Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 5 Desember 2024. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis ekonomi, mulai dari daya beli masyarakat hingga langkah konkret untuk memperkuat daya saing investasi dan meningkatkan efisiensi belanja negara.

Muhammad Chatib Basri, Anggota Dewan Ekonomi Nasional, menyoroti isu daya beli masyarakat kelas menengah yang menjadi perhatian utama. Selain itu, ia juga menyinggung pentingnya keseimbangan kebijakan terkait upah minimum provinsi (UMP).

“Karena ini berkaitan juga dengan daya beli di satu sisi tetapi juga competitiveness dari industri di sisi lain,” ungkapnya, dikutip dari laman presidenri.go.id.

Sementara itu, Mari Elka Pangestu yang merupakan Wakil Ketua DEN menjelaskan bahwa diskusi juga mencakup langkah strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan menengah. Mari juga menekankan pentingnya menarik investasi berkualitas yang dapat memperkuat sektor manufaktur nasional.

“Kita ingin menarik jenis investasi yang juga akan membawa istilahnya supply chain-nya ya jadi pendalaman dari sektor manufaktur dan masalah struktural di dalam sektor manufaktur itu juga yang perlu kita atasi,” ucap Mari.

Lebih lanjut, Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua DEN, turut menambahkan bahwa ada sejumlah langkah konkret yang segera dilaksanakan, termasuk peluncuran e-katalog versi 6 yang direncanakan bulan depan. Menurut Luhut, katalog tersebut akan mencakup 95 persen belanja APBN yang diharapkan dapat mengurangi inefisiensi yang telah mencapai angka signifikan.

Luhut pun optimis bahwa melalui digitalisasi pemerintahan, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen secara bertahap dalam lima tahun ke depan dapat tercapai.

“Jadi kombinasi-kombinasi tadi dengan digitalisasi semua data yang ada di pemerintahan dan kementerian dan institusi pemerintahan itu akan segera dilakukan, kemudian ujungnya nanti kepada government technology,” tutur Luhut.

Pertemuan ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui sinergi antara pemerintah dan Dewan Ekonomi Nasional. Kombinasi langkah strategis dan konkret diharapkan mampu menjawab tantangan ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan delegasi Japan-Indonesia Association (JAPINDA) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 5 Desember 2024. Pertemuan tersebut membahas berbagai inisiatif kerja sama, termasuk investasi, irigasi, pengelolaan lahan, hingga proyek energi strategis.

Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, yang mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa diskusi berjalan produktif. Bahkan, Presiden Prabowo mengapresiasi kontribusi jangka panjang perusahaan Jepang di Indonesia.

“Bapak Presiden pertama-tama tentunya mengapresiasi perusahaan-perusahaan besar Jepang yang sudah cukup lama, cukup panjang di Indonesia. Mereka tadi juga meng-update beberapa investasi yang sedang dan rencana yang akan mereka lakukan,” ujar Rosan kepada awak media di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip dari laman presidenri.go.id.

Rosan juga menjelaskan bahwa salah satu topik utama dalam pertemuan tersebut adalah kelanjutan proyek Blok Masela, yang telah direncanakan sejak tahun 2000. JAPINDA menyampaikan harapan agar proyek tersebut dapat mulai berjalan tahun depan dan diharapkan selesai beberapa tahun ke depan.

“Karena itu juga akan menjadi dampak yang sangat besar buat Indonesia,” ungkapnya.

Presiden Prabowo juga mendorong keterlibatan perusahaan Jepang dalam proyek Great Giant Sea Wall, sebuah inisiatif besar untuk melindungi Jakarta dari banjir dengan panjang hingga 600 kilometer. “Itu juga diharapkan partisipasi dari perusahaan-perusahaan Jepang ini karena mereka juga perusahaan construction-nya juga kita harapkan bisa berpartisipasi,” ucap Rosan.

Selain sektor ekonomi, diskusi juga mencakup pendidikan dan kesehatan. Presiden Prabowo mengusulkan pendirian sekolah dan universitas Jepang di Indonesia sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia.

“Bapak Presiden juga tadi mengundang untuk dibukanya sekolah-sekolah Jepang, universitas Jepang di Indonesia karena kita juga sudah membuka ada beberapa universitas yang kita ketahui bersama akan membuka kampusnya tahun depan di Indonesia baik itu dari Amerika dan juga dari Inggris. Sehingga diharapkan juga dari Jepang bisa ikut berpartisipasi dan responsnya juga positif,” tutur Rosan.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto, menerima kunjungan sejumlah perwakilan pimpinan DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 5 Desember 2024. Pertemuan tersebut membahas sejumlah aspirasi masyarakat terkait rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, yang akan diberlakukan pada Januari 2025 sesuai dengan amanat undang-undang.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan hasil diskusi dengan Presiden di mana PPN 12 persen akan diterapkan secara selektif. Ia menegaskan bahwa barang-barang pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perbankan, serta pelayanan umum akan tetap bebas dari PPN, sesuai kebijakan yang berlaku saat ini.

“PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang yaitu 1 Januari 2025 tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif kepada beberapa komoditas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah,” ujar Misbakhun dalam keterangannya kepada awak media di Ruang Sidang Kabinet, Kantor Kepresidenan Jakarta, dikutip dari laman presidenri.go.id.

Lebih lanjut, Misbakhun menjelaskan bahwa pemerintah juga berencana untuk menerapkan struktur PPN yang tidak seragam. Meski demikian, kebijakan tersebut saat ini masih dilakukan pengkajian mendalam.

“Ini nanti akan masih dipelajari. Masyarakat tidak perlu khawatir karena ruang lingkup mengenai kebutuhan barang pokok, kemudian jasa pendidikan, jasa kesehatan, kemudian jasa perbankan, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pelayanan umum, jasa pemerintahan tetap tidak dikenakan PPN,” ungkap Misbakhun.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Presiden Prabowo turut merespons masukan dari DPR terkait kemungkinan penurunan tarif PPN pada kebutuhan pokok. Sufmi Dasco menyebut bahwa Presiden Prabowo akan mempertimbangkan dan mengkaji usulan tersebut.

“Mungkin dalam satu jam ini, Pak Presiden akan meminta Menteri Keuangan dan beberapa menteri untuk rapat dalam mengkaji usulan dari masyarakat maupun dari DPR tentang beberapa hal pajak yang harus diturunkan,” ucap Sufmi Dasco.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga menekankan pentingnya proses dialog antara pemerintah dan DPR. Menurutnya, budaya baru tersebut menunjukkan respons yang cepat terhadap masukan dan aspirasi dari masyarakat.

“Hari ini sebuah proses yang menurut kami ini budaya yang baru yang dibuat oleh Presiden bersama dengan teman-teman dari DPR bahwa apapun masukan dari masyarakat terutama masukan dari DPR untuk secepatnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus direspons dengan cepat,” tutur Mensesneg Prasetyo Hadi. (gs/bi)