Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menaruh perhatian serius pada upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan pada anak. Ia mendukung penguatan segitiga ekosistem yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat dalam upaya menangkal terjadinya tindak kekerasan pada anak. Hal itu disampaikan Gubernur Koster dalam sambutan saat menghadiri talkshow segitiga ekosistem perlindungan anak di lingkungan sekolah yang berlangsung di Gedung Presisi Polda Bali, Jumat (24/4/2026).

Kegiatan yang melibatkan tenaga pendidik dan para siswa ini juga menghadirkan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka dan Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya. Talkshow diisi dengan deklarasi menolak intoleransi, radikalisme,  ekstremisme dan terorisme.

Mengawali sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan bahwa saat ini anak-anak tidak hanya menghadapi tuntutan akademik, tetapi juga tekanan sosial, dinamika psikologis, serta arus ideologi yang dapat mempengaruhi cara berpikir dan cara mereka dalam memandang kehidupan. Salah satu persoalan yang belakangan menjadi perhatian serius adalah fenomena kekerasan dan perundungan di lingkungan pendidikan.

“Ini adalah persoalan serius yang perlu mendapat perhatian bersama,” ujarnya.

Di sisi lain, menurunnya sensitivitas sosial serta lemahnya ketahanan nilai, makin memperbesar risiko penyimpangan perilaku di kalangan pelajar. Terdapat pula ancaman nyata berupa penyebaran paham Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme (IRET) yang menyasar generasi muda sebagai kelompok rentan.

Menurut dia, ancaman ini sering hadir secara halus melalui narasi sederhana, konten digital tanpa pengawasan, maupun interaksi sosial yang membentuk pola pikir secara bertahap.

“Inilah tantangan nyata yang kita hadapi bersama, yang menuntut kewaspadaan, keseriusan, serta langkah yang terarah dan berkelanjutan,” tambahnya.

Masih dalam sambutannya, Gubernur Bali dua periode ini menegaskan bahwa upaya menghadapi situasi ini tidak dapat dilakukan secara parsial.

“Dibutuhkan pendekatan yang terintegrasi, kolaboratif, dan berkesinambungan melalui segitiga ekosistem perlindungan anak, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat,” ungkapnya.

Keluarga merupakan fondasi utama dalam penanaman nilai kehidupan. Sekolah menjadi ruang pembelajaran yang memperkuat karakter dan memperluas wawasan. Masyarakat berperan sebagai lingkungan sosial tempat nilai diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Menurutnya, keterpaduan yang kuat tiga ekosistem akan membentuk sistem perlindungan yang kokoh dan berlapis.

Pada bagian lain, ia mengapresiasi Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri yang menginisiasi kegiatan talkshow. “Pendekatan yang dilakukan menunjukkan bahwa penanganan ancaman telah berkembang ke arah yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga melalui pencegahan berbasis edukasi, literasi, serta penguatan wawasan kebangsaan,” urainya.

Langkah ini menurutnya sangat tepat dan visioner, karena ancaman ideologi tidak cukup dihadapi dengan pendekatan keamanan semata, melainkan harus diimbangi dengan penguatan nilai, karakter, dan kesadaran kolektif.

Menutup sambutannya, Gubernur Koster minta kepala sekolah mampu membangun sistem pendidikan yang berorientasi pada perlindungan dan pembentukan karakter peserta didik secara menyeluruh.

“Kepada para guru, khususnya guru BK, perkuat fungsi pendampingan, pembinaan, dan deteksi dini. Kepekaan Saudara adalah kunci dalam mencegah berbagai potensi permasalahan. Lalu kepada para orang tua dan komite sekolah, keterlibatan aktif saudara adalah fondasi utama dalam membangun ketahanan anak,” pungkasnya.

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menyambut baik kolaborasi lintas lembaga dalam menggelar talkshow yang berkaitan dengan upaya perlindungan anak. Ia menilai, ini adalah bentuk kolaborasi nyata melindungi generasi muda dari berbagai ancaman seperti intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme.

“Mari kita lanjutkan dan tingkatkan kolaborasi lintas sektor baik di pusat maupun daerah untuk memastikan deteksi dini. Respons cepat dan pendampingan yang tepat bagi anak-anak,” tutupnya.

Sementara itu, Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya dalam sambutannya menyampaikan sejumlah langkah yang telah dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan pada anak. Langkah preventif dilakukan melalui police goes to school dan edukasi literasi digital.

“Langkah preventif ditempuh dengan mengintensifkan patroli siber, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi aktif di bidang pendidikan. Kita juga melakukan langkah represif seperti penegakan hukum dan deradikalisasi terhadap mereka yang terpapar radikalisme, intoleransi hingga jaringan terorisme,” urainya. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menyambut positif penjajakan berbagai peluang kerja sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Swiss dalam pertemuan resmi bersama Wakil Duta Besar Swiss untuk Indonesia Mathias Domenig dan Konsul Jenderal Swiss di Bali Gerhard L. Nutz di Jayasabha, Denpasar, Jumat (24/4) pagi.

Pertemuan hangat dan penuh optimisme tersebut, sekaligus menjadi bagian dari momentum peringatan 70 tahun hubungan bilateral Indonesia–Swiss.

Kedua pihak menegaskan komitmen untuk memperkuat kolaborasi di berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan vokasi, infrastruktur, energi, hingga pengembangan UMKM dan perdagangan internasional.

Wakil Duta Besar Swiss, Mathias Domenig, dalam pernyataannya menyampaikan kekaguman terhadap Bali yang dinilainya sebagai wilayah yang memiliki posisi istimewa di mata dunia. Ia menilai hubungan antara Swiss dan Bali selama ini berjalan sangat baik dan harmonis.

“Bali sangat spesial. Hubungan ini sangat membahagiakan bagi kami, terlebih dalam rangkaian 70 tahun hubungan bilateral Indonesia dengan Swiss. Kedekatan ini menjadi tanda hubungan yang sangat baik,” ujarnya.

Domenig juga mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Koster dalam mengelola Bali sebagai destinasi global yang terus dikunjungi wisatawan dari berbagai negara. Menurutnya, Bali tidak hanya menjadi cerminan Indonesia, tetapi juga representasi dunia.

“Kami selalu penasaran dan kagum dengan bagaimana cara Pak Gubernur me-manage Bali yang selalu didatangi oleh orang dari seluruh dunia,” imbuhnya.

Ia menambahkan, komunitas warga Swiss di Bali baik wisatawan maupun pelaku usaha menunjukkan integrasi yang sangat baik dengan masyarakat lokal.

Mereka dinilai menghormati budaya Bali, berperilaku tertib, dan tidak menimbulkan persoalan sosial.

Dalam bidang kerja sama konkret, Swiss telah menjalin kemitraan dengan Politeknik Negeri Bali dalam pengembangan pendidikan vokasi, khususnya penyusunan kurikulum dan pelatihan berbasis kebutuhan industri. Selain itu, Swiss juga memiliki program kolaborasi dengan Bank Dunia di sektor infrastruktur dan energi, serta dukungan terhadap UMKM melalui kerja sama dengan organisasi internasional.

Domenig membuka peluang lebih luas bagi produk lokal Bali untuk menembus pasar Swiss. Ia bahkan menawarkan fasilitasi pertemuan dengan pelaku usaha dan jaringan di Swiss guna memperkuat akses perdagangan.

“Kami melihat banyak ruang untuk perdagangan antara Bali dan Swiss. Produk lokal Bali memiliki potensi besar untuk berkembang di pasar Swiss,” katanya.

Tak hanya itu, Swiss juga menyatakan kesiapan untuk berbagi pengalaman dalam penanganan isu-isu perkotaan seperti kemacetan dan pengelolaan sampah yang merupakan dua tantangan utama yang tengah dihadapi Bali seiring meningkatnya jumlah wisatawan.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Pemerintah Swiss dalam memperkuat hubungan dengan Bali. Ia menegaskan bahwa kerja sama internasional seperti ini sangat penting untuk mendukung transformasi pariwisata Bali menuju arah yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

“Suatu kehormatan bagi kami di Bali. Hubungan Bali dengan Swiss sangat baik, apalagi Bapak Konsul sangat komunikatif dengan kami,” ujar Koster.

Ia juga mencatat bahwa jumlah wisatawan asal Swiss yang berkunjung ke Bali mencapai lebih dari 40 ribu orang pada tahun lalu. Menurutnya, wisatawan Swiss dikenal tertib, menghormati budaya lokal, dan memberikan kontribusi positif bagi citra pariwisata Bali.

“WNA Swiss sangat menjunjung tinggi kebudayaan lokal, sopan, dan tidak pernah membuat masalah. Sangat respek dengan Bali,” tegasnya.

Lebih lanjut, Koster menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali tengah fokus mengembangkan pariwisata berkualitas berbasis budaya serta memperkuat sektor UMKM lokal. Ia menilai masyarakat Bali memiliki kreativitas tinggi yang perlu terus didorong agar mampu bersaing di pasar global.

“Kami sedang menghadapi tantangan seperti kemacetan dan lingkungan, seiring dengan lebih dari 7 juta wisatawan mancanegara setiap tahun. Karena itu, pembangunan infrastruktur berkualitas menjadi prioritas untuk menunjang pariwisata kelas dunia,” jelasnya.

Dalam konteks ini, kerja sama dengan Swiss dinilai dapat menjadi bagian penting dalam menghadirkan solusi inovatif sekaligus membuka akses pasar internasional bagi produk Bali.

Sebagai penutup pertemuan, Gubernur Koster menyuguhkan kopi khas Bali yang dipadukan dengan minuman tradisional arak Bali kepada Wakil Dubes Swiss. Sajian tersebut mendapat sambutan hangat.

“Rasanya sangat enak, very nice,” ujar Domenig.

Selain itu, sebagai bentuk persahabatan dan penghormatan budaya, Gubernur Koster juga menyerahkan cinderamata khas Bali berupa kain endek dan arak Bali kepada Wakil Dubes Swiss. Pemberian tersebut menjadi simbol eratnya hubungan budaya sekaligus promosi produk lokal Bali ke kancah internasional. Menjadi sinyal kuat bahwa hubungan Bali–Swiss tidak hanya terjalin dalam sektor pariwisata, tetapi juga berkembang ke arah kemitraan strategis yang lebih luas dan berkelanjutan di masa depan. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Tata Kelola Usaha Pariwisata Bali Berkualitas dan Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna ke-35 di Denpasar, Jumat (24/4).

Terkait Raperda tentang Tata Kelola Usaha Pariwisata Bali Berkualitas, ia menyampaikan bahwa pada prinsipnya sependapat dengan pandangan dewan mengenai perlunya koordinasi terintegrasi dengan pemerintah kabupaten/kota sehingga terwujud sinergi penerapan RTRW dengan RTRW/RDTR kabupaten/kota.

“Sependapat, perlu kehati-hatian dalam penambahan sanksi adat sesuai dengan awig-awig desa adat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Kemudian, terkait pelarangan wisatawan menyewa sepeda motor, hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan selama berada di Bali. Ia merekomendasikan agar wisatawan memanfaatkan kendaraan roda empat serta menggunakan biro dan agen perjalanan resmi guna menghindari pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.

Giri Prasta juga meminta agar pelaku usaha wajib menjadi anggota asosiasi untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan. Selain itu, ia menyoroti belum masuknya pengaturan mengenai sungai, danau, waduk, dan bendungan ke dalam kategori wisata tirta dalam Raperda, meskipun keberpihakan terhadap kesejahteraan seniman telah diatur.

“Sependapat bahwa larangan penggunaan plastik sekali pakai dan pemilahan sampah berbasis sumber agar diberlakukan secara luas dan ketat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, menurutnya lama tinggal (length of stay) dapat dijadikan kriteria untuk menjaring wisatawan berkualitas karena berkaitan dengan jumlah pengeluaran wisatawan (spending) yang mengindikasikan kemampuan finansial.

Selanjutnya, terkait Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ia sependapat bahwa setiap penyesuaian tarif dan jenis layanan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan.

“Terkait fleksibilitas tarif pada BLUD sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 52 ayat (3), serta sesuai amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Terkait pencabutan dua Peraturan Gubernur yang mengatur tarif pelayanan di Rumah Sakit Dharma Yadnya, menurutnya hal tersebut dilakukan karena telah diakomodasi dalam Raperda yang sedang dibahas.

“Berdasarkan naskah hibah antara Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya dengan Pemerintah Provinsi Bali, tidak disebutkan adanya pemberian kompensasi,” lanjut Giri Prasta.

Selain itu, ia juga sependapat untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan transparansi, serta meningkatkan kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). (gs/bi)