Saturday, 8 February 2025
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

KESEHATAN

Pertahankan ‘’Zero Case’’, Pemprov Bali Gencarkan Vaksinasi PMK

Dapat Jatah 17 Ribu Dosis Vaksin, Didistribusikan ke Kabupaten/Kota

BALIILU Tayang

:

vaksinasi pmk bali
SERAHKAN VAKSIN: Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI, Agung Suganda menyerahkan vaksin PMK usai mengikuti rakor antisipasi Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), Rabu (15/1/2025) di Ruang Rapat Sabha Utama Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Pemprov Bali melakukan sejumlah langkah antisipasi untuk mencegah penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang sejak akhir tahun 2024 lalu kembali merebak di sejumlah provinsi, yaitu Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Langkah yang ditempuh antara lain mengintensifkan edukasi, vaksinasi, dan spraying.

Guna mempercepat program vaksinasi, pemerintah mengalokasikan 170 ribu dosis vaksin PMK untuk Bali dan saat ini sudah masuk 17 ribu dosis yang akan digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di bulan Januari.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi antisipasi Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), Rabu (15/1/2025). Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Sabha Utama Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dihadiri Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Agung Suganda.

Dalam paparannya, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali I Wayan Sunada menyampaikan bahwa Bali memiliki sejarah tertular PMK di tahun 2022. Merujuk pada data kasus, saat itu tercatat sebanyak 556 ekor sapi tertular. Dari jumlah yang tertular, 553 ekor dipotong bersyarat dan 3 ekor sapi mati. Sunada menyebut, saat itu Daerah Bali bisa dengan cepat menuntaskan kasus PMK hingga memperoleh apresiasi dari pemerintah pusat.

“Terhitung per tanggal 1 Agustus 2022, Bali dalam status zero case reported kasus PMK,” sebutnya.

Ditambahkan olehnya, sejak kasus PMK kembali merebak di sejumlah daerah sejak akhir tahun 2024, sejauh ini Distanpangan Bali belum menerima laporan kasus dari Kabupaten/Kota. Kendati demikian, kasus yang merebak di sejumlah daerah tetap menjadi perhatian dan Pemprov Bali saat ini meningkatkan kewaspadaan terhadap PMK. Sunada berharap dukungan dari pemerintah pusat dan seluruh komponen masyarakat agar kasus tahun 2022 tak terulang dan Bali mampu mempertahankan zero case kasus PMK.

Baca Juga  Presiden Targetkan 70 Persen Penduduk Dapat Suntikan Vaksin di Akhir Tahun

Masih dalam paparannya, Sunada juga menginformasikan populasi Hewan Rentan PMK (HRP) tahun 2024 di Daerah Bali yaitu ternak sapi sebanyak 390.081 ekor, 796 ekor kerbau, 41.498 ekor kambing dan 409.616 ekor babi. Terkait program vaksinasi PMK, hingga tanggal 31 Oktober 2024, tercatat sebanyak 23.018 ekor HRP telah menjalani vaksinasi tahap VI. Untuk program vaksinasi PMK tahun 2025, Distanpangan Bali menargetkan 169.700 ekor HRP yang secara bertahap akan dilaksanakan pada bulan Januari, Februari, Maret, Juli, Agustus dan September.

Menutup paparannya, Sunada juga menyampaikan kendala penanggulangan PMK di Daerah Bali yaitu populasi HRP yang dinamis karena lalu lintas antarpulau, resistensi peternak akibat kekhawatiran Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI), keterbatasan SDM serta dukungan anggaran.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Agung Suganda mengapresiasi langkah progresif Bali sehingga berhasil mencapai zero case PMK yang masih bisa dipertahankan hingga saat ini. Kendati demikian, seiring dengan merebaknya kasus PMK di sejumlah provinsi, pemerintah pusat memberi perhatian pada Bali agar kasus tahun 2022 tidak kembali terulang.

Dijelaskan olehnya, risiko kematian ternak akibat PMK memang terbilang rendah, yaitu 2 persen. Akan tetapi PMK harus ditangani serius karena penularannya sangat agresif dan membawa implikasi yang kompleks jika terlambat ditangani. “Melalui Rakor ini kita susun strategi untuk melakukan upaya maksimal agar Bali tetap mampu mempertahankan status zero case PMK. Kita beri perhatian karena Bali adalah salah satu daerah sumber sapi yang bisa mengirim ternak ke semua wilayah,” ujarnya.

Salah satu upaya yang diintensifkan adalah mempercepat program vaksinasi terhadap HRP, utamanya sapi. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan 4 juta dosis vaksin dan 170 ribu dosis dialokasikan untuk Bali. “Kemarin sudah masuk 17 ribu dosis yang akan digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di bulan Januari. Teknis penyalurannya sudah dirumuskan Distanpangan Bali,” cetusnya.

Baca Juga  Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 Di Desa Kesiman Petilan Sasar 1.418 Orang

Agung Suganda menambahkan, 4 juta dosis vaksin diprioritaskan pada daerah yang masuk zona merah penularan PMK. Zona merah ini mencakup daerah sumber ternak sapi dengan lalu lintas cukup tinggi yaitu 6 provinsi di wilayah Jawa, Lampung, NTB dan Bali. Ia berharap, Bali bisa jadi role model bagi daerah lain dalam upaya penanganan dan pengendalian PMK. Lebih dari itu, jika bisa mempertahankan zero case, ia optimis Bali akan secepatnya masuk dalam zona hijau penularan PMK.

Mengakhiri arahannya, Agung Suganda minta dukungan dan seluruh komponen untuk menyukseskan program vaksinasi PMK. Peternak diminta tidak ragu mengikutsertakan hewan peliharaan mereka untuk divaksin. Selain mencegah penularan PMK, vaksinasi juga akan meningkatkan nilai ekonomi ternak sapi karena menjadi syarat dalam lalu lintas hewan antardaerah.

Selain PMK, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI juga memberi perhatian pada upaya pengendalian rabies di Daerah Bali. “Rabies harus bisa kita kendalikan, karena Bali adalah jendela Indonesia. Mari kita keroyok bersama, tentunya dengan dukungan dari berbagai pihak, utamanya pemilik anjing,” pungkasnya.

Rapat Koordinasi PHMS melibatkan Penanggung Jawab Penanggulangan PMK Bali, Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar, Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali, Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar, Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali, Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dan Dekan Fakultas Peternakan Universitas Udayana.

Selain itu, Rakor juga diikuti Kepala Dinas yang menangani peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota se-Bali, Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Bali, Ketua Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) Cabang Bali, Ketua Paramedik Veteriner Indonesia (Paravetindo) Bali, Ketua Asosiasi Pelaku Usaha Sapi Potong Antar-Pulau dan Ketua Gabungan Usaha Peternakan Babi Indonesia (GUPBI) Bali. (gs/bi)

Baca Juga  Kapolri Pastikan Vaksinasi untuk Buruh Bakal Dipercepat Hingga Akhir Agustus

Advertisements
ucapan nataru
Advertisements
nataru
Advertisements
stikom
Advertisements
ucapan Imlek DPRD Badung
Advertisements
iklan fisioterapi
Advertisements
iklan

KESEHATAN

Tingkatkan Layanan Kesehatan bagi Masyarakat, Pemeriksaan Kesehatan Gratis Resmi Digelar

Published

on

By

Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Kabupaten Buleleng dilaksanakan serentak di seluruh puskesmas pada Selasa (4/2/2025). (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Sebagai langkah untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Buleleng resmi melaksanakan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di seluruh puskesmas yang merupakan bagian dari program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Nyoman Budiastawan saat memantau ke Puskesmas Sawan I, Selasa (4/2) menjelaskan, bahwa pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan inisiatif dari pemerintah pusat dan telah masuk dalam program Asta Cita. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis dilakukan secara serentak di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Buleleng.

“Kami melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis ini sesuai dengan surat edaran, dimulai pada minggu pertama bulan Februari, tepatnya pada tanggal 4 Februari. Saat ini, seluruh puskesmas di Kabupaten Buleleng telah melaksanakan program ini dengan baik,” ujarnya.

Untuk mengakses layanan ini, masyarakat dapat melakukan registrasi melalui aplikasi Satu Sehat Mobile. Namun, bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses aplikasi, tetap dapat mengikuti program ini dengan membawa KTP atau kartu identitas lain saat mendatangi puskesmas terdekat.

Program ini menyasar seluruh jenjang usia, mulai dari bayi dan balita (0-6 tahun), anak sekolah (7-17 tahun), dewasa, hingga lansia. Pemeriksaan bagi anak sekolah akan dilakukan di sekolah masing-masing saat tahun ajaran baru dimulai. Selain itu, layanan ini juga tersedia di posyandu terintegrasi, yang melayani semua kelompok usia di satu lokasi.

Budiastawan menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan gratis ini berbeda dengan pengobatan. Ia menjelaskan bahwa program ini hanya bertujuan untuk melakukan screening guna mengetahui kondisi awal kesehatan seseorang.

“Jangan sampai masyarakat salah paham. Pemeriksaan kesehatan gratis ini bukan berarti pengobatan gratis. Pemeriksaan ini hanya untuk screening guna mengetahui kondisi awal kesehatan seseorang. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan perlunya pengobatan, maka tindak lanjut akan dilakukan sesuai prosedur yang ada,” tegasnya.

Baca Juga  Tingkatkan Herd Immunity, Kelurahan Sesetan Genjot Vaksinasi Booster

Ia juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng untuk memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis, terutama bagi mereka yang sedang berulang tahun. Ia menyampaikan bahwa momen ulang tahun ini dapat dianggap sebagai hadiah dari Presiden.

“Dengan melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis, masyarakat dapat mengetahui kondisi awal kesehatan masing-masing, silahkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik di hari ulang tahun mereka,” tutupnya. (gs/bi)

Advertisements
ucapan nataru
Advertisements
nataru
Advertisements
stikom
Advertisements
ucapan Imlek DPRD Badung
Advertisements
iklan fisioterapi
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

KESEHATAN

Pemkab Buleleng Gelar Rakor Persiapan Program Quick Win PKG

Published

on

By

Quick Win PKG
RAKOR: Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan pelaksanaan Program Quick Win Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Hari Ulang Tahun, bertempat di ruang kerja Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng, Kamis (23/1). (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan pelaksanaan Program Quick Win Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Hari Ulang Tahun, bertempat di ruang kerja Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng, Kamis (23/1).

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng, Ni Made Rousmini dalam arahannya menyampaikan, program PKG merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Pusat dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Program ini dirancang sebagai wujud implementasi visi dan misi Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam menjamin akses pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“PKG merupakan program yang cakupannya sangat besar karena menyasar seluruh penduduk Indonesia. Koordinasi lintas sektor perlu diperkuat, serta perlu persiapan yang matang untuk memastikan keberhasilannya,” ucapnya.

PKG rencananya akan diluncurkan secara bertahap, pada Februari 2025 untuk PKG bagi masyarakat yang berulang tahun dan bulan Juli 2025 untuk PKG Sekolah yang mencakup berbagai jenis skrining kesehatan. Kegiatan PKG ini dilaksanakan diantaranya : saat kunjungan ke puskesmas, masyarakat yang berulang tahun, serta saat mulai masuk sekolah atau pemeriksaan berkala di sekolah.

“Sasaran program ini dibagi berdasarkan kelompok usia, yakni bayi untuk mendeteksi penyakit bawaan lahir, anak usia sekolah dan remaja untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang sering muncul pada usia tersebut, serta dewasa dan lansia untuk mendeteksi dini kanker dan memantau kesehatan secara umum,” tegas Rousmini.

Dalam distribusi sasaran PKG, dilakukan dengan sasaran yaitu peserta JKN di puskesmas serta ditambah jumlah penduduk peserta JKN yang aktif dan jumlah penduduk bukan peserta JKN serta penduduk luar wilayah yang berdomisili di Kabupaten.

Dalam rakor ini juga dihadiri beberapa instansi terkait diantaranya Bappeda, Dinas Kesehatan, Kominfosanti, Disdukcapil, PMD dan Disdikpora. (gs/bi)

Baca Juga  Kapolri Pastikan Vaksinasi untuk Buruh Bakal Dipercepat Hingga Akhir Agustus

Advertisements
ucapan nataru
Advertisements
nataru
Advertisements
stikom
Advertisements
ucapan Imlek DPRD Badung
Advertisements
iklan fisioterapi
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

KESEHATAN

Dinkes Buleleng Tingkatkan Upaya Pencegahan DBD Melalui Program Jumantik

Published

on

By

program jumantik buleleng
JUMANTIK: Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng terus mengintensifkan langkah-langkah pencegahan, terutama melalui program penguatan Juru Pemantau Jentik (Jumantik). (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Menghadapi ancaman peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di awal tahun 2025, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Buleleng terus mengintensifkan langkah-langkah pencegahan, terutama melalui program penguatan Juru Pemantau Jentik (Jumantik). Langkah ini diharapkan dapat menekan perkembangan nyamuk Aedes Aegypti, penyebab utama penyakit DBD yang kembali menunjukkan peningkatan kasus.

Nyoman Budiastawan, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng saat dikonfirmasi, Jumat (17/1) mengungkapkan bahwa berdasarkan data epidemiologi, puncak kasus DBD tahun 2024 terjadi pada bulan April sebanyak 348 kasus. Namun, sejak November 2024, jumlah kasus kembali meningkat, dengan 111 kasus pada November, 171 kasus pada Desember, dan mencapai 120 kasus pada Januari 2025. “Angka ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk mencegah terjadinya lebih besar, khususnya saat musim penghujan,” katanya.

Untuk menanggulangi penyebaran DBD, Dinas Kesehatan mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui program “Satu Rumah Satu Jumantik”. Program ini mengajak setiap rumah tangga menunjuk satu anggota, idealnya ibu rumah tangga, sebagai pemantau jentik di lingkungan masing-masing. “Ibu rumah tangga sangat strategis karena mereka sering membersihkan rumah dan paling mengetahui kondisi lingkungan sekitar,” jelas Nyoman Budiastawan.

Selain itu, beberapa langkah lain juga telah diambil pemerintah, diantaranya edukasi 3M Plus, surat edaran ke desa untuk melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) secara menyeluruh dan fogging terarah yakni pengasapan dilakukan secara teleskopik berdasarkan hasil survei lapangan untuk memastikan efektivitas pengendalian nyamuk.

Dinkes Buleleng juga menggandeng Puskesmas sebagai ujung tombak edukasi dan sosialisasi kesehatan, termasuk mengoptimalkan peran Posyandu di tingkat desa. “Melalui sinergi ini, kami berharap masyarakat dapat lebih memahami pentingnya pencegahan dan ikut berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan,” tambahnya.

Baca Juga  Peluncuran Vaksinasi PMK 2025, Bali Diharapkan Jadi Zona Hijau

Meski peningkatan kasus saat ini masih terkendali, Dinkes berharap kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) semakin meningkat. “Astungkara, dengan berakhirnya musim penghujan, angka kasus DBD dapat ditekan. Namun, kewaspadaan tetap harus dijaga agar tidak terjadi ledakan kasus baru,” tutup Nyoman Budiastawa.

Sementara itu, Gede Wahyu, pengelola program DBD Dinas Kesehatan Buleleng, menjelaskan teknis penanganan kasus pendarahan demam diawali dengan laporan kasus dari rumah sakit yang mengkonfirmasi adanya demam tinggi. Kasus ini kemudian diteruskan ke puskesmas untuk penyelidikan epidemiologi guna memastikan keberadaan jentik nyamuk dan potensi penyebaran penyakit.

Dari hasil penyelidikan, jika ditemukan jentik nyamuk dan adanya tiga orang dengan gejala panas dalam satu minggu terakhir, wilayah tersebut dipastikan memiliki risiko tinggi penyebaran DBD. Fokus penanganannya dilakukan dengan mengimbau masyarakat melaksanakan PSN.

“Fogging adalah langkah terakhir jika kondisi sudah tidak terkendali. Namun fogging hanya membunuh nyamuk dewasa, sementara jentik yang tidak diberantas dapat menetaskan kembali dan melahirkan ratusan nyamuk baru dalam satu minggu,” jelas Wahyu.

Ia juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam PSN, terutama di beberapa desa yang saat ini masih memiliki kasus yang cukup tinggi meskipun telah dilakukan upaya massal. Semua pihak, mulai dari karang taruna hingga ibu rumah tangga, diharapkan aktif dalam kegiatan PSN.

Gebrakan seperti aksi massal di masjid, sekolah, dan desa-desa lainnya dinilai efektif dalam menekan penyebaran kasus. Namun, Dinas Kesehatan masih melacak sumber penyebaran utama, termasuk kebun bambu yang menjadi tempat penampungan udara di musim hujan. “Melalui kolaborasi masyarakat dan pemerintah, diharapkan kasus DBD di Buleleng dapat terus dikendalikan,” harapnya. (gs/bi)

Baca Juga  Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 Di Desa Kesiman Petilan Sasar 1.418 Orang
Advertisements
ucapan nataru
Advertisements
nataru
Advertisements
stikom
Advertisements
ucapan Imlek DPRD Badung
Advertisements
iklan fisioterapi
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca