Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Penilaian Lanjutan Desa Antikorupsi Tingkat Kabupaten/Kota Se-Bali di Desa Punggul

BALIILU Tayang

:

badung
PENILAIAN LANJUTAN: Plt. Bupati Badung I Ketut Suiasa menghadiri acara Penilaian Lanjutan terhadap Desa Antikorupsi Tingkat Kabupaten/Kota se-Bali di Kantor Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Rabu (16/10). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Plt. Bupati Badung I Ketut Suiasa menghadiri acara Penilaian Lanjutan terhadap Desa Antikorupsi Tingkat Kabupaten/Kota Se-Bali yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Desa Antikorupsi Provinsi Bali, bertempat di Kantor Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Rabu (16/10). Desa Punggul terpilih mewakili Kabupaten Badung dalam Desa Antikorupsi ini.

Turut hadir pada kesempatan ini, Tim Penilai Desa Antikorupsi Provinsi Bali, Inspektur Kabupaten Badung Luh Suryaniti, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Badung I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Badung Komang Budhi Argawa, Camat Abiansemal Ida Bagus Mas Arimbawa beserta unsur Tripika Kecamatan Abiansemal, Perbekel Desa Punggul Kadek Sukarma beserta perangkat Desa Punggul dan Tokoh Masyarakat Desa Punggul.

Inspektur Provinsi Bali I Wayan Sugiada menyampaikan bahwa unsur korupsi tersebut terdiri dari menguntungkan diri sendiri, merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, dan perbuatannya melanggar hukum. Dijelaskan pula bahwa terdapat hal yang dikecualikan dari korupsi, seperti pemberian uang pada keluarga bukan termasuk korupsi, pemberian uang kepada teman maksimal Rp. 300 ribu bukan termasuk korupsi.

“Saya salut dengan Desa Punggul karena indikator yang digunakan untuk melakukan penilaian seperti penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas daya publik dan kualitas partisipasi masyarakat. Desa ini yang terbaik dari 3 kandidat dari Kabupaten Badung. Hari ini akan dilakukan penilaian dilihat dari dokumen bapak/ibu sekalian dan implementasinya juga dilihat misalnya pengalihan barang dan jasa, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus jelas, dan visinya, karena bisa jadi fiktif, harus sesuai dengan pasal yang ada supaya pertanggungjawabannya jelas. Kabupaten Badung dalam hal MCT masing menjadi ranking 1 sementara. 1 Rupiah pun tetap harus dipertanggungjawabkan pokoknya dibutuhkan aksi bukan wacana,” ujarnya.

Baca Juga  Peringati Hari AIDS Sedunia, Badung Berkomitmen Stop AIDS di Tahun 2027

Plt. Bupati Badung I Ketut Suiasa dalam sambutannya menyampaikan bahwa korupsi merupakan sebuah penyakit yang cara memberantasnya selain dengan mengobati yang paling penting juga harus dicegah sedini mungkin. Korupsi ini juga dapat menjangkit seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal status sosial maupun latar belakang profesi.

“Saya ibaratkan korupsi seperti penyakit HIV-AIDS, entah itu Presiden, entah itu tukang sapu, bisa saja kena penyakit HIV-AIDS. Korupsi juga tidak mengenal jenjang. Entah itu tingkat pusat, sampai tingkat banjar, tingkat dadia juga bisa korupsi. Tingkat rumah tangga juga bisa korupsi. AIDS juga seperti itu, mau di pusat, mau di rumah tangga juga bisa kena HIV-AIDS. Korupsi juga merupakan sebuah ancaman kehidupan. Maka dari itu banyak yang mengatakan bahwa korupsi adalah sebuah penyakit, penyakit negara maupun penyakit masyarakat,” ungkapnya.

Ketut Suiasa juga menjelaskan bahwa cara menangani penyakit korupsi ini, diawali yang disebut dengan integritas. Integritas itu wujudnya kejujuran diri yang berarti  harus jujur terhadap diri sendiri. Kalau kita sudah memiliki integritas, mulai dari diri kita sendiri baru kita lanjutkan dengan adanya kesadaran kolektif.

“Kita akan mendorong desa-desa di Kabupaten Badung ini menjadi Desa Antikorupsi, mewujudkan wilayah Antikorupsi yang dibangun dari desa. Tidak sampai di kabupaten saja, karena untuk bisa menjadi Kabupaten Antikorupsi, desa-desanya juga harus menjadi desa Antikorupsi. Mudah-mudahan Desa Punggul bisa dinobatkan menjadi Desa Antikorupsi menyusul Desa Kutuh. Semoga Desa Punggul menjadi Duta Antikorupsi Provinsi Bali. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa Desa Punggul bisa menjadi Desa Antikorupsi,” jelasnya. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan

NEWS

Nurul Arifin: Status Lanud Ngurah Rai Harus Naik Standar ke Tipe A

Published

on

By

bandara ngurah rai
KUNJUNGAN KERJA: Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin, dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Pangkalan Udara (Lanud) I Gusti Ngurah Rai, Badung, Provinsi Bali, (26/6/2026). (Foto: dpr.go.id)

Badung, baliilu.com – Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mendorong peningkatan status Pangkalan Udara (Lanud) I Gusti Ngurah Rai dari tipe B menjadi tipe A. Langkah strategis ini dinilai krusial guna memperkuat sistem pertahanan sekaligus menjaga citra Indonesia di mata internasional.

“Tadi kita melihat bahwa (Lanud) I Gusti Ngurah Rai ini sebetulnya lanudnya sangat memiliki peranan sangat penting begitu. Karena satu berada di posisi yang strategis, kemudian juga beririsan dengan bandara internasional dan komersial,” ujar Nurul Arifin dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Pangkalan Udara (Lanud) I Gusti Ngurah Rai, Badung, Provinsi Bali, (26/6/2026).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menyoroti status pangkalan udara tersebut yang masih bertahan di tipe B sejak tahun 2012. Ia menilai kondisi yang sudah berjalan selama 14 tahun ini perlu segera diperbarui karena berkaitan erat dengan dukungan sistem anggaran pertahanan.

“Kita menginginkan bahwa Lanud ini naik ke peringkat menjadi standar A begitu ya, tidak B lagi. Karena ini penting terkait dengan suatu sistem, begitu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nurul mengingatkan perlunya keharmonisan berbagai elemen dalam menghadapi potensi ancaman kedirgantaraan. Aspek manusia dan kelestarian lingkungan. Lalu, pemanfaatan teknologi serta kesiapan masyarakat sekitar.

“Ada kolaborasi bagaimana menjaga Lanud I Gusti Ngurah Rai ini, tetap merepresentasikan sebagai bandara internasional yang tidak hanya untuk komersil, tapi juga untuk tamu-tamu kenegaraan dan dalam posisi hubungan diplomasi dengan negara-negara lainnya,” imbuhnya.

Terkait hal itu, wakil rakyat dari Dapil Jabar I tersebut memastikan akan membawa usulan transisi status Lanud I Gusti Ngurah Rai sebagai skala prioritas pribadinya dalam rapat kerja bersama Menteri Pertahanan mendatang. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Provinsi Bali ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan terhadap kesiapan infrastruktur pertahanan negara. (gs/bi)

Baca Juga  Bupati Giri Prasta Hadirkan Gedung Graha Pemilu Alaya Giri Nata

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Terjebak Air Pasang di Uluwatu, Evakuasi Tiga Buruh Proyek Berlangsung Dramatis

Published

on

By

evakuasi buruh di uluwatu
Tim SAR saat mengevakuasi korban terjebak air pasang di Pecatu. (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Tiga orang buruh proyek terjebak air pasang di bawah tebing kawasan Pura Uluwatu, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung pada Sabtu (27/6/2026). Ketiga korban tersebut ialah Rendi (L/20), Mansur (L/47) dan Tarmuji (L/50).

Dari informasi yang dihimpun di lokasi, kejadian bermula ketika ketiga korban berjalan menyusuri pantai dari pantai Nyang – Nyang menuju arah utara hingga lokasi kejadian. Namun setibanya di lokasi air laut tiba – tiba pasang. Ketiganya kemudian berlindung di atas karang. Satu orang korban bernama, Mansur kemudian berenang ke laut hingga berhasil selamat dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

“Benar, laporan kita terima sekitar pukul 20.40 Wita dan langsung kita terjunkan tim rescue menuju lokasi kejadian,” terang Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, I Nyoman Sidakarya.

Ia menjelaskan, setibanya di lokasi, tim rescue kemudian melakukan koordinasi dengan pihak terkait serta meninjau lokasi tebing yang akan digunakan untuk proses evakuasi. Ketinggian tebing yang mencapai 100 meter dan jarak pandang yang terbatas serta hasil evaluasi maka evakuasi akan dilakukan esok hari pada tanggal 28 Juni 2026 sekitar pukul 06.00 Wita.

“Kita terkendala jarak pandang, namun korban masih berada pada posisi aman dan masih dapat berkomunikasi, maka evakuasi akan kita laksanakan pagi ini,” imbuhnya.

Tim SAR akhirnya menurunkan satu orang penolong untuk menjangkau korban menggunakan teknik lowering sekira pukul 06.15 Wita. Korban pertama, Tarmuji berhasil dievakuasi pada Minggu pagi, (28/6/2026) sekitar pukul 07.24 Wita menggunakan teknik lifting. Selanjutkan tim rescue berhasil mengevakuasi korban kedua, Rendi sekitar pukul 07.48 Wita.

Baca Juga  Kabupaten Badung Luncurkan SIDALOK

“Seluruh korban sudah berhasil dievakuasi dengan selamat, kondisi keduanya masih stabil, selanjutnya langsung dibawa menuju Balai Desa Pecatu,” imbuhnya.

Upaya evakuasi ini turut melibatkan unsur SAR gabungan diantaranya, Basarnas Bali, Bhabinkamtibmas Desa Pecatu, Linmas Desa Pecatu, Pecalang Desa Pecatu, rekan korban dan masyarakat sekitar. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Menkeu Purbaya: Likuiditas Perbankan Diperkuat, Kredit Berpotensi Tumbuh hingga 14-15 Persen

Published

on

By

purbaya
Gedung Kemenkeu di Jakarta. (Foto: Hms Kemenkeu)

Jakarta, baliilu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah memperkuat likuiditas perbankan melalui penempatan dana hingga Rp 400 triliun ke bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Langkah ini dilakukan untuk menjaga fungsi intermediasi perbankan, mendorong penyaluran kredit ke sektor riil, serta memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Menkeu meyakini kebijakan tersebut dapat mendorong pertumbuhan kredit hingga 14-15 persen pada tahun ini.

Menkeu menjelaskan pemerintah mengembalikan sekaligus menambah penempatan dana pemerintah di Himbara sebagai respons atas kondisi likuiditas perbankan yang mulai mengetat. Dengan likuiditas yang lebih memadai, sektor perbankan diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan kredit kepada dunia usaha.

“Jadi akan cukup likuiditas di sektor perbankan kita. Jadi harusnya bunga di pasar akan turun. Ekonomi siap lari lagi,” ujar Menkeu dalam media briefing di Jakarta, Jumat (26/6).

Menurut Menkeu, langkah tersebut merupakan arahan Presiden agar berbagai hambatan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat segera diatasi. Penambahan likuiditas diyakini akan memperkuat kepercayaan pelaku usaha, meningkatkan investasi, sekaligus mendukung penguatan ekonomi nasional.

“Pak Presiden ingin ekonominya tetap jalan, semua gangguan dihilangkan. Kalau kita balikkan perspektif ekonomi, ekonomi akan lari lagi. Orang cenderung investasi di negara yang ekonominya akan lari,” jelasnya.

Menkeu menilai penguatan likuiditas akan mendorong mekanisme pasar kembali bekerja secara optimal sehingga fungsi intermediasi perbankan dapat berjalan lebih efektif.

“Jadi saya memaksa market mechanism berjalan,” ujar Menkeu.

Berdasarkan komunikasi dengan perbankan, Menkeu mengungkapkan tambahan likuiditas tersebut akan memberikan ruang bagi perbankan untuk kembali menjalankan rencana ekspansi kredit yang sebelumnya sempat tertahan.

“Mereka bilang kalau nggak dibantu, kredit akan tumbuh turun pertumbuhannya ke 8 persen, 7 persen, 6 persen. Ketika kita balikin lagi, rencana kredit yang mereka selama ini tahan karena antisipasi kurangnya likuiditas akan dijalankan lagi. Pasti kreditnya tumbuh double digit, mungkin 13-14 persen,” katanya.

Baca Juga  Bupati Giri Prasta Hadirkan Gedung Graha Pemilu Alaya Giri Nata

Apabila kondisi likuiditas tetap terjaga sesuai desain pemerintah, Menkeu optimistis pertumbuhan kredit nasional dapat meningkat lebih tinggi hingga mencapai kisaran 14-15 persen pada tahun ini.

“Kalau uangnya diatur cukup seperti yang kita desain, pertumbuhan kredit tahun ini tebakan saya bisa 14-15 persen,” ujarnya.

Selain menjaga likuiditas perbankan, Menkeu memastikan penguatan likuiditas perbankan tidak mengganggu kesehatan fiskal. Ia menegaskan defisit APBN 2026 tetap berada dalam batas yang aman dan terkendali.

“Yang jelas, kondisi fiskal aman, defisit tidak akan lebih 3 persen, hampir pasti. Kita bisa kendalikan dengan baik karena ruangnya semakin terbuka lebar,” pungkas Menkeu. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca