Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali, perkembangan harga gabungan kabupaten/kota perhitungan inflasi di Provinsi Bali pada Februari 2025 secara bulanan mengalami deflasi sebesar -0,57% (mtm), lebih dalam dari bulan sebelumnya yang juga mengalami deflasi -0,02% (mtm). Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali menurun menjadi 1,21% (yoy) dari 2,41% (yoy) pada Januari 2025. Secara umum, inflasi bulan Februari 2025 di Provinsi Bali cukup terkendali.

Meski demikian, terdapat beberapa komoditas bahan pangan yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi menjelang rangkaian HBKN, sehingga perlu untuk diwaspadai dan mendapat perhatian. Untuk itu, ke depan diperlukan penguatan pengendalian inflasi melalui Gerakan Pasar Murah (GPM) dan memperkuat Kerjasama Antar Daerah (KAD). Upaya tersebut diperlukan untuk memitigasi kenaikan harga bahan pangan pada saat bulan Ramadhan dan rangkaian perayaan HBKN Nyepi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja melalui siaran pers mengatakan bahwa secara spasial, seluruh Kota/Kabupaten IHK mengalami deflasi secara bulanan. Kabupaten Tabanan mengalami deflasi bulanan terdalam (-1,05%; mtm) atau inflasi tahunan 1,23% (yoy), diikuti Kabupaten Badung dengan deflasi sebesar -0,89% (mtm) atau inflasi tahunan 0,98% (yoy). Kemudian, Singaraja mengalami deflasi bulanan sebesar -0,81% (mtm) atau inflasi tahunan 0,27% (yoy). Terakhir, Kota Denpasar mengalami deflasi bulanan sebesar -0,13% (mtm) atau inflasi tahunan 1,70% (yoy).

Erwin menegaskan, deflasi yang terjadi di Provinsi Bali terutama disumbang oleh Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Berdasarkan komoditasnya, deflasi bulan Februari 2025 terutama bersumber dari diskon tarif untuk pemakaian listrik bulan Januari 2025 dengan tipe pasca bayar, sehingga masih tercatat pada bulan berjalan.

Lebih lanjut, Erwin menyebut, terdapat penurunan harga komoditas hortikultura seperti bawang merah dan cabai rawit yang telah memasuki masa panen. Sementara itu, deflasi tertahan oleh kenaikan harga bensin, pepes, wortel, daging babi, iuran pembuangan sampah, dan bahan bakar rumah tangga. Kenaikan harga daging babi didorong oleh tingginya permintaan dari daerah luar Bali yang masih terjangkit virus ternak babi, dan kenaikan harga bensin didorong oleh kenaikan harga Pertamax.

Ke depan, katanya, terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai, seperti peningkatan permintaan barang dan jasa pada rangkaian HBKN yang terjadi secara berurutan antara lain bulan Ramadhan, Hari Raya Nyepi, dan Idul Fitri, serta kenaikan permintaan canang sari menjelang rangkaian perayaan Nyepi.

Lebih lanjut, terdapat risiko kenaikan harga daging dan telur ayam ras di tengah tren peningkatan harga global jagung sebagai bahan baku pakan ternak sejak Juli 2024, yang disertai peningkatan permintaan pada periode HBKN. Kemudian, harga emas perhiasan dan minyak goreng juga berpotensi meningkat seiring dengan kenaikan harga emas global dan Crude Palm Oil (CPO).

Untuk memitigasi risiko inflasi ke depan, sejalan dengan hasil rapat High Level Meeting (HLM) TPID se-Provinsi Bali pada 17 Februari 2025, KPw BI Provinsi Bali mengajak seluruh TPID untuk bersama-sama menjaga stabilitas harga dan mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas lahan pertanian. ‘’Produktivitas dapat ditingkatkan melalui penguatan implementasi regulasi perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan mitigasi alih fungsi lahan, penguatan pengairan, implementasi benih unggul, serta perluasan hilirisasi,’’ ujar Erwin.

Selanjutnya, produktivitas pertanian juga perlu didorong dengan peningkatan efisiensi rantai pasok melalui penciptaan ekosistem ketahanan pangan yang melibatkan bumdes, perumda pangan, dan koperasi, serta kerja sama hulu-hilir antara petani, penggilingan, perumda pangan, dan horeka (hotel, restoran, dan kafe) yang disertai dengan penguatan implementasi regulasi optimalisasi penggunaan produk lokal oleh horeka di daerah.

KPw BI Provinsi Bali juga terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama seluruh kabupaten/kota di Bali untuk mengimplementasikan strategi 4K pengendalian inflasi, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif. Pengendalian harga juga memerlukan dukungan masyarakat melalui penerapan perilaku belanja bijak menjelang rangkaian HBKN, sehingga tidak terjadi kelangkaan yang pada akhirnya akan mendorong kenaikan harga bahan pokok. Melalui penguatan implementasi kebijakan 4K dan partisipasi aktif masyarakat, Bank Indonesia meyakini inflasi Provinsi Bali pada tahun 2025 akan tetap terjaga dalam kisaran target inflasi nasional 2,5%±1%. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Hasil Survei Perkembangan Properti Komersial (PPKom), sebagai indikator perkembangan properti komersial, mengindikasikan bahwa harga properti komersial meningkat yang ditunjukkan oleh Indeks Harga Properti Komersial Provinsi Bali pada triwulan V 2024 yang tercatat 122,13, atau tumbuh 8,46% (yoy) dari triwulan yang sama di tahun 2023 dengan indeks sebesar 112,61.

Hal ini terutama didorong oleh peningkatan harga sewa properti ritel dan apartemen yang masing-masing tumbuh sebesar 14,70% (yoy) dan 8,03% (yoy). Sementara itu, harga sewa properti hotel dan perkantoran juga tumbuh masing-masing sebesar 8,36% (yoy) dan 5,06% (yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja, menyampaikan peningkatan harga properti komersial turut didorong oleh meningkatnya permintaan properti di Provinsi Bali yang ditunjukkan pertumbuhan Indeks Permintaan Properti sebesar 4,18% (yoy) pada triwulan IV 2024.

Adapun peningkatan permintaan properti terjadi pada sewa ritel sebesar 38,68% (yoy), dan sewa perkantoran sebesar 23,94% (yoy). Peningkatan permintaan properti di Bali juga sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali lapangan usaha Real Estate pada triwulan V 2024 yang juga tumbuh sebesar 2,42% (yoy).

Di sisi lain, Indeks Pasokan Properti Komersial tumbuh terbatas sebesar 2,32% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,08% (yoy). Tumbuhnya pasokan terutama terjadi pada kategor properti apartemen dan ritel.

Dalam mendukung pertumbuhan properti yang berkualitas, Bank Indonesia senantiasa mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan melalui penguatan kebijakan makroprudensial antara lain penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, didukung pemantauan harga pasokan dan permintaan properti yang akurat. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia Provinsi Bali mengindikasikan harga properti residensial di pasar primer mengalami peningkatan. Peningkatan harga properti residensial tercermin dari perkembangan Indeks Harga Properti Residensial (HPR) triwulan IV 2024 sebesar 104,55.

Adapun pertumbuhan IHPR tahunan pada triwulan IV 2024 sebesar 1,79% (yoy) dan lebih tinggi dibandingkan dengan IHPR triwulan sebelumnya sebesar 104,53. Pertumbuhan IHPR pada periode laporan terutama didorong oleh kenaikan harga di 3 (tiga) tipe property yaitu kecil (luas bangunan < 36 m2), menengah (luas bangunan antara 36 m² sampai dengan 70 m²) dan besar (luas bangunan >70 m2) yang masing-masing meningkat sebesar 1,64% (yoy); 2,44 % (yoy); dan 1,55% (yoy).

Berdasarkan hasil pelaksanaan SHPR triwulan IV 2024, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menyampaikan bahwa pertumbuhan IHPR pada triwulan IV 2024 mayoritas dipengaruhi oleh kenaikan harga bangunan. Sebanyak 43% responden menyatakan bahwa kenaikan harga bahan bangunan menjadi penyebab kenaikan harga unit rumah. Sementara itu, pangsa penjualarn terbesar pada triwulan V 2024 yaitu rumah tipe menengah sebesar 53% dan tipe rumah kecil sebesar 27%.

Lebih lanjut, meskipun penjualarn properti residensial terus tumbuh, namun terdapat sejumlah faktor yang menghambat pengembangan maupun penjualan properti residensial primer di Bali antara lain suku bunga KPR, uang muka rumah, perizinan/birokrasi, dan adanya kenaikan harga bahan bangunan.

Selain itu, SHPR juga menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan properti residensial di Bali terutama bersumber dari dana sendiri sebesar 50%, dana pinjaman bank sebesar 42%, dan dana pembeli sebesar 8%. Sementara dari sisi konsumen, skema pembiayaan dalam pembelian rumah primer mayoritas dilakukan melalui skema pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan pangsa sebesar 64%, sedangkan skema lainnya yaitu Cash Bertahap dan Cash Keras masing-masing tercatat sebesar 33% dan 3% dari total penjualan rumah primer di Provinsi Bali. (gs/bi)