Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Pj. Gubernur Bali Serahkan LKPD Unaudited Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023

BALIILU Tayang

:

lkpd bali 2023
SERAHKAN LKPD: Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya saat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023 kepada Kepala Perwakilan BPK Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, di Kantor BPK Provinsi Bali, Jumat (22/3).  (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023 kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira dalam acara Penyerahan LKPD Unaudited Tahun 2023 dan Kick-Off Meeting Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi/ kabupaten/kota se- Bali, di Kantor BPK Provinsi Bali, Jumat (22/3).

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Bali menyampaikan apresiasi atas bimbingan dari Tim BPK Provinsi Bali dalam mengawal penyusunan laporan keuangan sehingga laporan dapat terselesaikan tepat waktu. Pj. Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas sinergitas serta kerja sama seluruh perangkat daerah dalam penyelesaian laporan sehingga LKPD dari Provinsi dan kabupaten/kota se-Bali dapat diserahkan secara serentak pada pagi hari ini.

Pj. Gubernur Mahendra Jaya juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali berkomitmen tinggi dalam mempertahankan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta berupaya terus meningkatkan kualitas dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali.

“Kami berkomitmen untuk mewujudkan opini WTP yang semakin berkualitas dari tahun ke tahun. Kami tidak henti-hentinya meminta pendampingan serta bimbingan dari jajaran BPK Provinsi Bali sehingga pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun terus membaik, berkualitas serta manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,’’ imbuhnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira menyampaikan, dalam LKPD Unaudited terdapat tujuh (7) laporan keuangan yang disusun yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kepala BPK Bali menambahkan bahwa LKPD yang disusun bukanlah hanya tanggung jawab dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tetapi merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah sehingga diperlukan sinergitas yang kuat dalam penyusunannya. Pihaknya juga berharap agar pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun semakin membaik sehingga tidak ada kesalahan yang berulang-ulang baik itu terkait penganggaran maupun pengelolaan asset daerah.

Baca Juga  Wabup Suiasa Terima LHP Semester II 2024 dari BPK RI Perwakilan Bali

“Kami harap opini WTP yang diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya. Dari tahun ke tahun LKPD tidak hanya meraih opini WTP tetapi yang terpenting adalah peningkatan kualitas daripada WTP itu sendiri. Opini WTP dari masa ke masa, kami harapkan dapat memberikan manfaat dan kualitas sesuai program kegiatan,’’ tuturnya.

Penyerahan LKPD pada pagi hari ini  turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Bali, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali, Pj. Bupati, Bupati/ Walikota se-Bali, Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota serta Kepala Perangkat Daerah terkait se-Bali serta jajaran BPK Provinsi Bali. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan

NEWS

Polri Mutasi 146 Pati dan Pamen, Untung Widyatmoko Ditunjuk sebagai Kadivhubinter

Published

on

By

Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Edison Isir memberikan keterangan pers terkait mutasi 146 Pati dan Pamen Polri.
Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Edison Isir, S.I.K., M.T.C.P. memberikan keterangan pers, Jumat (31/7). (Foto: Hms Polri)

Jakarta, baliilu.com – Polri melakukan mutasi terhadap 146 personel Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) pada Juli 2026. Mutasi tersebut tertuang dalam dua Surat Telegram (ST) tertanggal 31 Juli 2026, yakni ST/1584/VII/KEP./2026 sebanyak 119 personel dan ST/1585/VII/KEP./2026 sebanyak 27 personel.

Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Edison Isir, S.I.K., M.T.C.P., mengatakan mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri yang dilakukan untuk penyegaran organisasi, pembinaan karier, serta optimalisasi pelaksanaan tugas.

“Mutasi dan rotasi merupakan hal yang biasa dalam dinamika organisasi Polri. Ini merupakan bagian dari pembinaan karier personel sekaligus upaya penyegaran dan penguatan organisasi agar pelaksanaan tugas kepolisian dapat berjalan semakin optimal,” ujar Irjen Pol. Johnny Edison Isir, Jumat (31/7).

Dari 146 personel yang dimutasi, sebanyak 105 personel mendapatkan promosi atau flat. Rinciannya, satu personel menduduki jabatan PJU Mabes Polri, yakni Brigjen Pol. Dr. Untung Widyatmoko, S.I.K., M.H., yang diangkat sebagai Kadivhubinter Polri.

Selanjutnya, terdapat 4 personel yang mendapatkan promosi jabatan IB/Irjen Pol., 24 personel promosi jabatan IIA/Brigjen Pol, 48 personel promosi jabatan IIB/Kombes Pol, 1 personel promosi jabatan IIB/Kapolrestabes/Tro/Ta, 12 personel promosi jabatan IIIA1/AKBP, serta 11 personel promosi jabatan IIIA2/Kapolres.

Dalam mutasi kali ini, terdapat pula 4 personel Polisi Wanita (Polwan) yang mendapatkan promosi, yakni Brigjen Pol. Dr. dr. Sumy Hastry Purwanti, Sp.F. sebagai Karodokpol Pusdokkes Polri, AKBP Bestiana, S.I.K., M.M. sebagai Wadirbinmas Polda Sumsel, AKBP Riyana Purwasari, S.H., S.I.K., M.I.K. sebagai Kapolres Padang Pariyaman Polda Sumbar, serta AKBP Erma Rahayu Kusuma Ningrum, S.H., S.I.K., M.A. sebagai Kapolres Purworejo Polda Jateng.

Selain promosi dan flat, mutasi juga mencakup 6 personel selesai pendidikan, 1 personel berangkat pendidikan, 7 personel kukuh, serta 23 personel yang memasuki masa pensiun.

Baca Juga  Pj. Gubernur Mahendra Jaya Hadiri ‘’Entry Meeting’’ BPK RI untuk Pemerintah Daerah 2023

Kadivhumas menegaskan, setiap personel yang mendapat amanah dalam jabatan baru diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.

“Kami berharap seluruh personel yang mendapatkan amanah dalam jabatan baru dapat segera beradaptasi dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Setiap jabatan adalah amanah yang harus dijalankan secara profesional, berintegritas, dan penuh tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tuturnya. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Hari Anak Nasional 2026 di Jembrana, Bupati Kembang Tegaskan Pentingnya Karakter dan Budaya di Era Teknologi

Published

on

By

Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menghadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Gedung Kesenian Ir. Soekarno.
HADIRI HAN: Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan hadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2026 yang berlangsung meriah di Gedung Kesenian Ir. Soekarno. (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Jembrana menggelar acara Puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2026 yang berlangsung meriah di Gedung Kesenian Ir. Soekarno. Kegiatan ini diikuti oleh para pelajar dari berbagai tingkatan, mulai dari SD, SMP, SMA/SMK, hingga siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Jembrana.

Peringatan HAN tahun ini diisi dengan beragam rangkaian kegiatan positif dan inklusif. Acara diawali dengan senam bersama yang diikuti seluruh peserta, dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sosial, serta penyerahan penghargaan kepada para pemenang lomba video edukatif.

Selain itu, pada momen ini juga dilaksanakan pelantikan kepengurusan Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Jembrana, sebagai wadah partisipasi anak dalam menyampaikan aspirasi dan pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, menegaskan bahwa peringatan Hari Anak Nasional tidak boleh sekadar menjadi momentum seremonial belaka, melainkan menjadi pengingat bagi seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya kepedulian terhadap tumbuh kembang anak.

“Peringatan ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa anak-anak adalah harapan dan masa depan kita. Tugas kita bersama adalah membentuk mereka menjadi pribadi yang baik, berkarakter, memiliki cita-cita tinggi, serta berani mencoba hal-hal baru,” ujar Bupati Kembang.

Menghadapi pesatnya perkembangan zaman, Bupati Kembang juga menyoroti perubahan pola belajar anak di masa depan yang makin akrab dengan teknologi. Menurutnya, adaptasi teknologi harus tetap berjalan selaras dengan penguatan identitas budaya lokal.

“Hari ini anak-anak kita mungkin masih belajar menggunakan buku. Ke depan, mereka akan lebih banyak belajar melalui ponsel, teknologi, hingga Artificial Intelligence (AI). Namun, harapan saya, kemajuan teknologi ini tidak boleh membuat mereka lupa atau keluar dari akar budaya dan tradisi kita,” tambahnya.

Baca Juga  Dewa Made Indra Dorong Audit Keuangan Berbasis Digital

Terakhir, Bupati Kembang menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pendidik dan mengimbau para orang tua untuk senantiasa memberikan pendampingan terbaik bagi anak-anak mereka dalam mengarungi era digital. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kolaborasi Lintas OPD Jadi Kunci Buleleng Raih Swasti Saba Padapa 2027

Published

on

By

Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Buleleng dihadiri jajaran OPD.
RAKOR: Pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Buleleng, Kamis (23/7/2026) lalu. (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat langkah menuju penghargaan Swasti Saba Padapa Tahun 2027 melalui Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Buleleng, Kamis (23/7/2026) lalu. Pertemuan tersebut menghadirkan Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Bali bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan Forum Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Provinsi Bali dan Buleleng sebagai upaya menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor.

Dikonfirmasi, Jumat (31/7), Ketua Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten Buleleng yang diwakili Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Buleleng, Arya Mataram menegaskan bahwa penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat sejatinya bukan sekadar mengejar penghargaan, melainkan membangun daerah yang mampu memberikan rasa nyaman, aman, dan sehat bagi masyarakat.

“Penilaian Kabupaten/Kota Sehat bukan sebuah ajang perlombaan. Ini adalah langkah bersama untuk mewujudkan Kabupaten Buleleng yang memberikan kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Penghargaan hanyalah konsekuensi dari kerja bersama yang dilakukan secara berkelanjutan,” ujar Mataram.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat tidak dapat dibebankan kepada satu perangkat daerah saja. Program ini merupakan gerakan lintas sektor yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh OPD, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa penghargaan Swasti Saba diberikan setiap dua tahun sekali pada tahun ganjil. Oleh karena itu, tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Kabupaten Buleleng untuk melakukan penguatan kelembagaan, melengkapi data dukung, serta meningkatkan capaian pada sembilan tatanan Kabupaten/Kota Sehat sebagai bekal menghadapi penilaian tahun 2027.

“Waktu kita tidak panjang. Tahun ini adalah masa pembenahan. Seluruh OPD harus bergerak bersama karena setiap tatanan memiliki indikator yang saling berkaitan. Kolaborasi menjadi kunci untuk meningkatkan nilai Kabupaten Buleleng sehingga mampu meraih penghargaan Swasti Saba pada tahun 2027,” katanya.

Baca Juga  Wabup Suiasa Terima LHP Semester II 2024 dari BPK RI Perwakilan Bali

Kabid Mataram juga mengingatkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam penilaian sebelumnya bukan hanya pada pelaksanaan program, tetapi juga kualitas bukti dukung, validasi data, serta koordinasi antar-OPD. Karena itu, ia mendorong seluruh perangkat daerah menjadikan Kabupaten/Kota Sehat sebagai bagian dari budaya kerja, bukan sekadar kegiatan yang dilakukan menjelang penilaian.

Rapat koordinasi tersebut juga menjadi forum evaluasi terhadap capaian Kabupaten Buleleng pada penyelenggaraan KKS sebelumnya. Berdasarkan hasil verifikasi tingkat pusat tahun 2025, beberapa indikator masih memerlukan penguatan agar seluruh tatanan mampu memenuhi standar penilaian Swasti Saba.

Sementara itu, Ketua Forum Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Bali, Dewa Alit, mengajak seluruh anggota Tim Pembina, Forum KKS, dan perangkat daerah untuk menjaga semangat kolaborasi dalam mengejar target penghargaan Swasti Saba Padapa.

Menurut Dewa Alit, peluang Buleleng untuk meraih penghargaan tersebut sangat terbuka apabila seluruh pihak mampu bekerja lebih terintegrasi, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap indikator didukung data yang valid.

“Target untuk Buleleng sudah semakin dekat. Karena itu saya mengajak seluruh OPD, Forum KKS, kecamatan hingga desa untuk bergerak dalam satu irama. Kabupaten/Kota Sehat bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan atau Bappeda, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. Dengan kolaborasi yang solid, saya optimistis Buleleng mampu mencapai penghargaan Swasti Saba Padapa pada tahun 2027,” ujar Dewa Alit.

Ia menambahkan, setiap perangkat daerah memiliki kontribusi strategis sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam memenuhi indikator sembilan tatanan Kabupaten/Kota Sehat yaitu 1. Tatanan kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, 2. Tatanan permukiman dan fasilitas umum, 3. Tatanan satuan pendidikan, 4. Tatanan pasar, 5. Tatanan perkantoran dan perindustrian, 6. Tatatan pariwisata, 7. Tatanan transportasi dan dan tertib lalu lintas di jalan, 8. Tatanan perlindungan sosial, 9. Tatanan penanggulangan bencana. Selain itu penilaian utama KKS masyarakat memiliki jamban. ”Capaian Open Defecation Free atau stop buang air besar sembarangan baru mencapai 90% di tahun 2025, kalau di Swastisaba kita sudah kategori Padapa, namun ada indikator lainnya yang harus dipenuhi,” terangnya.

Baca Juga  Bupati Sutjidra Minta Seluruh Pimpinan OPD Dukung BPK Bali Lakukan Pemeriksaan di Buleleng

Melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Buleleng, Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Bali, Forum Kabupaten/Kota Sehat, serta seluruh pemangku kepentingan, diharapkan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat tidak hanya mampu meningkatkan nilai penilaian, tetapi juga menghadirkan lingkungan yang semakin bersih, aman, nyaman, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Buleleng. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca