Badung, baliilu.com – Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Badung tertanggal 24 Juni 2021 tentang tindak lanjut direktif Bupati Badung terkait rasionalisasi terhadap perencanaan dan penganggaran APBD 2021, DPRD Badung mengundang pihak eksekutif dalam rapat koordinasi, Senin (28/6/2021) di ruang Gosana II Gedung DPRD Badung.
Rakor dipimpin Ketua DPRD Badung Dr. Drs. Putu Parwata MK, M.M. didampingi Wakil Ketua Wayan Suyasa dan I Made Sunarta menghadirkan Sekda Badung Adi Arnawa, Kepada Bapenda Made Sutama, Plt BPKAD Suryatini, dan segenap perangkat pimpinan dewan.
Putu Parwata pada rakor tersebut memaparkan surat edaran tentang rasionalisasi yang akan diberlakukan per Juni 2021. Di antaranya penambahan penghasilan pegawai dipotong 50 persen, rasionalisasi diberlakukan terhadap semua jenis tambahan penghasilan. Jasa tenaga kontrak yang besaran nilai kontrak sampai Rp 7 juta dipotong 30 persen. Jasa tenaga kontrak di atas Rp 7 juta dipotong 50 persen. Upah tenaga harian lepas dirasionalisasi 30 persen. Jasa guru kontrak dirasionalisasi 50 ribu rupiah per jam. Jasa tenaga widya sabha, sulinggih, pemangku, pekaseh, pangliman, keliat adat, bendesa adat dirasionalisasi 50 persen. Jasa kepala lingkungan di Badung dirasionalisasi menjadi 4 juta per bulan. Jasa tim ahli bupati dan dewan serta jasa tenaga ahli perorangan dirasionalisasi 30 persen.
Biaya upakara yadnya, aci dirasionalisasi 50 persen sudah mulai bulan April. Biaya operasional pemerliharaan kendaraan pada perangkat daerah dirasionalisasi 25 persen. Biaya operasional, pemeliharaan, rehabilitasi gedung kantor, bangunan lainnya sebesar 25 persen, tunjangan perumahan dan transportasi juga dirasionalisasi 30 persen. Sesuai surat edaran, rasionalisasi yang mulai berlaku bulan Juni, dari anggaran Rp 3,8 triliun berdasarkan program kerja yang realistis menjadi Rp 2,9 triliun.
‘’Dari hasil koordinasi, kami minta supaya eksekutif transparan terhadap kondisi keuangan Kabupaten Badung. Seperti rancangan APBD Rp 3,8 triliun di 2021. Dimana perkembangan Covid sangat mempengaruhi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak hotel dan restoran. Ini perlu didiskusikan bersama-sama antara eksekutif dan legislatif. Karena pandangan dalam melakukan rasionalisasi terhadap APBD dan rancangan pengajuan perubahan anggaran 2021 nampaknya perlu kami dengan eksekutif melakukan persepsi yang sama,’’ ujar Putu Parwata usai rakor.
Jadi, kata politisi asal Dalung Dapil Kuta Utara ini, persepsi yang sama harus dibangun supaya jangan sampai APBD dirancang tapi tak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, beberapa narasi yang sudah dibangun, yang sudah dikeluarkan surat edaran pada prinsipnya sudah kita sepakati. Sudah ada kesamaan pandangan. Kesamaan itu adalah kita masih memberikan ruang eksekutif untuk melakukan rasionalisasi. Tetapi di satu sisi di samping rasionalisasi kita sangat berpihak kepada masyarakat yang berpenghasilan kecil.
Putu Parwata lanjut menyampaikan cara dan upaya yang mesti dilakukan. Pertama, tetap memaksimalkan potensi yang ada. Bagaimana caranya melakukan survei di masing-masing wilayah untuk mengoptimalkan pendapatan dari pajak hotel dan restoran. ‘’Seperti sekarang menggeliat di Kuta Utara, jadi lakukan maping pajak kembali,‘’ ujar Parwata.
Begitu juga dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak pendapatan penghasilan, pendapatan piutang pajak yang memang harus ditagih sebesar Rp 789 milyar. Ini harus dilakukan dan beberapa potensi pajak lainnya, seperti retribusi termasuk IMB, industri dsb. Ini diupayakan. ‘’Silakan dijalankan dulu surat edarannya. Tetapi kalau potensinya membaik segera akan kita lakukan perbaikan kembali. Sehingga spiritnya sama. Spiritnya adalah bagaimana pemerintah menggali potensi semaksimal mungkin, dan kami bagaimana mengawasi dan mengatur anggarannya supaya terpola dan terstruktur dengan baik pemanfaatannya. Keputusan yang disampaikan tadi mudah-mudahan potesi dapat digali oleh pemerintah melalui OPD-nya,’’ ucap Parwata.
Sementara itu, Sekda Badung Adi Arnawa menegaskan berbagai pertimbangan dengan kondisi ekonomi sekarang akibat pandemi Covid kelihatannya cukup berat. Karena semua potensi pendapatan kita yang ada di Bali bersumber dari pariwisata. Sementara antara tujuan pariwisata dan pandemi Covid bertolak belakang. Di satu sisi kita menghindari kerumunan di sisi lain mendorong orang datang ke Bali.
‘’Walaupun demikian, sebagaimana saran dewan, saya tetap akan melakukan upaya seperti bagaimana kita untuk mendapatkan dari sektor BPHTB. Tetapi tetap dalam rangka menyikapi kondisi sekarang ini perlu ada sence of crisis di antara kita. Karena menerjemahkan angka yang dipasang oleh Bupati berdasarkan potensi di 2021. Dimana disandingkan dengan pendapatan dan belanja sehingga itulah angkanya,’’ ujar Adi Arnawa.
Adi Arnawa menyatakan terkait ada perkembangan lain tentu akan didorong, dan justru sejujurnya kalau toh ada pemotongan seminimal mungkin. Karena kita merasakan dalam rangka mendorong daya beli masyarakat satu-satunya stimulus APBN dan APBD, di luar itu sudah tak mungkin. ‘’Hak-hak ASN, siapa pun perangkat tentu kita dorong, kita berikan secepatnya sehingga menjadi satu stimulus dalam rangka mendorong daya beli masyarakat di Badung,’’ ucapnya.
Terkait saran dewan untuk segera berkoordinasi kembali terkait kebijakan fiskal dan sepakat melakukan evaluasi, Adi Arnawa sudah memerintahkan Bapenda menindaklanjuti beberapa ketentuan.
‘’Oleh karena itu, kondisi pandemi yang sangat berimplikasi terhadap kondisi fiskal berharap kepada rekan dewan untuk memaklumi karena tidak ada satu pun yang tidak dipotong, semua dilakukan rasionalisasi,’’ pungkas Adi Arnawa usai rakor. (gs)