Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

DPRD Bali dan Kodam IX/Udayana Perkuat Sinergi, Tata Ruang Jadi Sorotan

BALIILU Tayang

:

pansus trap bali
KUNJUNGAN: Rombongan Pansus DPRD Bali yang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya bersama Ketua Pansus TRAP I Made Supartha, Wakil Ketua Anak Agung Bagus Tri Candra Arka, dan Gede Harja Astawa diterima langsung Pangdam IX/Udayana, Piek Budyakto di Makodam Udayana, Senin, 13 April 2026. (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah pusat mempertegas komitmen menertibkan aset dan tanah terlantar di seluruh Indonesia melalui kebijakan strategis. Langkah ini sejalan dengan terbitnya “Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025” yang disahkan Presiden Prabowo Subianto, tentang penertiban kawasan dan tanah telantar untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan nasional ini langsung mendapat respons cepat dari daerah. Di Bali, Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali bergerak agresif menindaklanjuti isu tersebut.

Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali menggelar audiensi  dengan Pangdam IX/Udayana Piek Budyakto di Makodam Udayana, Senin, 13 April 2026.

Rombongan Pansus DPRD Bali yang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya bersama Ketua Pansus TRAP I Made Supartha, Wakil Ketua Anak Agung Bagus Tri Candra Arka, dan Gede Harja Astawa.

Rombongan diterima langsung oleh Pangdam IX/Udayana, Piek Budyakto didampingi Asrendam Muhammad A’an Setiawan, S.Sos., M.I.Pol., Asintel Guruh Prabowo Wirajati, M.Eng., Aslog Ardi Sukatri, S.Sos., M.H.

Pertemuan ini membahas isu krusial terkait tata ruang Bali yang kini memasuki fase serius.

Kesepakatan Stategis DPRD Bali dan Kodam IX/Udayana sepakat memperketat pengawasan tata ruang. Bali dinilai memiliki ruang terbatas yang harus dijaga dari tekanan pembangunan.

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto menegaskan komitmen TNI: “Kami siap bersinergi menjaga stabilitas wilayah dan mendukung kebijakan pemerintah daerah, termasuk dalam pengawasan tata ruang yang berdampak pada keamanan dan keberlanjutan Bali,” ujar Mayjen TNI Piek Budyakto.

Dalam pertemuan tersebut, isu penertiban aset dan tata ruang menjadi perhatian utama. Aset negara yang tidak dimanfaatkan dinilai harus segera dioptimalkan untuk kepentingan publik, termasuk perumahan, ketahanan pangan, hingga ruang terbuka hijau.

Baca Juga  Pangdam IX/Udayana Sampaikan Rasa Bangga atas Keberhasilan Prajurit di Operasi Intan Jaya

Langkah ini sejalan dengan PP 48/2025 yang menegaskan: Tanah dan kawasan terlantar akan ditertibkan; Pemanfaatannya diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat; dan Penguasaan yang tidak sah atau tidak produktif akan ditindak.

DPRD Bali menegaskan, tekanan investasi dan ekspansi pariwisata telah membawa tata ruang Bali ke titik kritis. Alih fungsi lahan yang masif berpotensi mengancam keseimbangan lingkungan.

DPRD Bali dan Kodam IX/Udayana sepakat memperketat pengawasan, termasuk terhadap aset-aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal.

Pansus TRAP menekankan bahwa ruang wilayah Bali adalah sumber daya terbatas dan tidak terbarukan. Pengelolaan harus dilakukan secara berkelanjutan, mencakup darat, laut, udara, hingga ruang bawah tanah.

Kebijakan ini menjadi bagian dari visi besar pembangunan Bali berbasis kearifan lokal Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang diterjemahkan ke dalam tata ruang, zonasi, dan pengendalian yang ketat.

Ruang wilayah Bali merupakan sumber daya terbatas dan tidak terbarukan. Pengelolaan harus terintegrasi, mencakup darat, laut, hingga udara, sebagai bagian dari visi pembangunan berbasis kearifan lokal.

Langkah ini diperkuat dengan sejumlah regulasi daerah, serta kebijakan strategis di bawah Gubernur Bali Wayan Koster yang telah menerbitkan berbagai Perda untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan tata ruang.

Langkah ini diperkuat berbagai regulasi strategis, diantaranya :

1). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

2). Undang – Undang 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

3). Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125.

Baca Juga  Penambahan Penyertaan Modal ke BPD Bali, Gubernur Koster: Jaga Keberlanjutan Ekonomi dan Memperkuat Peran Bank Daerah

4). Perda No. 4 Tahun 2026 tentang pengendalian alih fungsi lahan dan larangan sistem nominee

5). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pansus juga mengevaluasi batas ketinggian bangunan berbasis nilai budaya dan lingkungan. Di tengah pesatnya pembangunan pariwisata, muncul tekanan besar terhadap lahan produktif dan ruang terbuka hijau.

Pendekatan pembangunan vertikal mulai dipertimbangkan, namun tetap harus menjaga estetika, budaya, dan keseimbangan lingkungan Bali.

Fokus pengawasan meliputi: Kawasan suci: zona absolut tanpa bangunan komersial; Hutan lindung: menjaga keseimbangan ekologis; Tebing dan pesisir: rawan longsor dan abrasi.

Seluruh kebijakan berpijak pada filosofi Tri Hita Karana, menjaga harmoni manusia, alam, dan spiritualitas.

Pengawasan kini diarahkan pada: Aset dan lahan terlantar; Kawasan suci dan lindung; Wilayah pesisir dan rawan bencana; Lahan produktif yang terancam alih fungsi.

Penertiban aset negara kini menjadi agenda nasional. Sinergi pemerintah pusat, daerah, dan TNI menjadi kunci untuk memastikan tanah dan kawasan tidak lagi terbengkalai, tetapi dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Perkembangan kebijakan ini akan terus kami pantau. Tetap bersama kami untuk update berikutnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Bank Indonesia Perkuat Literasi dan Kepedulian Lingkungan melalui World Book Day 2026

Published

on

By

world book day
PEMBICARA: Para pembicara dalam acara Talk Show World Book Day 2026 bertajuk Bali Local Vibes, Global Tribe: Rooted in Local Harmony, Reaching Global Impact yang dilaksanakan di Gedung Ksirarnawa, Art Centre, Denpasar pada 13 Mei 2026.

Denpasar, baliilu.com – Bank Indonesia Provinsi Bali terus mendorong penguatan budaya literasi dan kepedulian lingkungan melalui penyelenggaraan Talk Show World Book Day 2026 bertajuk Bali Local Vibes, Global Tribe: Rooted in Local Harmony, Reaching Global Impact. Kegiatan dilaksanakan di Gedung Ksirarnawa, Art Centre, Denpasar pada 13 Mei 2026. Event ini menjadi puncak rangkaian World Book Day (WBD) 2026 dan dihadiri oleh Perpustakaan Daerah Provinsi Bali, Balai Bahasa Provinsi Bali, Perpustakaan Kabupaten/Kota se-Bali, sekolah, mahasiswa/i, siswa/i, media, komunitas guru penggerak, serta komunitas literasi sebagai bentuk sinergi dalam memperkuat budaya membaca dan pembangunan sumber daya manusia di Bali.

Kegiatan mengangkat nilai Tri Hita Karana sebagai fondasi harmoni antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Melalui literasi, masyarakat diajak memahami tantangan sosial dan lingkungan di Bali sekaligus membangun kesadaran bahwa perubahan positif dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan. Selain menjadi ruang edukasi dan diskusi, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan yang memiliki kaitan erat dengan masa depan ekonomi dan pariwisata Bali.

Dalam sambutannya, Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Yusuf Wicaksono H., menyampaikan bahwa literasi merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang kritis, adaptif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. “Literasi tidak hanya berhenti pada kemampuan membaca dan memahami informasi, tetapi juga bagaimana pengetahuan tersebut diwujudkan menjadi aksi nyata yang memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat,” jelas Yusuf. Yusuf juga menekankan bahwa melalui kolaborasi bersama berbagai pihak, diharapkan budaya literasi di Bali semakin kuat dan mampu mendukung pembangunan Bali yang berkelanjutan.

Baca Juga  DPRD Bali Setuju Raperda Perubahan APBD Bali 2025 Ditetapkan Jadi Perda

Talk show menghadirkan Melati Wijsen, Founder dari Youthtopia, yang membawakan sesi bedah buku Change Starts Now dan mengajak peserta melihat bagaimana literasi dapat menjadi kekuatan dalam menciptakan perubahan sosial dan lingkungan. Melati membagikan konsep 3 Things About Changemaker yakni dream big, inspire others, dan make it happen. Berangkat dari mimpinya sejak usia 12 tahun untuk mengatasi isu sampah plastik di Bali melalui gerakan Bye Bye Plastic Bags yang kini berkembang menjadi kampanye global. Ia juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir sosial (cultural shift) dalam mendukung implementasi kebijakan lingkungan, serta membahas konsep dalam bukunya terkait fail-osophy, ego-system, dan eco-system dalam proses menciptakan perubahan berkelanjutan.

Selain itu, Ajung Santhika, Co-Founder Amara Cinta Semesta (ACS) Foundation, turut membagikan pengalaman mengenai aksi nyata pengelolaan sampah di Bali melalui gerakan ACS Bali Foundation yang berfokus pada misi zero waste berbasis Tri Hita Karana. Dalam pemaparannya, Ajung memperkenalkan komitmen C.I.N.T.A (Cara Inovasi Ngolah Sampah Tanpa Sisa) melalui berbagai langkah pengelolaan sampah, mulai dari proses sorting manual dan shredder, pengolahan sampah organik, daur ulang material seperti kaca dan aluminium, pemanfaatan Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai alternatif bahan bakar, hingga teknologi insinerator. Ia menegaskan, “Perubahan lahir dari keberanian menghadapi persoalan secara langsung, dengan pesan reflektif bahwa setiap tantangan harus dihadapi, dipelajari, dan dijalani secara konsisten setiap hari”

Sebagai bagian dari rangkaian World Book Day 2026, Bank Indonesia Provinsi Bali juga melaksanakan penyerahan hibah buku dan peluncuran “B.I.L.S.” (Bank Indonesia Literacy Space) bersama Balai Bahasa Provinsi Bali serta berbagai program kolaboratif seperti Perpustakaan Keliling bersama Komunitas Bali Book Party, kolaborasi dengan Duta Bahasa Provinsi Bali, edukasi kebanksentralan dan QRIS, kuis peduli lingkungan. Program tersebut merupakan bentuk dukungan Bank Indonesia dalam memperluas akses literasi dan menghadirkan ruang belajar yang inklusif, kreatif, dan mudah diakses masyarakat.

Baca Juga  Sambut Idul Fitri 1447 H, Kodam IX/Udayana Hadirkan Bazar Ramadhan Murah untuk Prajurit dan Masyarakat

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, komunitas, institusi pendidikan, dan masyarakat dalam membangun budaya literasi yang mampu mendorong lahirnya generasi kreatif, peduli lingkungan, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen Bank Indonesia Provinsi Bali dalam mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan Bali yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan quotes yang mengemuka dalam sesi talk show yakni “Literasi membuka pikiran, aksi menciptakan perubahan. Ketika pengetahuan bertemu kepedulian, maka lahirlah masa depan Bali yang berkelanjutan.” (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Adi Arnawa Hadiri Melaspas Pura Dalem Gede Abianbase

Serahkan Bantuan Kebencanaan Rp 460 Juta

Loading

Published

on

By

Bupati Adi Arnawa hadiri upacara Melaspas Pura Dalem Gede, Desa Adat Abianbase, Kecamatan Mengwi, Badung, Sabtu (16/5).
HADIRI MELASPAS: Bupati Wayan Adi Arnawa saat menghadiri upacara melaspas di Pura Dalem Gede, Desa Adat Abianbase, Kecamatan Mengwi, Badung, Sabtu (16/5). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri upacara melaspas Medasar Caru Rsi Gana di Pura Dalem Gede, Desa Adat Abianbase, Kecamatan Mengwi, Badung, Sabtu (16/5). Upacara ini digelar setelah rampungnya perbaikan sejumlah bangunan pelinggih pura yang sempat rusak akibat tertimpa pohon kepuh beberapa waktu lalu.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kalaksa BPBD Badung I Wayan Darma, perwakilan Camat Mengwi, Lurah Abianbase, serta tokoh dan masyarakat setempat.

Dalam sambutannya Bupati Wayan Adi Arnawa menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kebersamaan masyarakat dalam menyukseskan upacara ini. Ia berharap seluruh rangkaian karya berjalan lancar (labda karya, sida purna, sida sidaning don). Bupati juga menegaskan bahwa dana kebencanaan maupun dana hibah harus dikelola secara transparan dan tepat sasaran demi mendukung kelestarian adat serta kebutuhan masyarakat. “Pemerintah Kabupaten Badung hadir memberikan bantuan dana bencana alam sebesar Rp 460 juta untuk memperbaiki beberapa bangunan pelinggih yang terdampak musibah,” ujar Adi Arnawa.

Selain urusan adat, Bupati Adi Arnawa juga memaparkan sejumlah program strategis Pemkab Badung. Di antaranya adalah upaya mengurai kemacetan melalui pembangunan infrastruktur jalan baru, serta penanganan sampah secara terintegrasi mulai dari hulu (rumah tangga). Ia juga menyebutkan berbagai program bantuan sosial yang digulirkan Pemkab Badung tahun ini. Program tersebut meliputi beasiswa S1 gratis bagi 450 mahasiswa dari keluarga petani dan berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan, bantuan disabilitas sebesar Rp 1 juta per bulan, fasilitas bimbingan belajar gratis, hingga santunan Rp 3 juta bagi Lansia yang menginjak usia 75 tahun pada hari ulang tahunnya.

Sementara itu, Bendesa Adat Abianbase yang juga Wakil Ketua III DPRD Badung, I Made Sunarta, menyampaikan terima kasih yang mendalam atas kehadiran Bupati Badung serta kepedulian nyata dari pemerintah daerah. Dijelaskan bahwa bencana pohon kepuh berusia ratusan tahun tersebut sempat merusak tembok penyengker, Pelinggih Ratu Made Ratu Nyoman, Gedong Gede, dan Gedong Pesimpenan. Namun, seluruh kerusakan kini telah selesai diperbaiki berkat bantuan tanggap darurat Pemkab Badung sebesar Rp 460 juta.

Baca Juga  DPRD Bali Setuju Raperda Perubahan APBD Bali 2025 Ditetapkan Jadi Perda

“Kami mewakili masyarakat Desa Adat Abianbase mengucapkan terima kasih atas bantuan kebencanaan ini. Perlu kami laporkan juga bahwa total bantuan yang dikucurkan Pemkab Badung untuk perbaikan pura dan pembangunan lainnya di Desa Adat Abianbase mencapai kurang lebih Rp 11,7 miliar, dan seluruh proyek fisik tersebut kini telah rampung dikerjakan,” pungkas Sunarta. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Badung Hadiri Peresmian Operasionalisasi 1.061 KDKMP

Published

on

By

Bupati Badung Hadiri Peresmian Operasionalisasi 1.061 KDKMP
DAMPINGI GUBERNUR: Bupati Wayan Adi Arnawa saat mendampingi Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri Peresmian Operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih secara virtual dari KDKMP Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Sabtu (16/5). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mendampingi Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri Peresmian Operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara virtual dari KDKMP Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Sabtu (16/5). Peresmian operasionalisasi KDKMP dilakukan secara simbolis oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ditandai penekanan tombol sirine. Turut hadir Pangdam X Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto beserta Danrem 163 Wirasatya Ida I Dewa Agung Hadisaputra beserta Forkopimda Bali dan Badung, Wakil Ketua DPRD Bali Wayan Disel Astawa, Pimpinan Perangkat Daerah terkait serta Perbekel/Lurah se-Badung.

Usai mengikuti acara peresmian KDKMP, Bupati Adi Arnawa sangat mengapresiasi dan mendukung program pemerintah pusat mewujudkan koperasi merah putih di setiap desa dan kelurahan. Langkah ini menegaskan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi desa melalui fasilitas seperti gudang dan alat produksi yang dikelola langsung di tingkat desa/kelurahan. Selain itu Bupati menilai kehadiran KDKMP sangat sejalan dengan bunyi pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Disebutkan, KDKMP Desa Sembung ini menjadi salah satu dari delapan koperasi merah putih di Badung yang sudah siap beroperasi. Diharapkan, dengan peresmian ini akan memotivasi desa lain segera bergerak terutama untuk penyediaan lahan yang selama ini menjadi kendala dalam operasional koperasi merah putih.

“Kami selaku Bupati akan tetap mendorong dan mendukung, karena kebijakan Bapak Presiden ini menjadi salah satu implementasi Pasal 33 UUD 1945. Dimana Beliau mendorong ekonomi kerakyatan tercipta di Indonesia,” jelasnya.

Baca Juga  Perkuat Sinergitas, Kodam IX/Udayana dan Polda Bali Gelar Olahraga Bersama

Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan, untuk di Bali sudah siap beroperasi 38 KDKMP. Sedang berproses sampai akhir bulan Juli itu akan mencapai 120 KDKMP. “Di Bali ada 716 desa/kelurahan, jadi 38 koperasi ini baru mencapai pada angka 5,3 persen. Nanti akhir Juli akan mencapai sekitar 17 persen,” terangnya. Gubernur Wayan Koster juga menyebutkan pihak Pangdam, Danrem pada bulan Juli akan menyiapkan barang-barang yang akan dijual dan ditargetkan awal Agustus sudah mulai beroperasi penuh melakukan pelayanan usaha.

Sementara Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menekankan bahwa peresmian operasionalisasi 1.061 koperasi merah putih ini adalah peristiwa penting dan sebagai tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia. Bagaimana tidak, dalam kurun waktu hanya 7 bulan, Indonesia mampu meresmikan seribu lebih koperasi merah putih yang meliputi; fisik gedung, gudang, sistem, barang, petugas hingga unsur logistiknya. “Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia dan merupakan kebanggaan. Agustus mendatang kita targetkan 30 ribu KDKMP,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo berharap dengan beroperasinya KDKMP, perputaran ekonomi di masyarakat akan semakin meningkat. Terlebih lagi adanya program MBG yang secara nyata sudah terbukti menumbuhkan ekonomi masyarakat dengan beredarnya uang di desa setiap bulan mencapai 900 juta dan 10,8 M tiap tahunnya. “Kita harapkan pertumbuhan di setiap desa/kelurahan akan nyata. Kita tidak lagi akan tergantung dari manapun, karena kita punya kekuatan sendiri,” sambungnya.

Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan melaporkan, setelah meresmikan kelembagaan 80.000 KDKMP di Klaten Jawa Tengah, kali ini Presiden RI kembali meresmikan operasionalisasi 1.061 KDKMP. “Yang Bapak Presiden resmikan hari ini adalah instrumen keadilan. Keadilan ekonomi bangsa Indonesia. Semangat ini sejalan dengan pasal 33 UUD 1945,” terangnya.

Baca Juga  DPRD Bali Setuju Raperda Perubahan APBD Bali 2025 Ditetapkan Jadi Perda

Inilah wujud ekonomi konstitusional, negara hadir memastikan rakyat sebagai pelaku utama dan penerima manfaat utama pembangunan. Dijelaskan, hingga saat ini sebanyak 9.294 koperasi sudah rampung, 1.061 siap beroperasi penuh dan pemerintah menargetkan 30.000 unit lebih KDKMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang.

“Memastikan koperasi berjalan baik, pemerintah telah menyiapkan SDM dan sedang dilakukan rekrutmen 30.000 manajer KDKMP dan 5.476 untuk koperasi nelayan merah putih. Mereka sebagai motor penggerak koperasi, mengawasi distribusi pangan, memastikan manfaat ekonomi kembali kepada masyarakat desa,” terangnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca