Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, bersama Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa membuka secara resmi gelaran Denpasar Kite Festival ke-10 di Kawasan Pantai Merta Sari, Sanur, Denpasar, Minggu (30/8). Mengusung tema Dasavarse Patanga Vaibhavam, kegiatan ini menjadi momentum satu dekade perjalanan festival yang secara konsisten menghadirkan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas sekaligus melestarikan permainan tradisional layang-layang. Lebih dari 1.300 peserta akan unjuk kebolehan menerbangkan layang-layang pada ajang yang berlangsung selama dua hari, 29–30 Agustus 2026 ini.

Ketua Umum Pelangi Denpasar, I Wayan Mariana Wandhira mengatakan, tema Dasavarse Patanga Vaibhavam dipilih sebagai penanda perjalanan Denpasar Kite Festival yang telah berlangsung selama satu dekade. Antusiasme peserta dan masyarakat juga terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

“Pelangi Denpasar telah melaksanakan kegiatan ini untuk yang ke-10 kalinya. Peserta terus meningkat setiap tahun. Tahun ini jumlah peserta mencapai sekitar 1.300 peserta,” ujar Wayan Mariana Wandhira yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar.

Wandhira mengatakan, peningkatan jumlah peserta turut diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan. Menurutnya, Denpasar Kite Festival tidak hanya menjadi ajang hiburan dan kreativitas, tetapi juga menjadi wadah untuk membangun sportivitas serta menjunjung tinggi prinsip fair play dalam setiap perlombaan.

“Kami terus berupaya meningkatkan kualitas kegiatan. Sportivitas dan fair play menjadi hal penting yang harus dijunjung oleh seluruh peserta,” imbuhnya.

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengapresiasi konsistensi Pelangi Denpasar dalam menyelenggarakan festival layang-layang hingga memasuki tahun ke-10. Menurutnya, keberlanjutan kegiatan tersebut menunjukkan komitmen dalam menjaga permainan tradisional agar tetap tumbuh dan diminati masyarakat.

“Sepuluh tahun bukan waktu yang singkat. Ini menunjukkan konsistensi dan semangat untuk menjaga serta mengembangkan tradisi layang-layang. Pemerintah Kota Denpasar tentu memberikan apresiasi dan dukungan terhadap kegiatan positif seperti ini,” ujar Jaya Negara.

Lebih lanjut, Jaya Negara menilai Denpasar Kite Festival memiliki nilai positif dalam pengembangan kreativitas masyarakat. Selain menjadi ruang rekreasi dan kompetisi, kegiatan tersebut juga dapat memperkuat upaya pelestarian permainan tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya Bali.

Sementara itu, Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, menyampaikan apresiasi kepada Pelangi Denpasar, panitia, peserta, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Denpasar Kite Festival ke-10.

“Semoga Denpasar Kite Festival terus berkembang, baik dari sisi jumlah peserta maupun kualitas penyelenggaraan. Yang tidak kalah penting, semangat sportivitas, kreativitas, dan kebersamaan tetap menjadi bagian utama dari kegiatan ini,” ujarnya.

Dengan diikuti sekitar 1.300 peserta dan mengusung tema Dasavarse Patanga Vaibhavam, Denpasar Kite Festival ke-10 menjadi momentum penting satu dekade perjalanan festival layang-layang di Kota Denpasar. Kegiatan ini sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan tradisi layang-layang sebagai bagian dari budaya dan kreativitas masyarakat. (eka/bi)

Jembrana, baliilu.com – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, mendorong penguatan ekosistem kain tenun tradisional endek dengan mengintegrasikan tiga aspek utama, yakni seni, bisnis, dan perlindungan hukum. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan nilai ekonomi endek sekaligus menjamin keberlanjutan perajin dan melindungi kekhasan motif yang diwariskan secara turun-temurun.

Hal itu disampaikan Ibu Putri Koster saat mengisi talkshow di Radio Dirgantara Jembrana, Kamis (27/8), dalam rangkaian Dekranasda Bali Fashion Road Show. Dalam kesempatan tersebut, ia didampingi Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali, Gede Agus Astapa.

Menurut Ibu Putri Koster, salah satu tantangan yang dihadapi industri tenun tradisional saat ini adalah semakin berkurangnya jumlah penenun tanpa diikuti regenerasi yang memadai. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari persoalan nilai ekonomi yang diterima penenun dibandingkan dengan proses dan kualitas karya yang mereka hasilkan.

“Secara global, penenunan kain tradisional endek Bali saat ini mengalami kesulitan penerus yang mau mengerjakan. Tenaga penenun saat ini semakin menipis tanpa ada generasi pengganti. Mungkin karena karya dan harga tidak sesuai,” ujarnya.

Karena itu, ia menegaskan akan terus mengawal perkembangan kain tenun tradisional endek Bali, termasuk mendorong terciptanya keseimbangan antara kualitas produk dan harga jual.

“Selain kualitas, saya akan terus mengawal penyesuaian harga agar kain yang dihasilkan seimbang antara kualitas dan harga,” tegasnya.

Jembrana menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian karena merupakan sentra penghasil kain tenun tradisional dengan motif khas. Kekhasan tersebut, menurut Ibu Putri Koster, harus dijaga agar pengembangan desain dan industri fesyen tidak menghilangkan identitas yang melekat pada karya masing-masing daerah.

Untuk itu, perlindungan hukum terhadap motif tradisional maupun karya yang dikembangkan secara kontemporer menjadi bagian penting dalam penguatan ekosistem wastra Bali. Pemerintah, menurutnya, harus hadir melalui politik kebudayaan yang tidak hanya menjaga warisan leluhur tetap lestari, tetapi juga memberikan ruang agar karya tersebut berkembang dan memiliki nilai ekonomi.

“Kain itu bisa memberikan dampak estetika yang indah dan juga dampak pada perputaran ekonomi. Dengan desain yang kontinu dan konsisten, saya yakin akan membangkitkan kemampuan kita semua dalam melindungi karya cipta lokal agar mampu bersaing di kancah nasional dan internasional,” katanya.

Ibu Putri Koster menyebut upaya tersebut sebagai trilogi pengembangan fesyen yang mencakup “seni, bisnis, dan perlindungan hukum“. Seni menjaga identitas dan nilai budaya, bisnis memastikan karya memberi manfaat ekonomi kepada perajin, sedangkan perlindungan hukum diperlukan untuk menjaga hak atas karya dan motif tradisional.

Di sisi lain, ia mendorong masyarakat untuk ikut memperkuat pasar kain tenun dengan menyerap produk yang dihasilkan perajin di daerah masing-masing. Perputaran ekonomi di tingkat lokal dinilai penting agar aktivitas menenun tetap memiliki prospek dan mampu menarik minat generasi berikutnya.

“Seraplah kain tenun yang masyarakat hasilkan sehingga warga yang ingin mencari kain tenun akan mendatangi sentra tenun di wilayahnya. Dengan demikian, tenun itu bisa bergerak melalui trilogi fashion show, yakni seni, bisnis, dan perlindungan hukum,” ungkapnya.

Ia menilai upaya mengangkat kembali endek mulai menunjukkan perkembangan. Kain tenun tradisional Bali semakin banyak digunakan dalam berbagai bentuk busana modern, baik oleh masyarakat Bali maupun kalangan dari luar daerah.

“Saya merasa perjalanan kami terengah-engah. Namun, karya tenun tradisional endek Bali saat ini semakin disukai oleh warga Bali. Bahkan, tidak sedikit wisatawan lokal dan pejabat dari luar Bali mulai melirik dan menggunakan pakaian berbahan endek Bali,” katanya.

Melalui Dekranasda Bali Fashion Day, Dekranasda Bali Fashion Week, dan Dekranasda Bali Fashion Road Show, Dekranasda Bali berupaya mempertemukan kekuatan tradisi dengan kreativitas desainer dan kebutuhan pasar. Pengembangan tersebut diarahkan agar endek tidak berhenti sebagai warisan budaya, tetapi berkembang menjadi bagian dari industri kreatif yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

Sementara itu, Ketua KPID Bali Gede Agus Astapa menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga warisan budaya, termasuk motif khas kain tenun yang dimiliki masing-masing daerah.

“Sebagai warga Provinsi Bali, tentu tanpa aba-aba sekalipun kita memiliki kewajiban dan kesadaran untuk menjaga seni, tradisi, dan budaya Bali, termasuk memberikan ruang bagi perajin lokal untuk berkarya, dan kita gunakan hasilnya,” ujarnya.

Pesan mengenai penguatan ekosistem wastra Bali tersebut juga disampaikan Ibu Putri Koster saat mengisi talkshow di Radio Swara Bahana dalam rangkaian Dekranasda Bali Fashion Road Show di Jembrana. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung menertibkan tiga bangunan liar di atas trotoar Jalan Teuku Umar Barat, Kerobokan Kelod, pada Minggu (30/8/2026).

Penertiban itu dilakukan setelah Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menemukan bangunan kumuh dan bangunan liar saat pelaksanaan Car Free Day (CFD) di kawasan tersebut. Bupati kemudian meminta Satpol PP menindaklanjuti keberadaan bangunan yang menggunakan fasilitas umum itu.

“Sesuai arahan Bapak Bupati Badung saat pelaksanaan CFD di Kerobokan Kelod, kami bergerak cepat bersama DLHK untuk pembersihan dan pengangkutan bekas bongkarannya. Langkah awal pembersihan fisik sudah langsung kami eksekusi di lapangan,” kata Kepala Satpol PP Badung Drs. I Gusti Agung Ketut Suryanegara.

Terdapat tiga bangunan yang ditertibkan digunakan untuk usaha berbeda, yakni warung makanan, perbaikan sadel, dan penjualan pakaian bekas.

Dalam penertiban tersebut, Satpol PP mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Pemilik diberikan kesempatan mengambil barang dagangan dan barang berharga sebelum membongkar bangunannya. Petugas kemudian membantu mempercepat proses pembongkaran dan membersihkan lokasi.

Dari tiga pemilik bangunan itu, satu orang ditemukan petugas saat pembongkaran. Pemilik tersebut dipanggil ke Kantor Satpol PP Badung pada Senin, 31 Agustus 2026, untuk memberikan keterangan, klarifikasi, dan mengikuti pembinaan.

“Adapun dua pemilik lainnya belum ditemukan dan akan ditindaklanjuti,” tegasnya.

Suryanegara mengatakan pemilik yang ditemukan di lokasi telah didata. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan juga diamankan sebagai jaminan agar memenuhi panggilan ke kantor.

“Terhadap orang atau pemilik bangunan liar yang diambil KTP-nya, kami akan buatkan surat pernyataan untuk tidak mengulangi kesalahan atau pelanggaran di wilayah Kabupaten Badung,” ujarnya.

Ia menjelaskan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi sesuai Perda Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Sanksinya berupa pidana ringan dengan denda maksimal Rp 25 juta atau kurungan paling lama tiga bulan.

Penertiban bangunan liar di lokasi tersebut, lanjut Suryanegara, bukan yang pertama. Satpol PP telah melakukan penertiban di kawasan yang sama sebanyak tiga kali.

“Pertama saat Jalan Teuku Umar Barat masih kecil, kedua saat pembangunan atau pelebaran jalan, dan yang ketiga hari ini,” terangnya.

Suryanegara pun mengimbau warga Badung maupun pendatang yang menjalankan usaha untuk mematuhi aturan dan tidak mendirikan bangunan di fasilitas umum. Menurut dia, pelaku usaha juga perlu memperhatikan kebersihan dan keindahan lingkungan dengan menyediakan tempat sampah serta menanam pohon perindang atau membuat taman.

“Sehingga kawasan menjadi menarik untuk dikunjungi, orang nyaman berbelanja, dan pengunjung bisa nyaman parkir,” ujarnya.

Trotoar untuk pejalan kaki. Ruang publik untuk kepentingan bersama. “Mari bersama menjaga wajah Kerobokan agar semakin tertib, bersih, nyaman, dan manusiawi” tutup Suryanegara. (gs/bi)