Tuesday, 5 March 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

EKONOMI & BISNIS

Perkuat Peran KPPBC TMP A, Wagub Cok Ace Harapkan Produksi Lokal Miliki Perlindungan

BALIILU Tayang

:

de
WAGUB COK ACE: Saat coffee morning dalam rangka memperkuat peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP A Denpasar di Kantor Bea Cukai Type Madya Pabean A Denpasar, Selasa (14/1) pagi. (Foto:Ist)

Denpasar, baliilu.com – Dalam upaya memajukan perekonomian dan mendukung perkembangan masyarakat secara luas maka pemerintah berusaha untuk terus memperjuangkan aspek legalitas dan aspek hukumnya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi masyarakat Bali. Salah satunya dengan melindungi hak cipta produksi warga lokal yang memiliki jaringan ekspor luar negeri. Untuk itu diperlukan penerbitan peraturan daerah (perda) yang nantinya akan mengatur sekaligus melindungi produk tersebut.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) saat menghadiri coffee morning dalam rangka memperkuat peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP A Denpasar untuk peningkatan ekspor, investasi dan industri pariwisata Bali, di Kantor Bea Cukai Type Madya Pabean A Denpasar, Selasa (14/1) pagi.

Lebih lanjut, dengan diberlakukannya Pergub nomor 79 tahun 2018, tentang hari penggunaan pakaian adat Bali memberikan efek positif bagi pedagang kecil dan menengah sebesar 49%. Sehingga untuk ke depan perlu diupayakan pembuatan payung hukum bagi pelaku industri UMKM.

Ditambahkan Cok Ace, perekonomian Bali saat ini bertumpu pada tiga sektor unggulan, yakni sektor pertanian dalam arti luas, sektor pariwisata dan sektor industri kecil dan menengah.  Pariwisata di Provinsi Bali menjadi penghasil devisa negara yang tidak kecil setiap tahunnya.  Untuk itu, peranan di sektor pariwisata telah terbukti meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

“Tingginya potensi berkembangnya pasar internasional di Provinsi Bali, tidak menutup kemungkinan adanya penyelundupan barang-barang ilegal, seperti narkoba, senjata api, serta barang-barang lain yang berasal dari luar negeri masuk di Provinsi Bali ataupun sebaliknya. Tantangan ke depan adalah masalah persaingan yang semakin ketat dalam hal daya tarik, aksesibilitas, tambahan dan fasilitas sebagai daya tarik utama wisatawan,” ungkap Cok Ace.

Baca Juga  Temu Kangen KNPI, Ny Putri Koster: Pengalaman Masa Lalu Sangat Bermanfaat untuk Masa Depan

Untuk mewujudkan itu semua, Pemerintah Provinsi Bali telah mengatur 22 misi dalam mengembangkan destinasi dan produk baru berbasis budaya dan berpihak pada rakyat serta terintegrasi antar kabupaten/ kota se-Bali, membangun dan mengembangkan pusat-pusat keuangan baru sesuai dengan potensi kabupaten/ kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas,  serta membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat kemitraan krama Bali. 

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali Nusra, Hendra Prasmana mengatakan agar adanya ikatan kerjasama yang baik antar-pemerintah, bea cukai dan stakeholder terkait sehingga mampu memutar perekonomian secara merata dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Kepala KPPBC TMP A Denpasar, Kusuma Santi Wahyuningsih mengatakan kegiatan ini sebagai apresiasi kepada pemerintah daerah yang bekerja sama dengan Bea Cukai Denpasar dan stakeholder yang memberi kontribusi kepada negara Indonesia umumnya, sekaligus menghidupkan pergerakan ekonomi di daerah Bali pada umumnya.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Denpasar memiliki peran sentral dalam meningkatkan ekspor, investasi dan industri Bali melalui berbagai pengaturan dan pengembangan infrastruktur penunjang.

“Jika layanan Kepabeanan dan Cukai baik dan lancar, maka investor dan bisnis juga akan percaya pada Bali melakukan investasi.  Kemudian, penerimaan pajak akan semakin meningkat dan dapat digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat.  Di sisi lain, faktor pengawasan juga tidak boleh luput untuk diperhatikan,” imbuhnya.

Selain itu dikatakan Kusuma Santi Wahyuningsih, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMP Denpasar memiliki peran sentral dalam meningkatkan ekspor, investasi dan industri Bali harus tetap memimpin di Bali.  Oleh karena itu semua yang telah disetujui adalah upaya untuk mempertahankan Bali sebagai daya tarik dari tujuan wisata, seperti membangun budaya bersih sehingga Bali akan tetap terpelihara kebersihan dan mampu terbebas dari kesulitan sampah, menjadikan Bali sebagai contoh pembangunan ekonomi hijau, bahkan Bali akan menjadi Pusat Unggul  untuk Energi Terbarukan. (*/balu1)

Baca Juga  Aplikasi Smart In Pays, Ubah Transaksi Konvensional ke Digital dengan Banyak Keuntungan

galungan
Advertisements
galungan dprd badung
Advertisements
galungan dprd bali
Advertisements
pln ucapan
Advertisements
stikom
Advertisements
pemprov bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI & BISNIS

Tekanan Inflasi Meningkat, Namun Masih Dalam Rentang Sasaran Inflasi 2024

Published

on

By

inflasi bali
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja. (Foto: gs)

Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali, perkembangan harga Provinsi Bali pada Februari 2024 tercatat inflasi sebesar 0,61% (mtm), lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar -0,09% (mtm) dan lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 0,37% (mtm).

Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali sebesar 2,98% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,75% (yoy), namun masih dalam rentang sasaran inflasi 2024 sebesar 2,5±1 %.

Secara spasial, Denpasar mengalami inflasi sebesar 0,65% (mtm) atau 2,72% (yoy), kemudian Badung mengalami inflasi sebesar 0,58% (mtm) atau 2,90% (yoy), Singaraja mengalami inflasi sebesar 0,51% (mtm) atau 3,02% (yoy), dan Tabanan mengalami inflasi sebesar 0,68% (mtm) atau 3,87% (yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja melalui keterangan tertulis, Sabtu (2/3/2024) mengatakan, berdasarkan komoditasnya, inflasi terutama bersumber dari kenaikan harga beras, tomat, cabai merah, daging ayam ras, dan daging babi. Selain kenaikan harga beras yang terjadi hampir di seluruh provinsi, secara historis selama lima tahun terakhir, komoditas cabai merah dan daging ayam ras cenderung mengalami kenaikan harga menjelang hari raya Galungan dan Kuningan. ‘’Sementara itu, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga bawang merah dan cabai rawit,’’ ujar Erwin.

Pada Maret 2024, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja menyebut risiko yang perlu diwaspadai antara lain ketersediaan pasokan yang cukup untuk bahan pangan dan bahan bakar (BBM dan gas LPG) di tengah meningkatnya permintaan menjelang hari raya. Peningkatan permintaan canang sari juga berpotensi mendorong kenaikan harga.

Baca Juga  Yayasan Sosial McKinsey Tawarkan Kerjasama di Bidang Pengelolaan Sampah dengan Pemkot Denpasar

Selanjutnya, terdapat kenaikan harga bawang putih di China yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga bawang putih di tingkat konsumen. Selain itu, masih terbatasnya produksi padi pada Maret 2024 berpotensi menyebabkan berlanjutnya tekanan kenaikan harga beras di Bali.

Erwin Soeriadimadja menegaskan, TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali secara konsisten melakukan pengendalian inflasi dalam kerangka kebijakan 4K antara lain: i) Peningkatan intensitas pelaksanaan operasi pasar murah di seluruh kabupaten/ kota se-Bali untuk bahan pangan; (ii) Pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian ESDM dan Pertamina untuk meningkatkan pasokan gas LPG 3 kg; (iii) Pelaksanaan program gerakan tanam cepat panen yang diawali di lingkungan Pemprov Bali dan akan diperluas di seluruh Kabupaten/ Kota di Bali; (iv) Peningkatan ketersediaan beras Bulog dan penyaluran beras SPHP ke masyarakat; (v) Peningkatan Kerja Sama Antar-Daerah (KAD) di Provinsi Bali dan luar Bali; serta (vi) Pemberian subsidi ongkos angkut termasuk untuk pelaksanaan operasi pasar.

Sinergi pengendalian inflasi di Bali terus diperkuat dalam rangka mengendalikan harga pangan di tengah momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), seperti Galungan, Kuningan, Nyepi dan Bulan Puasa, melalui langkah tersebut, Bank Indonesia meyakini inflasi tahun 2024 tetap akan rendah dan terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1%. (gs/bi)

galungan
Advertisements
galungan dprd badung
Advertisements
galungan dprd bali
Advertisements
pln ucapan
Advertisements
stikom
Advertisements
pemprov bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Ekonomi Bali Tumbuh 5,86%, Sektor Potensial dan Digitalisasi Perlu Terus Diperkuat

Published

on

By

seminar
SARASEHAN: Bank Indonesia Provinsi Bali pada Rabu, 7 Februari 2024 menyelenggarakan kegiatan bertajuk Sarasehan Perekonomian Bali bertempat di Grha Tirta Gangga Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Bank Indonesia Provinsi Bali pada Rabu, 7 Februari 2024 menyelenggarakan kegiatan bertajuk Sarasehan Perekonomian Bali bertempat di Grha Tirta Gangga Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali.

Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra; dan Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Fitria Irmi Triswati.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari memaparkan bahwa di tengah ketidakpastian perekonomian global, kinerja ekonomi nasional dan Bali tetap tumbuh tinggi dengan tingkat inflasi yang tetap terjaga sesuai target sasaran 3%±1%. Pada triwulan IV 2023, perekonomian Bali tumbuh menguat dan tercatat sebesar 5,86% (yoy) atau 5,71% (yoy) untuk keseluruhan tahun 2023, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,36% (yoy). Lebih lanjut, level pertumbuhan ekonomi Bali juga lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yang tumbuh sebesar 5,04% (yoy) dan Bali menempati peringkat 6 (enam) dari 34 provinsi di Indonesia.

‘’Untuk mengakselerasi perekonomian Bali, sektor potensial lain di luar pariwisata perlu didorong, salah satunya sektor pertanian. Sektor pertanian menyumbang sekitar 15% terhadap PDRB Bali, dan mampu menyerap hingga 20% tenaga kerja, serta berperan penting dalam pengendalian inflasi. Subsektor perikanan yang termasuk dalam sektor pertanian juga memiliki pangsa terbesar dan potensi ekspornya cukup tinggi,’’ ujar Utari. Namun, pertumbuhan kredit subsektor ini justru terkontraksi karena dinilai berisiko tinggi, yang tercermin dari tingginya Non Performance Loan (NPL) dan Loan at Risk (LAR).

Diversifikasi sumber pertumbuhan di luar pariwisata penting untuk menyeimbangkan pertumbuhan antara kawasan utara dan selatan Bali. Saat ini, daerah berbasis pariwisata memiliki pendapatan per kapita per bulan, pengeluaran per bulan, dan intermediasi kredit yang lebih tinggi dibandingkan daerah nonpariwisata.

Baca Juga  Pulihkan Pariwisata Bali, Gubernur Koster sampai Akhir 2020 akan Optimalkan Datangkan Wisatawan Nusantara

Utari lanjut mengatakan bahwa kestabilan harga juga perlu dijaga karena pertumbuhan ekonomi yang menyejahterakan masyarakat harus dibarengi dengan inflasi yang terkendali. Pengendalian inflasi tidak hanya untuk kestabilan harga jangka pendek namun juga jangka panjang dengan membentuk ekosistem rantai distribusi hulu-hilir yang melibatkan Perumda pangan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut, upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor potensial memerlukan dukungan kemudahan akses pembiayaan dan dukungan investasi baik melalui perbankan maupun FDI. ‘’Oleh karena itu. perlu sinergi seluruh pihak untuk mempromosikan sektor potensial di Provinsi Bali,‘‘ ujar Utari.

Senada dengan Utari, I Wayan Wiasthana Ika Putra selaku Kepala Bappeda Provinsi Bali menjelaskan pentingnya inklusivitas bagi masyarakat Bali. Hingga saat ini, isu kesenjangan antarwilayah di Bali bagian selatan dan Bali bagian utara masih menjadi sorotan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun transformasi sektor pariwisata dan diversifikasi ekonomi melalui enam strategi utama, yaitu: 1) Bali Sehat dan Pintar; 2) Bali Produktif; 3) Bali Smart Island; 4) Bali Hijau; 5) Bali Terintegrasi; serta 6) Bali Kondusif dan Berintegritas. Sinergi antarpemangku kepentingan melalui PIKBS dapat menjadi sarana untuk mewujudkan transformasi tersebut dengan menggali potensi investasi yang terdapat pada masing-masing kabupaten dan kota di Bali.

Sementara, Fitria Irmi Triswati selaku Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran menuturkan bahwa digitalisasi pembayaran merupakan kunci untuk mengakselerasi perekonomian Bali yang inklusif. Fitria mengelaborasi fakta bahwa transaksi pembayaran digital di tahun 2023 mampu mencapai Rp 60,3 triliun atau setara dengan 3 kali Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, persentase pertumbuhan pembayaran digital sejak tahun 2019 hingga 2023 mencapai 123,1%. Sedangkan salah satu fasilitas pembayaran digital yaitu QRIS juga sudah mampu mengakomodasi transaksi antarnegara. Ekosistem digital yang sudah berkembang pesat di Indonesia diyakini mampu mendorong pengembangan sektor-sektor potensial di Bali, baik transaksi domestik maupun ekspor. Transaksi QRIS di Bali tumbuh signifikan sejalan dengan perluasan akseptasi pembayaran digital.

Baca Juga  Perkuat Upaya P4GN, Panji Astika Terima Mandat Ketua Gannas Tabanan

Pada Desember 2023, volume transaksi QRIS Provinsi Bali mencapai 43,33 juta transaksi dengan total pengguna QRIS tercatat mencapai 993.415 pengguna atau tumbuh 60,91% (yoy). Jumlah merchant QRIS juga terus tumbuh hingga mencapai 789.004 merchant dimana 96,11% diantaranya adalah UMKM. Transaksi QRIS Antarnegara di Provinsi Bali juga meningkat sejalan dengan peningkatan total transaksi QRIS Antarnegara nasional. Pada Desember 2023, transaksi inbound QRIS Antarnegara terutama berasal dari wisatawan Malaysia, diikuti wisatawan Singapura dan Thailand. Provinsi Bali merupakan provinsi keenam terbesar transaksi QRIS Antarnegara secara nasional.

Triswati menegaskan, pertumbuhan ekonomi dan digitalisasi harus berjalan beriringan. Upaya yang sedang dilakukan saat ini adalah menyiapkan pondasi ekonomi keuangan digital yang kokoh untuk masa depan Indonesia, dengan didukung pertumbuhan ekonomi yang perlu terus diakselerasi. Lebih lanjut, kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan yang telah terjalin dengan baik dapat terus dijaga guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif. (gs/bi)

galungan
Advertisements
galungan dprd badung
Advertisements
galungan dprd bali
Advertisements
pln ucapan
Advertisements
stikom
Advertisements
pemprov bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

BI dan Pemprov Bali Luncurkan Website PIKBS Guna Memacu Investasi, Perdagangan dan Pariwisata

Published

on

By

luncurkan
LAUNCHING: Bank Indonesia Provinsi Bali berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali pada Rabu, 7 Februari 2024, menyelenggarakan ''Launching'' Website Pusat Investasi Kerthi Bali Sadhana (PIKBS) di Kantor Perwakilan BI Bali Denpasar. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Bank Indonesia Provinsi Bali berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali pada Rabu, 7 Februari 2024, menyelenggarakan Launching Website Pusat Investasi Kerthi Bali Sadhana (PIKBS) di Kantor Perwakilan BI Bali Denpasar.

Acara ini dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, I Wayan Serinah; Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja; serta perwakilan Kementerian terkait, Konsulat Jenderal, Forkopimda, Walikota, Bupati, Pimpinan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal, Perbankan, Akademisi dan Asosiasi, pelaku usaha serta UMKM yang hadir secara luring maupun daring.

Deputi Gubernur, Filianingsih Hendarta, dalam keynote speech-nya menuturkan bahwa PIKBS diharapkan mampu menjadi sarana untuk meningkatkan keterbukaan informasi, sehingga terbentuk persepsi positif investor terhadap sektor-sektor unggulan baru di Bali. PIKBS juga dapat menyinergikan peran Pemerintah Daerah, kementerian dan lembaga, terutama dalam mendorong promosi UMKM berorientasi ekspor, pariwisata berkualitas dan proyek investasi di sektor-sektor prioritas.

Dalam kesempatan tersebut, Filianingsih juga menyampaikan apresiasi kepada Pj. Gubernur Bali beserta jajaran atas kerja sama dalam mendukung digitalisasi sistem pembayaran di Bali. ‘’Bali memiliki peluang besar untuk dapat mengakselerasi peningkatan implementasi QR lintas batas melalui strategi pelaksanakan kegiatan promosi yang terintegrasi dalam linkage hubungan investor global, nasional dan regional,’’ ujar Filianingsih menambahkan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, I Wayan Serinah, mengatakan bahwa PIKBS merupakan bentuk inovasi dalam menyediakan informasi untuk mendorong investasi di Provinsi Bali. PIKBS diharapkan dapat menjadi motor penggerak dan mengambil peran strategis dalam penguatan program promosi investasi, perdagangan, dan pariwisata Provinsi Bali.

Pada kesempatan terpisah saat sosialisasi Website PIKBS, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra, menyampaikan bahwa PIKBS dapat mengakselerasi daya saing dan pertumbuhan ekonomi Bali antara lain dengan membangun persepsi positif stakeholders eksternal.

Baca Juga  Yayasan Sosial McKinsey Tawarkan Kerjasama di Bidang Pengelolaan Sampah dengan Pemkot Denpasar

Selanjutnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja mengatakan bahwa PIKBS bertujuan untuk menjaga persepsi positif ekonomi Bali dalam mendorong investasi, perdagangan, dan kunjungan wisatawan berkualitas (quality tourism). Ke depan, Erwin mengharapkan kerja sama dan dukungan Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemeritah Kota/Kabupaten untuk dapat menyiapkan proyek Pemerintah Daerah yang clean and clear, UMKM unggulan dan siap ekspor, serta desa wisata unggulan untuk selanjutnya dipromosikan dan dipertemukan (business matching) dengan investor maupun buyer potensial. ‘’Kehadiran PIKBS merupakan hasil sinergi dan kolaborasi pihak terkait di Bali yang diformalkan melalui Surat Keputusan Gubernur Bali yang ditandatangani pada 6 Juni 2023,’’ ujar Erwin.

PIKBS diketuai oleh Kepala Bappeda dan wakil ketua oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, serta sekretaris oleh Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian. Adapun Dewan Pembina PIKBS terdiri dari Gubernur Bali, Bupati/Walikota se-Bali, dan Kepala Bank Indonesia Bali.

Selanjutnya, PIKBS memiliki 3 kelompok kerja, yaitu: Kelompok Kerja Bidang Investasi, Kelompok Kerja Bidang Perdagangan, dan Kelompok Kerja Bidang Pariwisata dengan koordinator di masing-masing Kelompok Kerja, yaitu DPMPTSP Provinsi Bali, Disperindag Provinsi Bali, dan Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

Menindaklanjuti terbentuknya PIKBS tersebut, Bank Indonesia Provinsi Bali bersama dengan Kelompok Kerja PIKBS telah melakukan sosialisasi PIKBS kepada Perangkat Daerah di level provinsi maupun kabupaten/kota di Bali, serta pertemuan reguler triwulanan untuk penyusunan Presentation Book. Presentation Book merupakan produk utama PIKBS yang menyajikan informasi lengkap mengenai Bali yang antara lain mencakup profil dan perkembangan ekonomi, rencana pengembangan ke depan, panduan investasi (peraturan, prosedur, insentif, realisasi), aset dan proyek potensial, destinasi wisata berkualitas, serta produk UMKM unggulan dan siap ekspor.

Baca Juga  Pulihkan Pariwisata Bali, Gubernur Koster sampai Akhir 2020 akan Optimalkan Datangkan Wisatawan Nusantara

Di samping itu, Bank Indonesia Provinsi Bali dan PIKBS juga telah berpartisipasi dalam event promosi dan business matching di Indonesia Investment Forum (IIF) Dubai dan IIF Tokyo 2023 yang diikuti oleh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur. Ke depan, proyek investasi Pemerintah Daerah yang clean and clear lainnya diharapkan dapat diikutsertakan dalam program promosi investasi berikutnya.

Erwin menyampaikan bahwa salah satu quick wins PIKBS adalah pelaksanaan Bali Jagadhita tahun 2024 yang merupakan program promosi terintegrasi perdagangan, pariwisata, dan investasi Bali yang tahun ini juga akan diikuti oleh Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Event ini telah diagendakan dalam Calender of Event Pariwisata Provinsi Bali 2024, sehingga kolaborasi dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota/Kabupaten memegang peranan penting dalam kesuksesan program kerja unggulan PIKBS, termasuk menyiapkan proyek Pemerintah Daerah yang clean and clear, produk UMKM unggulan dan siap ekspor, serta desa wisata unggulan.

Selain itu, terdapat program kerja lain, seperti optimalisasi pemanfaatan website PIKBS, publikasi rutin Presentation Book secara triwulanan, partisipasi dalam kegiatan promosi maupun business matching, dan Capacity Building Kelompok Kerja PIKBS. Website PIKBS diharapkan menjadi sarana promosi perdagangan, pariwisata, dan investasi yang mudah diakses oleh buyer, wisatawan, dan investor potensial. Hal ini tentunya memerlukan dukungan seluruh pihak untuk bersama-sama bersinergi dalam mengakselerasi daya saing dan pertumbuhan ekonomi Bali.

‘’Bank Indonesia Provinsi Bali terus berkomitmen dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Bali untuk menarik investasi berkualitas, mendorong sektor ekonomi potensial dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke destinasi wisata berkualitas,’’ pungkasnya. (gs/bi)

galungan
Advertisements
galungan dprd badung
Advertisements
galungan dprd bali
Advertisements
pln ucapan
Advertisements
stikom
Advertisements
pemprov bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca