Connect with us

EKONOMI & BISNIS

Promosikan Endek Bali, Gubernur Bali dan Christian Dior Tandatangani Pernyataan Kehendak (LoI)

BALIILU Tayang

:

de
Gubernur Bali Wayan Koster tandatangani Pernyataan Kehendak (LoI)

Denpasar, baliilu.com – Setelah melalui beberapa pertemuan sejak Christian Dior menyampaikan keinginan menggunakan Kain Endek Bali untuk desain koleksi Spring/Summer 2021 dengan Pemerintah Provinsi Bali, akhirnya penandatanganan pernyataan kehendak (Letter of Intens-LoI) dilaksanakan, Jumat malam (8/1-2021) secara virtual dalam dua rangkap di Bali dan di Paris.

Pernyataan Kehendak ditandatangani oleh Gubernur Bali Wayan Koster mewakili Pemerintah Provinsi Bali di Gedung Jaya Sabha Denpasar dan Marie Champey, Senior Vice President General Counsel mewakili pihak Christian Dior Coutere S.A. di Paris. Penandatanganan disaksikan oleh Sekjen Kementerian Luar Negeri RI, Duta Besar RI di Paris, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, dan Ketua Dekranasda Provinsi Bali, serta dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali; Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali; Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali; dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

Gubernur yang juga menjabat Ketua DPD PDIP Bali ini menyampaikan model kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Christian Dior yang difasilitasi oleh Sekjen Kementerian Luar Negeri RI, Duta Besar RI di Paris, dan Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan merupakan terobosan diplomasi dalam memanfaatkan produk warisan budaya Bali adi luhung, yang digunakan sebagai fashion berkelas dunia. Ini merupakan strategi promosi produk budaya lokal Bali dalam kancah dunia yang bermanfaat secara ekonomi dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali dengan tetap melestarikan warisan budaya.

Pernyataan Kehendak ditandatangani oleh Gubernur Bali Wayan Koster mewakili Pemerintah Provinsi Bali di Gedung Jaya Sabha Denpasar dan Marie Champey, Senior Vice President General Counsel mewakili pihak Christian Dior Coutere S.A. di Paris

Lebih lanjut, Gubernur asal Desa Sembiran Buleleng ini mengatakan penggunaan Kain Endek Bali oleh Christian Dior akan semakin meningkatkan motivasi dan semangat para perajin produk budaya masyarakat Bali dalam rangka meningkatkan kualitas produksinya.

Adapun kesepakatan Pernyataan Kehendak antara Pemerintah Provinsi Bali dan Christian Dior Couture S.A tentang Kerjasama Dalam Mempromosikan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia sebagai berikut.

a.      Pemerintah Provinsi Bali, Republik Indonesia dan Christian Dior Couture S.A. (“Dior”); selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”;

b.      Berkeinginan untuk membangun hubungan yang baik antara Para Pihak dan mengembangkan kerja sama yang menguntungkan;

c.      Mengakui pentingnya prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan;

d.      Berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing;

e.      Dengan ini menyatakan kehendak Para Pihak untuk membangun kerja sama di bidang-bidang sebagai berikut: mempromosikan ekspresi budaya tradisional Indonesia, khususnya pemanfaatan Tenun Ikat Endek Bali dalam produk Dior; pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah di Bali yang memproduksi Tenun Ikat Endek; bidang-bidang lain yang menjadi kepentingan bersama yang disepakati Para Pihak.

f.       Pelaksanaan kerjasama ini akan didasarkan pada bidang-bidang yang telah disepakati dan akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP) yang ditandatangani oleh Para Pihak paling lambat 1 tahun setelah penandatanganan Pernyataan Kehendak ini.

Foto bersama usai penandatanganan Pernyataan Kehendak (LoI)

Mantan anggota DPR-RI tiga periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini sangat mengharapkan agar model kerjasama seperti ini terus dapat dikembangkan di masa yang akan datang. Tidak terbatas hanya pada Kain Endek Bali, tetapi juga  untuk produk berbasis budaya branding Bali lainnya yang merupakan keunggulan inovasi dan kreasi masyarakat Bali.

Atas kerjasama ini, Gubernur Koster mewakili Pemerintah Provinsi dan masyarakat Bali menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Christian Dior yang memiliki niat baik untuk menggunakan dan mempromosikan Kain Endek Bali yang diproduksi secara tradisional oleh penenun kaum perempuan Bali. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Sekjen Kementerian Luar Negeri RI, Duta Besar RI di Paris, dan Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan atas fasilitasinya.

Ditandatanganinya Pernyataan Kehendak antara Pemerintah Provinsi Bali dan Christian Dior tentang kerja sama dalam mempromosikan ekspresi budaya tradisional Indonesia khususnya Kain Endek Bali, bermula pada  25 September 2020,  Christian Dior  menyampaikan  surat kepada Dubes RI di Paris  yang berkeinginan menggunakan  Kain Endek  Bali untuk desain  koleksi  Spring/Summer  2021.  Sebagai tindak lanjut, Duta Besar  RI di Paris  mengirim surat kepada Gubernur Bali pada 28 September 2020,  yang menyampaikan permohonan persetujuan penggunaan Kain Endek Bali oleh Christian Dior.

Berdasarkan surat  tersebut  Pemerintah Provinsi Bali mengirim surat  jawaban kepada Duta Besar RI  di  Paris,  yang pada intinya  menyampaikan bahwa  permohonan  penggunaan  Kain Endek Bali oleh  Christian Dior  dapat disetujui dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

Wastra/Kain Endek Bali yang digunakan harus diproduksi oleh para penenun di Bali secara hand made menggunakan alat tradisional Cagcag atau Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Bahwa motif Kain Endek Bali sedang dalam proses untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis bagi Masyarakan Bali. Tidak diperkenankan menggunakan Wastra/Kain Endek Bali yang diproduksi di luar Provinsi Bali dengan menggunakan mesin tenun modern atau alat cetak lainnya. Mengingat kapasitas produksi penenun Kain Endek Bali sangat terbatas dan agar penenun di Bali dapat memenuhi kebutuhan pihak Rumah Mode Christian Dior Paris maka pemesanan Kain Endek Bali agar dilakukan lebih awal.

Selanjutnya dilakukan beberapa kali pertemuan secara virtual yang dihadiri oleh Gubernur Bali, Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Sekjen Kementerian Luar Negeri RI, Duta Besar RI di Paris, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional, dan pihak Christian Dior  untuk membahas permohonan Duta Besar RI di Paris dan persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Bali terkait keinginan Pihak Christian Dior untuk menggunakan Kain Endek Bali sebagai produk busana dan menggunakan Motif Endek Bali sebagai produk sepatu dan tas.

Pertemuan tersebut menyepakati beberapa hal, Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya berupa Kain Endek Bali yang diproduksi oleh para penenun di Bali secara hand made menggunakan ATBM dan Cagcag. Oleh karenanya perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam proses produksi dari hulu sampai ke hilir/pemasaran.

Penggunaan Kain Endek Bali dan Motif Endek Bali oleh Pihak Christian Dior, harus memenuhi: Pemerintah Provinsi Bali harus mendapatkan informasi secara akurat, transparan, dan akuntabel dalam pemenuhan Kain Endek Bali. Ukuran Kain Endek Bali yang diproduksi oleh perajin Kain Endek Bali adalah maksimal 105 cm. Warna dan motif yang dihasilkan tidak mutlak sama (seratus persen sama) antara produk yang dihasilkan oleh para perajin. Pihak Christian Dior dan pihak-pihak lainnya agar memahami dan menghargai kelebihan dan kelemahan dalam produksi Kain Endek Bali. (gs)

Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI & BISNIS

Tingkatkan Daya Saing UMKM Melalui Kemitraan dengan Usaha-usaha Besar

Published

on

By

Presiden Joko Widodo. (Foto: Muclish Jr)

Bogor, baliilu.com – Kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan perusahaan-perusahaan besar merupakan suatu hal yang penting bagi peningkatan kelas UMKM. Oleh karena itu, kemitraan kedua pihak tersebut harus terus dikembangkan dengan prinsip saling menguntungkan hingga dapat berdaya saing di pasar global.

Presiden Joko Widodo, saat memberikan sambutan dalam acara Penandatanganan Kerja Sama Dalam Rangka Kemitraan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menegaskan bahwa bentuk kemitraan tersebut diperlukan UMKM untuk tumbuh kompetitif dan turut berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

“Kemitraan UMKM dengan usaha besar ini sangat penting agar UMKM bisa masuk dalam rantai produksi global, meningkatkan peluang UMKM untuk naik kelas, dan meningkatkan kualitas usaha UMKM menjadi lebih kompetitif,” ujarnya secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 18 Januari 2021.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara meminta jajaran terkait untuk dapat menjamin agar kontrak kerja yang ditandatangani sejumlah pihak tersebut dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Langkah pertama yang dapat dilakukan ialah dengan memastikan kerja sama tersebut berlangsung secara berkelanjutan.

“Pertama, kontrak kerja antara UMKM dan usaha besar ini harus berlangsung secara berkelanjutan. Tidak hanya sekali, tapi terus-menerus. Kemudian terus meningkat nilainya serta meningkat pula luas cakupannya sehingga secara signifikan meningkatkan kelas dan daya saing UMKM kita di pasar global,” kata Presiden.

Kedua, melalui kerja sama tersebut, Presiden mengharapkan agar UMKM dapat terus belajar dan meningkatkan manajemen dan kualitas produknya sesuai dengan keinginan pasar untuk naik kelas.

“Terus meningkatkan kualitas produk, memperbaiki manajemen, memperbarui desain produk sesuai keinginan pasar, dan bisa memanfaatkan kerja sama kolaborasi dengan usaha-usaha besar ini agar bisa menaikkan kelasnya,” ucapnya.

Selain itu, yang ketiga, kemitraan ini tentu harus diperluas lebih lanjut dan dilembagakan hingga terbentuk pola relasi yang saling menguntungkan antara UMKM dengan perusahaan-perusahaan besar.

“Usaha besar tidak boleh hanya mementingkan dirinya sendiri. Tolong dilihat lingkungannya apabila ada UMKM, libatkan dalam kegiatan-kegiatan perusahaan. Pemerintah akan terus berupaya dan membangun ekosistem yang kondusif agar kolaborasi usaha besar dengan UMKM ini menguntungkan dua belah pihak dan terus berkembang,” tuturnya.

Terwujudnya bentuk kemitraan antara UMKM dengan perusahaan-perusahaan besar tersebut tentu menjadi kabar baik bagi upaya peningkatan kelas UMKM di Tanah Air, utamanya di tengah situasi pandemi saat ini. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya atas kerja keras yang ditunjukkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mampu menerjemahkan arahan Presiden beberapa waktu lalu.

“Saya menghargai upaya BKPM yang berupaya keras melakukan percepatan proses investasi, mulai dari mempermudah perizinan dan memfasilitasi investor sebaik mungkin agar investasi dari dalam dan luar negeri bisa tumbuh pesat, membuka lapangan kerja, hingga berkontribusi besar untuk meningkatkan kelas UMKM Indonesia,” tandasnya.

Untuk diketahui, program kemitraan ini merupakan tindak lanjut BKPM terhadap sejumlah arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya kolaborasi atau keterlibatan UMKM dengan usaha-usaha besar demi peningkatan kualitas UMKM dan pemerataan ekonomi. Dalam acara penandatanganan yang berlangsung di Ruang Nusantara, Gedung Suhartoyo, Kantor BKPM, sebanyak 56 perusahaan besar, baik perusahaan luar maupun dalam negeri, menandatangani komitmen kemitraan dengan 196 UMKM lokal yang tersebar di seluruh Indonesia dengan potensi nilai kontrak sebesar Rp 1,5 triliun. (gs)

Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Presiden Minta OJK dan Pelaku Industri Keuangan Jaga Kepercayaan Pasar dan Masyarakat

Published

on

By

Presiden Joko Widodo. (Foto: Muclish Jr)

Bogor, baliilu.com – Di tengah pandemi Covid-19 yang terjadi selama tahun 2020, kerja sama antara sejumlah pemangku kepentingan telah berjalan dengan baik. Mulai dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, hingga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Saat memberikan sambutan pada acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan tahun 2021 yang digelar secara virtual, Presiden Joko Widodo ingin agar kerja sama tersebut terus dilanjutkan.

“Saya sangat senang selama 2020 kemarin, kerja sama antara pemerintah, Kementerian Keuangan, dengan OJK, dengan Bank Indonesia, dengan LPS, berjalan beriringan dengan baik, setiap masalah selalu direspons dengan cepat. Untuk tahun ini, pemerintah ingin agar kerja sama tersebut dilanjutkan,” ujar Presiden dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 15 Januari 2021.

Menurut Presiden, OJK dan para pelaku industri jasa keuangan harus menjaga kepercayaan pasar dan menjaga kepercayaan masyarakat sebaik-baiknya. Presiden berpesan agar tidak ada lagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

“Transaksi keuangan yang menjurus ke fraud harus ditindak tegas. Pengawasan OJK juga tidak boleh mandul, tidak boleh masuk angin, dan harus mengeluarkan taringnya,” tegasnya.

Tak hanya itu, Presiden juga menekankan pentingnya menjaga kredibilitas dan integritas. Untuk itu, Presiden mendorong agar industri keuangan Indonesia bisa membangun sistem internal yang berstandar internasional secara baik.

“Kita harus membangun sebuah sistem internal yang baik, membangun sebuah sistem yang berstandar internasional sehingga meningkatkan kepercayaan dunia internasional pada industri jasa keuangan kita,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengajak industri keuangan untuk terus meningkatkan pengembangan UMKM dan meningkatkan akses UMKM untuk memperoleh pembiayaan. Menurutnya, pelaku usaha kecil yang memiliki potensi harus diberikan prioritas.

“Jangan hanya melayani yang besar-besar saja, yang itu-itu saja. Pelaku usaha kecil yang memiliki potensi, yang skalanya sangat besar harus diberikan prioritas. Akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor informal UMKM harus lebih mudah dan cepat,” jelasnya.

Di sisi lain, Presiden juga telah menyampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan agar menyiapkan regulasi yang jauh ke depan dan meninggalkan cara-cara lama serta peraturan yang telah usang yang sangat ketinggalan di dunia keuangan global.

“Ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi kita,” imbuhnya.

Presiden juga berharap agar generasi muda dan UMKM yang belum bankable dapat mengembangkan skala usahanya. Untuk itu, Kredit Usaha Rakyat dan Bank Wakaf Mikro harus bisa dimanfaatkan oleh segmen masyarakat yang lebih luas dan lebih produktif.

“Kita harus membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang dinikmati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia, yang membawa Indonesia maju dan sekaligus berkeadilan,” tandasnya. (gs)

Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

SWF Indonesia Beri Solusi Pembiayaan Pembangunan dan Tingkatkan Investasi

Published

on

By

Presiden Joko Widodo. (Foto: Muclish Jr)

Bogor, baliilu.com – Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional yang mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Upaya tersebut diwujudkan dengan antara lain menyiapkan sejumlah anggaran dan berbagai kebijakan agar perekonomian nasional bisa segera pulih dan bangkit.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya secara virtual pada acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan tahun 2021 dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 15 Januari 2021.

“Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 372,3 triliun untuk mendongkrak daya beli masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional di 2021,” ungkap Presiden.

Sejumlah kebijakan untuk menopang perekonomian nasional yang telah disiapkan oleh pemerintah antara lain pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan turunannya, baik berupa Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres), akan segera terbit dalam waktu secepat-cepatnya agar Indonesia semakin kompetitif di pasar global.

Salah satu yang telah selesai PP-nya yaitu Lembaga Pengelola Investasi atau sovereign wealth fund (SWF), yang bernama INA atau Indonesia Investment Authority.

“Kita dirikan untuk menangkap peluang investasi dan solusi alternatif bagi pembiayaan pembangunan kita. Nama-nama untuk dewan pengawas sudah kita sampaikan kepada DPR dan kita harapkan selesai nanti minggu depan ini,” jelasnya.

Menurut Presiden, pembentukan SWF ini sangat diperlukan untuk memenuhi pembiayaan yang semakin besar ke depan. Selain itu, juga untuk meningkatkan foreign direct investment (FDI) Indonesia dan untuk menurunkan rasio utang terhadap PDB Indonesia.

“Saya tadi bisik-bisik ke Bu Menteri Keuangan, awal-awal ini mungkin sebulan dua bulan ini target yang masuk ke SWF kita berapa? Dijawab Bu Menteri Keuangan ya kira-kira USD 20 miliar. Duit yang gede banget,” ujarnya.

Pemerintah sendiri akan menyetorkan modal awal tunai sebesar Rp 15 triliun dan saham BUMN sebesar Rp 50 triliun untuk INA. Presiden berharap, INA akan menjadi mitra strategis investasi yang kuat secara hukum dan kelembagaan dan menjadi mitra strategis yang andal dan terpercaya untuk pembangunan ekonomi dalam jangka panjang dan berkelanjutan.

Data realisasi investasi sampai dengan kuartal III 2020 tercatat sebesar Rp 611,6 triliun, yang terdiri dari PMA (penanaman modal asing) sebesar Rp 301,7 triliun dan PMDN (penanaman modal dalam negeri) sebesar sebesar Rp 309,9 triliun. Jumlah tersebut meningkat 8,9 persen dari kuartal II tahun 2020 sebesar Rp 191,9 triliun dan meningkat sebesar 1,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp 205,7 triliun.

“Peningkatan realisasi investasi tahun 2020 ini merupakan hal positif dan patut dipertahankan mengingat kita di tengah ketidakpastian global akibat pandemi,” imbuhnya.

Sementara itu, tadi pagi, Badan Pusat Statistik telah merilis total ekspor tahun 2020 sebesar USD 163,3 miliar dan total impor tahun 2020 sebesar USD 141,6 miliar. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia tahun 2020 surplus sebesar USD 21,7 miliar.

“Dibandingkan tahun 2019 justru kita defisit sebesar USD 3,6 miliar. Ini memberikan sebuah optimisme dan kita harapkan di tahun 2021 terus meningkat dan kita tetap pada posisi surplus neraca perdagangan kita,” paparnya.

“Tapi hati-hati, kita jangan cukup berpuas diri. Kita harus terus bekerja keras untuk terus meningkatkan realisasi yang baik ini. Momentum ini harus kita jaga dan kita lihat sebagai peluang. Optimisme ini harus terus kita kelola dengan baik,” tandasnya. (gs)

Lanjutkan Membaca