Denpasar, baliilu.com – Komisi IV DPRD Bali pada Rabu, 4 Desember 2024 menggelar rapat pembahasan program kerja dan membangun sinergi bersama mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan menghadirkan BPBD Provinsi Bali, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, dan Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali yang berlangsung di ruang Banmus lantai III gedung DPRD Bali.
Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi IV I Nyoman Suwirta, didampingi anggota Putu Diah Pradnya Maharani, Agung Bagus Tri Candra Arka, SE, dan I Gde Ketut Nugrahita Pendit, S.Sos. Hadir Kalaksa BPBD Bali Made Rentin, Kadis Sosial PPPA Provinsi Bali Dr. Drh. Luh Ayu Aryani, MP, dan Kadis Ketenagakerjaan dan ESDM Bali Ida Bagus Setiawan.
Usai memimpin raker, Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Suwirta kepada awak media mengatakan bahwa sesuai tugas dan fungsi Komisi IV DPRD Bali yakni terkait dengan masalah kebencanaan, masalah sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tentang ketenagakerjaan.
Nyoman Suwirta lanjut mengatakan dari pembahasan program kerja tersebut, berharap agar koordinasi provinsi dengan kabupaten kota ini didirect ke Komisi IV DPRD Bali agar tugas kita bisa berjalan dengan baik. Karena Komisi IV ini hadir dari masing-masing dapil kabupaten kota. Seperti program-program kebencanaan di kabupaten kota, sehingga saat turun ada bencana pihaknya memastikan akan mengawal di Provinsi Bali. Demikian juga program sosialisasi dan edukasi kebencanaan, karena seperti di Jepang bahwa 30 persen masyarakatnya bisa selamat dari bencana karena diri sendiri.
Terkait masalah sosial dan ketenagakerjaan, Suwirta menegaskan bahwa sumber kerja adalah data. Kalau menggunakan data statistik ia yakin tidak akan bisa benar 100 persen apalagi menggunakan data dukcapil. Seperti pengalamannya di Klungkung dengan data ’’Klungkung dalam Genggaman’’ kita bisa memproyeksi 1400 data dukcapil yang pada saat itu orang meninggal dibayarin BPJS. Maka data dalam genggaman secara realtime bisa melihat berapa jumlah penduduk Klungkung yang miskin, nganggur, yang belum tercover BPJS dll.
Kemudian untuk tenaga kerja, banyak sekali yang bisa dilakukan terkait kemiskinan. Pertama melihat ada keluarga yang sudah masuk KK miskin ada anaknya yang mampu diberdayakan dan data ini harus kita pegang. Sehingga pemetaan terkait siapa yang bisa dididik, bagaimana caranya dan pelatihan apa yang dilakukan, ini perlu ada terobosan dan inovasi.
Ia menyebutkan salah satunya kerja sama dengan kabupaten kota, karena seperti di Gianyar ada BLK, demikian juga Klungkung yang menghasilkan output minimal 1800 per tahun. Bagaimana Provinsi Bali memberdayakan BLK yang ada di kabupaten kota ini.

Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta saat memperlihatkan aplikasi data ’’Klungkung dalam Genggaman’’ kepada Kadis Ketenagakerjaan dan Kadis Sosial Provinsi Bali. (Foto: gs)
Oleh karena itu, Suwirta berharap provinsi mempunyai satu database jumlah penduduk yang terintegrasi dengan dukcapil. Ini bisa diinovasi lagi, ditambah dengan kebutuhan-kebutuhan di masing-masing OPD agar kita membuat perencanaan di Provinsi Bali ini by data, jangan sampai kita menganggarkan itu dengan pagu.
’’Walaupun kita tahu anggaran di provinsi ini sangat terbatas, tapi minimal kita tahu bahwa di dinas sosial untuk menuntaskan masalah ini kita perlu anggaran sekian. Untuk apa? bedah rumah sekian belum selesai, rehab rumah sekian belum selesai. Di tenaga kerja juga demikian, kita perlu dana sekian, misalnya untuk edukasi, pelatihan dan lain sebagainya. Sehingga, nanti progres daripada pembangunan kita terukur dengan baik,’’ ujar Politisi PDI Perjuangan Dapil Klungkung ini.
Maka, tegas Suwirta, di Provinsi Bali ini harus ada satu data, yang aplikasinya sesuai dengan kebutuhan. Aplikasinya mungkin dibuat oleh orang-orang yang paham. Jadi kita yang mengeluarkan ide, diterjemahkan oleh orang-orang IT untuk menciptakan aplikasi sesuai dengan kebutuhan. ’’Mudah-mudahan sih segera, kalau aplikasi gak lama kok. Temen-teman di Unud juga sudah banyak yang bisa menerjemahkan. Yang penting kita mempunyai konsep, kita mempunyai masalah yang kita ceritakan sama orang yang membuat aplikasi, terus mengoreksi dan membenahi sehingga aplikasi itu benar-benar efektif digunakan untuk menyusun perencanaan,’’ pungkasnya. (gs/bi)