Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Denpasar bersama perangkat daerah terkait kembali melaksanakan Pembinaan Lokus (Lokasi Khusus) Telajakan se-Kota Denpasar. Memasuki sesi III, pembinaan menyasar wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar Timur, dan Denpasar Utara pada Selasa (28/7).

Kegiatan diawali di Dusun Kertha Petasikan, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan. Selanjutnya tim pembina mengunjungi Dusun Bet Ngandang, Desa Sanur Kauh, Banjar Belong, Desa Sanur Kaja, Desa Sumerta Kelod, Banjar Ujung, Kelurahan Kesiman, dan diakhiri di Banjar Tegeh Sari, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara.

Pembinaan dipimpin langsung Ketua TP Posyandu Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, didampingi Sekretaris I TP Posyandu Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, serta diikuti para perbekel, lurah, kepala lingkungan, dan perangkat daerah terkait. Dalam pembinaan ini Ketua TP Posyandu Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara juga menyerahkan secara simbolis pohon jempiring dan andong kepada kepala lingkungan dan kader TP Posyandu.

Ketua TP Posyandu Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, mengatakan bahwa pembinaan ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi tahap awal pemanfaatan telajakan sebagai upaya membangun lingkungan yang hijau, asri, bersih, dan nyaman.

“Tim Pembina Posyandu Kota Denpasar kembali bergerak memberikan pembinaan sekaligus dukungan kepada masyarakat agar semakin sadar memanfaatkan lahan yang ada sebagai ruang terbuka hijau. Sekecil apa pun lahan yang dimiliki, apabila ditata dengan baik akan memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, TP Posyandu Kota Denpasar terus berupaya membangun sinergi dengan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dalam menata setiap ruang terbuka secara estetis, hijau, dan bersih. Dengan demikian, seluruh wilayah yang masih memiliki potensi telajakan dapat tertata rapi, indah, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman.

Menurutnya, upaya membangun lingkungan yang bersih, rapi, dan estetis merupakan bagian dari implementasi transformasi Posyandu melalui enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan bersih. Penataan telajakan juga memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mendukung pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal.

Selain itu, pembinaan ini juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi Lomba Taman Telajakan Tingkat Provinsi Bali Tahun 2026. Dalam penilaian lomba tersebut, desa dan kelurahan diharapkan mampu mengedukasi masyarakat dalam memanfaatkan telajakan untuk mendukung penghijauan, sekaligus mengoptimalkan fungsi ekonomi, fungsi keagamaan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui pembinaan yang berkelanjutan ini, Pemerintah Kota Denpasar berharap semangat gotong-royong masyarakat dalam menata dan menjaga telajakan semakin meningkat. Dengan demikian, telajakan tidak hanya menjadi identitas budaya Bali, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekologis, sosial, ekonomi, dan keagamaan, sekaligus mendukung terwujudnya lingkungan yang hijau, bersih, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Lingkungan Tegeh Sari, I Nyoman Sudarma, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Banjar Tegeh Sari sebagai salah satu lokasi pembinaan sekaligus peserta Lomba Telajakan Tingkat Provinsi Bali.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Banjar Tegeh Sari. Bersama masyarakat, kami siap bergerak menindaklanjuti seluruh arahan yang diberikan dalam pembinaan ini. Kami akan terus membenahi berbagai kekurangan sehingga penataan telajakan di wilayah kami dapat memberikan hasil yang maksimal,” ungkapnya. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – DPRD Kota Denpasar menggelar Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan II dengan agenda penyampaian pandangan umum, pendapat akhir, dan persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2027. Rapat yang menjadi dasar penyusunan APBD TA 2027 ini berlangsung di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (28/7).Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, turut didampingi Wakil Ketua Ida Bagus Yoga Adi Putra, I Wayan Mariana Wandira dan Dr. Made Oka Cahyadi Wiguna. Hadir pula Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa dan Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, unsur Forkopimda, serta para kepala OPD di lingkungan Pemkot Denpasar.

Pada kesempatan itu, seluruh fraksi DPRD Kota Denpasar menyatakan persetujuan terhadap Ranperda KUA dan PPAS TA 2027, yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Pandangan umum pertama dari Fraksi Golkar yang dibacakan oleh I Gede Dwi Purnama Putra yang memyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Walikota dan Wakil Walikota Denpasar beserta jajarannya yang telah menyusun dan menyampaikan dokumen Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Gede Dwi Purnama menyebutkan, dokumen ini merupakan fondasi strategis dalam menentukan arah pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar. Penyampaian Rancangan KUA-PPAS 2027 ini menjadi momentum untuk menyelaraskan program prioritas daerah dengan kebutuhan nyata masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menjaga pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, maka pendapat akhir Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Denpasar dinyatakan menyetujui Ranperda ini.

“Fraksi Golkar menyatakan dengan ini dapat menerima dan menyepakati Ranperda KUA PPAS Tahun 2027 sebagaimana disampaikan sebelumnya untuk selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam menyusun APBD TA 2027,” ujarnya.

Selanjutnya, terdapat pandangan umum Fraksi PSI-Nasdem yang dibacakan Agus Wirajaya yang juga menyetujui Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Kota Denpasar TA 2027. Berdasarkan arah kebijakan umum, strategi dan prioritas yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip anggaran yang transparasi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas anggaran.

“Kami berharap semua program yang tersisa di tahun 2026 ini dapat dimaksimalkan pelaksanaannya sehingga SILPA di tahun 2026 ini dapat diminimalisir,” kata Agus Wirajaya.

Selain dua fraksi tadi, ada juga pandangan umum Fraksi Gerindra yang dibacakan I Kompyang Gede yang menyatakan, pihaknya menyepakati Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2027 untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Kami Fraksi Gerindra mengingatkan agar rancangan KUA PPAS yang telah tersusun dalam Anggaran tahun 2027 ini dan sudah kita sepakati bersama agar dijadikan landasan dan dipedomani dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2027 dan selalu berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Selain itu, pihak Fraksi Gerindra juga  sangat mendukung adanya proyek tahap I pendestrian jalan Gajah Mada dan sekitarnya. Namun demikian lanjutnya, wajah jalan Gajah Mada tetap akan semrawut karena masih adanya parkir sepeda motor di depan depan toko.

“Untuk itu kami menyarankan agar dibuatkan parkir khusus bagi karyawan toko dan pengunjung, sehingga sepanjang jalan Gajah Mada bebas parkir. Salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut agar memanfaatkan parkir basement dan pelataran Pasar Badung,” pungkasnya.

Untuk selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan pandangan umumnya, yang dibacakan Ida Bagus Ketut Wirayaja. Pihaknya menyampaikan bahwa dari pemaparan Walikota Denpasar serta hasil rapat kerja dengan TAPD Denpasar, pihaknya mengatakan Rancangan KUA dan PPAS Denpasar TA 2027 merupakan rancangan yang optimistis dengan target pendapatan yang maksimal.

“Dengan demikian kami berpendapat Ranperda tentang Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Kota Denpasar TA 2027 dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Perturan Daerah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Sementara Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap Anggota Dewan atas kesungguhan dan kerjasamanya sehingga Rancangan KUA-PPAS 2027 dapat disepakati.

“Saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang terhormat atas dedikasi, kerja sama, serta kesungguhan selama proses pembahasan, sehingga Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2027 dapat mencapai kesepakatan bersama,” ungkapnya.

Kesepakatan yang telah dicapai merupakan wujud nyata sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyelaraskan visi, tujuan, dan prioritas pembangunan daerah. Berbagai pandangan, usulan, serta masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, sekaligus memperkuat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar.

“Berbagai catatan, saran, serta komentar dari fraksi-fraksi akan menjadi perhatian serius pemerintah untuk ditindaklanjuti sesuai urgensi dan peraturan yang berlaku demi peningkatan pelayanan dan pembangunan di Kota Denpasar,” tutup Jaya Negara. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar melalui Kelompok Kerja (Pokja) Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) mulai mengintensifkan implementasi Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) dengan menggelar sosialisasi bagi seluruh kepala sekolah TK/PAUD, SD, dan SMP se-Kota Denpasar. Kegiatan yang berlangsung di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali, Senin (27/7), tersebut menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, serta berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Sosialisasi dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya selaku Ketua Pokja BSAN Kota Denpasar. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Bali, I Wayan Surata, Kepala Inspektorat Kota Denpasar, Ketut Dewi Ratih Purnamasari, Kelompok Ahli Pembangunan Kota Denpasar Putu Naning Djayaningsih, perwakilan BPMP Provinsi Bali, jajaran organisasi perangkat daerah yang tergabung dalam Pokja BSAN, serta para kepala sekolah dari seluruh jenjang pendidikan di Kota Denpasar.

Dalam kegiatan tersebut, seluruh kepala sekolah menyatakan komitmen dan kesiapan untuk mengimplementasikan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di satuan pendidikan masing-masing. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan deklarasi bersama sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Dua materi utama disampaikan dalam sosialisasi tersebut, yakni materi mengenai Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) yang dipaparkan langsung oleh Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, serta materi Survei Penilaian Integritas (SPI) yang disampaikan Kepala Inspektorat Kota Denpasar, Ketut Dewi Ratih Purnamasari. Kedua materi tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola pendidikan yang berintegritas sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi seluruh warga sekolah.

Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, mengatakan bahwa implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem pendidikan yang tidak hanya unggul dari sisi akademik, tetapi juga mampu memberikan perlindungan menyeluruh kepada peserta didik.

“Melalui implementasi Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga menjadi ruang yang mampu menjamin perlindungan fisik, mendukung kesejahteraan psikologis dan sosial budaya peserta didik, memberikan kebebasan menjalankan kebutuhan spiritual sesuai keyakinannya, sekaligus membangun kecakapan dan keamanan di ruang digital,” ujar Eddy Mulya.

Lebih lanjut Eddy Mulya menjelaskan bahwa kebijakan tersebut mengedepankan pendekatan promotif, preventif, dan kolaboratif. Dengan demikian, upaya menciptakan budaya sekolah yang aman tidak hanya berfokus pada penanganan ketika terjadi persoalan, tetapi lebih diarahkan pada langkah-langkah pencegahan melalui penguatan karakter, tata kelola sekolah yang baik, serta sistem perlindungan yang menyeluruh, termasuk di ruang digital. Penanganan berbagai bentuk pelanggaran pun didorong mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan kolaboratif sehingga mampu memberikan perlindungan sekaligus pembinaan bagi seluruh pihak yang terlibat.

“Keberhasilan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman tidak dapat diwujudkan oleh sekolah saja. Dibutuhkan sinergi Catur Pusat Pendidikan, yakni sekolah, orang tua, masyarakat, dan media. Ketika seluruh unsur ini bergerak bersama, saya optimistis kita mampu mewujudkan sekolah yang benar-benar aman, nyaman, sehat, inklusif, dan melahirkan generasi Denpasar yang unggul, berkarakter, serta siap menghadapi tantangan masa depan,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, Ni Made Ayu Agustini, menjelaskan bahwa Budaya Sekolah Aman dan Nyaman merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang lahir dari semangat Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan pendidikan berkualitas bagi seluruh anak bangsa.

Menurutnya, program tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman serta diperkuat dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 17 Tahun 2026 sebagai pedoman teknis pelaksanaannya. Kebijakan ini merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya dengan pendekatan yang lebih holistik, kolaboratif, dan berpihak kepada seluruh warga sekolah.

“Program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman selaras dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Denpasar dalam mewujudkan Kota Kreatif Berbasis Budaya menuju Denpasar Maju yang berlandaskan semangat Vasudhaiva Kutumbakam. Karena itu kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari sekolah, orang tua, masyarakat, dunia usaha hingga media massa untuk bersama-sama mengawal implementasi program ini demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh anak di Kota Denpasar,” ujar Ayu Agustini. (eka/bi)