Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

“Restorative Justice” terhadap Eggy Sudjana dan Damai Lubis Bukti KUHP dan KUHAP Baru Hadirkan Keadilan

BALIILU Tayang

:

KUHAP baru
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam kasus fitnah ijasah palsu dengan tersangka Eggy Sudjana dan Damai Lubis adalah bukti nyata KUHP baru dan KUHAP baru benar-benar hadirkan keadilan dan kemanfaatan.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menekankan berbeda dengan praktik di masa lalu di mana RJ sulit diterapkan karena tidak diatur di KUHP dan KUHAP lama. Namun, jalan RJ kini terbuka lebar karena memang diatur secara khusus baik dalam KUHP baru maupun KUHAP baru.

“Kami apresiasi Kapolda Metro Jaya beserta jajaran yang bekerja keras mengimplementasikan RJ dalam perkara ini,” jelas Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (17/1/2026).

Komisi III, tambahnya, juga sampaikan salut dan hormat kepada Presiden Jokowi, Eggy Sudjana yang telah legowo menanggalkan ego masing-masing hingga terwujud perdamaian dan penghentian penyidikan.

“Kami berharap kasus-kasus lain terkait ijazah Pak Jokowi juga bisa diselesaikan dengan RJ yang memang sangat sesuai dengan budaya kita yakni penyelesaian masalah dengan musyawarah,” urainya dikutip dari laman dpr.go.id.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya resmi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi dengan tersangka Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis. Pihak terkait menempuh jalur keadilan restoratif.

“Sudah (terbitkan SP3),” kata Dir Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin saat dikonfirmasi media, Jumat (16/1/2026).

Iman menjelaskan, terkait SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) tersebut, penyidik sifatnya mengakomodasi permohonan para pihak yang menempuh jalur perdamaian melalui mekanisme restorative justice atau keadilan restoratif.

“Hukum ditegakkan dalam rangka menghadirkan rasa keadilan dan memberikan kepastian dalam rangka mewujudkan kemanfaatan hukum itu sendiri,” tegas Iman.

Baca Juga  Bidkum Polda Bali Perkuat Pemahaman Personel Polres Gianyar terhadap KUHAP Baru

Dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi, Polda Metro Jaya membagi dalam dua klaster. Pertama terdiri dari lima tersangka, yakni Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah.

Sementara, klaster kedua terdiri dari Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, serta Tifauziah Tyassuma alias dr Tifa. Diketahui, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis menyambangi Jokowi secara langsung di Solo, Jawa Tengah, Kamis, 8 Januari 2026. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan

NEWS

Digelar di Klungkung, Pasar Rakyat TP PKK Bali Gabungkan Aktivitas Ekonomi dan Kepedulian Sosial

Serap Produk Lokal UMKM dan Pertanian, TP PKK Bali Dorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan serta Perlindungan Produk Tenun Daerah

Loading

Published

on

By

TP PKK Provinsi Bali menggelar kegiatan Pasar Rakyat “Berbelanja dan Berbagi” di Lapangan Ida Dewa Agung Jambe
PASAR RAKYAT: TP PKK Provinsi Bali saat menggelar kegiatan Pasar Rakyat “Berbelanja dan Berbagi” di Lapangan Ida Dewa Agung Jambe, Kabupaten Klungkung, Jumat (8/5/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Klungkung, baliilu.com  – Berkolaborasi dengan Tim Penggerak PKK Kota/Kabupaten, TP PKK Provinsi Bali menggelar kegiatan Pasar Rakyat “Berbelanja dan Berbagi” di Lapangan Ida Dewa Agung Jambe, Kabupaten Klungkung, Jumat (8/5/2026).

Sesuai dengan tema yang diusung, yaitu “Berbelanja dan Berbagi”, kegiatan ini menggabungkan aktivitas ekonomi dan kepedulian sosial.

TP PKK Provinsi Bali dan TP PKK Kota/Kabupaten memborong produk pertanian dan UMKM yang dijual di Pasar Rakyat. Selanjutnya, belanjaan tersebut dibagikan kepada 100 warga yang membutuhkan, seperti lansia dan keluarga prasejahtera. Selain itu, Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, juga membagikan oleh-oleh dari Gubernur Bali berupa 2 ton beras, 6.000 butir telur, dan 100 liter minyak kelapa tandusan.

Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, dalam sambutannya menceritakan cikal bakal kegiatan pasar rakyat yang mulai digelar sejak masa pandemi Covid-19.

“Ide ini muncul saat pandemi, ketika hasil panen para petani dan produk UMKM tidak terserap pasar. Bahkan waktu itu, petani kita sampai membagikan hasil panen mereka secara cuma-cuma,” katanya.

Menyikapi hal itu, TP PKK Bali menggagas pelaksanaan pasar rakyat skala kecil di depan Kantor Gubernur Bali. Dengan mengedepankan semangat gotong-royong, ASN yang saat itu masih menerima gaji didorong untuk membantu dengan membeli berbagai produk yang dijual di pasar rakyat. Selain itu, TP PKK Bali juga menggelar gerakan PKK secara bergilir di kota/kabupaten.

Pasca pandemi, TP PKK Bali melanjutkan program ini karena dinilai membawa banyak dampak positif. Ny. Putri Koster mengatakan, Pasar Rakyat TP PKK Provinsi Bali dirancang sebagai wadah promosi bagi petani, perajin, dan pelaku UMKM lokal di seluruh Bali. Selain membantu pemasaran produk tanpa biaya stan, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat perputaran ekonomi masyarakat dan menjaga semangat gotong-royong.

Baca Juga  Sat Reskrim Berikan ‘’Restorative Justice’’ Terhadap Pelaku Pencurian HP di Jalan Sulatri

“Tujuan mulia kegiatan ini adalah menjalin silaturahmi, menyapa UMKM, sekaligus mengajak masyarakat untuk peduli, karena di sini terjadi perputaran ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Masih dalam sambutannya, Ny. Putri Koster memberikan penekanan khusus kepada Kabupaten Klungkung sebagai salah satu sentra tenun. Ia berharap para pedagang kain memiliki pemahaman tentang upaya pelestarian kain tradisional dan turut merawat tenun khas Klungkung. Berdasarkan fakta di lapangan, banyak kain endek produksi luar Bali yang dipasarkan di Bali, khususnya di Klungkung. Menurutnya, hal ini sangat merugikan karena lambat laun tenun khas Bali bisa kehilangan identitas. Menyikapi hal tersebut, Ny. Putri Koster meminta Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Bali untuk melakukan survei penjualan kain tenun.

“Kita ingin punya data valid, berapa persen hasil tenun luar yang dipasarkan di Daerah Bali,” imbuhnya. Menutup arahannya, perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda dan Ketua TP Posyandu ini menyinggung tentang optimalisasi pemasaran garam lokal.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Klungkung, Ny. Eva Satria, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Pasar Rakyat TP PKK Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung. Ia menilai kegiatan ini menjadi kesempatan penting bagi pelaku UMKM lokal untuk memperkenalkan produk unggulan daerah kepada masyarakat yang lebih luas.

Ny. Eva Satria menginformasikan, Klungkung memiliki total 30.171 IKM dan UMKM. Adapun yang terlibat dalam kegiatan Pasar Rakyat sebanyak 99 produsen, terdiri atas 22 produsen Industri Kecil Menengah (IKM), 9 produsen pangan segar dan tanaman, 12 produsen makanan, serta 56 produsen kuliner. Produk yang dipasarkan meliputi kebutuhan pokok, kuliner tradisional, kain tenun, kerajinan tangan, hingga produk kreatif lokal lainnya.

Baca Juga  Bupati Sanjaya Dukung Peresmian Bale Sabha Adhyaksa di 133 Desa Se-Tabanan

Bupati Klungkung, I Made Satria, menyambut baik terlaksananya kegiatan tersebut. Menurutnya, Pasar Rakyat TP PKK Provinsi Bali menjadi momentum penting untuk menggerakkan perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat promosi produk lokal Klungkung agar semakin dikenal luas.

Kegiatan Pasar Rakyat juga dihadiri Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra; Sekretaris I TP PKK Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta; serta Ketua TP PKK Kota/Kabupaten lainnya yang masing-masing didampingi Sekretaris I bersama jajaran pengurus. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

BPIFK Diresmikan di Bali, Wagub Giri Prasta Optimistis IKM Fesyen dan Kriya Makin Tumbuh

Published

on

By

bpifk bali
DAMPINGI MENTERI: Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, saat mendampingi Menteri Perindustrian RI meresmikan Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) di Kuta, Badung, Jumat (8/5). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Badung, baliilu.com  – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyampaikan kepada awak media bahwa Bali sebagai salah satu pusat pariwisata kerap digadang-gadang menjadi hub perekonomian di wilayah Indonesia Timur. Hal tersebut disampaikannya saat mendampingi Menteri Perindustrian RI meresmikan Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) di Kuta, Badung, Jumat (8/5).

“Kami yakin kalau ke depannya industri Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) lebih dikembangkan di Bali, Bali akan menjadi pusat bisnis pariwisata internasional,” jelas Giri Prasta.

Sementara itu, dengan adanya Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK), menurutnya, dapat merangsang perkembangan IKM dan UMKM fesyen serta kriya di Indonesia, khususnya Bali.

“Kami mendukung penuh pembangunan BPIFK di Pulau Dewata. Apalagi dengan adanya fasilitas-fasilitas yang tersedia, kami yakin dapat meningkatkan pertumbuhan IKM fesyen dan kriya di Bali dan Indonesia,” jelasnya.

Diketahui, BPIFK yang terletak di jantung pariwisata Bali tersebut memiliki beberapa layanan terintegrasi, antara lain workshop fesyen, workshop kriya logam (perhiasan), workshop kriya keramik, workshop kriya kayu, creative business incubator (CBI), creative hub, layanan Klinik SiniBisa, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Sementara itu, Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyampaikan bahwa Bali diharapkan dapat menjadi pusat industri fesyen dan kriya di Indonesia.

“Jadi Bali adalah hub yang paling tepat untuk mendukung pasar dalam negeri dan luar negeri. Di sisi lain, Bali juga memiliki artisan-artisan yang sudah siap. Inovasinya bagus dan kreatif, kualitasnya juga terjaga,” jelasnya.

Agus Gumiwang menyampaikan bahwa Bali memiliki ekosistem industri kreatif yang kuat, yang tumbuh dari kekayaan budaya dan keterampilan masyarakatnya. Terdapat 25 sentra IKM fesyen serta 197 sentra IKM kriya di Provinsi Bali. Hal tersebut menjadikan Bali menduduki peringkat keempat sebagai provinsi dengan sentra IKM kriya terbanyak di Indonesia.

Baca Juga  Bidkum Polda Bali Perkuat Pemahaman Personel Polres Gianyar terhadap KUHAP Baru

Selain itu, kualitas dan daya saing produk kriya Bali juga diakui dunia internasional, di mana Kabupaten Gianyar dianugerahi predikat World Craft City oleh World Crafts Council pada tahun 2019. Bali tidak hanya berfungsi sebagai pusat produksi, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem industri kreatif yang terhubung dengan pasar nasional dan internasional.

Kehadiran BPIFK di Bali diharapkan menjadi katalis penguatan industri fesyen dan kriya nasional melalui penguatan kapasitas pelaku industri, inovasi desain, pemanfaatan teknologi, merangsang pertumbuhan sentra-sentra industri baru, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Buka Rakerda Satpol PP Se-Bali, Sekda Dewa Indra Dorong Penguatan Deteksi Dini Gangguan Trantibumlinmas

Satpol PP Diminta Semakin Solid, Humanis, dan Adaptif Menjaga Ketertiban serta Citra Bali Sebagai Destinasi Dunia

Loading

Published

on

By

satpol pp bali
BUKA RAKER: Sekretaris Daerah Provinsi Bali, I Dewa Made Indra saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Satpol PP Kabupaten/Kota se-Bali di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (8/5). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, I Dewa Made Indra, mendorong penguatan deteksi dini gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Bali. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Satpol PP Kabupaten/Kota se-Bali di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (8/5).

Membacakan sambutan Gubernur Bali, Sekda Dewa Indra menegaskan bahwa tantangan tugas Satpol PP ke depan semakin kompleks seiring perkembangan regulasi dan dinamika sosial masyarakat. Karena itu, aparat Satpol PP dituntut tidak hanya memahami aturan, tetapi juga mampu melakukan langkah preventif melalui deteksi dini terhadap potensi gangguan ketertiban umum.

“Satpol PP harus mampu melakukan proteksi dini. Menangani persoalan sejak awal tentu lebih mudah dibandingkan ketika persoalan sudah membesar. Karena itu, Satpol PP harus semakin solid,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Bali juga menyampaikan ucapan selamat Hari Jadi ke-76 Satpol PP dan ke-64 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Menurutnya, usia panjang tersebut mencerminkan pengalaman dan kematangan Satpol PP dalam menghadapi berbagai persoalan di tengah masyarakat.

“Usia ini bukan hanya sekadar angka, tetapi menunjukkan pengalaman panjang yang telah dimiliki Satpol PP dan Satlinmas dalam memahami berbagai dinamika serta persoalan di masyarakat. Semua itu harus menjadi modal penting dalam melaksanakan tugas ke depan,” katanya.

Ia menilai forum Rakerda menjadi momentum penting untuk memperkuat kapasitas, soliditas, dan sinergi Satpol PP se-Bali dalam menjalankan tugas penegakan peraturan daerah secara profesional dan humanis.

Sekda Dewa Indra menekankan bahwa Satpol PP memiliki posisi strategis bukan hanya sebagai aparat penertiban, tetapi juga sebagai penjaga wibawa pemerintah daerah, pengawal keteraturan sosial, serta bagian penting dalam menjaga citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia yang aman, tertib, nyaman, dan berkelanjutan.

Baca Juga  Guru Besar FH Unud Jadi Narasumber Seminar Kejati Bali

Rakerda Satpol PP Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2026 mengusung tema “Optimalisasi Kinerja Satpol PP melalui Deteksi Dini dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas” dan diikuti sekitar 100 peserta. Kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan Satpol PP Provinsi Bali sekaligus rangkaian peringatan HUT ke-76 Satpol PP dan ke-64 Satlinmas.

Kasatpol PP Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakerda menjadi wadah memperkuat koordinasi dan sinergi Satpol PP se-Bali dalam mendukung terciptanya Bali yang tertib, aman, dan kondusif bagi masyarakat maupun sektor pariwisata.

Rakerda turut menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan penyuluh hukum yang memberikan penguatan terkait penegakan peraturan daerah, deteksi dini gangguan trantibumlinmas, serta pemahaman hukum dalam pelaksanaan tugas Satpol PP di lapangan.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan Bali Trepti IV Tahun 2026 oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, didampingi Kasatpol PP Provinsi Bali, kepada Satpol PP Kabupaten Buleleng, Satpol PP Kota Denpasar, Satpol PP Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Gianyar, PT Asta Nadi Karya Utama, serta PT Lipuri Jagadh. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca