Connect with us

NEWS

Rakor Propemperda 2022, Nyoman Satria: Dewan Usulkan Inisiatif Ranperda Penyelenggaran Bantuan Hukum untuk Orang Miskin

BALIILU Tayang

:

de
PIMPIN RAPAT: Ketua Bapemperda I Nyoman Satria memimpin rapat koordinasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022 dengan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Badung, Senin (25/10) di ruang pimpinan DPRD Badung.

Badung, baliilu.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan  Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022 dengan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Badung, Senin (25/10) di ruang pimpinan DPRD Badung.

Rakor yang dipimpin Ketua Bapemperda I Nyoman Satria, S.Sos. M.Si. dihadiri anggota dewan I Gusti Ngurah Shaskara, S.E., M.M., I Made Ponda Wirawan, S.T., drs. I Made Retha, S.H., MAP, IB Alit  Arga Patra, S.Sn serta Sekretaris Dewan I Gusti Made Agung Wardika. Dari pihak eksekutif hadir Kabag Hukum dan HAM Setda Badung AA Gde Asteya Yudhya, S.H. bersama jajaran serta tim ahli DPRD Badung.

Ketua Bapemperda I Nyoman Satria ditemui usai rapat mengatakan, rakor ini digelar terkait penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2022. Rapat yang baru tahap pertama ini ada 11 ranperda usulan dari Sekretariat Daerah dan 1 ranperda inisiatif dewan tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Advertisements
de

‘’Ranperda inisiatif Dewan tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk orang-orang miskin yang ada di desa-desa, yang mana perlu bantuan hukum, kita yang membantu,’’ujar Nyoman Satria.

Selain sudah mengusulkan tentang ranperda penyelenggaraan bantuan hukum, namun Satria juga akan segera bersurat ke masing-masing ketua komisi agar merapatkan komisinya apakah ada usulan inisiatif dewan lagi selain dari satu yang sudah disepakati  tentang penyelengaraan bantuan hukum jadi inisitaif dewan.

RAKOR: Rapat Koordinasi Penyusunan  Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022, Senin (25/10) di ruang pimpinan DPRD Badung.

Politisi asal Mengwi Badung ini menyebutkan, masih memiliki rencana alternatif usulan tambahan seperti usulan inisiatif tentang pemerhati lingkungan atau penataan taman dan yang kedua tentang pengawasan orang asing. ‘’Di samping dari sisi anggaran penyusunan naskah akademik kebetulan sudah dianggarkan oleh teman-teman di Sekretariat Dewan itu ada tiga. Mudah-mudahan bisa dimaksimalkan tahun depan ada tiga inisiatif dewan. Paling tidak satu sudah jadi,’’ ujarnya.

Secara rinci Satria memaparkan, dari 11 usulan ranperda dari Sekretariat Daerah, 3 diantaranya tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2021, APBD Perubahan TA 2022 dan APBD TA 2023 yang akan dibahas oleh Banggar DPRD, dan sisanya 8  ranperda di antaranya 2 ranperda luncuran, dan 6 baru. ‘’Dari 12 ranperda termasuk inisiataif dewan, yang paling berat yang dibahas nanti adalah Ranperda Bangunan Gedung. Kemungkinan itu luncuran tahun depan, karena itu membutuhkan waktu yang cukup lama,’’ ujarnya.

Adapun ranperda tersebut yakni tentang Tata Cara Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah; Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Penyelenggaraan Perlindunagn dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD Perubahan TA 2021; APBD Perubahan TA 2022;  APBD TA 2023; Penyelenggaraan Bantuan Hukum dari inisiatif Dewan; Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan Bangunan Gedung.

Dengan jumlah itu, lanjut Satria, artinya tidak melampaui batas maksimal 25 persen dari pembentukan perda tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya sudah 19 perda, di luar retribusi bangunan gedung dan retribusi IMTA. ‘’Kalau itu tambah 25 persen maka banyak sekali bisa, artinya tidak melanggar prosedur tata cara penyusunan ranperda menjadi perda,’’ ujarnya. Namun rakor ini  baru tahap awal sudah ada 12 termasuk inisiatif dewan 1. Kalau nanti ada tambahan inisiatif berarti ada 14 dan maksimalnya 15 ranperda.

‘’Apakah 15 itu nanti mau dipenuhi atau mau dibuat cadangan seandainya nanti ada PP UU Cipta Kerja? Atau bisa ditambahkan lagi, kalau itu sifatnya perintah ya itu harus ditambahkan lagi. Intinya dari sanksi pun sebenarnya kalau sampai 20 tidak ada sanksinya. Lebih bagus, lebih banyak kita dapat membahas perda-perda yang memang sangat dibutuhkan, bukan keperluan tapi dibutuhkan oleh masyarakat,’’ tegasnya seraya menegaskan wajib tahun 2022 harus selesai semuanya. Oleh karena itu, akhir Desember 2021 ini sudah akan dibentuk pansus. Januari pansus sudah mulai bekerja. (gs)

de
Advertisements
de
Advertisements
de
Advertisements
de
Advertisements
de
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Kadis Kesehatan Bali dr. Suarjaya: TBC Mudah dan Dapat Disembuhkan

Published

on

By

de
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya. (Foto: gs)

Badung, baliilu.com – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya menyampaikan dengan pengobatan tepat dan waktu yang tepat, sebenarnya penderita TBC mudah dan dapat disembuhkan. ‘’Seringkali kasus penderita TBC yang tidak sembuh karena drop out minum obat,’’ terang Suarjaya usai membuka Konferensi Wilayah X PPTI Bali yang digelar di ruang Rapat Gosana III Gedung DPRD Badung, Jumat (3/12).

Lebih lanjut, Suarjaya menegaskan, memang disadari pengobatan terhadap penderita TBC jangka waktunya cukup lama dan obatnya juga cukup banyak. Hal ini kadang-kadang menimbulkan ketidakdisiplinan. Karena efeknya agak lambat, minum obat lama menyebabkan penderita itu drop out. Maka itu, di sinilah pengobatan penderita TBC membutuhkan pengawas minum obat.

Dikatakan, selama ini Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) berperan sangat aktif dalam upaya mulai dari pencegahan, penanggulangan TBC kemudian juga dalam upaya pelayanan pengobatan membantu masyarakat dalam pengawasan minum obat. ‘’Selama ini kami rasakan PPTI Wilayah Bali termasuk sangat aktif di Bali,’’ ujarnya. Hal ini karena memang baik PPTI provinsi dan kabupaten kota didukung tenaga yang memang walaupun sebagai relawan tetapi juga memiliki komitmen yang baik untuk penanggulangan TBC.

Advertisements
de

Suarjaya memaparkan penemuan kasus TBC sejak pandemi Covid-19 di Bali agak menurun, juga terjadi di Indonesia. Dan angka penemuan kasus TBC di Bali belum mencapai yang ditargetkan 44 persen, dimana baru mencapai 34 persen dalam penemuan kasus dari target yang diharapkan.

Sedangkan angka kesembuhan sangat baik, dimana penderita TBC di Bali sudah mencapai 90 persen. Artinya 90 persen orang yang terdeteksi menderita TBC diobati sudah sembuh. Hanya kita melihat ada 10 persen yang belum sembuh sehingga ini berpotensi bisa menjadi resisten dan meninggal. Ini yang harus menjadi perhatian bersama. Kasus resistensi obat pada TBC berdampak pada meningkatnya gejala yang lebih berat dan bahkan meningkatnya angka kematian. ‘’Ada datanya setiap kabupaten beda-beda, tetapi yang saya lihat penemuan tertinggi ada di Buleleng dan di Denpasar,’’ paparnya.

Kadis Kesehatan Kabupaten Badung dr. Nyoman Gunarta

Sementara itu, Kadis Kesehatan Kabupaten Badung dr. Nyoman Gunarta menyampaikan dalam penanggulangan TBC perlu ada upaya-upaya lokus yang lebih intensif. Dengan adanya transformasi kesehatan di Badung termasuk salah satu lokus untuk ujicoba transformasi layanan terintegrasi antara puskesmas dan FKTP swasta dalam hal penanganan, penanggulangan TBC, maternal dan penyakit tidak menular. ‘’Artinya sekarang ini di swasta penemuan tak sampai ke catatan kita, dengan terintegrasinya kita harapkan pencapaian kita bisa lebih meningkat dengan melibatkan teman-teman di praktek swasta,’’ ujarnya.

Ditegaskan, jika memang di dokter umum tak bisa melakukan pendiagnosaan seperti cek dahak, segera dirujuk ke puskesmas agar bisa didiagnosa secara lengkap. Ini sedang dilakukan di dua tempat di Puskesmas Mengwi 1 dan Abiansemal 1. Sampai akhir Desember dievaluasi. ‘’Kalau ini berhasil meningkatkan cakupan pencapaian dalam penanganan TBC, maka semua puskesmas akan diterapkan seperti itu. Jadi akan diterapkan kolaborasi, integrasi antara puskesmas dan FKTP swasta yang ada di wilayah kerjanya,’’ papar Gunarta. (gs)

de
Advertisements
de
Advertisements
de
Advertisements
de
Advertisements
de
Lanjutkan Membaca

NEWS

Erupsi Gunung Semeru, Kepala BNPB Letjen Suharyanto Menuju Kabupaten Lumajang

Published

on

By

de
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. (Foto: Ist)

Jakarta, baliilu.com – Pagi ini Minggu 5 Desember 2021, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bertolak ke Surabaya untuk mengecek langsung penanganan dampak erupsi Gunung Semeru.

“Bapak Kepala akan tiba di Surabaya pukul 08.00 pagi dan selanjutnya menggunakan jalur darat menuju Kabupaten Lumajang Jawa Timur,” demikian disampaikan Egy Massadiah, Tenaga Ahli Kepala BNPB kepada wartawan sebelum naik pesawat di Bandara Soetta Cengkareng Jakarta.

Letjen Suharyanto yang hingga kini masih menjabat Pangdam Brawijaya Jawa Timur semalam sudah memerintahkan Tim Reaksi Cepat Tanggap Darurat dan Kedeputian Logistik/Peralatan BNPB untuk memberikan dukungan penuh kepada masyarakat terdampak.

Advertisements
de

“Sejak tadi malam Bapak Kepala BNPB terus melakukan koordinasi dengan TNI Polri serta pemerintah daerah guna memastikan dukungan bantuan segera tiba dalam waktu sesingkat-singkatnya. Juga memastikan penanganan pengungsi berjalan dengan baik,” tambah Egy Massadiah.

Sebagaimana diketahui Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dilaporkan mengalami erupsi disertai memuntahkan awan panas guguran pada Sabtu sekitar pukul 15.00 WIB. (gs)

de
Advertisements
de
Advertisements
de
Advertisements
de
Advertisements
de
Lanjutkan Membaca

NEWS

Ops Yustisi Prokes Polsek Dentim Sampaikan Imbauan dan Bagikan Masker

Published

on

By

de
Personel Polsek Dentim bagi-bagi masker. (Foto: Ist)

Denpasar, baliilu.com – Polsek Denpasar Timur secara rutin menggelar yustisi dalam penegakan dan ketaatan protokol kesehatan di wilayahnya sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 63 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Level 2 Corona Virus Disease di Wilayah Jawa dan Bali dan Surat Edaran (SE) Gubernur Bali No. 18 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM level 2.

Seperti kegiatan Sabtu pagi 4  November  2021 sekitar pukul 09.00 Wita, Polsek Dentim menggelar yustisi di seputaran Jalan By Pas IB Mantra Dentim dengan kekuatan 10 personil gabungan dipimpin Pawas Polsek Dentim Iptu I Wayan Merta Adi, S.H.

Dalam giat ini, personel menyampaikan imbauan dan pembagian masker kepada warga. Sasaran kegiatan ini dimana sebagian masyarakat yang melakukan aktivitas pagi di sepanjang jalan By Pass IB Mantra seperti pedagang pasar, buruh pasir dan warga yang melintas.

Advertisements
de

Polri dalam hal ini terus membantu pemerintah dalam meningkatnya kesadaran masyarakat terkait ketaatan protokol kesehatan guna memutus dan mencegah meluasnya penyebaran Covid-19.

“Dalam yustisi pagi ini kami memberikan 1 kali teguran kepada warga yang tanpa masker kemudian kami berikan masker secara gratis, selanjutnya memberikan 5 kali imbauan kepada warga,” Kata Pawas I Wayan Merta Adi. (gs)

de
Advertisements
de
Advertisements
de
Advertisements
de
Advertisements
de
Lanjutkan Membaca