Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Perkuat Komitmen Digitalisasi Daerah, Pemkab Badung Laksanakan HLM TP2DD 2024

BALIILU Tayang

:

digitalisasi daerah badung
HLM: Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menghadiri acara High-Level Meeting TP2DD di Ruang Pertemuan Kriya Gosana, Puspem Badung, Senin (23/12). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Badung melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) melaksanakan acara High-Level Meeting (HLM) bertajuk “Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah” di Ruang Pertemuan Kriya Gosana, Puspem Badung, Senin (23/12). Kegiatan yang difasilitasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung tersebut bertujuan untuk mengevaluasi capaian dan merumuskan langkah strategis dalam mempercepat implementasi digitalisasi di wilayah Kabupaten Badung.

Acara dihadiri Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan IB. Gede Arjana, Kepala Bapenda Ni Putu Sukarini, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Perwakilan Bank Pembangunan Daerah Bali, perwakilan Deputi Direktur OJK Regional 8 Bali-Nusra, perwakilan Kepala PLN Cabang Badung, perwakilan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara dan Selatan, serta seluruh anggota TP2DD Kabupaten Badung.

Dalam sambutannya, Wabup Ketut Suiasa menyampaikan pentingnya percepatan digitalisasi daerah sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, efisiensi pelayanan publik, dan daya saing daerah di era digital. Hadirnya tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Kabupaten Badung menjadi wujud komitmen bersama untuk mengimplementasikan visi daerah. Visi ini telah lama menjadi semangat bersama untuk membangun tata kelola pemerintahan berbasis elektronik atau e-Government.

“Sebagai bagian dari kewajiban konstitusional kita, semua aturan dan regulasi, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, harus dijalankan secara konsisten. Hal ini menjadi landasan bagi kita untuk terus berkembang dan memperbaiki setiap kekurangan yang ada. Penerapan e-Government tidak hanya menyederhanakan komunikasi dan pelaksanaan visi daerah, tetapi juga diperkuat dengan berbagai regulasi, termasuk Peraturan Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan,” ujarnya.

Baca Juga  Ketua BK DPRD Badung Putu Parwata Sebut Pendapatan Fluktuatif bisa Diajukan Peroleh Bansos Tunai

Percepatan digitalisasi di Kabupaten Badung harus dilakukan secara hati-hati namun tetap progresif. Dengan langkah ini, indeks digitalisasi daerah dapat meningkat, yang pada akhirnya akan memperkuat transparansi dan efisiensi, baik dalam transaksi pemerintahan maupun pembayaran publik.

“Prinsip Clean Government dan Good Governance adalah fondasi dari digitalisasi pemerintahan. Dengan teknologi digital, kita dapat mempercepat pengambilan keputusan, memberikan kemudahan dalam pelayanan, dan memastikan akuntabilitas. Kecepatan dalam mengambil keputusan ini juga akan memberikan dampak positif pada dinamika ekonomi daerah dan tata kelola pemerintahan secara keseluruhan,” terang Wabup Suiasa.

Untuk memastikan keberhasilan percepatan digitalisasi, Suiasa menekankan tiga hal konkrit yang perlu menjadi perhatian diantaranya; pertama dengan konsolidasi internal untuk memperkuat koordinasi antar seluruh pemangku kepentingan. Sinergi dan harmonisasi pola pikir, gerak langkah, serta ritme kerja harus diwujudkan agar seluruh program digitalisasi dapat berjalan dengan baik. Kedua, Akselerasi dan Dinamisme dimana digitalisasi memerlukan percepatan dan perluasan yang dinamis. Harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan memastikan setiap langkah digitalisasi sesuai dengan kebutuhan daerah. Ketiga, Evaluasi dan Peningkatan, penting untuk mengevaluasi sejauh mana capaian yang telah diraih. Apakah target-target yang telah ditetapkan telah tercapai, atau masih memerlukan upaya tambahan. Evaluasi ini akan menjadi dasar perbaikan di masa mendatang.

“Saya berharap melalui upaya bersama ini, Kabupaten Badung dapat menjadi salah satu daerah terdepan dalam implementasi digitalisasi di Indonesia. Terima kasih kepada Bank Indonesia, Bank BPD Bali, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung percepatan digitalisasi ini. Mari kita lanjutkan komitmen bersama untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan efisien demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung,” harap Suiasa.

Baca Juga  Sekda Adi Arnawa Pimpin Seleksi JPT di Lingkungan Pemkab Badung

Sebelumnya dalam laporan Pj. Sekda Badung IB.Surya Suamba sebagai Ketua Pelaksana Harian TP2DD yang dibacakan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kab. Badung IB. Gede Arjana disampaikan bahwa Kabupaten Badung mencatat peningkatan signifikan dalam nilai evaluasi kinerja TP2DD. Berdasarkan penilaian tahun 2023 yang dilakukan pada 2024, nilai Kabupaten Badung naik 7 poin menjadi 74,46. Penilaian tersebut terdiri dari Aspek Proses: Nilai 39,23, Aspek Output Nilai 83,87, Aspek Outcome: Nilai 78,89.

“Meskipun nilainya meningkat, peringkat Kabupaten Badung dalam sub-regional Jawa-Bali mengalami penurunan karena kabupaten lain menunjukkan peningkatan lebih signifikan. Hal ini menjadi refleksi untuk meningkatkan kolaborasi dan upaya digitalisasi yang lebih terstruktur dan masif,” ungkapnya.

Dilaporkan juga bahwa seluruh transaksi belanja Pemkab Badung telah dilakukan secara non-tunai (cashless). Badung juga telah melaksanakan pilot project penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di 5 (lima) perangkat daerah untuk belanja barang dan jasa. Namun, penerapannya belum optimal untuk semua jenis belanja karena kendala seperti terbatasnya penyedia barang dan jasa yang memiliki QRIS, serta rendahnya plafon KKPD yang hanya mencapai 40% dari pagu tunai per perangkat daerah. Dari sisi pendapatan, transaksi pajak dan retribusi daerah secara digital terus ditingkatkan. Pada semester II tahun 2024, pembayaran pajak daerah melalui kanal digital mencapai 35,28% atau sebesar Rp 1,86 triliun, meningkat dari semester I sebesar 8,89%. Namun, penggunaan QRIS masih di bawah 1%, menjadi fokus pengembangan ke depan. Sementara itu, pembayaran retribusi daerah secara digital meningkat dari 2,99% pada semester I menjadi 3,83% pada semester II.

Ketua Pelaksana Harian TP2DD juga memaparkan tantangan utama yang dihadapi antara lain; pertama, Belum optimalnya pelaksanaan pertemuan rutin untuk memonitor dan mengevaluasi implementasi roadmap digitalisasi. Kedua, Belum adanya Peraturan Kepala Daerah yang secara tegas mewajibkan pembayaran non-tunai untuk transaksi pendapatan daerah. Ketiga, Rendahnya pemahaman masyarakat dan aparatur tentang manfaat dan mekanisme transaksi digital. Keempat, Keterbatasan penyedia layanan berbasis digital untuk mendukung ekosistem pembayaran non-tunai.

Baca Juga  Pelatihan E-Surat dan TTE Sasar Tingkat SD, Dinas Kominfosanti Targetkan Tahun Ini Tuntas

Untuk menjawab tantangan tersebut, TP2DD Kabupaten Badung telah menyusun rencana aksi tahun 2025, antara lain: Penguatan Koordinasi, Memperbanyak High-Level Meeting dan rapat koordinasi untuk memastikan roadmap digitalisasi berjalan sesuai rencana. Peningkatan Regulasi, Mendorong terbitnya Peraturan Bupati yang mewajibkan pembayaran non-tunai pada transaksi pendapatan daerah. Sosialisasi dan Edukasi, Bersama Bank Pembangunan Daerah Bali, memperluas sosialisasi kepada masyarakat, wajib pajak, dan wajib retribusi mengenai manfaat transaksi digital. Pengembangan Layanan Digital, Memperbanyak penyedia barang dan jasa yang mendukung QRIS, serta mengembangkan sistem pembayaran digital berbasis SNAP-BI untuk mendukung pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Dalam laporan tersebut disampaikan juga untuk mewujudkan transformasi digital menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat digitalisasi.

“Komitmen yang kuat, regulasi yang mendukung, dan edukasi yang masif menjadi kunci keberhasilan transformasi digital di Kabupaten Badung. Dengan harapan digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya good governance,” jelas Asisten. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Bupati Sanjaya Hadiri Koordinasi Pencegahan Korupsi, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Published

on

By

Bupati Sanjaya Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi
HADIRI RAKOR: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah se-Wilayah Bali Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/11). (Foto: ist)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah se-Wilayah Bali Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/11). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus mendorong penyelamatan aset dan keuangan daerah melalui langkah-langkah pencegahan korupsi.

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Bali yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Kasatgas V2 KPK RI Nurul Ichsan Al Huda, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali yang diwakili Kabid Pendapatan Hak dan Pendaftaran David Cristhian, Tim KPK RI, serta para Bupati dan Sekretaris Daerah se-Kabupaten/Kota di Bali.

Dalam sambutan Gubernur Bali yang disampaikan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, ditegaskan bahwa perbaikan tata kelola merupakan kunci utama dalam upaya pencegahan korupsi. Ia mengapresiasi pendampingan dan arahan KPK yang selama ini mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan, salah satunya melalui capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) di wilayah Bali yang menunjukkan hasil tinggi.

“Tata kelola itu sifatnya dinamis. Maka, kita terus melakukan langkah-langkah dan penyempurnaan sesuai dengan perubahan regulasi, perkembangan keadaan, serta dinamika pemerintahan,” ujarnya.

Sementara itu, Kasatgas V2 KPK RI Nurul Ichsan Al Huda menekankan pentingnya penyelamatan keuangan daerah melalui pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel. Menurutnya, aset daerah memiliki nilai ekonomi yang harus dijaga agar tidak menimbulkan potensi kerugian keuangan daerah.

“Kalau aset-aset kita tidak ditangani dengan baik, apalagi bermasalah, upaya efisiensi dan penghematan yang dilakukan pemerintah tentu tidak akan memberikan hasil optimal. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat dan perbaikan bagi penyelamatan keuangan daerah di seluruh wilayah Bali,” ungkapnya.

Baca Juga  Wabup Alit Sucipta Ikuti Rakor Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi di Surabaya

Dalam koordinasi tersebut, pembahasan difokuskan pada progres sertifikasi aset milik pemerintah daerah, khususnya berupa tanah dan bangunan, serta penyelesaian tindak lanjut hasil review dan pendampingan KPK. Masing-masing pemerintah daerah juga diberikan kesempatan untuk memaparkan perkembangan penertiban dan sertifikasi aset sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, tertib, dan bertanggung jawab.

Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan koordinasi tersebut. Menurutnya, sinergi dan komitmen seluruh pemerintah daerah menjadi langkah penting dalam menjaga aset serta keuangan daerah demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Kami menyambut baik dan mendukung upaya pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintahan. Melalui koordinasi dan pendampingan ini, kami berharap pengelolaan aset dan keuangan daerah semakin tertib, transparan, serta akuntabel,” tegas Bupati Sanjaya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Berbagi Semangat dan Harapan, Pangdam Udayana Motivasi Siswa Sekolah Rakyat

Published

on

By

Pangdam IX/Udayana Kunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi
KUNJUNGI SRT: Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Made Putra Widiastawa mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bali yang berlokasi di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Kamis (5/11/2026). (Foto: Pendam IX)

Karangasem, baliilu.com – Memberikan motivasi dan menanamkan nilai-nilai kedisiplinan kepada generasi muda, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Made Putra Widiastawa mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bali yang berlokasi di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Kamis (5/11/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Pangdam didampingi Danrem 163/Wira Satya, Asintel, Aslog, Aster, Kapendam, dan Kazidam IX/Udayana. Kedatangan Pangdam beserta rombongan disambut langsung ole Dandim 1623/Karangasem Letkol Inf I Putu Gede Widarta dan Wakil Kepala Sekolah Rakyat.

Mengawali kunjungannya, Pangdam menerima paparan dari Wakil Kepala Sekolah mengenai pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat Terintegrasi. Selanjutnya, Pangdam meninjau secara langsung aktivitas para siswa, termasuk pelaksanaan makan siang bersama, serta melihat fasilitas asrama guna memastikan kondisi sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam juga berinteraksi langsung dengan para siswa melalui pengarahan dan perkenalan diri. Dalam arahannya, Pangdam menanamkan pemahaman tentang pentingnya keberanian, ketulusan, disiplin, dan tanggung jawab sebagai bekal dalam meraih masa depan. Menurutnya, keberanian sejati lahir dari ketulusan hati, tidak memiliki kepentingan pribadi, serta tidak hanya memikirkan keselamatan diri sendiri.

Pangdam menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat Terintegrasi merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam memberikan akses pendidikan yang layak bagi masyarakat melalui sistem pendidikan berasrama (boarding school). Pangdam juga mengingatkan bahwa pada masa perjuangan dahulu, keberadaan Sekolah Rakyat turut melahirkan generasi yang disiplin, rajin, dan memiliki semangat juang tinggi hingga mampu membawa bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.

“Kita tidak bisa mencapai keberhasilan kalau tidak disiplin dan rajin belajar. Kita juga harus belajar menghargai satu sama lain, menghargai guru, menghargai lingkungan, serta selalu bersyukur atas apa yang telah kita capai hari ini,” tegas Pangdam.

Baca Juga  Ketua BK DPRD Badung Putu Parwata Sebut Pendapatan Fluktuatif bisa Diajukan Peroleh Bansos Tunai

Lebih lanjut, Pangdam menyampaikan bahwa para siswa patut bersyukur karena mendapatkan berbagai fasilitas pendidikan secara gratis, mulai dari kebutuhan makan, pakaian, buku-buku hingga perlengkapan penunjang pendidikan lainnya. Oleh karena itu, seluruh fasilitas tersebut hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan belajar sungguh-sungguh dan terus berusaha mengembangkan kemampuan diri.

“Rajin-rajinlah belajar untuk mencapai kesuksesan. Jadilah orang yang optimistis, berani bersaing, dan memiliki semangat untuk meraih cita-cita. Semua profesi itu bagus sepanjang dijalani dengan tulus, ikhlas, penuh tanggung jawab, dan sungguh-sungguh,” pesan Pangdam.

Sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap kebutuhan sekolah, Kodam IX/Udayana juga memberikan bantuan sumur bor guna mendukung ketersediaan air bersih bagi para siswa dan lingkungan sekolah. Selain itu, Pangdam turut memberikan uang saku secara langsung kepada para siswa sebagai bentuk motivasi dan penyemangat agar mereka semakin giat belajar, berprestasi, serta terus berjuang meraih cita-cita.

Kegiatan kunjungan diakhiri dengan foto bersama dan yel-yel penuh semangat bersama para siswa, menciptakan suasana akrab dan penuh kegembiraan yang semakin mempererat kedekatan antara Pangdam dengan generasi muda penerus bangsa.

Sementara itu, Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution menegaskan bahwa kunjungan Pangdam IX/Udayana ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Bali merupakan wujud kepedulian dan komitmen TNI dalam mendukung dunia pendidikan, sekaligus menumbuhkan motivasi dan semangat generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan para siswa semakin percaya diri, memiliki karakter disiplin, tekun dalam belajar, serta optimistis dalam menggapai cita-cita. Dukungan terhadap dunia pendidikan dan pembinaan generasi muda menjadi bagian dari upaya TNI dalam turut membangun sumber daya manusia yang unggul demi kemajuan bangsa dan negara. (gs/bi)

Baca Juga  Pelayanan Publik Badung Dilirik Maluku Utara

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Festival Seni Budaya XV Tahun 2026, Langkah Nyata Pemkab Badung Lestarikan Seni dan Budaya Lokal

Published

on

By

Bupati Adi Arnawa Buka Festival Seni Budaya XV
PEMBUKAAN FESTIVAL SENI BUDAYA XV: Bupati Wayan Adi Arnawa bersama Wabup Bagus Alit Sucipta saat pembukaan Festival Seni Budaya Kabupaten Badung XV Tahun 2026 di Panggung Terbuka Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Rabu (4/11). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kebudayaan kembali menggelar Festival Seni Budaya (FSB) Kabupaten Badung XV Tahun 2026. Pembukaan perhelatan akbar ini ditandai secara simbolis lewat prosesi penancapan kayonan oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta dan jajaran Forkopimda Badung di Panggung Terbuka Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Rabu (4/11).

FSB XV tahun ini diselenggarakan mulai tanggal 4 hingga 16 November 2026. Ajang tahunan ini mengangkat tema utama Sani Buddhayah Taya Ning Rat, sebuah frasa mendalam yang mengandung arti bahwa Seni Budaya Merupakan Sinar Bagi Hati dan Dunia.

Bupati seusai membuka acara memberikan apresiasi yang tinggi kepada para seniman, budayawan, serta seluruh panitia yang terlibat. Ia menegaskan bahwa festival ini merupakan langkah nyata Pemkab Badung dalam melestarikan seni dan budaya lokal. Kebijakan ini dinilai sangat strategis sebagai benteng pertahanan identitas diri di tengah gempuran arus globalisasi yang kian masif.

“Tentu saya berharap dengan kekuatan identitas budaya inilah kita bisa menjadi satu pertahanan yang kuat terutama dalam menjaga dan melestarikan budaya yang merupakan warisan daripada para leluhur kita ini. Festival ini kita jadikan sebagai momentum bagaimana kita berpihak kepada budaya lokal sekaligus juga memberikan ruang kepada para seniman, generasi muda untuk menunjukkan seni dan kreativitasnya hingga nanti di harapkan akan bermunculan hasil-hasil karya yang sekaligus bagian daripada pelestarian seni dan budaya itu sendiri,” jelas Adi Arnawa didampingi Bagus Alit Sucipta.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Kebudayaan Badung I Gede Sukadana menyampaikan bahwa FSB Badung tahun ini dikemas menarik dengan diisi berbagai metode penampilan. Diantaranya adalah Utsawa (Parade), Wimbakara (Lomba), Reksadana (Pagelaran), serta Kandarupa (Pameran).

Baca Juga  Peringati Bulan Bung Karno VIII, Pemkab Badung Ajak Masyarakat Jaga Persatuan dan Rawat Monumen Perjuangan

Sukadana menyebutkan festival kali ini tampil beda karena tidak hanya diikuti oleh seniman lokal di seantero Pulau Bali saja. Ajang ini juga diramaikan oleh sanggar dan seniman dari luar daerah, seperti sekaa kesenian dari Disbudpar Bandung, Jawa Barat, dan sanggar seni asal Provinsi Sumatera Barat.

“Pada kesempatan yang baik ini, perlu juga saya sampaikan mengenai peserta Festival Seni Budaya Kabupaten Badung tahun ini kurang lebih berjumlah 1.925 orang seniman. Berasal dari 1.421 seniman karawitan, 386 seniman tari, 78 seniman musik, 10 seniman seni rupa, dan 30 seniman partisipan dari luar Bali. Selain para seniman, peserta Festival ini diisi dengan 81 UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dari Kabupaten Badung,” jelasnya.

Acara pembukaan FSB turut dihadiri oleh jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD Badung, Sekretaris Daerah IB Surya Suamba, beserta para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, Ketua Organisasi kewanitaan beserta anggota, perwakilan Komite Ekonomi Kreatif, Listibiya Badung, jajaran Camat se-Kabupaten Badung, Lurah, Perbekel, dan Bendesa Adat se-Kabupaten Badung. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca