Friday, 14 June 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Pj. Bupati Jendrika Semangati Dewa Ayu Wahyuli Ikuti Lomba TPMB Tingkat Nasional

BALIILU Tayang

:

Dewa Ayu Wahyuli
Pejabat (Pj) Bupati Klungkung, I Nyoman Jendrika saat menerima tim Verifikasi Lapangan dan Penilaian Nominasi Apresiasi Pemilihan Role Model TPMB Tingkat Nasional Tahun 2024 di ruang rapat Widya Mandala Kantor Bupati Klungkung, Selasa (21/5). (Foto: klungkungkab.go.id)

Klungkung, baliilu.com – Pejabat (Pj) Bupati Klungkung I Nyoman Jendrika menerima tim Verifikasi Lapangan dan Penilaian Nominasi Apresiasi Pemilihan Role Model TPMB Tingkat Nasional Tahun 2024 di ruang rapat Widya Mandala Kantor Bupati Klungkung, Selasa (21/5).

Dewa Ayu Wahyuli Indrayani, tenaga kesehatan yang kini bertugas di UPTD Puskesmas Klungkung I berhasil menjadi satu-satunya perwakilan Provinsi Bali dalam lomba Role Model Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) Tingkat Nasional tahun 2024.

Penjabat Bupati Klungkung I Nyoman Jendrika memberikan motivasi kepada Dewa Ayu Wahyuli Indrayani. Pj Bupati memiliki harapan besar dan memiliki keyakinan inovasi-inovasi yang dipaparkan oleh Dewa Ayu Wahyuli bisa bersaing dengan inovasi dari TPBM lainnya. “Kebanggaan kami bertambah karena banyak pegawai di Pemkab yang mengharumkan nama Kabupaten Klungkung. Capaian Dewa Ayu Wahyuli Indrayani bisa bersaing di tingkat nasional saya harap bisa memotivasi pegawai-pegawai kesehatan lainnya di Kabupaten Klungkung,” harap jendrika dikutip dari laman klungkungkab.go.id.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDPPKB) Kabupaten Klungkung, I Wayan Suteja yang hadir dalam verifikasi tersebut mengatakan, berkat kerja keras seluruh pihak, saat ini angka stunting di Kabupaten Klungkung mengalami penurunan signifikan. Yang mana di tahun 2021, jumlah stunting mencapai 19,7 persen, kemudian pada tahun 2022 menurun menjadi 7,7 persen, dan puncaknya pada tahun 2023 berada di persentase 4,9 persen. Angka tersebut menjadi terendah di Bali bersama Kabupaten Badung.

“Capaian ini kami yakin berkat peran tim pendamping keluarga (TPK) dan juga bidan. Jadi kami sangat yakin Ibu Dewa Ayu Wahyuli Indrayani sudah sangat siap mengikuti lomba. Kami juga berharap, keberhasilan ini bisa menjadi role model bagi TPMB lain di Kabupaten Klungkung terkait pelayanan KB dan cegah stunting,” ungkapnya. (gs/bi)

Baca Juga  Pj. Gubernur Mahendra Jaya Lantik Jendrika Sebagai Penjabat Bupati Klungkung

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
stikom3b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan

NEWS

SSDM Polri gelar “He For She  Award” Wujud Komitmen dan Dukungan Terhadap Perempuan di Lingkungan Polri

Published

on

By

He For She award
Pakor Polwan RI, Brigjen Pol Desy Andriani. (Foto: humas.polri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Dalam rangka Hari Bhayangkara ke-78, SSDM Polri menggelar serangkaian kegiatan. Salah satunya adalah penghargaan He For She  2024. Ini merupakan ajang penghargaan yang pertama kali diadakan di instansi Polri.

Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan kampanye He For She  dari UN Women. Ketua Penilaian Lomba yang diadakan SSDM Polri 2024, Kombes Pol Widy Saputra, mengatakan sejak awal Polri selalu mendukung perempuan berkarir di Kepolisian. Penghargaan ini merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan pimpinan Polri.

He For She  award dapat diikuti oleh semua Polda jajaran. Syaratnya peserta harus menunjukkan komitmen dukungan mereka dalam bentuk tulisan dan video. Penilaiannya nanti tergantung pada inovasi dan kreativitas peserta selain komitmen dukungan terhadap Perempuan tentunya,” ujar Kombes Pol Widy Saputra, dikutip dari humas.polri.go.id.

Polri sudah lama memberikan dukungan kepada Polwan-Polwan agar nyaman berkarir di Kepolisian. Saat ini semakin banyak Polwan yang menduduki posisi strategis di instansi Polri. Kuota penerimaan Polwan setiap tahun juga terus ditambah.

Polri memandang keberadaan Polwan sangat strategis untuk penyelesaian kasus-kasus dengan korban yang didominasi perempuan dan anak, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana perdagangan orang.

Perhatian dan perlindungan terhadap perempuan dan anak ditunjukkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dengan mengajukan pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang yang disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Atas dukungan terhadap Perempuan, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo tahun 2023 mendapat penghargaan He For She dari International Association of Women Police atau Asosiasi Polwan Internasional atas dedikasinya mendorong kemajuan Perempuan di Kepolisian.

Baca Juga  Pemkot Denpasar dan Pemkab Klungkung Jalin Kerja Sama

Jenderal Pol Listyo Sigit juga dinilai telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempromosikan dan memajukan perempuan di Kepolisian.

Pakor Polwan RI, Brigjen Pol Desy Andriani menegaskan ruang berkarir di Kepolisian semakin terasa lebih ramah bagi Perempuan.

“Belum lama ini kami menerima audiensi UN Women. Kedatangan mereka adalah untuk menyampaikan komitmen UN Women untuk mendukung upaya Polri dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan di lingkungan Polri,” ujar Jenderal Perempuan Bintang satu ini.

Lebih lanjut Brigjen Pol Desy Andriani mengatakan dalam pertemuan ini juga dibahas proyeksi potensi kerjasama antara Polri dan UN Women. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
stikom3b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pertandingan Tenis Ganggu Jam Istirahat Warga, Ketua DPRD Badung Imbau Penyelenggara Jaga Etika dan Norma

Published

on

By

ketua dprd badung
Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata. (Foto: gs)

Badung, baliilu.com – Adanya tempat bermain tenis di Kabupaten Badung, yang jaraknya sangat dekat dengan lokasi villa atau pemukiman penduduk dikeluhkan sejumlah warga sekitar.

Parahnya lagi, setelah beroperasi, kondisi villa tidak ada yang datang, lantaran pertandingan tenis dilakukan hingga malam hari, yang semestinya dibuatkan aturan khusus dengan radius tertentu terkait jarak antara lapangan tenis dengan pemukiman atau villa penduduk.

Kondisi tersebut ditanggapi Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata, saat diwawancarai awak media di kediamannya, Jalan Panji, Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Kamis, 13 Juni 2024.

Menurut Putu Parwata, ternyata muncul aturan terbaru yang tidak ada jarak tertentu terkait sepadan yang harus dibuatkan antara tetangga satu dengan lainnya. Namun, hal itu bukan berarti tidak mengindahkan etika dan norma.

“Jadi, etikanya bagaimana semua lingkungan itu nyaman. Jadi, undang-undang yang terbaru mempermudah, tapi jangan memperkeruh situasi,” tegasnya.

Jika memang harus melakukan pertandingan tenis di lokasi dekat villa atau pemukiman penduduk, agar dilakukan pembatasan jam pertandingan.

“Misalnya, boleh sampai jam 10 malam. Kalau sampai jam 12 malam,  jam 1 dinihari, apalagi hingga larut pagi itu tentu sangat menggangu,” terangnya.

Oleh karena itu, Putu Parwata berharap, agar penyelenggara pertandingan tenis jangan membuat event di atas pukul 22.00 Wita.

“Kalau sampai jam 10 malam event pertandingan tenis itu sudah normal,” paparnya.

Selain itu, disebutkan pula seharusnya ada koordinasi dengan para tetangga, agar aktivitas pertandingan tenis tidak mengganggu jam istirahat warga.

“Itu bagaimana caranya, ya buatkanlah pengaman-pengaman dan peredam suara, artinya dibuat temboknya itu jangan sampai mengganggu kondisi villanya orang,” jelasnya.

Baca Juga  Pj. Gubernur Mahendra Jaya Bangga Semarapura Festival dapat Pengakuan Sebagai Kharisma Event Nusantara

Untuk itu, perlu adanya kesadaran masing-masing para pihak yang berusaha di Kabupaten Badung, agar menjaga norma dan etika, supaya jangan saling merugikan.

Mengenai belum adanya izin PPG berarti tidak diperbolehkan untuk melakukan pembangunan, sehingga tinggal dikontrol oleh Satpol PP.

“Sudah lama dilakukan sidak, sebelum jadi, itu harus diperingatkan, Satpol PP bisa memperingatkan dan mengecek kembali,” tegasnya.

Mengingat, soal izin belum keluar, ditegaskan Putu Parwata, bahwa hal itu urusan izin merupakan kewenangan Satpol PP untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut.

“Hal itu bagaimana mestinya supaya jangan menjadi konflik di daerah pariwisata, daerah yang pembangunannya pesat, tapi malah menimbulkan konflik. Jadi, itu bagaimana membuat ekonomi maju dan pariwisata maju, sehingga semuanya aman. Memang perlu peran pemerintah, tapi juga perlu kesadaran masyarakat,” pungkasnya. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
stikom3b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Apresiasi Peringkat IKK Tertinggi dari LAN, Walikota Jaya Negara Terima Studi Tiru BNN RI

Published

on

By

walikota jaya negara
TERIMA BNN: Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menerima Direktur Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Toton Rasyid berserta jajarannya pada Kamis (13/6) di kantor Walikota Denpasar. (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menerima Direktur Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Toton Rasyid berserta jajarannya pada Kamis (13/6) di kantor Walikota Denpasar.

Kehadiran perwakilan BNN RI ini ke Kota Denpasar terkait agenda studi tiru pelaksanaan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK).

Dalam kesempatan tersebut turut mendampingi Walikota yakni, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Denpasar, AA. Gde Risnawan dan Kabag Hukum Setda Kota Denpasar, Komang Lestari Kusuma Dewi, serta perwakilan OPD lainnya.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyambut baik dan mengucapkan selamat datang kepada Toton Rasyid beserta jajarannya di Kota Denpasar.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran BNN RI yang telah memilih Kota Denpasar sebagai lokasi studi tiru dalam pelaksanana penilaian IKK,” ujar Jaya Negara.

Lebih lanjut Walikota Jaya Negara menyampaikan, IKK merupakan indikator Reformasi Birokrasi yang mengukur kualitas kebijakan pemerintah. Pelaksanaan ini mengukur kualitas kebijakan, dari proses pembuatan kebijakan, agenda, formulasi, implementasi disertai evaluasi.

“Tentunya dari pertemuan ini diharapkan dapat menajamkan lagi kolaborasi signifikan antara Pemerintah Kota Denpasar dengan BNN, terutama terkait upaya-upaya mengantisipasi penyalahgunaan Narkotika di Kota Denpasar,” ujar Walikota Jaya Negara.

Direktur Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN RI, Toton Rasyid mengucapkan terima kasih atas pertemuan yang dapat dilaksanakan kali ini bersama Walikota Denpasar.

Dipilihnya Pemkot Denpasar sebagai lokasi studi tiru, tidak terlepas dari Peringkat IKK Tertinggi yang diraih Pemkot Denpasar untuk Pemerintah Daerah di tahun 2023 berdasarkan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

“Kami berharap studi tiru ini dapat memberikan manfaat, masukan dan arahan serta bimbingan dari jajaran Pemkot Denpasar terkait penilaian IKK. Tentu pada akhirnya tujuannya dapat memberikan output yang maksimal ke publik dan kemanfaatan bagi masyarakat luas,” ujarnya.

Baca Juga  Badung Gelontorkan Dana Hibah dan BKK Rp 105 M Lebih

Sementara Kabag Hukum Setda Kota Denpasar, Komang Lestari Kusuma Dewi menjelaskan, penilaian mandiri IKK oleh seluruh instansi pemerintah dilaksanakan dalam periode waktu 2 tahun sekali, yakni tahun 2021 – tahun 2023 dan tahun 2025 nanti.

“Partisipasi pengukuran IKK oleh instansi pemerintah diawali melalui penilaian mandiri oleh setiap instansi pemerintah disertai bukti dukung. Selanjutnya dinilai oleh LAN, apakah penilaian sudah sesuai dan disertai bukti. LAN yang berperan sebagai instansi pengampu IKK yang digunakan sebagai dasar penilaian Reformasi Birokrasi di seluruh instansi pemerintah” Jelas Komang Lestari. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
stikom3b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca