Denpasar, baliilu.com – Rapat Paripurna ke-19 DPRD Provinsi Bali masa persidangan II 2021 dengan agenda Laporan Dewan terhadap Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2020, Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sikap/ Keputusan Dewan, serta Sambutan Gubernur Bali, digelar Rabu, 28 Juli 2021 di ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali Jalan Dr. Kusuma Atmaja No. 3 Niti Mandala Renon, Denpasar.

Rapat Paripurna dipimpin Adi Wiryatama, didampingi Wakil Ketua I Nyoman Suyasa dan Tjokorda Gede Asmara Putra Sukawati, dengan menghadirkan Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Gubernur Tjokorda Artha Ardana Sukawati, didampingi Sekda Bali Dewa Made Indra beserta jajaran.

Dalam Rapat Paripurna yang dinyatakan terbuka untuk umum tersebut, DPRD Provinsi Bali menyampaikan rekomendasi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 yang dibacakan oleh Ketua Koordinator Pembahasan Raperda Drs. Gede Kusuma Putra, Ak., MBA, M.M.

Gede Kusuma Putra menyampaikan dari pembahasan raperda ini, sejak penyampaian pengantar Gubernur Bali, Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali, jawaban gubernur hingga Rapat Paripurna Intern ke-18, Rabu (28/7), DPRD Bali menyampaikan rekomendasi terhadap hasil pembahasan dimana Dewan memberikan apresiasi kepada gubernur karena mampu mempertahankan penilaian laporan hasil pemeriksaan BPK-RI dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-8 kalinya secara berturut-turut.  Opini WTP tidaklah menjamin bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah bebas dari adanya penyimpangan, namun opini WTP merupakan bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah dilaksanakan dengan wajar dan transparan serta akuntabel yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

‘’Memperoleh opini WTP adalah salah satu tujuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khusunya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Tujuan besarnya tentu bagaimana masyarakat bisa sejahtera serta mendapatkan pelayanan yang prima di berbagai bidang. Karenanya tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa sebesar-besarnya keuangan daerah harus diperuntukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,’’ ujar Kusuma Putra.

Memperhatikan kinerja Pemerintah Provinsi Bali dengan memperhatikan realisasi APBD dari tahun ke tahun hingga saat ini, Dewan memberikan perhatian bahwa walaupun realisasi APBD Pemerintah Provinsi Bali mengalami peningkatan setiap tahun dimana rata-rata kenaikan realisasi APBD dalam 5 tahun terakhir adalah 7,82%, namun tahun 2020 relisasi APBD turun sebesar 13,95% dibandingkan tahun 2019, (penuruan 13,95% hampir dua kali rata-rata kenaikan realisasi APBD lima tahun terakhir) tentu saja kondisi ini disebabkan dampak negatif dari pandemi Covid-19. 

Mencermati Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali yang telah diaudit oleh BPK RI diperoleh gambaran sebagai berikut. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2020 Rp 5,718 triliun lebih atau 93,85% dari anggaran Rp 6,092 triliun lebih turun 13,95% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah TA 2019 yang besarnya Rp 6,645 triliun lebih, Realisasi Belanja Daerah dan Transfer TA 2020 Rp 6,358 triliun lebih atau 91,82% dari anggaran Rp 6,924 triliun lebih, turun 2,46% dibandingkan dengan realisasi Belanja dan Transfer TA 2019 yang besarannya Rp 6,518 triliun lebih, dan dalam APBD Perubahan TA 2020 dirancang defisit Rp 831,815 milyar lebih, dan realisasinya juga defisit Rp 639,781 milyar lebih.

Mengingat SiLPA tahun anggaran sebelumnya merupakan sumber pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, sehingga ada pembiayaan netto Rp 832,637 milyar lebih (karena ada pengembalian dana bergulir Rp 774,032 juta lebih).  Dengan adanya defisit Rp 639,781 milyar lebih, maka SiLPA TA 2020 menjadi Rp 192,855 milyar lebih atau turun 76,82% jika dibandingkan dengan SiLPA TA 2019 Rp 831,815 milyar lebih.

Terkait pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, terdapat 5 temuan dengan 13 rekomendasi, terdiri dari:

Menyangkut belanja daerah terdapat 2 temuan dan 5 rekomendasi, berupa Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Belanja Subsidi Belum Memadai (3 rekomendasi), Kesalahan Penganggaran atas Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp 1,104 miliar lebih (2 rekomendasi).

Menyangkut Aset terdapat 3 temuan dan 8 rekomendasi, berupa Pengelolaan Rekening pada SMAN, SMKN, dan SLBN di Pemerintah Provinsi Bali Belum Tertib (2 rekomendasi), Pemanfaatan Empat Bidang Aset Tetap Tanah oleh Masyarakat di Kelurahan Banjar Jawa Kabupaten Buleleng Belum Didukung dengan Perjanjian Pemanfaatan Aset Tetap (1 rekomendasi), Penatausahaan, Pemanfaatan, dan Penghapusan BMD Belum Sepenuhnya Memadai (5 rekomendasi).

Terkait dengan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Tahun Sebelumnya sesuai LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, diketahui dari 477 temuan dengan 1.191 rekomendasi yang merupakan rekapitulasi temuan sejak Tahun 2005 s.d. 2020, telah dinyatakan selesai 1.099 rekomendasi (92,28%), belum sesuai 19 rekomendasi (1,60%), belum ditindaklanjuti 56 rekomendasi (4,70%), dan dapat ditindaklanjuti 17 rekomendasi (1,43%). Kusuma Putra juga menyampaikan terkait dengan LHP BPK RI, ada beberapa catatan dan rekomendasi.

‘’Kami Dewan menekankan terhadap semua catatan dan temuan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, agar ditindaklanjuti segera dengan mengacu kepada rencana aksi (action plan) atas rekomendasi BPK RI dan mengikuti batasan waktu yang diatur dalam perundang-undangan, dalam hal ini 60 (enam puluh) hari,’’ katanya.

Sementara itu, I Nyoman Adnyana, S.H., M.M. melaporkan pembahasan Raperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Dalam Pasal 3 Raperda dimaksud, diusulkan dibentuk 17 dinas dan 8 badan. Dimana ada beberapa urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh dinas/badan ditata kembali sebagai berikut. 1). Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan yang semula diselenggarakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali, ditata kembali untuk diselenggarakan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, sehingga menjadi Dinas Kebudayaan dan Arsip Daerah Provinsi Bali; 2). Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan yang semula diselenggarakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali, ditata kembali untuk diselenggarakan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali yang menjadi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, dan Perpustakaan Provinsi Bali dan untuk mendukung penyelenggaraan perpustakaan, dibentuk UPT Pengembangan Layanan Perpustakaan; 3). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali ditata dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali menjadi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali; dan 4). Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali ditata dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, untuk mendukung Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (pengembangan SDM) dibentuk UPT Pengembangan Kompetensi.

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 060/3278/Polpum tanggal 10 Mei 2021 dan Surat Gubernur Bali Nomor B.40.188.341/5994/Bag.1/B.HK tanggal 16 Juli 2021 perihal Penyampaian Raperda, Pimpinan dan Anggota Pembahas Raperda telah melaksanakan rapat kerja pembahasan dengan pihak eksekutif. Adapun hal-hal yang disepakati yaitu : 1). Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan tidak digabung dengan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga: 2). Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kearsipan tidak digabung dengan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan; 3). Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tidak digabung dengan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; 4).     Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan, selanjutnya diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah dengan menambah 1 (satu) sub bagian pada unit kerja (biro) yang mengkoordinasikan urusan pemerintahan yang terkait dengan fungsi tersebut.

‘’Karena Penataan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi telah mendapat tanggapan oleh Kementerian Dalam Negeri dan telah diakomodir pula dalam Raperda, maka kami dapat menerima Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, untuk ditetapkan sebagai Perda,’’ ujar Adnyana.

Sementara itu, Gubernur Bali dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi atas pandangannya terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2020 dan Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali.

‘’Pandangan, pendapat dan saran serta masukan, melalui dialog, diskusi, tanya-jawab, saling tukar informasi serta proses klarifikasi, telah dihasilkan selama proses pembahasan dengan forum Dewan yang terhormat. Akhirnya Dewan dapat menyetujui dan menerima raperda tersebut. Dinamika yang berkembang selama pembahasan, merupakan bagian dari wujud komitmen Pemerintah Provinsi Bali bersama DPRD, untuk dapat menetapkan kebijakan yang mendukung peningkatan kinerja pemerintahan, dalam mengoptimalisasikan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, serta mewujudkan pelayanan dan pengabdian kita kepada masyarakat,’’ ujar Gubernur.

Dengan telah disetujuinya raperda ini, kata Gubernur Koster, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, selanjutnya raperda ini akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi dan difasilitasi.

‘’Saya berharap agar proses pembahasan evaluasi dan fasilitasi ini berjalan lancar dan  tidak menemui kendala, sehingga kedua raperda ini dapat segera disahkan, dan dalam implementasinya dapat menjadi kebijakan terintegrasi dengan kebijakan lainnya, untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembanguan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru,’’ kata Gubernur.

Di pengujung sambutannya, Gubernur Bali juga menanggapi permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diusulkan oleh anggota Dewan pada masa sidang sebelumnya.

Sebelum sidang ditutup, Ketua DPRD Provinsi Bali Adi Wiryatama menyampaikan terimakasih kepada tim gabungan, komisi yang telah membahas raperda ini bersama dengan kelompok ahli DPRD Provinsi Bali. ‘’Apresiasi dan terima kasih kami ucapkan kepada Gubernur Bali yang telah siang malam dengan jajarannya menghadapi Covid-19 ini mudah-mudahan bisa cepat selesai. Terkait masalah penerimaan peserta didik baru mudah-mudahan seperti apa yang disampaikan Gubernur bisa diselesaikan secepatnya. Kepada masyarakat Bali juga kami imbau agar tetap melaksanakan instruksi pemerintah bagaimana menjaga protokol kesehatan dengan baik karena pada hakekatnya kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama baik pemerintah dengan segenap masyarakat. Kalau kita sudah bekerjasma astungkara Covid-19 ini bisa kita lewati Bersama,’’ ujar Wiryatama. (eka)