Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Pemprov Bali Dorong E-Katalog dan Transaksi Cashless dalam Pelayanan Samsat serta Perizinan

Rapat Monev Tindak Lanjut Rekomendasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan TW III Tahun 2022

Loading

BALIILU Tayang

:

dewa indra
Sekda Bali Dewa Made Indra saat memberikan sambutan pada Rapat Monev Tindak Lanjut Rekomendasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan TW III Tahun 2022, di Ruang Rapat Sabha Adhyasta Utama, Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Bali, Denpasar pada Rabu (5/10) pagi. (Foto: Ist)

Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa manajemen aset, pengadaan barang dan jasa dan optimalisasi pendapatan daerah menjadi konsen besar bagi Pemprov Bali dalam Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Provinsi Bali.

Sekda Dewa Indra menyatakan Pemprov Bali terus mendorong penggunaan e-katalog terutama e-katalog lokal Bali dalam proses pengadaan barang dan jasa di Provinsi Bali. “Untuk kedepannya bahkan kami terobsesi agar hanya pengadaan proyek berat saja yang dilelang, sisanya bisa melalui e-katalog,” tandas Sekda Dewa Indra dalam pembukaan Rapat Monev Tindak Lanjut Rekomendasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan TW III Tahun 2022, di Ruang Rapat Sabha Adhyasta Utama, Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Bali, Denpasar pada Rabu (5/10) pagi.

Sekda Dewa Indra menegaskan pula, bahwa pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan e-katalog antara lain juga merupakan upaya bersama untuk mewujudkan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas dan integritas dalam prosesnya. “Kita memiliki kepentingan yang sama untuk itu dan astungkara, selama ini kami tidak pernah mengalami ‘cacat’ dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemprov Bali, semuanya sesuai dengan ketentuan,” ujar Sekda Dewa Indra. “Kami juga menggunakan aplikasi yang semua orang bisa lihat (prosesnya, red) dan Inspektorat juga bisa akses. Kalau ada yang tidak beres langsung bisa dilaporkan,” imbuhnya lagi.

Mengenai pendapatan daerah, Sekda Dewa Indra juga mengungkapkan bahwa pihaknya selalu meng-update sistem yang akan semakin memudahkan masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya sekaligus makin menegaskan transparansi dalam pelayanan administrasi. “Pelayanan samsat contohnya, sekarang sudah memungkinkan agar masyarakat tidak perlu ke samsat. Lewat handphone saja bisa. Lalu dibuka juga gerai samsat di berbagai tempat. Kami juga terus bangun aplikasi baru sehingga masyarakat sudah bisa memanfaatkan kemudahannya tanpa harus ke kantor samsat,” tukasnya.

Baca Juga  Turnamen IV KORPRI Provinsi Bali 2025 Resmi Dibuka

Birokrat asal Pemaron, Kabupaten Buleleng ini juga mengharapkan kedepannya terkait pelayanan samsat, semuanya bisa dijalankan secara elektronik, alias cashless. “Sistem kami sudah memungkinkan untuk itu. Untuk perizinan juga sama, semuanya sudah e-perizinan. Pemprov Bali mendorong semua bentuk tata kelola birokrasi kami dan pelayanan lainnya untuk menuju kesana,” katanya.

“Terima kasih KPK membantu menguatkan upaya membangun tata kelola pemerintahan , dengan menjadi partner kami. Kita harus tetap bersinergi. Dukungan KPK sangat kuat dan kehadiran satgas di Bali bisa menguatkan upaya-upaya kami untuk itu,” ujar Sekda Dewa Indra mengakhiri sambutannya.

dewa indra
Sekda Dewa Indra buka rapat Monev Tindak Lanjut Rekomendasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan TW III Tahun 2022, di Ruang Rapat Sabha Adhyasta Utama, Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Bali, Denpasar pada Rabu (5/10) pagi. (Foto: Ist)

Sementara Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsupgah Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Abdul Haris mengatakan Bali diharapkan mampu mengoptimalkan segala sumber daya lokal untuk memberikan pendapatan pada pemda. “Bagaimana agar aset yang dipunyai bisa memberikan pendapatan pada Pemda. kedepan kita sangat berharap pendapatan asli daerah untuk betul-betul mengoptimalkan sumber daya yang ada,” kata Haris. “(tahun, red) 2023 kami harap sudah disertifikasi semua. Kalau ada kendala silahkan lapor ke kami, terkait dengan permasalahan aset,” tambahnya lagi.

Pun demikian dengan pengadaan barang dan jasa, Abdul Haris senada dengan Sekda Dewa Indra berharap agar daerah lebih mengoptimalkan penggunaan e-katalog nasional dan lokal. “Kita arahnya sedikit sekali (pengadaan barang dan jasa, red) yang memakai sistem pelelangan. Termasuk yang sederhana, perbaikan jalan bisa nantinya dioptimalkan dengan swakelola. Tidak perlu nunggu jalan rusak dulu,” tukasnya, “Kita juga mendorong pemberdayaan di daerah agar pengusaha lokal agar bisa dimasukkan ke e-katalog lokal,” imbuhnya lagi.

Abdul Haris juga menekankan bahwa semuanya akan bermuara pada pencegahan tindak korupsi dalam tata kelola pemerintahan di daerah. “Kita berharap tidak ada lagi korupsi, di jajaran Pemprov (Bali, red). Hindari gratifikasi, kami jujur sangat berharap ke depan agar Bali jadi model atau contoh daerah lain terutama di kawasan timur. Bali kita betul-betul harapkan kedepannya,” harapnya.

Baca Juga  Dorong Produktivitas Dunia Usaha, Pemprov Bali Anugerahkan Penghargaan Siddakarya

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Asisten Bidang Perdata dan TUN Kejati Bali, Denny Achmad dan Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Andry Novijandri, Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA), Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan

NEWS

Tim SAR Gabungan Hentikan Pencarian Pria Lanjut Usia yang Hilang di Gunung Batukaru

Published

on

By

batukaru
HENTIKAN PENCARIAN: Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar (Basarnas Bali) menghentikan upaya pencarian dan pertolongan terhadap pria lanjut usia Made Dibya (84) yang sebelumnya dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batukaru, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan pada Sabtu (2/5/2026). (Foto: Hms SAR)

Tabanan, baliilu.com – Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar (Basarnas Bali) menghentikan upaya pencarian dan pertolongan terhadap pria lanjut usia Made Dibya (84) yang sebelumnya dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batukaru, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan pada Sabtu (2/5/2026). Penghentian pencarian ini dilakukan mengingat selama tujuh hari pencarian tim SAR Gabungan belum menemukan tanda – tanda baru keberadaan korban.

“Sampai pencarian terakhir hari ini, tim SAR gabungan belum menemukan indikasi korban ditemukan,” terang Kepala Seksi Operasi Basarnas Bali I Wayan Juni Antara.

Ia menambahkan, sejak hari pertama, tim SAR gabungan yang melibatkan unsur TNI/Polri, instansi pemerintah, perangkat desa, relawan, masyarakat setempat dan kelurga korban, telah menyisir hutan dan area perbukitan yang dicurigai menjadi titik hilangnya korban, namum pencarian tetap nihil.

Tak hanya itu, saksi mata yang ikut dalam rombongan pendakian, Negah Susana Yasa (61) juga dilibatkan kembali dalam upaya pencarian.

Kondisi curah hujan yang tinggi disertai kabut menyebabkan jalur pendakian menjadi licin dan jarak pandang tim SAR gabungan menjadi terbatas.

“Sesuai dengan regulasi Undang – Undang Nomor. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, pencarian dengan pengerahan unsur SAR gabungan dapat dihentikan apabila selama 7 hari pencarian korban tidak ditemukan,” ungkap Juni Antara.

Meski demikian, Operasi SAR dapat dilanjutkan kembali apabila ditemukan tanda – tanda yang mengarah pada bukti baru yang ditemukan di lokasi kejadian.

“Kami mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada seluruh tim SAR gabungan atas dedikasi dan tugas kemanusian yang dilakukan sejak hari pertama hingga terakhir ini, pencarian kita lanjutkan dengan pemantauan dan akan berkoordinasi dengan pemandu – pemandu yang melaksanakan pendakian di Gunung Batukaru untuk mendapatkan informasi lebih lanjut,” tutupnya. (gs/bi)

Baca Juga  Sambangi Keluarga Korban Lift Jatuh di Ubud, Wagub Cok Ace Sampaikan Belasungkawa

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Revitalisasi Bahasa Pedawa Digelar, Sekolah Adat Manik Empul Libatkan Lintas Generasi

Published

on

By

Sekolah Adat Desa Pedawa
REVITALISASI: Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Sekolah Adat Manik Empul Desa Pedawa Kecamatan Banjar menyelenggarakan kegiatan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Lisan Pedawa. (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Sekolah Adat Manik Empul Desa Pedawa Kecamatan Banjar menyelenggarakan kegiatan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Lisan Pedawa sebagai upaya menjaga keberlangsungan bahasa daerah di tengah arus modernisasi.

Kegiatan ini menjadi bagian dari pengimbasan program revitalisasi yang selama ini secara berkelanjutan dilakukan oleh Manik Empul, baik secara mandiri maupun melalui kolaborasi dengan Balai Bahasa Provinsi Bali. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kembali kecintaan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap bahasa Pedawa.

Berbagai materi disajikan dalam kegiatan ini, di antaranya mesatua (bercerita), banyolan atau lawakan menggunakan bahasa Pedawa, pembacaan puisi, serta pidato (pidarta) berbahasa Pedawa. Ragam kegiatan tersebut dirancang untuk menghidupkan kembali tradisi lisan yang mulai jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Kepala Sekolah Adat Mani Empul, Wayan Sadnyana ditemui saat kegiatan, Sabtu (2/5) menyampaikan kegiatan revitalisasi ini memiliki dua tujuan utama, yakni memperkuat keberadaan bahasa Pedawa sebagai salah satu dialek Bahasa Bali, serta menggali kembali kearifan lokal yang terkandung dalam berbagai istilah khas Pedawa yang kini mulai terlupakan.

“Banyak istilah lokal yang sesungguhnya sarat makna, namun sudah jarang dipahami generasi muda. Melalui kegiatan ini, kami ingin menjembatani transfer pengetahuan antar generasi,” ujar Sadnyana.

Secara teknis disampaikan, kegiatan dilaksanakan di wantilan Desa Adat Pedawa setiap akhir pekan sepanjang bulan Mei, dengan melibatkan instruktur dari kalangan relawan serta tokoh adat setempat. Peserta kegiatan mencakup berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak tingkat sekolah dasar, remaja SMP dan SMA, hingga mahasiswa dan masyarakat umum.

“Pelibatan lintas generasi ini dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan bahasa dan sastra lisan Pedawa sebagai bagian dari identitas budaya lokal. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang interaksi sosial yang memperkuat ikatan komunitas berbasis tradisi,” pungkasnya.

Baca Juga  Pemprov Bali Raih 3 Penghargaan Tingkat Nasional

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Sekolah Adat Manik Empul berharap bahasa Pedawa tidak hanya bertahan, tetapi juga kembali hidup dan berkembang di tengah masyarakat sebagai warisan budaya yang bernilai tinggi. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Hari Buruh: DPR Apresiasi Langkah Pemerintah Tata Aturan Outsourcing

Published

on

By

outsourcing
Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: Munchen/dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Ketua DPR RI Puan menyambut positif langkah Pemerintah yang dalam rangka Hari Buruh 2026 menerbitkan aturan baru melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya. Salah satu poin dalam Permenaker ini adalah pembatasan jenis pekerjaan dalam outsourcing.

Menurut Puan, penataan aturan outsourcing juga perlu memastikan bahwa fleksibilitas hubungan kerja tidak berkembang menjadi ruang yang memperbesar kerentanan pekerja terhadap kehilangan pekerjaan mendadak.

Puan memandang pembatasan outsourcing pada jenis pekerjaan tertentu pun harus diikuti kejelasan implementasi. “Ini diperlukan agar aturan tersebut tidak menimbulkan pola baru yang justru memindahkan ketidakpastian ke bentuk hubungan kerja lain yang belum sepenuhnya terlindungi,” imbaunya dalam keterangan tertulis, Jumat (1/5/2026).

Kemudian mengenai isu perlindungan pekerja transportasi digital, Puan menilai hal tersebut menjadi bagian dari perubahan struktur kerja yang perlu dibaca lebih luas. Pada peringatan May Day kali ini, Pemerintah disebut akan memberi kejutan bagi para buruh dan pengemudi ojek online (ojol).

“Perlindungan terhadap penghasilan, kepastian hubungan kerja, dan jaminan sosial bagi pengemudi layanan transportasi online menjadi penting karena sektor digital kini menjadi penopang ekonomi banyak keluarga,” ucap Puan.

Lebih lanjut, Puan mengatakan semua upaya regulasi yang ada bermuara pada satu hal yakni memastikan masyarakat bekerja tetap memiliki rasa aman terhadap masa depannya dan keluarga.

“Karena ketika ketidakpastian kerja meningkat, tekanan sosial akan jauh lebih cepat dirasakan di tingkat keluarga. Ini tentang kebutuhan pokok rumah tangga, pendidikan anak-anak, dan berbagai kebutuhan hidup lain,” tegas Puan.

Puan lalu menyinggung 2 kejadian yang menjadi perhatian beberapa waktu terakhir yakni kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, dan kasus kekerasan pada anak di Tempat Penitipan Anak atau Daycare di Yogyakarta.

Baca Juga  Terbaik Se-Indonesia, Komisi I DPR RI Panja Kebocoran Data Minta Masukan Pemprov Bali Soal Keamanan Data

“Dalam sepekan terakhir, kita melihat berbagai potret memilukan yang dihadapi pekerja. Kecelakaan kereta baru-baru ini dialami oleh mayoritas pekerja saat hendak pulang ke rumah,” kata Puan.

“Lalu kasus kekerasan pada Daycare, ini juga menjadi keprihatinan kita bersama karena tempat penitipan anak kita ketahui sekarang menjadi alternatif pengasuhan bagi orangtua pekerja,” lanjutnya.

Untuk itu, Puan mendorong agar Pemerintah semakin meningkatkan berbagai fasilitas pelayanan untuk mendukung pekerja. Termasuk keamanan pada transportasi dan kenyamanan pada kebutuhan domestik.

Puan menyatakan, DPR akan terus mengawal setiap kebijakan bagi pekerja, dan mendorong adanya peningkatan kesejahteraan untuk semua masyarakat bekerja. Bahkan DPR juga baru-baru ini mengesahkan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) untuk keadilan bagi pekerja di sektor domestik.

“Pengesahan UU PPRT yang bertepatan dengan peringatan Hari Kartini dan berdekatan dengan momen May Day, kita harapkan menjadi sebuah bentuk perjuangan nyata dari DPR untuk pekerja,” jelas Puan.

Puan menegaskan, semua pekerja berhak memperoleh perlindungan yang layak. “Baik itu pekerja formal, pekerja informal, pekerja di sektor konvensional, pekerja di sektor domestik, freelancer dan kreatif, guru, driver ojek online, PRT, petani gurem, buruh harian, hingga pekerja kaki lama, dan lain-lain, semuanya berhak mendapat perlindungan dari Negara,” urai cucu Bung Karno itu.

“Peringatan Hari Buruh harus dipahami sebagai pengingat bahwa menjaga kualitas hidup pekerja berarti juga menjaga landasan sosial yang menopang pembangunan nasional,” tutup Puan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca