Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Revisi KUHAP Diupayakan Jamin Kesetaraan Hukum antara Negara dan Warga

BALIILU Tayang

:

RUU KUHAP
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama perwakilan dari Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN), Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), dan pakar hukum Heru S. Notonegoro, untuk menyerap masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang tengah dibahas di Ruang Rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025). (Foto: Devi/Andri/dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama perwakilan dari Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN), Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), dan pakar hukum Heru S. Notonegoro, untuk menyerap masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang tengah dibahas di Ruang Rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menekankan pentingnya revisi KUHAP untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan berimbang antara negara dan warga negara. Ia menyoroti ketimpangan sumber daya antara aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan.

“KUHAP ini sejatinya mengatur proses penyelesaian hukum antara negara yang punya kekuasaan sangat besar dengan warga negara yang selama ini lemah. Advokat sering menghadapi negara dengan segala sumber dayanya, sedangkan mereka berjuang sendiri, tanpa dukungan struktural,” ujar Habiburokhman dalam rapat tersebut.

Sebagai informasi, KUHAP saat ini mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, yang sudah berusia lebih dari 40 tahun. Banyak kalangan menilai undang-undang tersebut sudah tidak relevan dengan tantangan hukum modern, termasuk dalam aspek perlindungan hak asasi manusia, peran advokat, dan mekanisme penahanan.

Habiburokhman juga mencontohkan beberapa kasus di mana tahanan meninggal dunia karena kondisi penahanan yang buruk, menandakan pentingnya pembaruan hukum acara pidana agar tidak terus “memakan korban”.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan menekankan pentingnya aspek check and balance dalam sistem peradilan pidana. Ia menyoroti peran Kejaksaan dan Kepolisian yang masih belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi korektif secara seimbang, sehingga peran advokat harus diperkuat sebagai penyeimbang.

Baca Juga  Komisi III Tegaskan KUHAP Baru 99 Persen Berasal dari Aspirasi Masyarakat

“Keadaan korektif itu tidak bisa hanya diserahkan pada Kejaksaan dan Kepolisian. Harus ada kesadaran sektoral agar fungsi penyelidikan dan penuntutan tidak berubah menjadi alat penghukuman sebelum proses pengadilan berjalan,” kata Bob Hasan dikutip dari laman dpr.go.id.

Dalam masukan dari organisasi advokat, dibahas pula mengenai pentingnya kejelasan posisi advokat dalam proses hukum, terutama dalam menjamin hak-hak tersangka selama penahanan dan penyidikan. Usulan agar advokat diberi peran lebih aktif dalam menjamin proses hukum yang adil mendapat tanggapan positif dari Komisi III.

Data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat, sepanjang tahun 2024 terdapat lebih dari 200 kasus di mana tersangka mengalami pelanggaran hak selama proses penyidikan, termasuk kekerasan fisik dan penahanan yang tidak proporsional. Hal ini memperkuat urgensi revisi KUHAP yang sedang dibahas DPR.

Rapat menandakan komitmen Komisi III untuk terus membuka ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi profesi advokat dan akademisi, agar RUU KUHAP yang baru mampu menghadirkan keadilan yang substantif bagi seluruh rakyat Indonesia. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Gubernur Koster Dorong Nusa Dua Eco Market Jadi Ruang Ekonomi yang Hidup

“UMKM Jangan Pulang Bawa Dagangan”

Loading

Published

on

By

Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung Adi Arnawa, Direktur Operasi ITDC Troy Reza Waroka, dan Sub Brand Office Head Nusa Dua Risan Hanuraga membuka BRIMo Nusa Dua Eco Market 2026 di kawasan The Nusa Dua.
PEMBUKAAN: Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Direktur Operasi ITDC Troy Reza Waroka, serta Sub Brand Office Head Nusa Dua Risan Hanuraga saat membuka BRIMo Nusa Dua Eco Market 2026 yang berlangsung pada 8–9 Agustus 2026 di Peninsula, kawasan The Nusa Dua. (Foto: Hms Pemprov Bali)

Badung, baliilu.com – Suasana kawasan Sidewalk Pulau Peninsula The Nusa Dua, Badung, Bali, terasa berbeda pada Sabtu (8/8) petang. Di tengah kawasan pariwisata berkelas dunia itu, budaya, kreativitas, pelaku UMKM, komunitas, wisatawan, dan masyarakat berbaur dalam satu ruang melalui BRIMo Nusa Dua Eco Market 2026.

Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Direktur Operasi ITDC Troy Reza Waroka, serta Sub Brand Office Head Nusa Dua Risan Hanuraga dengan kompak menimbulkan alu ke lesung sebagai tanda membuka  secara resmi kegiatan yang berlangsung pada 8–9 Agustus 2026 di Peninsula, kawasan The Nusa Dua.

Bagi Gubernur Wayan Koster, kegiatan tersebut bukan sekadar menghadirkan keramaian baru di kawasan pariwisata. Ia melihat Nusa Dua Eco Market sebagai bentuk nyata bagaimana kawasan pariwisata dapat berinteraksi lebih dekat dengan wisatawan sekaligus masyarakat lokal, khususnya masyarakat di sekitar kawasan Nusa Dua.

“Ini sangat bagus, ini cara ITDC berinteraksi dengan wisatawan dan juga masyarakat di kawasan ini, terutama masyarakat Desa Bualu, agar lebih ramah dengan masyarakat dan juga memberikan wahana yang hidup bagi wisatawan yang berkeinginan keluar dari kamar, ingin duduk-duduk di taman, mungkin juga perlu selingan seperti ini,” ujar Wayan Koster.

Ia bahkan mendorong agar kegiatan semacam itu tidak berhenti pada penyelenggaraan kali ini. Menurutnya, ruang-ruang interaksi seperti Eco Market penting untuk membuat kawasan wisata tetap hidup, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Gubernur Wayan Koster mencontohkan seorang wisatawan asal London yang telah dua minggu berada di Bali dan malam itu keluar bersama anak-anaknya untuk menikmati kegiatan di Nusa Dua Eco Market.

“Jadi malam ini keluar bersama anak-anaknya dan berkesempatan menikmati acara yang tersedia. Di samping itu, dengan wahana begini bisa menolong UMKM yang merupakan basis dari ekonomi kerakyatan kita,” katanya.

Baca Juga  RUU KUHAP Resmi Disahkan Jadi UU, Puan Harap Masyarakat Tidak Terpapar Hoaks Substansi

Pariwisata Bali Harus Terus Dijaga

Dalam kesempatan tersebut, Wayan Koster juga mengingatkan besarnya ketergantungan ekonomi Bali terhadap sektor pariwisata. Ia menyebut sekitar 66 persen ekonomi Bali bertumpu pada pariwisata. Karena itu, ekosistem pariwisata harus dijaga agar tetap aman, berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan.

“Kontribusi besar ini harus kita jaga baik-baik. Karena itulah saya bekerja keras mengendalikan situasi di Bali agar tetap kondusif dan aman,” tegasnya.

Menurut Wayan Koster, kondisi pariwisata Bali pada 2026 menunjukkan perkembangan yang semakin berkualitas. Hingga 31 Juli 2026, kunjungan wisatawan mancanegara tumbuh sekitar 0,4 persen secara year on year, dengan rata-rata 22.000 hingga 24.000 wisatawan per hari.

Sebaliknya, kunjungan wisatawan domestik mengalami penurunan sekitar 8 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Salah satu faktor yang disebut Koster adalah meningkatnya harga avtur yang berdampak pada kenaikan harga tiket pesawat menuju Bali.

Namun, di tengah penurunan wisatawan domestik tersebut, terdapat indikator yang menurut Koster cukup menggembirakan. Tingkat hunian hotel berizin justru meningkat, terutama hotel bintang lima dan bintang lima plus. Rata-rata tingkat hunian hotel berizin kini mencapai sekitar 90 persen, sementara di kawasan ITDC bahkan lebih dari 95 persen.

“Jumlah wisatawannya turun, tapi tingkat hunian hotelnya naik,” ujarnya.

Kondisi itu, lanjut Gubernur Bali, juga tercermin dari meningkatnya penerimaan pajak hotel dan restoran (PHR) kabupaten/kota se-Bali. Hingga 31 Juli 2026, PHR telah mencapai sekitar Rp 4,1 triliun, meningkat dibandingkan sekitar Rp 3,8 triliun pada periode yang sama tahun 2025.

Dari angka tersebut, Kabupaten Badung menyumbang sekitar Rp 2,9 triliun atau sekitar 71 persen.

“Kalau di Badung yang lagi kerja keras untuk ngurusin Bali, terutama sekali di Badung, karena mengurus Badung sama dengan mengurus Bali,” kata Wayan Koster.

Ia menilai ketika Badung mampu menjaga kawasan pariwisatanya tetap baik, dampaknya akan sangat besar terhadap perekonomian Bali secara keseluruhan.

Baca Juga  Kalau KUHP Baru Diterapkan Secara Utuh, Tidak Akan Ada Pemidanaan Sewenang-wenang

Minta UMKM Jangan Pulang Membawa Dagangan

Di tengah sambutannya, Wayan Koster juga memberikan pesan khusus kepada ITDC dan BRI agar keberadaan Eco Market tidak hanya menjadi etalase bagi UMKM, tetapi benar-benar memberikan manfaat ekonomi langsung kepada para pelaku usaha.

Ia meminta agar produk UMKM yang dibawa ke Nusa Dua Eco Market tidak berakhir kembali ke daerah asal karena tidak terjual.

“Kalau tutup, dia ada barang sisa jangan sampai dibawa pulang. Bapak tanggung jawab beli semua. Nggak boleh ada yang dibawa pulang,” tegasnya.

Koster mencontohkan UMKM yang datang dari daerah yang cukup jauh seperti Jembrana. Menurutnya, tidak mudah bagi pelaku usaha membawa produk dalam jumlah banyak ke kawasan Nusa Dua jika pada akhirnya sebagian besar barang harus dibawa pulang.

“Dia datang ke sini, jadi bapak tanggung jawab. Ini awas ya, Pak Direktur ITDC sama BRI. Saya nggak mau tahu, barang ini nggak boleh balik lagi,” selorohnya yang mengundang senyum para hadirin dilokasi

Ia bahkan mengusulkan agar semangat tersebut dikembangkan menjadi gerakan “berbelanja dan berbagi”, yakni produk UMKM yang tersisa dibeli kemudian dibagikan kepada masyarakat.

“Bapak yang belanja, terus bapak bagikan kepada masyarakat. Kan lebih bagus,” kata Wayan Koster.

Menurutnya, pola tersebut dapat menciptakan manfaat berlapis. UMKM mendapatkan kepastian pasar, masyarakat menerima manfaat, sementara wisatawan juga dapat diberikan suvenir atau produk lokal sebagai kenang-kenangan selama berkunjung ke Bali.

“Jadi cara kita supaya hidup kita itu harmonis, sama-sama mendapat manfaat, sama-sama bahagia,” ujarnya.

Gubernur Bali juga meminta agar kolaborasi serupa kembali digelar pada Desember 2026. Ia berharap Nusa Dua Eco Market tidak berhenti sebagai agenda dua hari, melainkan menjadi ruang kolaborasi yang terus berkembang.

Nusa Dua sebagai Living Destination

Direktur Operasi ITDC Troy Reza Waroka mengatakan BRI Nusa Dua Eco Market 2026 merupakan bagian dari program destination activation yang dikembangkan ITDC untuk memperkuat ekosistem ekonomi lokal sekaligus memperkaya pengalaman wisatawan.

Baca Juga  Anggota Komisi III DPR RI Wayan Sudirta Apresiasi Langkah Tegas Kapolri

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut menghadirkan 50 tenant UMKM dengan beragam produk kuliner, fesyen, dan produk kreatif lokal. Selain itu, terdapat berbagai kegiatan komunitas, seni, budaya, olahraga, workshop, yoga, zumba, talk show, kuis, tari Nusantara, Bali Blasting Performance, Bali Shelter, Bali Safari Parade, hingga fashion show.

“BRIMo Nusa Dua Eco Market merupakan salah satu program aktivasi kawasan yang diselenggarakan melalui kolaborasi ITDC bersama BRI sebagai upaya untuk menghadirkan pemberdayaan bagi UMKM, pelaku ekonomi, komunitas lokal, sekaligus memperkaya pengalaman berwisata di wilayah Nusa Dua,” ujar Troy.

Menurutnya, ITDC ingin menjadikan Nusa Dua bukan hanya sebagai kawasan akomodasi berkelas dunia, tetapi juga sebagai living destination yang hidup sepanjang tahun dengan menghadirkan budaya, kreativitas, olahraga, hiburan, dan aktivitas komunitas.

Sementara itu, Sub Brand Office Head Nusa Dua Risan Hanuraga menyampaikan bahwa bagi BRI, kegiatan tersebut bukan sekadar festival atau pasar temporer, melainkan ruang untuk mempertemukan budaya, komunitas, UMKM, kreativitas, dan semangat keberlanjutan.

“Kami percaya bahwa UMKM merupakan bagian penting dari kekuatan ekonomi Indonesia,” katanya.

Melalui kolaborasi dengan ITDC, BRI berharap para pelaku UMKM memiliki ruang yang lebih luas untuk memperkenalkan produk, membangun jejaring, dan menjangkau pasar yang lebih luas melalui ekosistem pariwisata Bali.

Pada akhirnya, Gubernur Wayan Koster berharap semangat kolaborasi yang tercipta di Nusa Dua Eco Market dapat terus tumbuh. Sebab, menurutnya, pariwisata tidak cukup hanya menghadirkan wisatawan dan tingkat hunian hotel yang tinggi, tetapi harus mampu menciptakan manfaat yang terasa hingga ke masyarakat.

“Ini cara kita untuk membangun kebersamaan, harmoni dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan,” pungkas Wayan Koster. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Dukung Penguatan Kesiapsiagaan dan Sinergi Hadapi Potensi Bencana, Gubernur Koster Hadiri Manuver Lapangan LKO Kogabwilhan II

Published

on

By

Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri Manuver Lapangan Latihan Kesiapsiagaan Operasional (LKO) Kogabwilhan II di Pantai Mertasari, Sanur, Bali.
HADIRI LKO: Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri Manuver Lapangan Latihan Kesiapsiagaan Operasional (LKO) Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) II Tahun Anggaran 2026 yang digelar Kodam IX/Udayana di Pantai Mertasari, Sanur, Bali, Sabtu (8/8/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com — Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri Manuver Lapangan Latihan Kesiapsiagaan Operasional (LKO) Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) II Tahun Anggaran 2026 yang digelar Kodam IX/Udayana di Pantai Mertasari, Sanur, Bali, Sabtu (8/8/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian latihan yang berlangsung pada 3–9 Agustus 2026, dengan fokus pada simulasi taktis penanganan darurat bencana alam secara terpadu serta penguatan koordinasi lintas matra TNI dan instansi sipil terkait.

Manuver lapangan tersebut juga menjadi sarana untuk menguji kesiapan prosedur posko, koordinasi antarpersonel, serta penerapan berbagai prosedur operasional dalam menghadapi kondisi darurat, khususnya di wilayah pesisir.

Kehadiran Gubernur Bali dalam kegiatan ini menunjukkan dukungan Pemerintah Provinsi Bali terhadap penguatan kesiapsiagaan dan sinergi lintas instansi dalam menghadapi potensi bencana, sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilakukan secara cepat, tepat, terpadu, dan terkoordinasi.

Kegiatan turut dihadiri Pangdam IX/Udayana, Kasdam IX/Udayana, Kapok Sahli Pangdam IX/Udayana, Wadan Diklat Pusat, Danlanal, Danlanud, Pangkogabwilhan II, serta Wakapolda Bali. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Menko Hukum-HAM Tidak Sensitif Wacanakan Pelaku Tipikor Cukup dengan Restorative Justice
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kesiapsiagaan Bencana Diuji di Bali

Kodam IX/Udayana Bersama Kogabwilhan II Mantapkan Respons Terpadu

Loading

Published

on

By

Kogasgabpad Kodam IX/Udayana menggelar latihan aplikasi lapangan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami di kawasan Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar.
LATIHAN: Kogasgabpad Kodam IX/Udayana menggelar latihan aplikasi lapangan penanggulangan bencana alam gempa bumi dan tsunami di kawasan Lapangan Niti Mandala Renon Denpasar, Bali. (Foto: Pendam IX)

Denpasar, baliilu.com – Setelah lima hari melaksanakan rangkaian latihan Mako, mulai dari penyusunan Rencana Operasi (RO), penentuan Cara Bertindak (CB), penyempurnaan Rencana Operasi, Tactical Floor Game (TFG), hingga Gelar Pasukan Kogasgabpad, Latihan Kesiapsiagaan Operasional (LKO) Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami Kogabwilhan II Tahun 2026 memasuki tahap aplikasi lapangan.

Memasuki hari keenam, Sabtu (8/8/2026), Kogasgabpad Kodam IX/Udayana menggelar latihan aplikasi lapangan penanggulangan bencana alam gempa bumi dan tsunami di kawasan Pantai Merta Sari, Denpasar, Bali. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk menguji secara langsung kesiapan personel, efektivitas prosedur operasi, komando dan pengendalian, serta kemampuan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi skenario bencana berskala besar.

Latihan tersebut dihadiri langsung Pangkogabwilhan II Marsekal Madya TNI Muzafar, S.Sos., M.M., didampingi Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto selaku Pangkogasgabpad, serta para pejabat di lingkungan Mabes TNI, Kogabwilhan II dan Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam pelaksanaannya, latihan melibatkan unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara di jajaran Kogabwilhan II, serta bersinergi dengan BNPB/BPBD, Basarnas, Polri, pemerintah daerah, unsur kesehatan, kementerian/lembaga terkait dan berbagai pemangku kepentingan lainnya sesuai tugas, peran dan fungsinya dalam penanggulangan bencana.

Pangkogabwilhan II Marsekal Madya TNI Muzafar, S.Sos., M.M., menjelaskan bahwa pelaksanaan LKO dilatarbelakangi kondisi geografis Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, khususnya gempa bumi dan tsunami. Kondisi tersebut menuntut seluruh unsur terkait untuk senantiasa memiliki kesiapsiagaan serta kemampuan bertindak secara cepat, tepat, terpadu dan terkoordinasi.

“Latihan Kesiapsiagaan Operasional ini bertujuan menguji kesiapan prosedur, komando dan pengendalian, interoperabilitas, serta sinergi antarinstansi dalam menghadapi skenario bencana berskala besar. Melalui latihan ini, kami ingin memastikan seluruh unsur memiliki kesamaan persepsi, mampu bekerja sama secara efektif dan memberikan respons yang optimal demi keselamatan masyarakat,” ujar Pangkogabwilhan II.

Baca Juga  Aliran Dana PSN Masuk Kantong ASN hingga Politikus, Santoso: Itulah Pentingnya RUU Perampasan Aset

Menurutnya, Provinsi Bali dipilih sebagai lokasi latihan karena memiliki karakteristik geografis dengan potensi ancaman gempa bumi dan tsunami akibat aktivitas tektonik di wilayah Indonesia bagian tengah. Di sisi lain, Bali merupakan destinasi pariwisata internasional dengan mobilitas masyarakat dan wisatawan yang tinggi, sehingga kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana menjadi kebutuhan yang sangat penting.

“Yang tidak kalah penting, kita ingin membangun dan memperkuat sinergi antara TNI, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Polri dan seluruh komponen bangsa, sehingga sistem penanggulangan bencana nasional semakin tangguh, responsif dan efektif. Yang paling utama, melalui latihan ini kita ingin memastikan bahwa negara selalu hadir untuk melindungi masyarakat,” ungkap Pangkogabwilhan II.

Memperkuat dimensi kemanusiaan, puncak latihan juga diisi dengan kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat. Sebanyak 1.200 paket sembako dibagikan kepada warga sebagai bentuk kepedulian dan perhatian terhadap masyarakat di sekitar wilayah latihan.

Selain itu, dilaksanakan bakti kesehatan berupa pengobatan gratis di Lapangan Puputan Niti Mandala Renon yang dalam skenario latihan disimulasikan sebagai lokasi pengungsian. Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dan antusiasme masyarakat Denpasar yang turut hadir dalam rangkaian kegiatan.

Sementara itu, Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf. Amrizal Nasution menegaskan bahwa keterlibatan Kodam IX/Udayana dalam LKO Kogabwilhan II merupakan wujud kesiapan TNI AD dalam mendukung penanggulangan bencana sekaligus memperkuat sistem respons terpadu di wilayah Bali.

“Latihan ini menjadi sarana untuk menguji kesiapan personel dan satuan, termasuk efektivitas komando dan pengendalian serta kemampuan Kodam IX/Udayana dalam mengintegrasikan kekuatan TNI dan unsur terkait agar mampu memberikan respons yang cepat, tepat dan terkoordinasi ketika menghadapi bencana,” ujar Kapendam.

Menurutnya, Kodam IX/Udayana akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, BNPB/BPBD, Basarnas, Polri, tenaga kesehatan serta seluruh komponen masyarakat dalam membangun kesiapsiagaan bencana.

Baca Juga  Legislator Sebut Penangkapan Pelaku Grup ‘Fantasi Sedarah’ Hentikan Normalisasi Penyimpangan

“Pada prinsipnya, kesiapsiagaan yang kita bangun harus bermuara pada satu tujuan, yaitu memastikan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan, pertolongan dan bantuan secara cepat kepada masyarakat apabila terjadi bencana,” tegas Kolonel Inf Amrizal Nasution.

Melalui latihan ini, Kogasgabpad Kodam IX/Udayana bersama seluruh unsur yang terlibat tidak hanya menguji kemampuan operasional, tetapi juga memantapkan sinergi dan kesiapan menghadapi kondisi darurat yang sebenarnya. Seluruh rangkaian latihan pada akhirnya bermuara pada satu kepentingan utama, yaitu keselamatan dan perlindungan masyarakat. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca