Badung, baliilu.com – Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, menghadiri peringatan Hari Anak Nasional dengan tajuk Ambawarna Raya, yang digelar di Wantilan Kantor Desa Ayunan, Kecamatan Abiansemal, Jumat (31/7).

Kegiatan ini diinisiasi oleh Forum Anak Daerah (FAD) Kecamatan Abiansemal sebagai wadah positif bagi anak-anak TK untuk menyalurkan bakat, mengembangkan kreativitas, serta membangun rasa percaya diri sejak dini lewat rangkaian acara yang edukatif, inspiratif, dan penuh kegembiraan.

Rangkaian kegiatan berlangsung meriah dan penuh semangat, meliputi lomba mewarnai dan lomba kolase yang diikuti secara antusias oleh sebanyak 64 peserta dari berbagai TK se-Kecamatan Abiansemal. Melalui kegiatan tangan dan seni ini, anak-anak bebas mengekspresikan imajinasi, melatih ketelitian, serta menumbuhkan apresiasi terhadap keindahan dan kebersamaan.

Dalam sambutannya, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya kegiatan yang sangat bermanfaat ini. “Ambawarna Raya menjadi bukti indah bahwa setiap anak memiliki potensi dan warna keunikan masing-masing yang perlu kita dukung dan asah. Anak-anak adalah amanah sekaligus penerus bangsa, yang berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, menyenangkan, mendukung kebebasan berkreasi, serta membentuk karakter yang baik dan berlandaskan kearifan lokal,” ujarnya.

Ia menambahkan, peringatan Hari Anak Nasional bukan sekadar seremonial, melainkan pengingat bagi kita semua untuk senantiasa hadir mendampingi, melindungi, serta memberikan kesempatan luas bagi anak-anak tumbuh menjadi generasi emas yang cerdas, santun, berbudaya, dan penuh percaya diri. Pemerintah Kabupaten Badung akan terus mendukung berbagai program positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak di seluruh wilayah desa dan kecamatan.

Turut hadir mendampingi acara ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung, perwakilan dinas terkait lingkup Pemkab Badung, Perbekel Desa Ayunan, Bendesa Adat Ayunan, guru pendamping, Gerakan Badung Peduli, KKN Universitas Warmadewa dan Dyana Pura serta para undangan dan orang tua peserta lainnya. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyerahkan Piagam Penghargaan Tertib Administrasi Pengurusan Akta Kematian dan Kartu Keluarga (KK) kepada ahli waris I Gede Agus Ary Sanjaya, putra dari almarhum (alm.) I Gede Agus Ary Wibawa, beralamat di Lingkungan Karang Suwung, Kelurahan Sading, Mengwi, Kamis (30/7). Selain itu, ahli waris juga berhak mendapatkan reward sebesar Rp. 10 juta

Bupati Wayan Adi Arnawa pada kesempatan ini menyampaikan bahwa penyerahan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Kabupaten Badung kepada masyarakat yang tertib dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan, khususnya akta kematian dan pembaharuan Kartu Keluarga. Program ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Badung dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan tepat waktu.

“Tertib administrasi kependudukan memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum serta memudahkan masyarakat memperoleh berbagai pelayanan publik. Karena itu, masyarakat diharapkan segera mengurus dokumen kependudukan apabila terjadi peristiwa penting, seperti kelahiran maupun kematian anggota keluarga,” ujarnya.

Bupati juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum sekaligus berharap penghargaan yang diberikan dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.

“Atas nama pemerintah, saya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Program penghargaan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah sekaligus apresiasi kepada masyarakat yang telah tertib mengurus administrasi kependudukan sesuai ketentuan,” ujar Adi Arnawa.

Turut hadir pada kesempatan ini, Asisten Administrasi Umum Kabupaten Badung I Wayan Wijana, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Badung I Nyoman Rudiarta, Lurah Sading Ida Bagus Rai Pujawatra beserta Kepala Lingkungan dan Kelian Adat setempat. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Bali pada Jumat (31/7/2026). Pertemuan ini berfokus pada diskusi dan sinkronisasi data kependudukan demi kelancaran proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di wilayah Bali.

Anggota KPU Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, mengapresiasi penerimaan dari pihak Dukcapil. Dalam pertemuan tersebut, Ia mengungkapkan adanya temuan ribuan data kependudukan dari KPU RI (bersumber dari Dukcapil) yang belum sinkron dengan fakta di lapangan.

“Kami menemukan data yang tidak sesuai dengan kenyataan. Contohnya, ada warga yang di data Dukcapil tercatat masih aktif, namun ternyata yang bersangkutan pada pemilu sebelumnya sudah meninggal. Kami tidak mencari siapa yang salah, kami hanya berharap kita bisa bekerja dengan cara mengecek bersama di lapangan untuk memastikan data pemilih dan juga data kependudukan di wilayah Bali tersinkronisasi menjadi data yang valid,” ujar Darma Sanjaya.

Lebih lanjut, KPU Provinsi Bali telah melaporkan temuan tersebut agar data yang keliru tidak diturunkan kembali. KPU juga meminta pencocokan data Warga Negara Asing (WNA) serta pembaruan data kependudukan agar jumlah pemilih selaras dengan jumlah penduduk yang sebenarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Dukcapil Provinsi Bali, I Made Mahadi Sanatana, menyambut baik inisiatif KPU. Ia menjelaskan bahwa Dukcapil berfungsi secara administratif, di mana perubahan data sangat bergantung pada pelaporan dari masyarakat.

“Untuk kasus-kasus seperti ini, kami mengharapkan adanya regulasi dari pusat. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, perubahan data dapat kami proses jika ada dukungan administratif seperti Surat Pernyataan atau Surat Pertanggungjawaban dari Kepala Desa yang mengonfirmasi bahwa data warganya memang telah berubah,” jelas I Made Mahadi Sanatana.

Senada dengan hal tersebut, staf Dukcapil, Anthony Sitorus, memaparkan kendala teknis yang kerap terjadi di lapangan, salah satunya akibat kesamaan nama. Ia mencontohkan kasus jangan sampai nanti KPU melaporkan seorang warga belum meninggal tapi dilaporkan meninggal lalu dukcapil diterbitkan akta kematiannya. Hal ini berdampak pada akhirnya menyulitkan warga yang bersangkutan dalam mengurus administrasi lain, seperti BPJS. Sebagai solusi, Anthony menyarankan agar KPU menyerahkan data tersebut kepada Dukcapil terlebih dahulu untuk dilakukan pengecekan silang (cross-check) ke pihak desa, yang hasilnya akan dikembalikan ke KPU. Ia juga berharap KPU dan pemerintah desa dapat turun bersama melakukan verifikasi faktual di lapangan.

Selain sinkronisasi data pemilih dan kependudukan, diskusi tersebut juga membahas beberapa isu teknis kependudukan lainnya, seperti perkawinan di bawah umur yaitu pembahasan mengenai pencatatan dan persyaratan kepemilikan akta agar tercatat sebagai pemilih, perekaman data odgj (orang dengan gangguan jiwa) dukcapil menegaskan perlunya pendampingan keluarga saat proses perekaman data agar petugas merasa aman, pemenuhan data wna (warga negara asing) yang pindah menjadi penduduk wni yaitu pihak dukcapil berkomitmen untuk mengusahakan permintaan KPU terkait data WNA dan data kependudukan umum demi menjaga akurasi jumlah pemilih.

Pertemuan yang berlangsung secara konstruktif ini diakhiri dengan kesepakatan untuk terus meningkatkan sinergi antar-lembaga dan saling membantu untuk kepentingan masyarakat dan pemilu yang berkualitas. (gs/bi)