Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Raker Komisi IV DPRD Bali dengan OPD, Nyoman Suwirta Harapkan Provinsi Punya Satu Database

BALIILU Tayang

:

RAKER: Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta, didampingi anggota Putu Diah Pradnya Maharani, Agung Bagus Tri Candra Arka, SE, dan I Gde Ketut Nugrahita Pendit, S.Sos. saat memimpin rapat pembahasan program kerja dengan OPD terkait, pada Rabu (4/12/2024) di di ruang Banmus lantai III gedung DPRD Bali. (Foto: gs)

Denpasar, baliilu.com – Komisi IV DPRD Bali pada Rabu, 4 Desember 2024 menggelar rapat pembahasan program kerja dan membangun sinergi bersama mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan menghadirkan BPBD Provinsi Bali, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, dan Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali yang berlangsung di ruang Banmus lantai III gedung DPRD Bali.

Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi IV I Nyoman Suwirta, didampingi anggota Putu Diah Pradnya Maharani, Agung Bagus Tri Candra Arka, SE, dan I Gde Ketut Nugrahita Pendit, S.Sos. Hadir Kalaksa BPBD Bali Made Rentin, Kadis Sosial PPPA Provinsi Bali Dr. Drh. Luh Ayu Aryani, MP, dan Kadis Ketenagakerjaan dan ESDM Bali Ida Bagus Setiawan.

Usai memimpin raker, Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Suwirta kepada awak media mengatakan bahwa sesuai tugas dan fungsi Komisi IV DPRD Bali yakni terkait dengan masalah kebencanaan, masalah sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tentang ketenagakerjaan.

Nyoman Suwirta lanjut mengatakan dari pembahasan program kerja tersebut, berharap agar koordinasi provinsi dengan kabupaten kota ini didirect ke Komisi IV DPRD Bali agar tugas kita bisa berjalan dengan baik. Karena Komisi IV ini hadir dari masing-masing dapil kabupaten kota. Seperti program-program kebencanaan di kabupaten kota, sehingga saat turun ada bencana pihaknya memastikan akan mengawal di Provinsi Bali. Demikian juga program sosialisasi dan edukasi kebencanaan, karena seperti di Jepang bahwa 30 persen masyarakatnya bisa selamat dari bencana karena diri sendiri.

Terkait masalah sosial dan ketenagakerjaan, Suwirta menegaskan bahwa sumber kerja adalah data. Kalau menggunakan data statistik ia yakin tidak akan bisa benar 100 persen apalagi menggunakan data dukcapil. Seperti pengalamannya di Klungkung dengan data ’’Klungkung dalam Genggaman’’ kita bisa memproyeksi 1400 data dukcapil yang pada saat itu orang meninggal dibayarin BPJS. Maka data dalam genggaman secara realtime bisa melihat berapa jumlah penduduk Klungkung yang miskin, nganggur, yang belum tercover BPJS dll.

Baca Juga  Sekretariat DPRD Bali Ucapkan Rahajeng Rahina Suci Galungan-Kuningan dan Nyepi Warsa Caka 1946

Kemudian untuk tenaga kerja, banyak sekali yang bisa dilakukan terkait kemiskinan. Pertama melihat ada keluarga yang sudah masuk KK miskin ada anaknya yang mampu diberdayakan dan data ini harus kita pegang. Sehingga pemetaan terkait siapa yang bisa dididik, bagaimana caranya dan pelatihan apa yang dilakukan, ini perlu ada terobosan dan inovasi.

Ia menyebutkan salah satunya kerja sama dengan kabupaten kota, karena seperti di Gianyar ada BLK, demikian juga Klungkung yang menghasilkan output minimal 1800 per tahun. Bagaimana Provinsi Bali memberdayakan BLK yang ada di kabupaten kota ini.

Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta saat memperlihatkan aplikasi data ’’Klungkung dalam Genggaman’’ kepada Kadis Ketenagakerjaan dan Kadis Sosial Provinsi Bali. (Foto: gs)

Oleh karena itu, Suwirta berharap provinsi mempunyai satu database jumlah penduduk yang terintegrasi dengan dukcapil. Ini bisa diinovasi lagi, ditambah dengan kebutuhan-kebutuhan di masing-masing OPD agar kita membuat perencanaan di Provinsi Bali ini by data, jangan sampai kita menganggarkan itu dengan pagu.

’’Walaupun kita tahu anggaran di provinsi ini sangat terbatas, tapi minimal kita tahu bahwa di dinas sosial untuk menuntaskan masalah ini kita perlu anggaran sekian. Untuk apa? bedah rumah sekian belum selesai, rehab rumah sekian belum selesai. Di tenaga kerja juga demikian, kita perlu dana sekian, misalnya untuk edukasi, pelatihan dan lain sebagainya. Sehingga, nanti progres daripada pembangunan kita terukur dengan baik,’’ ujar Politisi PDI Perjuangan Dapil Klungkung ini.

Maka, tegas Suwirta, di Provinsi Bali ini harus ada satu data, yang aplikasinya sesuai dengan kebutuhan. Aplikasinya mungkin dibuat oleh orang-orang yang paham. Jadi kita yang mengeluarkan ide, diterjemahkan oleh orang-orang IT untuk menciptakan aplikasi sesuai dengan kebutuhan. ’’Mudah-mudahan sih segera, kalau aplikasi gak lama kok. Temen-teman di Unud juga sudah banyak yang bisa menerjemahkan. Yang penting kita mempunyai konsep, kita mempunyai masalah yang kita ceritakan sama orang yang membuat aplikasi, terus mengoreksi dan membenahi sehingga aplikasi itu benar-benar efektif digunakan untuk menyusun perencanaan,’’ pungkasnya. (gs/bi)

Baca Juga  Gubernur Koster Apresiasi Kerja Keras dan Kerja Sama Dewan atas Dirampungkan Dua Raperda Terakhir Ditetapkan Jadi Perda

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan

NEWS

Pansus DPRD Badung Gelar Rapat, Masukkan Unsur Budaya Bali dalam Ranperda Ormas

Published

on

By

ranperda ormas badung
RAPAT PANSUS: Panitia Khusus (Pansus) inisiatif DPRD Kabupaten Badung saat menggelar rapat kedua dalam upaya mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang digelar di Ruang Gosana II Kantor DPRD Badung pada Senin, 20 April 2026. (Foto: gs)

Badung, baliilu.com – Panitia Khusus (Pansus) inisiatif DPRD Kabupaten Badung pada Senin, 20 April 2026 menggelar rapat kedua dalam upaya mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Pansus menekankan pentingnya sinkronisasi antara regulasi nasional dengan kearifan lokal Bali.

Rapat yang digelar di Ruang Gosana II Kantor DPRD Badung tersebut, dipimpin Ketua Pansus I Gusti Lanang Umbara juga dihadiri Wakil Ketua Pansus I Made Ponda Witawan, Sekretaris Pansus I Wayan Puspa Negara dan Anggota Pansus di antaranya I Made Rai Wirata, I Wayan Sandra, I Putu Sika Adi Putra, I Made Yudana, I Made Tomi Martana Putra, serta I Putu Dendy Astra Wijaya. Turut hadir OPD terkait, Tim Penyusun Naskah Akademik, Tim Ahli Komisi dan Tim Ahli Bapemperda.

Ketua Pansus I Gusti Lanang Umbara menyatakan bahwa regulasi ini bertujuan untuk memastikan peran Ormas sejalan dengan program pembangunan daerah. Ia menegaskan agar keberadaan Ormas tidak justru mengganggu stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat di Kabupaten Badung.

Lanang menyebutkan Bali hanya memiliki sektor pariwisata, terlebih khusus sektor pariwisata itu 80%-nya ada di Kabupaten Badung. Oleh karena itu, pariwisata itu perlu keamanan dan kenyamanan. Sehingga sangat urgent sekali membentuk ranperda tentang pemberdayaan Ormas ini.

“Kita tidak ingin organisasi kemasyarakatan yang tujuannya membantu Pemerintah justru melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mengganggu stabilitas,” ujar Lanang Umbara.

Lebih lanjut, Lanang menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda ini wajib berlandaskan pada undang-undang yang lebih tinggi. Namun, ia memberikan catatan khusus mengenai penerapan prinsip Tri Hita Karana dan kearifan lokal sebagai syarat pendaftaran maupun rekomendasi berdirinya sebuah Ormas di Badung.

“Jangan sampai Ormas yang berdiri di Badung tidak mengenali budaya dan kehidupan sosial kita. Jika tidak selaras dengan kearifan lokal, potensi benturan dan gesekan akan besar. Inilah yang kita sinkronisasikan,” katanya.

Baca Juga  Gubernur Koster Apresiasi Kerja Keras dan Kerja Sama Dewan atas Dirampungkan Dua Raperda Terakhir Ditetapkan Jadi Perda

Selain aspek pendaftaran, Pansus juga menyoroti pengaturan sanksi bagi Ormas yang melanggar ketentuan.

Selain merujuk pada PP No. 58 tentang sanksi pembekuan hingga pembubaran, Perda ini nantinya akan memasukkan komponen pelanggaran terhadap kearifan lokal sebagai salah satu dasar pemberian hukuman (punishment).

Melalui regulasi ini, DPRD Badung berharap Ormas dapat tumbuh menjadi mitra pemerintah yang harmonis dengan adat dan budaya Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo Sampaikan Pengarahan pada Ketua DPRD Seluruh Indonesia

Published

on

By

Presiden Prabowo
PENGARAHAN: Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia yang digelar di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu, 18 April 2026. (Foto: BPMI Setpres/Rusman/presidenri.go.id)

Magelang, Jateng, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia yang digelar di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu, 18 April 2026. Acara KPPD ini mengusung tema “Memperkuat peran pimpinan DPRD provinsi/kabupaten/kota guna mendukung Asta Cita menyongsong Indonesia emas 2045.”

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti secara khidmat oleh seluruh peserta. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan laporan dari Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Republik Indonesia, TB. Ace Hasan Syadzily mengenai pelaksanaan dan tujuan penyelenggaraan KPPD tahun 2026.

“KPPD ini telah berlangsung lima hari Bapak Presiden, sejak tanggal 15 sampai dengan esok hari tanggal 19 April 2026, bertempat di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, tempat para pemimpin nasional ditempa dan digembleng, yang dihadiri oleh 503 Ketua DPRD,” ucap Gubernur Lemhanas.

Setelahnya, turut ditayangkan video dokumentasi kegiatan KPPD yang menggambarkan proses pembelajaran, pembinaan kepemimpinan, serta dinamika interaksi antarpeserta selama mengikuti program.

Dalam pengantar arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kehadiran Kepala Negara didasarkan pada pertimbangan peran strategis dari Ketua DPRD. Forum ini juga menjadi momentum bagi Presiden untuk menyampaikan pandangannya secara langsung kepada para pemimpin legislatif daerah.

“Setelah saya mengetahui bahwa di sini adalah seluruh Ketua DPRD seluruh Indonesia, saya anggap penting dan tepat kalau saya hadir langsung,” ujar Presiden Prabowo.

Bukan hanya sebagai Kepala Negara, tetapi Presiden Prabowo berbicara sebagai sesama anak bangsa. Presiden menyoroti keberagaman latar belakang para peserta, mulai dari daerah asal, suku, pendidikan, hingga partai politik sebagai kekuatan yang menyatukan dalam semangat kebangsaan.

Baca Juga  Meriahkan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI, DPRD Bali Gelar Lomba Mancing Lele

“Sebagai anak bangsa, hari ini saya ingin bicara dari hati ke hati, saya ingin bicara apa adanya,” tutur Kepala Negara.

“Saya berpendapat sebagai anak bangsa, sebagai patriot, karena saya datang ke sini, saya jumpa saudara-saudara dengan satu praanggapan bahwa kita semua di tenda ini adalah patriot,” lanjutnya.

Melalui forum ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekuatan Indonesia tidak hanya ditentukan di pusat, tetapi justru bertumpu pada kepemimpinan yang solid, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat di seluruh daerah. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Kembang Padukan Pembangunan Infrastruktur dan Edukasi Sampah Berbasis Sumber di Baler Bale Agung

Published

on

By

Pemkab Jembrana
TINJAU RENCANA PROYEK: I Made Kembang Hartawan bersama Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat), saat meninjau langsung rencana proyek perbaikan jalan di ruas Jalan Kuburan Cina, Kelurahan Baler Bale Agung, Senin (20/4). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Jembrana terus mempercepat peningkatan infrastruktur wilayah sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan berbasis masyarakat. Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan bersama Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat), melakukan peninjauan langsung terhadap rencana proyek perbaikan jalan di ruas Jalan Kuburan Cina, Kelurahan Baler Bale Agung, Senin (20/4).

Proyek peningkatan jalan sepanjang 600 meter ini akan menggunakan pengaspalan jenis hotmix. Pengerjaan fisik dijadwalkan mulai berjalan pada awal Juni 2026 dengan memanfaatkan alokasi anggaran sebesar Rp 900 juta yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali.

Dalam tinjauannya, Bupati menekankan pentingnya aspek teknis untuk kenyamanan pengguna jalan. Rencananya, jalan yang semula hanya memiliki lebar 3,5 meter akan ditingkatkan menjadi 5 meter melalui teknis penutupan saluran drainase menggunakan plat beton di titik-titik kritis. Hal ini dilakukan guna memastikan aksesibilitas kendaraan roda empat tetap lancar saat berpapasan.

“Pembangunan infrastruktur ini harus diimbangi dengan kepedulian lingkungan. Saya mengajak masyarakat agar rutin melaksanakan gotong-royong agar kawasan ini tetap asri dan terawat,” tegas Bupati di sela-sela peninjauan.

Usai meninjau lokasi infrastruktur, Bupati dan Wabup Ipat melanjutkan agenda dengan kegiatan ngampik (berkunjung) ke salah satu rumah warga sekitar. Dalam suasana kekeluargaan yang hangat, Bupati tidak hanya berdialog mengenai kondisi infrastruktur, tetapi juga memberikan edukasi langsung mengenai pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber.

Bupati mengajak warga untuk mulai disiplin memilah sampah dari rumah tangga. Langkah ini kata Bupati penting mengingat kemajuan fisik daerah harus berjalan beriringan dengan kesadaran ekologis masyarakat khususnya persoalan sampah.

“Kesuksesan pembangunan jalan ini tidak akan lengkap tanpa lingkungan yang bersih. Dengan memilah sampah dari sumbernya, kita tidak hanya menjaga kebersihan di Baler Bale Agung, tapi juga membantu keberlanjutan lingkungan di seluruh Kabupaten Jembrana,” tambahnya.

Baca Juga  Pimpinan DPRD Bali Masa Jabatan 2024-2029 Resmi Dilantik

Melalui perpaduan pembangunan fisik dan penguatan kesadaran masyarakat ini, Pemerintah Kabupaten Jembrana berharap kualitas hidup masyarakat di tingkat lingkungan dapat meningkat, mendukung program kebersihan lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Jembrana. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca