Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

POLITIK

Prof. Dasi Astawa: Wayan Koster Punya Kans Besar untuk Menjadi Gubernur Bali

BALIILU Tayang

:

Pandangan I Nengah Dasi Astawa terhadap Wayan Koster
Direktur Politeknik elBajo Commodus, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si. (Foto: dok baliilu.com)

Denpasar, baliilu.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan digelar Bulan November 2024. Sejumlah partai telah menyusun strategi merebut kursi orang nomor satu Provinsi Bali termasuk kabupaten dan kota di Bali.

Tak terkecuali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) besutan Megawati Soekarnoputri. Sebagai partai pemenang pemilu di Bali, PDIP tak mau kalah dalam perebutan kursi, gubernur, bupati dan walikota.

Khusus untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali, aspirasi rakyat sudah muncul melalui DPC se-Bali yang secara bulat mengusulkan nama I Wayan Koster sebagai “nakhoda kapal”  lima tahun ke depan, 2024-2029.

Munculnya nama Wayan Koster melalui aspirasi DPC memang tidak salah. Mengapa? Putra kelahiran Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng ini adalah kader senior partai, incumbent (petahana) dan Ketua DPD PDIP Bali.

Namun di atas segalanya, hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memastikan siapa kader PDIP Bali yang pantas menerima tiket dan boarding pass (rekomendasi) dari Sang Ketua Umum untuk bertarung di Pilgub Bali November 2024.

Pengamat Kebijakan Publik yang juga Direktur Politeknik elBajo Commodus, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si. punya pandangan tersendiri tentang petahana Wayan Koster.

Ditemui di kediamannya pekan lalu (19/4/2024), mantan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VIII ini mengatakan Wayan Koster punya kans besar untuk menjadi Gubernur Bali lima tahun ke depan.

Prof. Dasi Astawa menyarankan, bila Wayan Koster maju lagi maka teori trickle down effect mesti dijawab dengan peluang dan kesempatan kerja. Menurutnya, bila peluang dan kesempatan kerja tidak ada, maka trickle down effect tidak muncul karena teori ini harus diukur.

“Selain itu harus memperhatikan apa yang dibutuhkan anak muda. Karena anak muda adalah pewaris dan pemilih terbesar. Yang kedua gender. Itu saran saya. Perhatian kepada gender perlu langkah yang konkret,” sarannya.

Baca Juga  Gubernur Koster Saksikan Parade Gong Kebyar Wanita PKB 2025, Apresiasi Semangat Seni Generasi Muda

Dasi Astawa menyebut ada tiga saran yang ia sampaikan kepada calon petahana (Wayan Koster-red) kalau maju lagi. Mungkin juga sudah dilakukan lima tahun lalu, dan kalau belum tolong dijelaskan atau mulai dijelaskan kepada publik melalui media massa agar masyarakat tahu apa yang sudah dikerjakan petahana.

“Hari ini dan seterusnya, Pak Koster secara rigid dan detail menjelaskan kepada publik melalui media massa pencapaian selama lima tahun baik di bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli. Itu yang dirasakan masyarakat,” sarannya.

Dan yang kedua, sebagai petahana harus dipikirkan apa kebutuhan anak muda sebagai estafet dan pemilih terbesar. Karena, selama tahun kemarin, Pak Koster mungkin sudah melakukan. Kalau sudah,  itu mesti dijelaskan tentang program untuk anak muda.

“Tolong dijelaskan atau mulai dijelaskan. Kalau belum, diprogramkan. Kalau belum dilakukan selama lima tahun kepemimpinan harus diprogramkan. Kalau sudah dijelaskan,” ujarnya.

Dan  yang ketiga menurut Dasi Astawa, persoalan gender dan manula harus menjadi perhatian dan diprogramkan. Program-program manula terutama kesejahteraan dan kesehatan manula harus dijadikan program termasuk membuat program untuk gender.

“Bagaimana agar perempuan tidak terpinggirkan. Karena pemilih perempuan itu 51 persen, dominasi pemilih adalah perempuan dan generasi muda. Komposisi pemilih adalah wanita dan generasi muda. Oleh karena itu, Pak Koster mesti menjelaskan secara detail dan rigid program yang telah dilakukan dan akan dilakukan,” sebutnya.

Menurutnya, tiga point itu disampaikan apabila petahana (Pak Koster) mau maju lagi. “Dan beliau punya peluang untuk maju lagi sangat besar. Kenapa? karena, Pak Koster itu incumbent, kader senior dan Ketua DPD PDIP Bali,” ucapnya menegaskan.

Ketika ditanya apakah Koster berpeluang mendapat rekomendasi dari PDIP? Pria yang sehari-hari menghabiskan waktunya di Labuan Bajo itu mengatakan sangat berpeluang.

Baca Juga  Buka PICA Fest 2025, Gubernur Koster Dukung Kreativitas Anak Muda dan Penguatan Budaya Lokal

“Dalam tradisi PDIP yang saya amati (semoga tak salah) incumbent pasti diberikan kepercayaan untuk maju lagi. Dan jangan ditanya atau berpikir berpasangan dengan siapa dulu. Lebih baik berpikir, Koster berpeluang mendapat rekomendasi. Kalau di tingkat lokal 100 persen berpeluang, karena semua DPC PDIP telah memberi rekomendasi. Semua kompak,” bebernya dengan semangat.

Ia menjelaskan, apakah nanti berpeluang mendapatkan rekomendasi partai atau tidak, menurutnya, di kultur PDIP hak mutlak ada di tangan Ketua Umum.

“Sekarang untuk meyakinkan seratus persen mendapatkan rekomendasi dari Ibu Megawati, saya berpikir Pak Koster sudah tau, pak Koster kan ‘orang dalam‘. Bagaimana berkomunikasi dengan Ibu Mega saya pikir Pak Koster tahu cara berkomunikasi,” katanya.

Soal Koster kembali berpasangan dengan Cok Ace secara formal di bawah kan sudah. Bahkan di grass root pun sudah banyak tahu dan melihat Koster Ace selaras selama lima tahun.

Tapi apakah Pak Koster disetujui dan Cok Ace juga disetujui? Atau kedu- duanya tidak disetujui. Atau Koster saja atau Cok Ace saja. Atau Koster dengan yang lain, atau Cok Ace dengan yang lain. “Banyak kemungkinan. Dan itu dalam tradisi PDIP menjadi hak prerogatif Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujarnya.

Sebagai petahana Pak Koster mesti merancang program Nangun Sat Kerthi Loka Bali plus dan Bali Era Baru plus. Karena menurutnya, dua program sudah menjadi program lima tahun lalu.

Dalam masa-masa seperti sekarang ini Pak Koster mesti menjelaskan kepada masyarakat tentang apa yang sudah dikerjakan melalui program Nangun Sat Kerthi Loka Bali termasuk program Bali Era Baru.

“Jadi kerja Pak Koster hari-hari ini ialah secara terus-menerus menjelaskan kepada masyarakat apa yang sudah dikerjakan melalui program Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan Bali Era Baru. Untuk apa? Untuk memperkokoh posisi Pak Koster agar diterima di masyarakat. Jadi kerja Pak Koster sekarang ini adalah menjelaskan pencapaian lima tahun memimpin,” tandasnya. (*/gs)

Baca Juga  Pimpinan LPSK RI Apresiasi Sinergitas dengan Pemprov Bali

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan

POLITIK

Ketua DPC PDI-P Badung I Nyoman Giri Prasta Buka Musancab Se-Badung

Published

on

By

dpc badung
MUSANCAB: Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung I Nyoman Giri Prasta berfoto bersama usai membuka Musancab PDI-P se-Kabupaten Badung di Wantilan Serba Guna Pusat Latihan Bakti Negara, Perumahan Multi Permai I, Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, pada Minggu (4/1). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung I Nyoman Giri Prasta membuka secara resmi Musyawarah Anak Cabang (Musancab) PDI Perjuangan se-Kabupaten Badung yang dilaksanakan di Wantilan Serba Guna Pusat Latihan Bakti Negara, Perumahan Multi Permai I, Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, pada Minggu (4/1).

Turut hadir pada kesempatan ini, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung Wayan Adi Arnawa, Bendahara DPC PDI Perjuangan Badung Bagus Alit Sucipta beserta seluruh fraksi dan pengurus PDI Perjuangan se-Kabupaten Badung.

Musancab merupakan agenda penting partai dalam rangka konsolidasi organisasi dan penguatan struktur kepengurusan di tingkat anak cabang. Kegiatan ini juga menjadi wadah evaluasi kinerja organisasi sekaligus penyusunan langkah strategis partai ke depan.

Dalam arahannya, I Nyoman Giri Prasta menekankan pentingnya soliditas, kedisiplinan, serta loyalitas kader terhadap garis perjuangan partai. Ia menyampaikan bahwa kekuatan PDI Perjuangan terletak pada kerja gotong-royong dan kedekatan kader dengan rakyat, sehingga seluruh jajaran partai diharapkan terus hadir di tengah masyarakat dan memperjuangkan aspirasi rakyat secara konsisten.

“Saya ingatkan agar Musancab tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi mampu menghasilkan kepengurusan anak cabang yang kuat, solid, dan siap bekerja untuk membesarkan partai serta mengawal program-program kerakyatan. Saya harapkan agar kegiatan berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh semangat kebersamaan sebagai wujud komitmen PDI Perjuangan dalam memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat bawah,” ujarnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Baca Juga  Gubernur Koster: Kepala Desa, Lurah dan Bendesa Adat adalah Kunci Sukses Gerakan Bali Bersih Sampah
Lanjutkan Membaca

POLITIK

Pertemuan Koster dan De Gadjah Penuh Kekeluargaan

Ajak Krama Bali Bersatu Dukung Pembangunan Pro Rakyat

Loading

Published

on

By

koster de gadjah
PERTEMUAN: Pertemuan Gubernur Bali terpilih periode 2025-2030 Wayan Koster dengan cagub Bali Made Muliawan Arya (De Gadjah), Senin, 10 Februari 2025 di Denpasar. (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali terpilih periode 2025-2030 Wayan Koster akhirnya menepati janji untuk bertemu cagub Bali Made Muliawan Arya (De Gadjah), Senin, 10 Februari 2025. Gubernur Koster mendatangi kediaman De Gadjah di Denpasar. Pertemuan kedua tokoh politik Bali ini dilakukan penuh kekeluargaan.

Jalinan persahabatan, kekeluargaan, penuh ramah, dan canda tampak dalam diskusi yang berlangsung dua jam itu. Gubernur Koster dan De Gadjah yang juga Ketua DPD Gerindra Bali mengajak agar krama Bali bersatu dan kondusif sehingga pembangunan Bali ke depan berjalan lancar, nyaman dan sukses.

“Pertemuan hanya berdua sebagai sesama sahabat, sifatnya kekeluargaan, ramah, dan penuh canda sama seperti suasana sebelum Pilkada 2024, karena memang berdua bersahabat baik sejak lama,” kata Gubernur Koster usai pertemuan.

Dalam durasi waktu pertemuan selama dua jam itu, Koster dan De Gadjah juga santap siang bersama dan ngopi bareng. Suasananya terasa begitu hidup dan bersemangat.

“Suasana menjadi semakin hidup, karena ngobrol sambil menikmati hidangan kopi dan nasi goreng,” tambah Ketua DPD PDIP Bali ini.

De Gadjah secara langsung mengucapkan selamat kepada Wayan Koster atas terpilihnya sebagai Gubernur Bali lima tahun. Moment ini digunakan untuk penyampaian langsung meski sebelumnya telah disampaikan melalui pesan singkat WhatsApp pada 27 November 2024 lalu.

Kemudian, baik Koster dan De Gadjah sepakat dan berkomitmen Pilkada telah selesai, dan saatnya masyarakat Bali diajak bersatu, agar Bali kondusif. Krama Bali juga diajak untuk mendukung program pembangunan Bali ke depan agar berjalan sesuai harapan bersama.

De Gadjah juga mengaku akan mendukung program kerja Gubernur Koster selama program ini demi kemajuan dan kebaikan Bali. De Gadjah berharap Gubernur Koster berkomitmen menjalankan program-program yang disampaikan saat kampanye dan simakrama bersama krama Bali.

Baca Juga  Gubernur Koster Resmikan Pura Terbesar di Eropa, Karya Monumental dan Bersejarah

Gubernur Koster juga menyampaikan, keduanya sepakat segera mengatasi masalah serius dan mendesak di Bali, seperti sampah, macet, infrastruktur dan air. Serta sangat mendukung pembangunan Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi agar bisa terlaksana ke depan. (*/gs)

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

POLITIK

Komisi II Bersama Mitra Segera Bahas Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada 2024

Published

on

By

jadwal pelantikan kepala daerah
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. (Foto : dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan pihaknya akan membahas tentang jadwal pelantikan Kepala dan wakil kepala daerah terpilih dalam Pilkada serentak 2024. Pembahasan tersebut akan dilakukan Komisi II bersama dengan mitra, yaitu Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mendatang.

“Komisi II DPR RI akan segera mengundang saudara Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk merumuskan opsi-opsi pelantikan sebagaimana yang kita tahu,” kata Rifqinizamy kepada awak media di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Dijelaskannya, ada dua opsi usulan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024, baik kepala daerah terpilih yang bersengketa maupun yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Pertama, pelantikan seluruh kepala daerah terpilih dilaksanakan serentak setelah seluruh putusan MK berkekuatan hukum (incratch). Diperkirakan proses sengketa pilkada di MK akan selesai pada 12 Maret 2025 mendatang.

Selain itu, lanjut Politisi dari Fraksi Partai Nasdem ini, ada opsi kedua di mana pelantikan akan dilaksanakan serentak terlebih dahulu, hanya untuk kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa, yakni pada 7 Februari 2025 untuk gubernur dan 10 Februari 2025 untuk bupati dan walikota. Hal itu berdasarkan peraturan presiden yang ada, pelantikan gubernur dan wakil gubernur digelar pada 7 Februari 2025 dan pelantikan bupati-wakil bupati serta walikota-wakil walikota digelar pada 10 Februari 2025.

Meski demikian, Politisi Fraksi Partai NasDem ini mengakui bahwa dinamika menuju proses pelantikan kepala daerah secara serentak hasil Pilkada 2024 terdapat dilema atau problematika hukum. Di mana Putusan MK Nomor 46 Tahun 2024 menyatakan bahwa pelantikan baru bisa dilaksanakan setelah seluruh sengketa di MK selesai atau telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum, kecuali yang akan melaksanakan pemilihan ulang, penghitungan suara ulang atau pengulangan pilkada karena adanya keadaan mendesak.

Baca Juga  Gubernur Koster Saksikan Parade Gong Kebyar Wanita PKB 2025, Apresiasi Semangat Seni Generasi Muda

Namun, di sisi lain ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 160 dan 160A yang menyebutkan bahwa tahapan pelantikan adalah satu konsekuensi dari penetapan yang dilakukan KPU di provinsi, kabupaten, kota, yang waktunya telah diatur sedemikian rupa.

“Sehingga kalau menunggu putusan MK usai semua pada pertengahan Maret 2024, maka ada kecenderungan juga melanggar dua pasal undang-undang ini,” jelasnya yang dikutip dari laman dpr.go.id. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca