Forkopimda Kabupaten Tabanan, Sekda beserta istri, para Asisten Setda, para Pimpinan Instansi Vertikal, Camat, Perbekel dan Jro Bendesa Adat se-Kabupaten Tabanan, para tokoh masyarakat dan pegawai di lingkungan Pemkab.

Baca Juga  Sinergikan Pencegahan Korupsi dengan KPK, Bupati Sanjaya Tindak Lanjut MCP

Sejak dimulainya ritual hingga pelaksanaan prosesi, alunan iringan gamelan, genta dan kidung serta pertunjukan tari Baris Dabdab, Baris Gede dan Wayang Lemah nampak mewarnai sakralnya pelaksanaan Karya Tawur Agung saat itu. Bagi Bupati Sanjaya, pelaksanaan karya yang keseluruhannya telah dipuput oleh 34 sulinggih serta ratusan Pemangku se-Kabupaten Tabanan yang tergabung dalam PSN (Pinandita Sanggraha Nusantara) Tabanan ini, memiliki tujuan mulia untuk membersihkan hal-hal negatif yang mempengaruhi pembangunan setelah masa pandemi Covid-19, sehingga dapat membangun kembali keharmonisan, keseimbangan dan kejayaan Kabupaten Tabanan.

Gelaran Karya juga berangkat dari sejarah saat pertama kali dibangunnya Kantor Bupati pada tahun 1975 yakni pada masa kepemimpinan Bupati Tabanan periode 1973-1979, Bapak I Wayan Staat Darmanaba di mana Kantor Bupati Tabanan pertama kali diresmikan. Setelah 48 tahun berlalu, Bupati Sanjaya beserta jajaran baru pertama kali melaksanakan Karya Agung Panca Wali Krama, sebagai momentum dalam membangun keseimbangan jagat Bali dan Tabanan baik dalam alam, lingkungan dan budaya melalui Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

“Prosesi karya ini memang sangat langka dan besar. Ketika alam berkehendak, maka dalam hitungan sebentar, momentum yang tiba juga sangat baik. Pasca-Covid-19 dan kendala-kendalanya kita melakukan yadnya yang besar, tujuannya adalah mengembalikan aura baik kantor Bupati, untuk masyarakat Tabanan, Bali, Indonesia bahkan dunia. Vibrasi ini agar betul-betul bisa memberikan kesejahteraan, serta merta kita merawat pertiwi,” jelas orang nomor satu di Tabanan ini. Pihaknya juga menerangkan, melalui Panca Wali Krama, runtutan Karya Panca Wali Krama yang dilakukan sudahlah lengkap. Terlebih dengan melibatkan puluhan sulinggih, ribuan mangku dan kontribusi seluruh masyarakat untuk melaksanakan karya ini, sebagai bukti bahwa yadnya ini milik bersama dan untuk mewujudkan harapan bersama.

Baca Juga  Pemkab Tabanan Gelar Upacara Peringatan Harlah Pancasila, Harkitnas dan Bulan Bung Karno V 2023

Sanjaya juga tanpa terkecuali, menysampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat, para seniman dan seluruh elemen yang turut ngaturang ayah atas terselenggaranya karya ini. “Astungkara sudah berjalan dengan baik. Tawur Agung dilaksanakan mulai pukul 07.00 Wita dengan sangat lancar. Saya atas nama Pemerintah dan atas nama masyarakat Tabanan, ngaturang rasa syukur, suksma kepada alam semesta dan masyarakat yang telah banyak membantu dalam proses, sehingga Yadnya ini berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan visi Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani,” ujarnya.

Turut serta dalam pelaksanaan karya, I Wayan Mertana selaku Ketua PSN Koordinator Daerah Tabanan menyampaikan, bahwa Upacara Pecaruan Tawur Agung ini merupakan jenis upacara tingkat utama yang dimaknai sebagai sarana untuk menetralisir mala atau sifat-sifat negatif yang ada. Terlebih lagi kantor Bupati Tabanan sendiri dalam bertahun-tahun belum pernah dilakukan upacara pecaruan.

Pernyataannya juga didukung oleh Wayan Suratnata selaku Bendesa Adat Belulang, Penebel yang saat itu mengikuti upacara sejak pagi. “Menurut saya, upacara ini sangat luar biasa, upacara yang sakral dan agung mudah-mudahan dengan berlangsungnya upacara ini, kita di Tabanan semakin gemah ripah loh jinawi, semakin rahayu, memargi antar labda karya sida sidaning don,” sebutnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

KPU BALI Petakan Pengelolaan dan Distribusi Logistik Sebagai Data Awal SILOG 4.0

Published

on

By

FGD Logistik Pemilu KPU Bali
FGD: KPU Provinsi Bali menggelar Focus Group Discussion (FGD) Peta Pengelolaan dan Distribusi Logistik Provinsi Bali sebagai Data Awal Sistem Informasi Logistik (SILOG) 4.0 di Ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Bali, Selasa (20/10/2026). (Foto: Hms KPU Bali)

Denpasar, baliilu.com – Penguatan sistem informasi dan integrasi data menjadi langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan logistik pemilu yang lebih akurat, efisien, dan akuntabel. Untuk mendukung upaya tersebut, KPU Provinsi Bali menggelar Focus Group Discussion (FGD) Peta Pengelolaan dan Distribusi Logistik Provinsi Bali sebagai Data Awal Sistem Informasi Logistik (SILOG) 4.0 di Ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Bali, Selasa (20/10/2026).

Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, serta dihadiri Anggota KPU Republik Indonesia, Yulianto Sudrajat, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Bali, Sekretaris KPU Provinsi Bali, para Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Kesbangpol Provinsi Bali, serta jajaran sekretariat. Dalam sambutannya, Lidartawan menyampaikan bahwa KPU Bali telah menyiapkan data awal pengelolaan logistik berdasarkan pengalaman Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Data tersebut mencakup penerimaan dan penyimpanan logistik, distribusi, pengembalian, hingga penghapusan logistik.

Selain data pengelolaan, KPU Bali juga menyiapkan pemetaan jalur distribusi logistik di kabupaten/kota, termasuk urutan tujuan pengiriman, kebutuhan kendaraan, perkiraan biaya transportasi, serta kebutuhan penyeberangan antarpulau. Pemetaan ini diharapkan menjadi bahan pendukung dalam pengembangan SILOG 4.0, sekaligus membantu penyusunan perencanaan distribusi yang lebih terukur sesuai kondisi geografis dan kebutuhan masing-masing wilayah. KPU Bali juga mengkaji alternatif penanganan logistik untuk memperoleh pola kerja yang lebih efektif dan efisien dari sisi anggaran.

Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat, mengapresiasi inisiatif KPU Bali dalam menyiapkan data dan pemetaan distribusi sebagai masukan bagi pengembangan SILOG 4.0. Ia menegaskan bahwa pengelolaan logistik pemilu harus memenuhi prinsip tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu. Pengalaman Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 perlu menjadi pijakan untuk membangun sistem yang lebih profesional, modern, dan terintegrasi. Dalam diskusi tersebut, Kepala Bagian Dokumentasi dan Pemeliharaan Logistik, Adrian Aditya Nagara, bersama tenaga ahli KPU RI, Ikhwanudin, turut memberikan pembahasan mengenai penguatan perencanaan kebutuhan logistik, pengelolaan persediaan, serta mitigasi risiko distribusi.

Baca Juga  Pemkab Tabanan Tinjau Jalan Rusak Akibat Longsor di Banjar Anyar Kediri

Pembahasan juga menyoroti pentingnya validasi data pada setiap tahapan, mulai dari penerimaan logistik, penyortiran, pelipatan, pengepakan, hingga pendistribusian. Setiap selisih jumlah perlu ditelusuri berdasarkan catatan dan hasil pemeriksaan agar penanganan kekurangan logistik dapat dilakukan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pemetaan rute distribusi perlu didukung data geografis, jarak tempuh, kebutuhan kendaraan, perkiraan waktu perjalanan, serta identifikasi wilayah yang memerlukan penanganan khusus. Penguatan tata kelola gudang, standardisasi prosedur, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dalam penyempurnaan SILOG 4.0.

Melalui FGD ini, KPU Provinsi Bali berharap data awal dan hasil pemetaan yang telah disiapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan SILOG 4.0. Ke depan, sistem yang terintegrasi diharapkan mampu menjaga kesinambungan pengetahuan kelembagaan, meningkatkan efisiensi pekerjaan, serta memperkuat pengelolaan logistik yang tertib dan akuntabel di seluruh tingkatan KPU. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen KPU Bali untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang semakin profesional dan memastikan kebutuhan pemilih terpenuhi dengan baik. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Legislator Dukung Langkah Kapolri Minta Fatwa MUI Soal Larangan Vape

Published

on

By

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo. (Foto : dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mendukung Langkah Kapolri yang mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengkaji fatwa terkait penggunaan vape. Menurutnya, vape saat ini kerap disalahgunakan untuk peredaran narkoba.

“Saya mendukung langkah Kapolri yang mendorong MUI mengkaji fatwa terkait vape. Jika benar rokok elektrik disalahgunakan sebagai modus peredaran narkoba, persoalan ini harus ditangani secara serius karena menyangkut keselamatan masyarakat, khususnya generasi muda,” kata Rudianto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Legislator Fraksi Partai NasDem dari Dapil Sulsel I itu mengatakan fatwa MUI perlu dikaji secara mendalam. Ia berharap peredaran vape yang disalahgunakan bisa ditekan bila ada fatwa MUI.

“Namun, kajian fatwa perlu dilakukan secara mendalam dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, sosial, dan hukum. Yang terpenting, kita harus memastikan vape tidak menjadi celah baru bagi peredaran narkoba,” tukas Rudianto dikutip dari laman dpr.go.id.

Ia mengatakan penegakan hukum harus ditingkatkan oleh Polri dalam memberantas peredaran narkotika melalui vape. Ia berharap edukasi hingga pencegahan digencarkan ke masyarakat. “Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan vape untuk kejahatan harus diperkuat, disertai edukasi dan pencegahan agar masyarakat terlindungi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh menyambut permintaan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto terkait fatwa haram terhadap rokok elektrik atau vape. Niam mengatakan MUI siap menindaklanjuti usulan dari Kapolri.

“Kapolri saat kunjungan silaturrahim ke MUI, menyampaikan bahaya vape, karenanya MUI akan menindaklanjutinya dalam pembahasan mendalam dengan berbagai pendekatan,” kata Niam, Jumat (16/10).

Permintaan Kapolri itu disampaikan saat bertandang ke kantor MUI Pusat di Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (13/10). Kapolri menyebut angka penyelundupan narkoba menggunakan modus rokok elektrik saat ini semakin tinggi. (gs/bi)

Baca Juga  Kompak dan Solid, Pemkab Tabanan Laksanakan Sembah Bhakti Penganyar di Pura Semeru Agung Jawa Timur

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Ny. Antari Jaya Negara Hadiri Sosialisasi Sadar Hukum dan Registrasi Posyandu Bersama Ketua Umum TP PKK Pusat

Published

on

By

Sosialisasi Sadar Hukum dan Registrasi Posyandu
HADIRI SOSIALISASI: Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara menghadiri Sosialisasi Sadar Hukum dan Sosialisasi Registrasi Posyandu yang berlangsung di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar, Rabu (21/10). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara menghadiri Sosialisasi Sadar Hukum dan Sosialisasi Registrasi Posyandu yang berlangsung di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar, Rabu (21/10).

Acara yang diinisiasi TP PKK Pusat ini dihadiri langsung Ketua Umum TP PKK Pusat/Pembina Posyandu Pusat, Ny. Tri Tito Karnavian, Ketua TP PKK Provinsi Bali/Pembina Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, serta Ketua TP PKK kabupaten/kota se-Provinsi Bali.

Dalam sambutannya, Ketua Umum TP PKK Pusat, Ny. Tri Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran kader PKK dan Posyandu sebagai garda terdepan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, kader memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan keluarga dan masyarakat.

“Pencegahan kekerasan perlu dilakukan sejak dini melalui edukasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat. PKK dan Posyandu dinilai memiliki posisi strategis. Jangan diam jika melihat kekerasan, kader harus berani membantu dan mendampingi korban, baik kekerasan fisik maupun verbal,” ujar Ny. Tri Tito Karnavian.

Lebih lanjut dijelaskan, sosialisasi sadar hukum ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum keluarga, sementara sosialisasi registrasi Posyandu merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh Posyandu terdata dalam Sistem Informasi Posyandu (SIP) nasional, sehingga pembinaan dan bantuan dapat tepat sasaran dalam mendukung transformasi Posyandu menjadi 6 SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Antari Jaya Negara usai acara menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan Ketua Umum TP PKK Pusat di Kota Denpasar.

“Kami di Kota Denpasar akan terus mendorong kader PKK dan Posyandu untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Melalui sosialisasi dan kepedulian sosial, kita harapkan potensi kekerasan bisa dikenali sejak dini, sehingga korban dapat segera memperoleh dukungan dan pendampingan yang diperlukan,” ujar Ny. Antari Jaya Negara.

Baca Juga  Sinergikan Pencegahan Korupsi dengan KPK, Bupati Sanjaya Tindak Lanjut MCP

Dalam acara tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan sembako kepada kader PKK, layanan perekaman KTP-el bagi pemula, serta penyerahan bantuan sanitasi komunal dari TP PKK Pusat kepada perwakilan penerima. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca