Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

EKONOMI & BISNIS

Sekda Alit Wiradana Ikuti Rakor Optimalisasi Penyaluran KUR Bank BPD Bali

BALIILU Tayang

:

rakor bpd bali
RAKOR: Sekretaris Daerah Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana saat menghadiri rapat koordinasi yang digelar PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD), di Prama Sanur Beach Hotel pada Sabtu (16/3). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Rapat Koordinasi (Rakor) dengan tema “Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Melalui Sinergi dan Kolaborasi”, digelar PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD), pada Sabtu (16/3). Hadir pada kesempatan itu, Sekretaris Provinsi Bali Dewa Made Indra, Sekretaris  Daerah Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, dan  Sekretaris Daerah kabupaten se-Bali lainnya.

Selain itu tampak hadir juga di jajaran tamu undangan, Wakil Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Butet Linda Helena Panjaitan, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Provinsi Bali, Ananda R. Mooy, Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudharma serta tamu undangan lainnya.

Dilaksanakan di Prama Sanur Beach Hotel, rakor ini sendiri diselenggarakan guna memfokuskan solusi serta langkah untuk memaksimalkan pemberdayaan sektor UMKM lokal di Bali. Selain itu, poin lainnya dalam rakor ini adalah meliputi pembahasan mengenai penyaluran KUR bagi masyarakat.

Sekda Kota Denpasar, Alit Wiradana di sela kegiatan berlangsung menyampaikan, sejauh ini Pemkot Denpasar terus mendukung pengembangan dan pemberdayaan sektor UMKM lokal sebagai salah satu upaya menggerakkan ekonomi daerah selain pariwisata. Untuk itu, pihaknya berharap, agar BPD Bali sebagai salah satu bank daerah di Indonesia dapat memberikan kemudahan dalam pengaksesan kredit usaha bagi pelaku sektor UMKM Kota Denpasar.

“Kota Denpasar terus berupaya melakukan langkah pengembangan sektor UMKM dan ekonomi kreatif, sebagai salah satu penyokong ekonomi selain sektor pariwisata. Saya berharap, BPD Bali dapat memberikan kemudahan akses kredit usaha untuk masyarakat agar bisa mengembangkan sektor usahanya,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudharma, di lokasi yang sama menyampaikan, selain rakor, di hari yang sama pihaknya juga meluncurkan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), dan juga Kredit Prioritas Sektor Pertanian (KPSP). Kedua program ini merupakan salah satu bagian dari program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Bali.

Baca Juga  Senam Bersama Padukan Gerak Langkah dalam Pemberantasan Korupsi

“Peluncuran dua program ini kami harapkan akan mampu menjadi bibit-bibit awal dalam kontribusi Bank BPD Bali pemberdayaan klaster sektor pertanian secara berkesinambungan,” ungkapnya.

Nyoman Sudharma juga menekankan, agar semua pemerintah daerah dapat secara aktif memberikan informasi mengenai sektor usaha apa saja yang menjadi unggulan di daerah masing-masing, sehingga dapat dilakukan pembiayaan kredit oleh Bank BPD Bali.

“Informasi yang bisa diberikan adalah dalam bentuk inputan data di SIKP. Dari data-data yang masuk, maka akan kami jadikan basis data UMKM terpercaya, sehingga bisa dijadikan referensi atau rujukan kami dalam menyalurkan kredit agar efektif dan tepat sasaran,” tutupnya. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

EKONOMI & BISNIS

Penjualan Eceran Bali Tetap Tumbuh di Tengah Normalisasi Aktivitas Pariwisata

Published

on

By

Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani. (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Kinerja penjualan eceran Bali tetap menunjukkan tren positif pada Agustus 2026. Hal tersebut tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Bali yang berada pada level 128,5 dan tetap mempertahankan level optimis (indeks >100). Kinerja tersebut terutama didorong oleh meningkatnya permintaan pada kategori bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 4,2% (mtm), kategori suku cadang dan aksesori sebesar 3,3% (mtm), serta kategori barang budaya dan rekreasi sebesar 1,6% (mtm).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani mengatakan bahwa penguatan tersebut mencerminkan masih kuatnya aktivitas konsumsi masyarakat dan wisatawan pada periode puncak kunjungan wisatawan, yang turut mendorong peningkatan kebutuhan transportasi, rekreasi, dan berbagai aktivitas ekonomi pendukung lainnya.

Achris Sarwani lanjut menyampaikan bahwa kinerja penjualan eceran yang tetap kuat juga sejalan dengan terjaganya fundamental perekonomian Bali. Pertumbuhan ekonomi Bali pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 5,78% (yoy), didukung oleh kuatnya konsumsi rumah tangga, investasi, dan kinerja sektor pariwisata. Di sisi lain, Survei Konsumen terbaru menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen Bali pada September 2026 tetap berada pada zona optimis sebesar 122,75, mengindikasikan keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi masih terjaga. Kondisi tersebut turut menopang aktivitas konsumsi dan kinerja sektor perdagangan eceran di Bali.

Achris Sarwani menegaskan kinerja penjualan eceran pada September 2026 diprakirakan tetap kuat. Hal ini tercermin dari IPR September 2026 yang diprakirakan berada pada level 128,9, atau meningkat 0,3% (mtm), ditopang oleh peningkatan penjualan pada kategori sandang sebesar 4,5% (mtm), kategori peralatan informasi dan komunikasi sebesar 4,3% (mtm), serta kategori barang budaya dan rekreasi sebesar 3,3% (mtm). Perkembangan tersebut terutama didukung oleh berlanjutnya aktivitas pariwisata yang menopang permintaan barang dan jasa.

Baca Juga  Melalui FGD IPKD dan IKKD, Sekda Dewa Indra Harap Dapat Memacu Kinerja Pemda di Bali

“Meski aktivitas pariwisata mulai memasuki fase normalisasi setelah periode puncak liburan pada Agustus 2026, tingkat kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi pendukung masih berada pada level yang relatif tinggi sehingga tetap menopang permintaan masyarakat terhadap berbagai kelompok barang konsumsi,” ujarnya.

Sementara itu, sebut Achris Sarwani, ekspektasi harga umum untuk tiga dan enam bulan mendatang tetap berada pada level tinggi meskipun menunjukkan moderasi dibandingkan hasil survei sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) November 2026 dan Februari 2027 yang masing-masing tercatat sebesar 198. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pelaku usaha masih memperkirakan adanya tekanan harga ke depan, namun dengan intensitas yang sedikit lebih rendah dibandingkan persepsi pada survei bulan sebelumnya. Di sisi lain, inflasi Bali pada September 2026 tercatat meningkat menjadi 3,79% (yoy) dari 3,45% (yoy) pada bulan sebelumnya dan berada sedikit di atas rentang sasaran inflasi nasional. Meskipun demikian, peningkatan tekanan harga hingga saat ini belum mengurangi optimisme pelaku usaha maupun masyarakat, sebagaimana tercermin dari tetap kuatnya prospek penjualan eceran dan terjaganya keyakinan konsumen.

Optimisme pelaku usaha tetap terjaga meskipun mengalami moderasi dibandingkan survei sebelumnya. Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP) untuk tiga bulan mendatang tercatat sebesar 178, sedikit lebih rendah dibandingkan ekspektasi bulan sebelumnya sebesar 180. Sementara itu, IEP enam bulan mendatang tercatat sebesar 168, menurun dari 188 pada survei sebelumnya. Moderasi ekspektasi tersebut sejalan dengan perkiraan normalisasi aktivitas pariwisata pasca periode puncak kunjungan wisatawan serta meningkatnya ekspektasi harga yang masih relatif tinggi.

Kendati demikian, sebut Achris Sarwani, level IEP yang tetap jauh di atas 100 menunjukkan bahwa pelaku usaha masih meyakini prospek penjualan ritel Bali akan tetap tumbuh dalam beberapa bulan ke depan. Hal ini sejalan dengan perkembangan Survei Konsumen September 2026, yang menunjukkan bahwa meskipun Indeks Keyakinan Konsumen mengalami sedikit penurunan, Indeks Ekspektasi Konsumen meningkat dari 128,17 pada Agustus 2026 menjadi 130,33 pada September 2026. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi ke depan tetap positif. Keyakinan pelaku usaha tersebut turut didukung oleh pertumbuhan kredit Lapangan Usaha Perdagangan yang hingga Juli 2026 tercatat tumbuh 1,86% (yoy)

Secara keseluruhan, hasil Survei Penjualan Eceran mengindikasikan bahwa aktivitas konsumsi dan perdagangan ritel Bali masih berada pada fase ekspansi. Meskipun aktivitas pariwisata mulai mengalami normalisasi pasca periode puncak kunjungan wisatawan, daya beli masyarakat dan prospek usaha tetap terjaga sehingga mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Bali pada semester II 2026. (gs/bi)

Baca Juga  Sambut Inovasi BI, BPD Bali Jadi Penerbit KKI Pertama di Indonesia

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Keyakinan Konsumen Bali Tetap Optimis, Ditopang Prospek Usaha dan Lapangan Kerja yang Positif

Published

on

By

Infografis Keyakinan Konsumen Bali
Infografis konsumen Bali. (Foto; Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Pada September 2026, keyakinan konsumen Bali tetap berada pada level optimis dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat sebesar 122,75 atau berada di atas ambang optimis (>100). Capaian tersebut juga lebih tinggi dibandingkan IKK nasional yang sebesar 118,10. Meskipun sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya (123,08), optimisme konsumen Bali tetap terjaga seiring berlanjutnya aktivitas ekonomi dan pariwisata yang menopang pendapatan masyarakat.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani mengatakan bahwa optimisme terutama tercermin pada kelompok responden dengan tingkat pengeluaran Rp 5–6 juta dan Rp 2–3 juta per bulan yang menunjukkan peningkatan keyakinan dibandingkan bulan sebelumnya.

Selain itu, sebut Achris Sarwani optimisme juga tercermin pada pekerja di sektor formal (120,3) dan sektor informal (125,7). Tetap kuatnya keyakinan konsumen didukung oleh kinerja sektor pariwisata yang masih menjadi penggerak utama perekonomian Bali. Aktivitas wisatawan yang tetap tinggi turut menopang kinerja sektor perdagangan, transportasi, akomodasi, serta berbagai sektor jasa lainnya sehingga menjaga persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan prospek usaha tetap positif.

Lebih detil, optimisme pada keyakinan konsumen didukung oleh peningkatan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) dari 128,17 pada Agustus 2026 menjadi 130,33 pada September 2026 atau naik sebesar 1,69% (mtm). Peningkatan terutama terjadi pada komponen perkiraan penghasilan (129,0), perkiraan ketersediaan lapangan kerja (130,50) dan perkiraan kegiatan usaha (131,50). Di sisi lain, penurunan IKK secara keseluruhan terutama dipengaruhi oleh melambatnya Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE). Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) mengalami penurunan dari 118,0 pada Agustus 2026 menjadi 115,17 pada September 2026 atau turun sebesar 2,40% (mtm). Penurunan IKE bersumber dari ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (123,0), penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (122,00), serta konsumsi barang tahan lama saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (100,50).

Baca Juga  Senam Bersama Padukan Gerak Langkah dalam Pemberantasan Korupsi

Achris Sarwani menegaskan, meskipun mengalami moderasi dibandingkan bulan sebelumnya, keyakinan konsumen Bali pada September 2026 tetap berada pada zona optimis. Perkembangan tersebut mencerminkan proses normalisasi aktivitas ekonomi setelah periode puncak kunjungan wisatawan pada Agustus 2026. Di tengah normalisasi tersebut, peningkatan Indeks Ekspektasi Konsumen mengindikasikan bahwa masyarakat tetap meyakini prospek pendapatan, kesempatan kerja, dan kegiatan usaha dalam enam bulan mendatang akan tetap baik. Optimisme tersebut sejalan dengan berlanjutnya kinerja positif perekonomian Bali yang ditopang oleh sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa.

“Ke depan, stabilitas harga tetap menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat, mengingat inflasi Bali pada September 2026 tercatat sebesar 3,79% (yoy), sedikit di atas rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%. Oleh karena itu, sinergi pengendalian inflasi dan penguatan aktivitas ekonomi perlu terus diperkuat guna menjaga momentum konsumsi rumah tangga sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Achris Sarwani.

Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah melalui Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TPPED) serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sinergi tersebut diwujudkan melalui berbagai upaya pengendalian inflasi, antara lain pelaksanaan operasi pasar, penguatan pemantauan harga komoditas strategis, serta peningkatan kelancaran distribusi pangan.

“Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia tetap mengarahkan bauran kebijakan secara konsisten untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan sinergi yang kuat antara kebijakan pusat dan daerah, optimisme masyarakat diharapkan tetap terjaga sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berdaya tahan,” pungkasnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

September 2026, Inflasi Bali Melandai

Published

on

By

BI Bali
Infografis inflasi Provinsi Bali per September 2026. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali tanggal 1 Oktober 2026, Provinsi Bali secara bulanan pada September 2026 mengalami inflasi sebesar 0,32% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan Agustus yang mengalami inflasi sebesar 0,61% (mtm). Inflasi bulanan Provinsi Bali dipengaruhi oleh meningkatnya biaya produksi, khususnya harga pakan, yang mendorong kenaikan harga ayam ras di tingkat Konsumen, serta kemarau berkepanjangan yang diiringi oleh El Nino dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang mempengaruhi harga cabai dan beras. Sementara itu, inflasi Provinsi Bali secara tahunan meningkat dari 3,45% (yoy) pada Agustus 2026 menjadi 3,79% (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,28% (yoy).

Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa secara spasial, seluruh kabupaten/kota IHK di Bali mencatat inflasi bulanan pada September 2026. Kabupaten Badung mengalami inflasi tertinggi sebesar 0,55% (mtm), diikuti Kabupaten Tabanan sebesar 0,46% (mtm), Kota Denpasar sebesar 0,21% (mtm), dan Singaraja sebesar 0,19% (mtm). Sementara secara tahunan, inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Tabanan sebesar 4,54% (yoy), diikuti Kabupaten Badung sebesar 3,95% (yoy), Singaraja sebesar 3,87% (yoy), dan Kota Denpasar sebesar 3,42% (yoy).

Berdasarkan komoditas, lanjut Achris Sarwani, secara bulanan inflasi pada September 2026 bersumber dari peningkatan harga daging ayam ras, cabai rawit, air kemasan, biaya akademik/perguruan tinggi, jeruk, bahan bakar rumah tangga, dan beras. Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga angkutan udara, canang sari, cabai merah, bawang putih, sawi hijau, ketimun, emas perhiasan, bawang merah, terong, dan kangkung.

Achris Sarwani menegaskan bahwa Bank Indonesia Provinsi Bali terus mendukung berbagai langkah strategis TPID se-Bali, salah satunya melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar agar capaian inflasi Provinsi Bali pada akhir tahun dapat terjaga pada rentang sasaran 2,5±1%. Ke depan, beberapa risiko inflasi yang perlu dicermati antara lain berlanjutnya fenomena El Niño dan mundurnya awal musim hujan yang berpotensi mengganggu produksi pangan, khususnya komoditas hortikultura. Selain itu, potensi gangguan distribusi pangan antardaerah termasuk melalui jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, serta masih tingginya biaya angkutan barang global juga perlu menjadi perhatian. Di sisi lain, meredanya aktivitas kunjungan wisatawan setelah periode puncak liburan diprakirakan dapat mengurangi tekanan inflasi dari sisi permintaan.

Baca Juga  Sekda Bali Tutup Diklat PKN II Angkatan XXIX 2024

Dalam memperkuat pengendalian inflasi ke depan, kata Achris Sarwani, Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali dengan upaya TPID yang berfokus pada 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Adapun langkah-langkah implementasinya diantaranya melalui Rakor Inflasi TPIP-TPID, intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga secara berkala, fasilitasi distribusi pangan dan optimalisasi kerja sama antardaerah melalui Perumda Pangan, pemberian bantuan sarpras kepada kelompok tani, serta penguatan koordinasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Dengan dukungan sinergi yang kuat antara Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah melalui TPID se-Bali, inflasi Bali pada tahun 2026 diprakirakan tetap terjaga dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5%±1%, sehingga dapat mendukung stabilitas perekonomian dan daya beli masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca