Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Rahina Tumpek Krulut, Gubernur Koster Traktir 10 Ribu Cup Kopi Gratis di Jenar Kopi, Dorong Kecintaan terhadap UMKM Lokal

BALIILU Tayang

:

Gubernur Bali Wayan Koster menyapa pengunjung saat menyambangi Jenar Kopi Kaliasem, Dangin Puri, Denpasar, Sabtu (1/8/2026).
SAPA PENGUNJUNG: Gubernur Bali Wayan Koster menyapa pengunjung saat menyambangi lokasi Jenar Kopi Kaliasem, Jalan Kaliasem No. II A, Dangin Puri, Denpasar, Sabtu (1/8/2026). (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster kembali memanfaatkan momentum Rahina Tumpek Krulut atau Hari Kasih Sayang Bali dengan menggelar aksi berbagi kopi dan kuliner gratis kepada masyarakat. Salah satu titik pelaksanaan berlangsung di Jenar Kopi Kaliasem, Jalan Kaliasem No. II A, Dangin Puri, Denpasar, Sabtu (1/8/2026), yang dipadati ribuan warga sejak pagi.

Di kedai kopi yang menjadi salah satu ruang berkumpul anak muda tersebut, sekitar 10.000 cup minuman, baik kopi maupun non-kopi, disiapkan secara cuma-cuma. Selain itu, pengunjung juga mendapatkan donat dan roti manis gratis sebagai bagian dari rangkaian peringatan Tumpek Krulut.

Program tersebut merupakan bagian dari gerakan serentak di 15 UMKM kuliner dan kedai kopi lokal yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Bali. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Bali ingin memperkuat kecintaan masyarakat terhadap produk lokal sekaligus menggerakkan perekonomian pelaku usaha mikro.

Gubernur Koster mengatakan, Tumpek Krulut bukan sekadar tradisi, melainkan hari yang mengajarkan nilai cinta kasih, kepedulian, dan kebersamaan yang diwariskan leluhur Bali.

“Rahina Tumpek Krulut adalah Hari Tresna Asih atau Hari Kasih Sayang menurut dresta Bali. Momentum ini mengajak kita untuk saling berbagi dan menumbuhkan rasa cinta kasih kepada sesama,” ujarnya.

Menurut Koster, pelaksanaan program traktir kopi dan kuliner gratis tahun ini diperluas. Jika sebelumnya hanya berlangsung di beberapa lokasi, kini dilaksanakan serentak di 15 titik UMKM sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelaku usaha lokal.

“Kegiatan ini adalah bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap kuliner lokal Bali sekaligus memperkuat keberlangsungan UMKM,” katanya.

Ia juga membuka peluang agar jumlah UMKM yang dilibatkan dapat terus bertambah pada peringatan Tumpek Krulut berikutnya setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tahun ini.

Baca Juga  Keterbatasan Fiskal, Pj Gubernur Bali Paparkan Pola Pemprov Tangani Kemiskinan di Bali

Dalam kesempatan tersebut, Koster kembali mengingatkan makna filosofis Tumpek Krulut sebagai bagian dari implementasi Jana Kerthi, salah satu unsur dalam konsep Sad Kerthi yang menjadi landasan pembangunan Bali.

“Kita harus bersyukur diwarisi kearifan lokal berupa Sad Kerthi. Ada Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi. Tumpek Krulut merupakan bagian dari Jana Kerthi, yaitu memuliakan manusia melalui cinta kasih, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama,” jelasnya.

Menjawab pertanyaan mengenai pembiayaan program tersebut, Koster memastikan seluruh pelaksanaannya telah disusun sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sesuai aturan,” katanya singkat.

Ia menambahkan, kegiatan berbagi melalui momentum Tumpek Krulut menjadi cara efektif untuk menyapa masyarakat di seluruh Bali di tengah padatnya agenda pemerintahan.

“Pada intinya saya ingin menyapa masyarakat Bali di semua wilayah. Karena jadwal sangat padat, tidak mungkin hadir satu per satu ke semua kabupaten. Maka saya memilih cara seperti ini. Respons masyarakat ternyata sangat bagus,” ujarnya.

Koster berharap peringatan Tumpek Krulut semakin memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya Bali.

“Paling tidak sekarang masyarakat semakin mendapat pemahaman bahwa kita memiliki hari yang sangat mulia dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Selain menghadirkan program kopi dan kuliner gratis, rangkaian peringatan Tumpek Krulut tahun ini juga diisi dengan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di berbagai daerah. Menurut Koster, menjaga kesehatan merupakan bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri yang harus berjalan seiring dengan kepedulian terhadap sesama.

“Menyayangi diri sendiri dan menyayangi sesama harus dilakukan bersama-sama,” tegasnya, seusai menyambangi lokasi Kopi Jenar dan berswafoto bersama sejumlah anak muda.

Ia juga mengajak masyarakat menjadikan Tumpek Krulut sebagai momentum memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan menjauhi segala bentuk kekerasan.

Baca Juga  Peluncuran Koperasi Merah Putih, Gubernur Koster Harap Wujudkan Kedaulatan Pangan

Banyak Generasi Muda Mulai Rayakan Hari Kasih Sayang Bali

Sementara itu, Pengelola Jenar Kopi, Anggi, mengaku antusias menyambut program tersebut. Ia mengatakan, peringatan Tumpek Krulut dengan konsep berbagi kopi menjadi pengalaman baru yang membawa dampak positif bagi pelaku usaha.

“Baru tahun lalu saya mengetahui bahwa Tumpek Krulut merupakan Hari Kasih Sayang. Kami senang karena akhirnya banyak anak-anak muda bisa merayakannya dengan cara sederhana, yaitu minum kopi dan berkumpul bersama,” ujarnya.

Menurut Anggi, keterlibatan Jenar Kopi dalam program Pemerintah Provinsi Bali memberikan manfaat nyata dengan menghadirkan pelanggan baru yang sebelumnya belum pernah berkunjung.

“Harapan kami, setelah dilirik dan dipercaya pemerintah, semakin banyak generasi muda dan pasar baru yang datang mencoba kopi di sini. Mudah-mudahan setelah itu mereka menjadi pelanggan tetap,” katanya.

Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi hari dengan antrean panjang yang mengular di kawasan Titik Nol Denpasar. Ribuan warga didominasi anak muda , mengular memanfaatkan kesempatan menikmati kopi, minuman non-kopi, serta aneka kudapan gratis sambil merayakan Hari Kasih Sayang Bali yang sarat makna kebersamaan dan kepedulian. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Bahas Japem, Ketua DPRD Badung: APBD Perubahan 2026 Harus Bermanfaat Nyata bagi Warga Badung

Published

on

By

Rapat Paripurna Bahas APBD Perubahan Badung 2026
RAPAT PARIPURNA: Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti pimpin Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung membahas Penyampaian Jawaban Pemerintah (Japem) terhadap Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terkait Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai IIII Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Kamis, 17 September 2026. (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Kamis, 17 September 2026. Rapat membahas Penyampaian Jawaban Pemerintah (Japem) terhadap Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I, Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II, I Made Wijaya dan Wakil Ketua III, I Made Sunarta serta dihadiri anggota DPRD Badung.

Dari eksekutif hadir, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, Sekretaris Daerah (Sekda) Badung, Ida Bagus Surya Suamba, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Badung, Pimpinan Instansi Vertikal Badung, para Direksi Perusahaan Daerah Badung, para tenaga ahli DPRD Badung dan Fraksi DPRD Badung serta para undangan lainnya.

“Jadi, saya kira tadi sudah semuanya dijawab oleh Bapak Bupati tentang apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi saran Dewan tentang APBD Perubahan Tahun 2026,” ujar Anom Gumanti kepada awak media usai memimpin rapat paripurna.

Anom Gumanti lanjut menjelaskan, bahwa pelaksanaan rapat paripurna ini juga telah mengacu pada Tata Tertib DPRD Badung Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 9 Ayat 3. Dalam tatib tersebut, setiap saran atau pendapat yang disampaikan Dewan wajib mendapatkan jawaban dari Bupati dalam Rapat Paripurna.

Terkait jawaban pemerintah tersebut dapat diterima oleh masing-masing fraksi, Anom Gumanti mengatakan pimpinan DPRD telah memberikan kesempatan kepada seluruh Ketua Fraksi untuk melakukan penelaahan lebih lanjut.

Menurutnya, hasil penelaahan fraksi tersebut nantinya akan menjadi salah satu referensi dalam pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna berikutnya.

Baca Juga  Pemprov Bali Raih Penghargaan Nasional dari Kemendagri atas Kinerja Pengendalian Inflasi

“Kami memberikan kesempatan kepada masing-masing fraksi untuk menelaah jawaban pemerintah. Hasilnya tentu menjadi bahan dalam pengambilan keputusan,” ucapnya.

Anom Gumanti berharap proses pembahasan APBD Perubahan 2026 tidak hanya berorientasi pada aspek administratif dan anggaran, tetapi juga mempertimbangkan manfaat nyata bagi masyarakat Badung.

Anom Gumanti menegaskan DPRD Badung akan mengedepankan kepentingan masyarakat dalam menentukan keputusan terhadap Raperda Perubahan APBD 2026.

“Jika APBD Perubahan ini memang ditujukan untuk kepentingan masyarakat, tentu akan kita sahkan dan putuskan bersama,” tutupnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gianyar Raih Peringkat Terbaik III Nasional Anugerah Layanan Investasi 2026

Published

on

By

Bupati Mahayastra Terima Penghargaan Layanan Investasi
TERIMA PENGHARGAAN: Bupati Gianyar I Made Mahayastra, menerima penghargaan Anugerah Layanan Investasi (ALI) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI Tahun 2026 dari Wamendagri Bima Arya dalam acara yang berlangsung di Auditorium Nusantara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, Jakarta, Selasa (15/9). (Foto: Hms Gianyar)

Jakarta, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Gianyar kembali mencatatkan prestasi di Tingkat Nasional. Melalui Anugerah Layanan Investasi (ALI) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI Tahun 2026, Gianyar berhasil meraih Peringkat Terbaik III Pemerintah Tingkat Kabupaten atas Capaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) dengan predikat Kategori “Prima”.

Penghargaan tersebut menempatkan Gianyar dalam jajaran tiga besar dari 416 kabupaten se-Indonesia. Gianyar juga menjadi satu-satunya kabupaten dari Provinsi Bali yang berhasil masuk nominasi dalam kategori tersebut. Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Gianyar I Made Mahayastra, dari Wamendagri Bima Arya dalam acara yang berlangsung di Auditorium Nusantara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, Jakarta, Selasa (15/9).

Pada Tingkat Pemerintah Kabupaten, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, meraih Terbaik I, disusul Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sebagai Terbaik II, dan Kabupaten Gianyar, Bali, sebagai Terbaik III.

Bagi Pemkab Gianyar, penghargaan ini menjadi apresiasi atas konsistensi dalam membangun pelayanan investasi yang semakin mudah, cepat, transparan dan memberikan kepastian bagi masyarakat serta pelaku usaha.

Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama perangkat daerah teknis yang selama ini turut berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan investasi dan perizinan.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Gianyar. Yang terpenting bukan hanya penghargaan yang kita terima, tetapi bagaimana pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha terus kita tingkatkan,” ujar Bupati Mahayastra.

Menurutnya, pelayanan investasi tidak berhenti pada penyelesaian proses perizinan. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik setelah perizinan diterbitkan.

Karena itu, Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) menjadi bagian penting yang terus diperkuat. Percepatan tidak hanya menyangkut proses administratif, tetapi juga bagaimana berbagai kendala dalam realisasi kegiatan usaha dapat ditangani secara cepat, tepat dan terintegrasi.

Baca Juga  Terbaik dalam Penyelenggaraan Manajemen ASN, Pemprov Bali Raih BKN Award 2022 di Empat Kategori

“Investasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita ingin investasi yang hadir di Gianyar mampu menggerakkan perekonomian, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati Mahayastra.

Dalam upaya tersebut, sinergi antara DPMPTSP Kabupaten Gianyar, perangkat daerah teknis dan pelaku usaha menjadi kunci. Kolaborasi diperlukan agar pelayanan tidak berjalan secara parsial dan setiap persoalan yang muncul dalam pelaksanaan usaha dapat segera mendapatkan solusi.

Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab Gianyar Dr. Ida Ayu Ketut Surya Adnyani dan Kepala DPMPTSP Kabupaten Gianyar Ni Luh Gede Eka Suary bersama jajaran turut mendampingi Bupati Gianyar dalam penerimaan penghargaan tersebut. Capaian ini sekaligus menjadi gambaran atas kerja lintas perangkat daerah dalam mendukung terciptanya ekosistem investasi yang kondusif.

Ke depan, Pemkab Gianyar tidak menjadikan penghargaan ini sebagai titik akhir. Predikat Pelayanan Prima justru menjadi dorongan untuk terus melakukan evaluasi, pembenahan dan inovasi agar kualitas pelayanan investasi semakin responsif terhadap kebutuhan dunia usaha.

Acara Anugerah Layanan Investasi 2026 turut dihadiri Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya turut menyerahkan penghargaan kepada pemerintah daerah penerima ALI 2026.

Penghargaan ALI 2026 menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk terus memperkuat pelayanan publik, mempercepat pelaksanaan berusaha dan menjaga iklim investasi yang sehat. Dengan kolaborasi lintas sektor, investasi diharapkan semakin berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat menuju Gianyar maju. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pemerintah Beri Keringanan PKB, Tunggakan Lebih dari Dua Tahun Cukup Bayar Dua Tahun

Published

on

By

Pelayanan Pajak Kendaraan di Samsat Gerokgak
Kantor Samsat gerai Gerokgak yang ramai dikunjungi pembayar pajak kendaraan. (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Kabar baik bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemerintah memberikan keringanan melalui kebijakan pembebasan pokok pajak dan denda, sehingga masyarakat yang memiliki tunggakan lebih dari dua tahun cukup membayar pokok pajak untuk dua tahun.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2026 dan berlaku mulai 9 September hingga 11 November 2026. Program ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan dengan beban pembayaran yang lebih ringan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Buleleng, Ida Bagus Perang Wibawa, Kamis (17/9), mengajak masyarakat memanfaatkan kebijakan tersebut sebaik-baiknya.

“Ketika masyarakat punya tunggakan lebih dari dua tahun, cukup membayar dua tahun pokok pajak saja. Pokok pajak tahun ketiga dan seterusnya dihapuskan sesuai ketentuan, begitu juga dendanya,” jelasnya.

Ia memberikan gambaran, apabila masyarakat memiliki tunggakan PKB selama lima tahun, maka cukup membayar pokok pajak untuk dua tahun. Sementara tunggakan pokok pajak untuk tiga tahun berikutnya mendapatkan pembebasan sesuai ketentuan program.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan kesempatan yang perlu dimanfaatkan masyarakat. Terlebih, pemerintah juga terus mendekatkan pelayanan pembayaran PKB melalui berbagai langkah, mulai dari Samsat Keliling, pelayanan door to door, razia gabungan, hingga pembukaan Gerai Samsat di Kecamatan Gerokgak yang berlokasi di Gedung PATEN Kantor Camat Gerokgak.

“Ini kesempatan emas bagi masyarakat. Mari berbondong-bondong memanfaatkan kanal pembayaran PKB yang tersedia dan jangan sampai kesempatan ini lewat,” ajaknya.

Di sisi lain, berbagai upaya tersebut juga dilakukan Bapenda untuk mengoptimalkan penerimaan PKB Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2026, target penerimaan dari sektor PKB yang harus diamankan mencapai 64 miliar.

Baca Juga  Gubernur Koster Dorong ISI Bali Jadi Motor Pemajuan Seni Budaya dan Kearifan Lokal Bali

Perang Wibawa menegaskan, kemudahan pelayanan dan keringanan yang diberikan pemerintah diharapkan dapat mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajiban pajaknya.

“Mari manfaatkan insentif fiskal ini sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya. Setelah itu, mari kita dukung pembangunan Buleleng dengan membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu,” pungkasnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca