SEKDA BALI DEWA MADE INDRA: Saat rapat koordinasi dengan otoritas Pelabuhan Ketapang serta Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan pihak terkait lain, di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Senin ( 25/5-2020) siang. (Foto:Ist)
Banyuwangi,
baliilu.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra
memastikan penduduk pendatang yang berpotensi masuk ke Bali di masa-masa arus
balik Lebaran tahun ini akan diperiksa dengan ketat, serta memenuhi beragam
persyaratan yang telah ditentukan.
“Mereka yang masuk ke Bali sesuai surat Dirjen Perhubungan Darat serta Surat dari Gubernur Bali, selain harus memiliki tujuan yang jelas, pekerjaan yang jelas, juga harus didukung dengan surat bebas Covid-19 berbasis rapid test,” urai Sekda Dewa Indra usai rapat koordinasi dengan otoritas Pelabuhan Ketapang serta Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan pihak terkait lain, di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin ( 25/5-2020) siang.
Surat keterangan bebas Covid-19 berbasis rapid test ditegaskan Sekda Dewa Indra
menjadi persyaratan mutlak bagi pendatang yang ingin masuk ke Bali dalam masa
arus balik yang diperkirakan akan terjadi medio satu minggu ke depan tersebut.
“Jika tidak bisa menunjukkan, atau hasilnya reaktif akan dipersilakan untuk
putar balik,” tegasnya. Dirinya juga mewanti-wanti agar warga yang ingin ke
Bali untuk melengkapi persyaratan tersebut jauh-jauh hari.
Sekda Dewa Indra menuturkan rapat koordinasi tersebut juga
menyepakati detail-detail pelaksanaan dan teknis pemeriksaan di lapangan terkait
potensi arus balik ke Bali. “Kita tetapkan mekanisme pemeriksaan di lapangan,
siapa-siapa saja yang menjalankan hingga mekanisme penyelesaian jika ada
masalah di lapangan, intinya koordinasi petugas kita di lapangan baik di
Pelabuhan Ketapang maupun Pelabuhan Gilimanuk,” papar pria asal Pemaron,
Kabupaten Buleleng ini.
Mekanisme dan tahapan pemeriksaan berlapis dengan beberapa check point sebelum mencapai Pelabuhan
Ketapang juga digelar untuk menghindari terjadinya penumpukan.
Dalam kesempatan tersebut Sekda Dewa Indra juga menyampaikan
telah dicapai kesepakatan yang sangat baik dari kedua belah pihak yakni Gugus
Tugas Provinsi Bali serta Kabupaten Banyuwangi serta pihak otoritas Pelabuhan.
“Bahwa kebijakan (wajib rapid test,
red) ini merupakan kebijakan untuk kepentingan kita bersama untuk melakukan
pengendalian penyebaran Covid-19 di seluruh Indonesia, bukan hanya di Bali. Ini
yang jadi dasar terbangunnya kesepakatan bersama,” tandasnya.
“Aspek-aspek teknis di lapangan, termasuk kemungkinan
menempatkan personel dari Pemprov Bali untuk turut ditempatkan di Pelabuhan
Ketapang selama masa arus balik. Penempatan personel ini juga untuk membangun
komunikasi yang baik, sehingga petugas kita di Gilimanuk bisa mengantisipasi
segala kemungkinan, mudah-mudahan komunikasi kita akan semakin lancar ke depannya,”
imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pemkab Banyuwangi yang diwakili
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Dwi Yanto menyatakan pihaknya sepakat
dengan kebijakan Provinsi Bali yang mewajibkan surat keterangan rapid test tersebut. “Yang pasti
sosialisasi akan terus kami intensifkan dan masyarakat harus paham dan
mengerti jauh-jauh hari bahwa rapid test adalah satu-satunya cara
untuk memperoleh surat keterangan bebas Covid-19 untuk persyaratan masuk ke
Bali,” tukasnya. Pihaknya juga mengaku akan segera mengkoordinasikan hal
tersebut kepada 224 desa dan kelurahan yang ada di kabupaten Banyuwangi. “Termasuk
pemahaman bahwa surat keterangan tersebut punya masa ‘kadaluarsa’ 7 hari sejak
diterbitkan,” tambahnya.
Dwi Yanto juga menjelaskan, Pemkab Banyuwangi meyakinkan pemeriksaan
dokumen dan persyaratan tersebut telah dilakukan di beberapa titik check point seperti perbatasan
Situbondo, Jember dan Ijen agar tidak terjadi penumpukan sebelum masuk ke
Pelabuhan Ketapang. “Jadi yang masuk ke Pelabuhan Ketapang benar-benar sudah
terseleksi ketat,” katanya lagi.
Di sisi lain, Senior General Manager Regional II ASDP
Indonesia Ferry Dadag Wijanarko menyebut pihaknya memperkirakan arus balik ke
Bali pada tahun ini tidak akan sebesar tahun-tahun sebelumnya. “Tentu selain
karena Covid-19 juga karena kebanyakan mereka yang kembali sudah tidak ada
pekerjaan di Bali. Mereka yang kembali adalah mereka yang benar-benar punya
tujuan jelas, pekerjaan jelas dan tentunya harus memenuhi persyaratan yang
ditentukan,” ujarnya.
Secara teknis di lapangan, senada dengan Pemkab Banyuwangi
Ferry mengaku pihaknya akan konsen untuk membatasi arus balik dan menghindari
terjadinya penumpukan-penumpukan. “Sudah dikoordinasikan dengan stakeholder terkait teknisnya di
lapangan,” tandasnya.
Di lain pihak, Kadis Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi
Gunarta menjabarkan selain persyaratan berupa identitas diri, kipem, surat
keterangan bekerja hingga surat keterangan bebas Covid-19 tersebut, pendatang
yang masuk ke Bali via Ketapang juga diwajibkan mengisi data dalam aplikasi
‘Cek Diri’.
“Dengan aplikasi tersebut nantinya akan memastikan data
diri, pekerjaan, tempat tinggal hingga pergerakan orang tersebut, karena
terhubung pula dengan satgas gotong-royong di desa adat di Bali. Petugas di
desa adat ini yang nantinya akan memastikan orang tersebut melakukan SOP
seperti isolasi diri,” jelasnya. (*/gs)
PRESS TOUR: Rombongan Press Tour Sekretariat DPRD Badung bersama 14 media online diterima Kasubag Humas dan Protokol Devi Vaulana Hakim, S.H. di Kantor DPRD Kota Bandung, Kamis, 21 September 2023. (Foto: ist)
Badung, baliilu.com – Sekretariat DPRD Badung bersama 14 wartawan media online yang sehari-hari ngepos di dewan menggelar Press Tour selama dua hari pada 21-22 September 2023 ke Kota Kembang Bandung, Jawa Barat.
Pada hari pertama, Kamis, 21 September 2023, rombongan Press Tour yang dipimpin Kabag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Badung Nengah Nurjana mengunjungi Sekretariat DPRD Kota Bandung yang diterima oleh Kasubag Humas dan Protokol Devi Vaulana Hakim, S.H., didampingi Staf Humas Fikri Setiawan.
Ketua Rombongan Press Tour Sekretariat DPRD Badung Nengah Nurjana memaparkan, tujuan kunjungan untuk melakukan sharing terkait dengan bidang kehumasan dan kerja sama dengan media meliputi media cetak, elektronik, maupun media online.
Ketua Rombongan Press Tour Sekretariat DPRD Badung Nengah Nurjana (dari kanan ke kiri) bersama Kasubag Humas dan Protokol Devi Vaulana Hakim, S.H., didampingi Staf Humas Fikri Setiawan. (Foto: gs)
Selain sarana bertukar informasi, lanjutnya kunjungan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman dalam rangka peliputan tentang pembangunan di Kabupaten Badung.
“Selain itu, kami juga ingin mengeratkan tali silaturahmi dengan melibatkan wartawan dari sejumlah media khususnya dari media online,” terangnya.
Saat ini, ungkapnya, jalinan kerja sama antara DPRD Badung dengan kalangan media sangat baik. Media sudah menjadi partner kerja bagi DPRD Badung, terutama untuk mempublikasikan semua kegiatan yang digelar di DPRD Badung, baik kegiatan pimpinan maupun anggota DPRD Kabupaten Badung.
“Bagaimana dengan DPRD Kota Bandung terkait kerja sama dengan media. Bagaimana teknisnya, termasuk penyediaan materi-materi publikasinya,” ucap Nengah Nurjana.
Sementara itu, Koordinator Media Nyoman Sarmawa mempertanyakan komposisi DPRD Kota Bandung, potensi Kota Bandung, termasuk pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor mana saja. Demikian juga dengan jumlah APBD-nya.
“Paling penting kami ingin tahu terkait kerja sama dengan media seperti apa. Apakah hanya kerja sama advertorial dan iklan-iklan ucapan saja atau ada kerja sama lainnya,” terangnya.
Devi Vaulana Hakim yang menerima kunjungan Press Tour Sekretariat DPRD Badung mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat DPRD Badung yang telah mengunjungi Kota Bandung. “Terima kasih sudah menjadikan Sekretariat Kota Bandung sebagai lokus kunjungan,” paparnya.
Sama dengan Badung, katanya, Kota Bandung mengandalkan sektor pariwisata sebagai andalan pendapatan daerah. Bahkan, pihaknya menyebutkan APBD sekitar Rp 7 triliun mayoritas berasal dari sektor pariwisata, terutama PHR.
Sekretariat DPRD Badung bersama 14 wartawan media online berfoto bersama usai diterima Setwan DPRD Kota Bandung, Kamis (21/9). (Foto: gs)
“Karena itu, saat pandemi Covid-19, pendapatan daerah kami terjun bebas. Itu kami rasakan sama dengan Badung,” katanya.
Mengenai komposisi DPRD Kota Bandung terdiri atas 50 kursi dan Ketua DPRD saat ini adalah H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua didampingi tiga wakil ketua masing-masing Ir. Kurnia Solihat, H. Achmad Nugraha, D.H., S.H., dan Dr. H. Edwin Sanjaya, S.E., M.M., serta DPRD Kota Bandung terdiri atas tujuh Fraksi.
Terkait kerja sama media, DPRD Kota Bandung juga sudah melakukan kerja sama dengan media, baik untuk publikasi kegiatan, iklan-iklan ucapan. Pihaknya juga merekrut teman-teman praktisi dari media untuk menyediakan materi yang menjadi referensi bagi media. Selain itu, pihaknya juga segera menggelar bimtek bagi wartawan serta outbond.
“Kegiatan ini segera kami gelar untuk menjalin silaturahmi dengan kalangan wartawan dan media,” pungkasnya. (gs/bi)
PENGHARGAAN: Kepala Perpustakaan Sastra Mahottama, I Made Budiarta saat menerima penghargaan perpustakaan terbaik se – Indoenisa dan diserahkan secara langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpusnas RI, Drs. Deni Kurniadi, M.Hum pada acara PLM Nasional Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Kamis (21/9). (Foto: ist)
Denpasar, baliilu.com – Desa Tegal Harum kembali sukses menorehkan prestasi tingkat nasional. Kali ini, Desa yang sukses menjadi pemenang lomba desa tingkat nasional ini meraih Penghargaan Perpustakaan Terbaik Nasional dengan Inovasi Layanan Digital Terbaik se-Indonesia, yang digelar di Hotel Alana Yogyakarta pada Kamis (21/9).
Penghargaan diterima langsung Kepala Perpustakaan Sastra Mahottama, I Made Budiarta dan diserahkan secara langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Drs. Deni Kurniadi, M.Hum pada acara PLM (Peer Learning Meeting) Nasional Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
Perbekel Desa Tegal Harum, I Komang Adi Widiantara saat dikonfirmasi menjelaskan, melalui Aplikasi Perpustakaan Digital Desa Tegal Harum (SIPESAT) memperoleh Juara Satu kategori Inovasi Bentuk lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Inovasi diciptakan mengingat pentingnya perpustakaan dalam menambah literasi baca, maka Perpustakaan Mahottama Desa Tegal Harum hadir untuk memfasilitasi minat tersebut.
‘‘Perpustakaan Sastra Mahottama menjadi satu-satunya perpustakaan di Provinsi Bali yang memperoleh penghargaan sebagai perpustakaan dengan Inovasi Layanan Digital Terbaik se-Indonesia,” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan, inovasi SIPESAT hadir untuk memenuhi minat baca warga dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan perpustakaan online. Sehingga mampu mendukung optimalisasi budaya literasi bagi masyarakat.
“Untuk memenuhi minat baca warga dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan perpustakaan online SIPESAT,” tuturnya. (eka/bi)
RAPAT RUTIN: Rapat rutin Pilot Project Smart Weter Management Indonesia bersama Deputy Manager, K-Water dari Negara Korea Selatan, Yoon Jae-Hyuk di Kantor Walikota Denpasar, Kamis (21/9). (Foto: ist)
Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara berkomitmen melakukan peningkatan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat. Hal ini diungkapkan saat melakukan rapat rutin Pilot Project Smart Weter ManagementIndonesia bersama Deputy Manager, K-Water dari Korea Selatan, Yoon Jae-Hyuk dan Dirut Perumda Air Minum Denpasar (Tirta Sewakadarma) di Kantor Walikota Denpasar, Kamis (21/9).
Turut hadir pada kegiatan tersebut, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Sekda Kota Denpasar IB Alit Wiradana, Dirut Perumda Tirta Sewakadarma, Ida Bagus Gde Arsana, Lee Jae-seung, Assistant Manager, K-Water dan OPD terkait.
Pada kesempatan tersebut disampaikan, Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara menyampaikan terima kasih atas dukungan untuk peningkatan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat. Adapun peningkatan pelayanan akan difokuskan pada pengelolaan air yang baik dan untuk menekan kebocoran yang tinggi.
“Pilot Project Smart Water Management akan dilaksanakan di wilayah Padangsambian, Denpasar Barat. Setelah pelaksanaan di kawasan Padangsambian berhasil, akan menjadi contoh bagi PDAM lainnya di Indonesia. Bagaimana cara menangani aliran air dengan baik”, ujar Jaya Negara.
Sementara itu, Yoon Jae-hyuk, Deputy Manager, K-Water menyampaikan proyek Ini akan dilaksanakan sampai tahun 2026 dengan total biaya Rp. 61 miliar. Adapun progress saat ini sudah memasuki tahap pencarian kebocoran dan pemeliharaan jaringan pipa dan pembuatan blok.
“Untuk mendukung pelaksanaan kerja maka membutuhkan dukungan dari kedua belah pihak Pemerintah untuk bekerjasama. Terutama dalam hal perizinan dan pengawasan,” ujarnya.
Dirut Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar, Ida Bagus Gde Arsana menyampaikan saat ini Non Revenue Water (NRW) atau tingkat kebocoran pipa cukup tinggi. Salah satunya di wilayah Padangsambian, Denpasar Barat. Sebab, selama ini untuk mengalirkan air bersih ke kawasan Padangsambian, PDAM Denpasar membeli air dari SPAM Penet yang dikelola oleh Pemprov Bali.
Bagus Arsana berharap, dengan adanya bantuan dari Korea ini bisa menurunkan tingkah NRW di Kota Denpasar. NRW Denpasar saat ini masih cukup tinggi yakni 36,56 kendati sudah mengalami penurunan dari awal tahun dengan NRW mencapai 38. “Saya inginnya NRW Denpasar bisa turun ke 20,” tandasnya. (eka/bi)