Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Pinjol di Masyarakat Capai Rp 137 Triliun, OJK Diimbau Lebih Aktif Edukasi Masyarakat

BALIILU Tayang

:

pinjaman online
Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris usai mengikuti Pembukaan Sidang Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025). (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris menyoroti perkembangan pinjaman online yang semakin marak di masyarakat hingga 137 triliun Rupiah. Menurutnya, keberadaan pinjol ini terus bertambah karena kemudahan akses dalam pinjaman tanpa persyaratan yang rumit. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu menunjuk lembaga pinjaman online yang resmi dan melakukan edukasi kepada masyarakat.

“Kalau soal umur, saya khawatir terkait manipulasi KTP. Kedua, berkaitan batasan income juga bisa dimanipulasi. Jadi menurut saya, OJK ini harus segera mengedukasi ke bawah untuk mana saja pinjaman online dan mana lembaga-lembaga yang resmi. Karena pay-later ini sama dengan meminjam, beli barang dulu baru bayar belakangan. Nah, OJK harus aktif mengedukasi bahwa mana lembaga pinjaman yang resmi atau tidak resmi,” ujarnya kepada media usai mengikuti Pembukaan Sidang Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

OJK harus benar-benar mengawasi pinjaman online ilegal yang marak beroperasi. OJK diharapkan untuk lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat terkait bahaya pinjaman ilegal. Selain itu, OJK juga perlu mempublikasikan daftar pinjaman resmi untuk mencegah penyalahgunaan. Langkah ini diperlukan agar masyarakat terutama masyarakat kelas bawah memiliki pengetahuan yang cukup untuk menghindari risiko yang tinggi.

Pinjaman online ilegal memanfaatkan manipulasi data sehingga mudah untuk melakukan pinjaman. Persyaratan Pinjaman seperti KTP dan lainnya sering digunakan untuk mendapatkan pinjaman dengan memanipulasi data. Selain itu, OJK juga perlu segera memverifikasi dan mempublikasikan daftar pinjaman resmi yang telah diakui untuk memudahkan masyarakat membedakan antara pinjaman legal dan ilegal. Hal ini dikarenakan, data yang diungkap politisi Fraksi PAN ini menunjukkan bahkan guru menjadi salah satu kelompok yang banyak menggunakan pinjaman online.

Baca Juga  Pimpinan DPR: Belum Ada Komitmen Tegas Pemerintah Selesaikan Masalah Pinjol

“Seperti yang telah saya lakukan melalui sosialisasi di dapil, ternyata yang terbanyak menggunakan pinjaman online adalah guru. Mereka sebenarnya kan orang yang terdidik, namun karena terlalu mudahnya akses cukup dengan KTP sudah bisa melakukan pinjaman,” ujarnya dikutip dari laman dpr.go.id.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat bawah bahkan seseorang yang memiliki ahli seperti guru akan meminjam uang karena kebutuhan finansial yang mendesak. Penyalahgunaan persyaratan pinjaman online perlu diperketat oleh OJK. Tidak cukup hanya mengandalkan KTP, batas usia, dan pendapatan sebagai syarat utama. Proses verifikasi tambahan harus diterapkan untuk memastikan pinjaman diberikan secara tepat sasaran.

“Karena terlalu mudahnya akses cukup dengan KTP bisa melakukan pinjaman atau dengan aplikasi yang bisa beli barang dulu bayar nanti, hal ini seharusnya ada aturan yang lebih jelas bukan hanya umur dan pendapatan, tapi ada aturan lain misalnya yang barang sekian dibataskan yang dikaitkan dengan income. Padahal, biasanya masyarakat apa tahu jika bayar ke depan akan ada bunga. Oleh karena itu harus ada edukasi secara aktif oleh OJK,” ujar Andi.

OJK juga harus segera memverifikasi dan mempublikasikan daftar platform pinjaman resmi secara berkala. Langkah ini juga akan memudahkan masyarakat dalam mengelola layanan yang legal dan terpecaya. Publikasi semacam ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pinjaman illegal.

Dengan pengawasan yang ketat dan edukasi yang aktif, maka OJK dapat melindungi masyarakat dari bahaya pinjaman online ilegal. Dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintahan dan DPR juga sangat diperlukan untuk memberantas masalah ini. Jika dilakukan secara berkesinambungan, Langkah-langkah ini dapat menciptakan ekosistem pinjaman online yang lebih aman dan transparan. (gs/bi)

Baca Juga  Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan

NEWS

Polri Mutasi 146 Pati dan Pamen, Untung Widyatmoko Ditunjuk sebagai Kadivhubinter

Published

on

By

Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Edison Isir memberikan keterangan pers terkait mutasi 146 Pati dan Pamen Polri.
Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Edison Isir, S.I.K., M.T.C.P. memberikan keterangan pers, Jumat (31/7). (Foto: Hms Polri)

Jakarta, baliilu.com – Polri melakukan mutasi terhadap 146 personel Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) pada Juli 2026. Mutasi tersebut tertuang dalam dua Surat Telegram (ST) tertanggal 31 Juli 2026, yakni ST/1584/VII/KEP./2026 sebanyak 119 personel dan ST/1585/VII/KEP./2026 sebanyak 27 personel.

Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Edison Isir, S.I.K., M.T.C.P., mengatakan mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri yang dilakukan untuk penyegaran organisasi, pembinaan karier, serta optimalisasi pelaksanaan tugas.

“Mutasi dan rotasi merupakan hal yang biasa dalam dinamika organisasi Polri. Ini merupakan bagian dari pembinaan karier personel sekaligus upaya penyegaran dan penguatan organisasi agar pelaksanaan tugas kepolisian dapat berjalan semakin optimal,” ujar Irjen Pol. Johnny Edison Isir, Jumat (31/7).

Dari 146 personel yang dimutasi, sebanyak 105 personel mendapatkan promosi atau flat. Rinciannya, satu personel menduduki jabatan PJU Mabes Polri, yakni Brigjen Pol. Dr. Untung Widyatmoko, S.I.K., M.H., yang diangkat sebagai Kadivhubinter Polri.

Selanjutnya, terdapat 4 personel yang mendapatkan promosi jabatan IB/Irjen Pol., 24 personel promosi jabatan IIA/Brigjen Pol, 48 personel promosi jabatan IIB/Kombes Pol, 1 personel promosi jabatan IIB/Kapolrestabes/Tro/Ta, 12 personel promosi jabatan IIIA1/AKBP, serta 11 personel promosi jabatan IIIA2/Kapolres.

Dalam mutasi kali ini, terdapat pula 4 personel Polisi Wanita (Polwan) yang mendapatkan promosi, yakni Brigjen Pol. Dr. dr. Sumy Hastry Purwanti, Sp.F. sebagai Karodokpol Pusdokkes Polri, AKBP Bestiana, S.I.K., M.M. sebagai Wadirbinmas Polda Sumsel, AKBP Riyana Purwasari, S.H., S.I.K., M.I.K. sebagai Kapolres Padang Pariyaman Polda Sumbar, serta AKBP Erma Rahayu Kusuma Ningrum, S.H., S.I.K., M.A. sebagai Kapolres Purworejo Polda Jateng.

Selain promosi dan flat, mutasi juga mencakup 6 personel selesai pendidikan, 1 personel berangkat pendidikan, 7 personel kukuh, serta 23 personel yang memasuki masa pensiun.

Baca Juga  Cegah Mahasiswa Gunakan Pinjol untuk UKT, Dana Abadi Pendidikan Harus Diberdayakan

Kadivhumas menegaskan, setiap personel yang mendapat amanah dalam jabatan baru diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.

“Kami berharap seluruh personel yang mendapatkan amanah dalam jabatan baru dapat segera beradaptasi dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Setiap jabatan adalah amanah yang harus dijalankan secara profesional, berintegritas, dan penuh tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tuturnya. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Hari Anak Nasional 2026 di Jembrana, Bupati Kembang Tegaskan Pentingnya Karakter dan Budaya di Era Teknologi

Published

on

By

Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menghadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Gedung Kesenian Ir. Soekarno.
HADIRI HAN: Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan hadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2026 yang berlangsung meriah di Gedung Kesenian Ir. Soekarno. (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Jembrana menggelar acara Puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2026 yang berlangsung meriah di Gedung Kesenian Ir. Soekarno. Kegiatan ini diikuti oleh para pelajar dari berbagai tingkatan, mulai dari SD, SMP, SMA/SMK, hingga siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Jembrana.

Peringatan HAN tahun ini diisi dengan beragam rangkaian kegiatan positif dan inklusif. Acara diawali dengan senam bersama yang diikuti seluruh peserta, dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sosial, serta penyerahan penghargaan kepada para pemenang lomba video edukatif.

Selain itu, pada momen ini juga dilaksanakan pelantikan kepengurusan Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Jembrana, sebagai wadah partisipasi anak dalam menyampaikan aspirasi dan pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, menegaskan bahwa peringatan Hari Anak Nasional tidak boleh sekadar menjadi momentum seremonial belaka, melainkan menjadi pengingat bagi seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya kepedulian terhadap tumbuh kembang anak.

“Peringatan ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa anak-anak adalah harapan dan masa depan kita. Tugas kita bersama adalah membentuk mereka menjadi pribadi yang baik, berkarakter, memiliki cita-cita tinggi, serta berani mencoba hal-hal baru,” ujar Bupati Kembang.

Menghadapi pesatnya perkembangan zaman, Bupati Kembang juga menyoroti perubahan pola belajar anak di masa depan yang makin akrab dengan teknologi. Menurutnya, adaptasi teknologi harus tetap berjalan selaras dengan penguatan identitas budaya lokal.

“Hari ini anak-anak kita mungkin masih belajar menggunakan buku. Ke depan, mereka akan lebih banyak belajar melalui ponsel, teknologi, hingga Artificial Intelligence (AI). Namun, harapan saya, kemajuan teknologi ini tidak boleh membuat mereka lupa atau keluar dari akar budaya dan tradisi kita,” tambahnya.

Baca Juga  Tiga Lembaga Rating Beri Outlook Negatif, Muhammad Kholid Ingatkan Pemerintah Disiplin Lindungi Fiskal Negara

Terakhir, Bupati Kembang menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pendidik dan mengimbau para orang tua untuk senantiasa memberikan pendampingan terbaik bagi anak-anak mereka dalam mengarungi era digital. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kolaborasi Lintas OPD Jadi Kunci Buleleng Raih Swasti Saba Padapa 2027

Published

on

By

Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Buleleng dihadiri jajaran OPD.
RAKOR: Pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Buleleng, Kamis (23/7/2026) lalu. (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat langkah menuju penghargaan Swasti Saba Padapa Tahun 2027 melalui Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Buleleng, Kamis (23/7/2026) lalu. Pertemuan tersebut menghadirkan Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Bali bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan Forum Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Provinsi Bali dan Buleleng sebagai upaya menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor.

Dikonfirmasi, Jumat (31/7), Ketua Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten Buleleng yang diwakili Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Buleleng, Arya Mataram menegaskan bahwa penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat sejatinya bukan sekadar mengejar penghargaan, melainkan membangun daerah yang mampu memberikan rasa nyaman, aman, dan sehat bagi masyarakat.

“Penilaian Kabupaten/Kota Sehat bukan sebuah ajang perlombaan. Ini adalah langkah bersama untuk mewujudkan Kabupaten Buleleng yang memberikan kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Penghargaan hanyalah konsekuensi dari kerja bersama yang dilakukan secara berkelanjutan,” ujar Mataram.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat tidak dapat dibebankan kepada satu perangkat daerah saja. Program ini merupakan gerakan lintas sektor yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh OPD, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa penghargaan Swasti Saba diberikan setiap dua tahun sekali pada tahun ganjil. Oleh karena itu, tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Kabupaten Buleleng untuk melakukan penguatan kelembagaan, melengkapi data dukung, serta meningkatkan capaian pada sembilan tatanan Kabupaten/Kota Sehat sebagai bekal menghadapi penilaian tahun 2027.

“Waktu kita tidak panjang. Tahun ini adalah masa pembenahan. Seluruh OPD harus bergerak bersama karena setiap tatanan memiliki indikator yang saling berkaitan. Kolaborasi menjadi kunci untuk meningkatkan nilai Kabupaten Buleleng sehingga mampu meraih penghargaan Swasti Saba pada tahun 2027,” katanya.

Baca Juga  Pimpinan DPR: Belum Ada Komitmen Tegas Pemerintah Selesaikan Masalah Pinjol

Kabid Mataram juga mengingatkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam penilaian sebelumnya bukan hanya pada pelaksanaan program, tetapi juga kualitas bukti dukung, validasi data, serta koordinasi antar-OPD. Karena itu, ia mendorong seluruh perangkat daerah menjadikan Kabupaten/Kota Sehat sebagai bagian dari budaya kerja, bukan sekadar kegiatan yang dilakukan menjelang penilaian.

Rapat koordinasi tersebut juga menjadi forum evaluasi terhadap capaian Kabupaten Buleleng pada penyelenggaraan KKS sebelumnya. Berdasarkan hasil verifikasi tingkat pusat tahun 2025, beberapa indikator masih memerlukan penguatan agar seluruh tatanan mampu memenuhi standar penilaian Swasti Saba.

Sementara itu, Ketua Forum Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Bali, Dewa Alit, mengajak seluruh anggota Tim Pembina, Forum KKS, dan perangkat daerah untuk menjaga semangat kolaborasi dalam mengejar target penghargaan Swasti Saba Padapa.

Menurut Dewa Alit, peluang Buleleng untuk meraih penghargaan tersebut sangat terbuka apabila seluruh pihak mampu bekerja lebih terintegrasi, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap indikator didukung data yang valid.

“Target untuk Buleleng sudah semakin dekat. Karena itu saya mengajak seluruh OPD, Forum KKS, kecamatan hingga desa untuk bergerak dalam satu irama. Kabupaten/Kota Sehat bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan atau Bappeda, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. Dengan kolaborasi yang solid, saya optimistis Buleleng mampu mencapai penghargaan Swasti Saba Padapa pada tahun 2027,” ujar Dewa Alit.

Ia menambahkan, setiap perangkat daerah memiliki kontribusi strategis sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam memenuhi indikator sembilan tatanan Kabupaten/Kota Sehat yaitu 1. Tatanan kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, 2. Tatanan permukiman dan fasilitas umum, 3. Tatanan satuan pendidikan, 4. Tatanan pasar, 5. Tatanan perkantoran dan perindustrian, 6. Tatatan pariwisata, 7. Tatanan transportasi dan dan tertib lalu lintas di jalan, 8. Tatanan perlindungan sosial, 9. Tatanan penanggulangan bencana. Selain itu penilaian utama KKS masyarakat memiliki jamban. ”Capaian Open Defecation Free atau stop buang air besar sembarangan baru mencapai 90% di tahun 2025, kalau di Swastisaba kita sudah kategori Padapa, namun ada indikator lainnya yang harus dipenuhi,” terangnya.

Baca Juga  Pinjol untuk Bayar UKT Tak Pantas, Seharusnya Bisa Kerja Sama dengan Himbara

Melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Buleleng, Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Bali, Forum Kabupaten/Kota Sehat, serta seluruh pemangku kepentingan, diharapkan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat tidak hanya mampu meningkatkan nilai penilaian, tetapi juga menghadirkan lingkungan yang semakin bersih, aman, nyaman, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Buleleng. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca