Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

KRIMINAL

Rugi Puluhan Miliar, Polda Bali Amankan Ketua LPD Desa Adat Ngis Tejakula

BALIILU Tayang

:

korupsi LPD Desa Tembok
KONFERENSI PERS: Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bali AKBP M. Arif Batubara, S.H., S.I.K., M.H., M.Tr., Opsla., didampingi Kabagbinopsnal AKBP Ns. Ni Nyoman Yuniartini, S.Kep. dan Kanit 2 AKP Si Gede Nyoman Pariasa, S.H., serta Kasubbid Penmas Bidhumas AKBP Ketut Ekajaya, S.Sos., M.H., saat konferensi pers di Loby Ditreskrimsus kasus korupsi LPD Desa Adat Ngis Desa Tembok Kecamatan Tejakula Buleleng, Selasa (17/12/2024). (Foto: gs)

Denpasar, baliilu.com – Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bali AKBP M. Arif Batubara, S.H., S.I.K., M.H., M.Tr., Opsla., didampingi Kabagbinopsnal AKBP Ns. Ni Nyoman Yuniartini, S.Kep. dan Kanit 2 AKP Si Gede Nyoman Pariasa, S.H., serta Kasubbid Penmas Bidhumas AKBP Ketut Ekajaya, S.Sos., M.H., saat konfrensi pers di Loby Ditreskrimsus depan para awak media, menyampaikan keberhasilannya dalam mengungkap kasus korupsi LPD Desa Adat Ngis Desa Tembok Kecamatan Tejakula Buleleng, Selasa (17/12/2024).

Pengungkapan tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-A/218/IV/2022/BALI/SPKT.DITKRIMSUS/POLDABALI, tanggal 20 April 2022.
Terkait kasus korupsi LPD Desa adat Ngis Tejakula Buleleng dalam kurun waktu tahun 2009 s/d 2022. Dengan menetapkan tersangka an. INB, laki-laki 48 tahun, saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai ketua LPD Desa Adat Ngis Tejakula, alamat Br Dinas Ngis Desa Tembok Tejakula Buleleng. Dari perbuatan tersangka INB kerugian LPD Ngis mencapai RP. 10.441.786.410

AKBP M. Arif Batubara mengatakan kronologis kejadiannya yakni tersangka membentuk pinjaman fiktif di LPD Desa Adat Ngis dengan menggunakan namanya sendiri, nama keluarga dan nama orang lain sejak tahun 2009 s/d 2022, dimana pinjaman yang dibentuk tersebut digunakan untuk membayar angsuran pokok pinjaman, membayar bunga atas pinjaman, pelunasan atas pinjaman sebelumnya dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Tersangka melakukan penarikan dan menggunakan dana simpanan berjangka (deposito) nasabah LPD Desa Adat Ngis, sejak tahun 2013 s/d 2022, dimana dana deposito nasabah dipergunakan untuk membayar bunga atas deposito yang digunakan tersebut, membayar bunga atas pinjaman, membayar angsuran pokok pinjaman, pelunasan pinjaman dan sebagian lagi digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Tersangka melakukan penarikan dan penggunaan dana tabungan sukarela nasabah LPD Desa Adat Ngis periode tahun 2018 s/d 2021, dimana dana tabungan sukarela nasabah dipergunakan untuk membayar bunga atas tabungan sukarela yang digunakan tersebut, sebagian lagi digunakan oleh tersangka.

Baca Juga  Sinergi Kuatkan Ekonomi Desa Adat, LPD harus Bertransformasi

Penyidik telah bekerjasama dengan Audit Kantor Akuntan Publik Dony Ramli untuk melakukan audit atas pengelolaan keuangan LPD Desa Adat Ngis Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng dengan hasil sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat penggunaan dana atas pinjaman yang dibentuk oleh Ketua LPD Desa Ngis periode tahun 2009 s/d 2022 sejumlah Rp. 3.465.652.410. Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat penggunaan dana atas tabungan deposito nasabah oleh tersangka /Ketua LPD Desa Ngis, periode tahun 2013 s/d 2022 sejumlah Rp. 4.566.134.000. Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat penggunaan dana atas tabungan sukarela nasabah oleh tersangka/Ketua LPD Desa Ngis periode tahun 2018 s/d 2021 sejumlah Rp. 2.410.000.000.

Atas penyimpangan-penyimpangan tersangka menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekenomian negara cq daerah cq LPD Desa Adat Ngis Tejakula Buleleng sejumlah Rp. 10.441.786.410.

Adapun barang bukti yang disita sehubungan dengan perkara ini, antara lain sebagai berikut. Dokumen SK Pendirian LPD Ngis, SK Pengurus LPD Ngis, 77 lembar Surat Simpanan Berjangka Nasabah LPD Desa Ngis, Laporan Tahunan LPD Ngis, Gabungan Neraca Percobaan beserta bukti transaksi LPD Ngis dari tahun 2009 s/d 2022.

Pasal yang dipersangkakan yakni Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal 2: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000”

Baca Juga  Beredar Pesan Berantai Kelompok Gaza, Polda Bali Pastikan Bali Aman dan Masyarakat Tidak Terprovokasi

Pasal 3: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000”.

‘‘Ini bukti keseriusan Polda Bali dan jajaran dalam mendukung dan menindaklanjuti program Astacita Presiden RI. Khususnya dalam memberantas korupsi di wilayah hukum Polda Bali. Jika ada masyarakat yang mengetahui atau mencurigai adanya tindakan korupsi di desa/lingkungan kerjanya silahkan laporkan ke Ditreskrimsus Polda Bali, kami sangat berterimaksaih dan menjamin keamanan serta kerahasiaan masyarakat selaku pelapor dan Polda Bali pasti akan menindaklanjuti laporan tersebut hingga tuntas,’’ ungkap Kasubdit. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

KRIMINAL

Ungkap Peredaran Narkoba, Polda Bali Amankan Puluhan Ribu Butir Pil Y

Published

on

By

Polda Bali mengungkap dua kasus peredaran Pil Y atau Triheksifenidil di Buleleng dan Jembrana
AMANKAN: Polda Bali melalui Polres Buleleng dan Polres Jembrana berhasil mengungkap dua kasus peredaran obat keras ilegal jenis Pil Y / Triheksifenidil (pil koplo) dengan mengamankan beberapa terduga pelaku. (Foto: Hms Polda Bali)

Denpasar, baliilu.com – Polda Bali melalui Polres Buleleng dan Polres Jembrana berhasil mengungkap dua kasus peredaran obat keras ilegal jenis Pil Y / Triheksifenidil (pil koplo).

Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Ariasandy, S.I.K., membenarkan adanya dua pengungkapan tersebut, sekaligus menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan komitmen Polda Bali dalam memberantas peredaran narkoba maupun obat-obatan terlarang yang meresahkan masyarakat, khususnya generasi muda.

“Dua pengungkapan ini adalah bukti keseriusan jajaran kami di lapangan, baik di Buleleng maupun di pintu masuk Bali, Gilimanuk,” tegas Kombes Pol. Ariasandy, Kamis (19/11/2026).

Pengungkapan pertama dilakukan Polsek Kota Singaraja Polres Buleleng pada Selasa, 10 November 2026 pukul 21.00 WITA, di sebuah Ruko di Desa Tukadmungga, Buleleng. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/100/XI/2026/SPKT.SAT NKB/RES BLL/Polda Bali, tanggal 11 November 2026, tim berhasil mengamankan dua pelaku, yaitu : MDY (27) dan IM (26) keduanya berasal dari Lumajang Jatim.

Dari tangan kedua pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti yang sangat besar, yaitu: Obat Pil Y sebanyak 5.200 butir, dengan rincian 4 botol utuh tersegel masing-masing berisi 1.000 butir, dan 120 klip masing-masing berisi 10 butir (total 1.200 butir); 4 botol kosong yang sudah terjual; 1 buah timbangan digital merk pocket scale; 1 bundel plastik kemasan merek cetik; 2 buah mangkuk untuk membagi obat; 1 buah pisau kecil 15 cm; 1 perangkat alat hisap, 1 pipet kaca, 1 botol Aqua mini, 3 korek gas; Uang hasil penjualan Rp 345.000; 2 unit HP merk OPPO dan Xiaomi.

“Modus pelaku adalah mengedarkan obat keras Triheksifenidil tanpa ijin. Obat ini jika disalahgunakan dapat menyebabkan halusinasi, kecanduan, dan gangguan jiwa. Ini sangat berbahaya,” ucapnya.

Terhadap kedua pelaku disangkakan Pasal 609 ayat (2) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 435 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tegas KBP Ariasandy.

Baca Juga  Polda Bali Dapati Sajam dan Miras saat Giat Patroli dan Sidak Malam

Sementara pengungkapan kedua dilakukan Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk, Polres Jembrana, pada Senin, 16 November 2026 sekira pukul 03.34 WITA, di Pos 2 Pintu Masuk Bali, Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana.

Dimana Unit Reskrim yang dipimpin Kanit Reskrim AKP Gusti Agung Kade Semara Putra, dibantu anggota Intel Brimob (Resmob) Gilimanuk, melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan pick up Nopol P 9048 VN. dikemudikan oleh SAS (43).

Di dalam kendaraan tersebut ditemukan sebuah kotak paket berisi diduga sediaan farmasi, yaitu: 4 bungkus pil berwarna putih diduga jenis koplo; 1 bungkus pil berwarna kuning (jenis belum diketahui). Dari kelima bungkusan paket tersebut diperkirakan berisi ribuan pil tanpa izin edar.

Dari keterangan sopir, paket tersebut dititipkan oleh seorang laki-laki tidak dikenal dari Tegaldlimo-Banyuwangi untuk dibawa ke Denpasar, dengan alamat tujuan hanya tertulis “Lumintang” dan nomor penerima akan dikirim kemudian.

“Tim kemudian melakukan pengembangan dengan pembuntutan ke wilayah Denpasar pada pukul 06.00 WITA yang dipimpin Panit I Opsnal Ipda I Made Ari Wijaya. Namun nomor HP penerima tidak aktif. Pengembangan dilanjutkan ke wilayah Tegaldlimo, Banyuwangi, untuk mencari keberadaan pemilik paket.

Saat ini barang bukti pil farmasi dan sopir pick up telah diamankan di Mako Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk guna penyelidikan lebih lanjut.

KBP Ariasandy menyampaikan, dari pengungkapan tersebut Polda Bali berhasil menyelamatkan ribuan generasi anak bangsa dari bahaya peredaran obat-obatan terlarang.

Ia mengimbau dan mengajak masyarakat agr tidak tergiur mengonsumsi maupun mengedarkan obat keras tanpa resep dokter, dan jika menemukan segera melapor ke kepolisian terdekat atau hotline Polri “110”.

“Mari kita jaga Bali dari peredaran obat-obatan terlarang. Peran aktif masyarakat sangat kami butuhkan,” tutup Kombes Ariasandy. (gs/bi)

Baca Juga  Polda Bali Gagalkan Penyelundupan 22 Ekor Penyu Hijau di Perairan Pulau Serangan

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

KRIMINAL

Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Telusuri Perputaran Uang Rp 2,9 Triliun

Published

on

By

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menggelar konferensi pers kasus narkotika
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko saat menggelar konferensi pers kasus narkotika. (Foto: Hms Polri)

Jakarta, baliilu.com – Polri mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika yang diduga terhubung dengan jaringan internasional Indonesia–Malaysia dan beroperasi di wilayah Madura, Surabaya, hingga Kalimantan. Dalam pengungkapan ini, petugas menangkap empat tersangka serta menyita aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika senilai Rp 150 miliar.

Pengungkapan dilakukan melalui operasi gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Polda Jawa Timur, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penyidikan turut menelusuri aliran keuangan jaringan yang mencatat transaksi sekitar Rp 2,9 triliun selama periode 2018–2024.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberantas peredaran narkoba secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum terhadap jaringan yang berada di balik peredarannya.

“Perlu kami sampaikan komitmen Bapak Kapolri terkait dengan pencegahan, penegakan hukum, dan penuntasan terhadap kejahatan tindak pidana narkoba dari hulu sampai dengan hilir. Ini adalah wujud nyata yang sudah dalam beberapa bulan ini diwujudkan melalui penemuan dan penangkapan terhadap tersangka dalam beberapa kasus besar,” ujar Trunoyudo di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dalam operasi yang berlangsung pada awal November 2026 di Bangkalan, Malang, dan Surabaya, petugas menangkap FA alias F yang berperan sebagai koordinator keuangan, J alias E sebagai koordinator gudang, MS yang diduga menerima sekaligus menyamarkan uang hasil narkoba, serta M alias S yang diduga berperan sebagai pengedar dan pengendali jaringan.

Penangkapan dilakukan secara bertahap. FA alias F dan J alias E ditangkap pada 6 November 2026, disusul MS pada 9 November 2026. Sementara M alias S ditangkap pada 11 November 2026 di Bangkalan, Madura. Dari hasil penyidikan sementara, sabu yang diedarkan jaringan tersebut diduga berasal dari seorang warga negara India berinisial G yang berada di Malaysia.

Baca Juga  Polda Bali Dapati Sajam dan Miras saat Giat Patroli dan Sidak Malam

Penyidik juga menelusuri aliran keuangan jaringan melalui CV AJ. Berdasarkan analisis PPATK, rekening yang terkait dengan perusahaan tersebut memiliki nilai transaksi sekitar Rp 2,9 triliun selama 2018–2024. Transaksi tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas jaringan narkotika yang bercampur dengan kegiatan usaha perusahaan.

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Kristian Parluhutan Siagian mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil pemetaan jaringan dan wilayah rawan peredaran narkoba melalui pengolahan data, informasi, intelijen, serta pengembangan kasus sebelumnya. Upaya ini dilakukan untuk mempersempit ruang gerak para pelaku dan memutus jalur distribusi narkotika.

Dari hasil pemetaan, penyidik mengidentifikasi lima titik yang diduga menjadi lokasi peredaran narkotika di Madura. Polri juga menempatkan personel di wilayah Bangkalan untuk memperkuat pengawasan dan memutus suplai narkoba menuju Madura, Surabaya, dan Kalimantan.

Selain menangkap empat tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa 5.244 butir pil ekstasi, satu pucuk senjata api, serta sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Nilai aset yang telah disita diperkirakan mencapai Rp 150 miliar.

Para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang. Penelusuran TPPU dilakukan untuk mengungkap aliran keuntungan hasil kejahatan sekaligus merampas aset yang diduga berasal dari perdagangan narkoba.

Kristian menegaskan penindakan tidak hanya diarahkan kepada pelaku yang berada di lapangan, tetapi juga pengendali jaringan dan pihak yang diduga menyamarkan keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut.

“Jangan pernah menganggap Indonesia sebagai tempat yang aman untuk menjalankan bisnis narkoba. Jangan menganggap hasil kejahatan dapat disembunyikan selamanya. Polri akan terus mengejar pelakunya, membongkar jaringannya, dan menelusuri keuntungan hasil kejahatannya,” tegas Kristian.

Ia menambahkan, keberhasilan pemberantasan narkoba tidak semata-mata diukur dari jumlah tersangka yang ditangkap atau besarnya barang bukti yang diamankan, tetapi juga dari dampaknya terhadap perlindungan masyarakat dan generasi muda dari bahaya narkotika. (gs/bi)

Baca Juga  Sinergi Kuatkan Ekonomi Desa Adat, LPD harus Bertransformasi

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

KRIMINAL

Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Published

on

By

Juru Bicara Densus 88 AT Polri Kombes Pol. Mayndra Eka Wardhana memberikan keterangan di Jakarta
Juru Bicara Densus 88 AT Polri Kombes Pol. Mayndra Eka Wardhana. (Foto: Hms Polri)

Jakarta, baliilu.com – Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melakukan serangkaian penegakan hukum terhadap 15 tersangka tindak pidana terorisme di enam provinsi pada 13–18 November 2026. Penindakan tersebut menyasar sejumlah jaringan kelompok terorisme, yakni Negara Islam Indonesia (NII), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), serta kelompok Anshor Daulah (AD) yang terafiliasi dengan ISIS.

Juru Bicara Densus 88 AT Polri Kombes Pol. Mayndra Eka Wardhana mengatakan, penegakan hukum dilaksanakan di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari keseluruhan tersangka yang diamankan, beberapa di antaranya diketahui berstatus mantan narapidana terorisme (eks napiter).

“Penegakan hukum ini merupakan bagian dari upaya Densus 88 AT Polri dalam mencegah berkembangnya jaringan terorisme, termasuk aktivitas propaganda, perekrutan, penggalangan dana, hingga pelatihan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme,” ujar Mayndra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Di Provinsi Aceh, penindakan dilakukan pada 17 November 2026 terhadap tiga tersangka berinisial HN (66), JN (51), dan HB (54). Ketiganya diamankan di Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh.

Sementara itu, di Sumatera Barat, Densus 88 mengamankan satu tersangka berinisial MRZ (45) di Kota Padang pada 13 November 2026. Pada hari yang sama, penegakan hukum juga dilakukan di Provinsi Riau dengan mengamankan tiga tersangka, yakni RB (43), AHD (52), dan MNZ (41), di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.

Di Jawa Barat, tiga tersangka berinisial HRW (40), TKD (40), dan NM (24) diamankan pada 17 November 2026. Penindakan berlangsung di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Indramayu.

Adapun di Jawa Tengah, Densus 88 melakukan penegakan hukum terhadap empat tersangka yang terafiliasi dengan jaringan kelompok Anshor Daulah (AD) Solo. Keempatnya masing-masing berinisial SO (33), AJ (35), MO (50), dan IB (57). Penindakan dilakukan pada 17 November 2026 di Kabupaten Sukoharjo, kemudian berlanjut pada 18 November 2026 di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya, di Nusa Tenggara Barat, satu tersangka berinisial EA (38) diamankan di Kota Bima pada 17 November 2026.

Baca Juga  Makin Dinamis dan Kompleks, Polda Bali Siap Jaga Kamtibmas Bali

Mayndra menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, para tersangka diduga memiliki peran dan aktivitas yang beragam dalam jaringan kelompok terorisme. Aktivitas tersebut meliputi penyebaran propaganda ideologi ekstrem, perekrutan anggota dari kalangan masyarakat, penggalangan dana untuk mendukung kegiatan kelompok, serta penyelenggaraan pelatihan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

“Dari hasil penyelidikan, ditemukan berbagai peran dan aktivitas para tersangka dalam jaringan kelompok terorisme. Penyidik juga masih mendalami keterkaitan masing-masing tersangka, termasuk terhadap jaringan maupun pihak lain yang berpotensi terlibat,” jelasnya.

Saat ini, penyidik Densus 88 AT Polri masih melanjutkan proses penyidikan dengan mengumpulkan dan melengkapi alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi serta mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain.

Densus 88 AT Polri juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran paham radikal dan propaganda kelompok terorisme, khususnya melalui ruang digital dan media sosial.

Masyarakat diminta membentengi diri dari provokasi, manipulasi informasi, serta narasi ekstrem yang dapat mendorong keterlibatan seseorang dalam aktivitas terorisme. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak dan remaja yang rentan menjadi sasaran propaganda dan proses radikalisasi melalui penggunaan gawai maupun platform digital.

“Peran keluarga dan lingkungan sangat penting dalam mencegah proses radikalisasi. Kami mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan segera melaporkan kepada aparat keamanan apabila menemukan indikasi aktivitas mencurigakan yang mengarah pada tindak pidana terorisme,” tutup Mayndra. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca