Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Hadiri Rapat Paripurna DPRD Bali, Gubernur Koster Tegaskan Terus Lakukan Pembenahan dan Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah

BALIILU Tayang

:

Gubernur Koster Paparkan Optimalisasi Aset Pemprov Bali
RAPAT PARIPURNA: Gubernur Bali Wayan Koster saat menyampaikan penjelasan mengenai Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2026 dan Raperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, bertempat di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali, Denpasar, pada Senin (7/9/2026). (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Masih dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, Gubernur Koster menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan dan optimalisasi pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Bali, sehingga aset daerah tidak dibiarkan menganggur, tidak terurus, maupun dimanfaatkan pihak lain tanpa memberikan manfaat optimal bagi daerah.

Koster menyampaikan bahwa Pemprov Bali telah melakukan langkah signifikan dalam pengelolaan sejumlah aset strategis. Salah satunya asset di Padanggalak yang sebelumnya dikerjasamakan dengan pihak ketiga namun sempat mangkrak selama berpuluh-puluh tahun. Saat ini pengelolaannya sudah berjalan dengan baik dan telah memberikan pemasukan sekitar Rp 63 miliar ke kas daerah.

Gubernur Koster juga mengungkapkan optimalisasi aset Pemprov Bali seluas 50 are di kawasan Renon, yang berada di lokasi strategis di sebelah Gedung BPD Bali. Aset tersebut dirancang untuk dioptimalkan melalui kerja sama dengan Bank BPD Bali, salah satunya dalam rangka mendukung proses rebranding dan pembangunan gedung baru BPD Bali agar semakin modern dan mampu bersaing dengan perbankan lainnya.

Lahan Pemprov Bali seluas 50 are tersebut telah melalui proses appraisal dengan nilai sekitar Rp 150 miliar dan kemudian menjadi bagian dari penyertaan modal Pemprov Bali pada BPD Bali. Melalui optimalisasi aset tersebut, Pemprov Bali memperoleh manfaat berupa dividen lebih dari 30 persen.

Koster menyampaikan, dengan tambahan penyertaan modal sekitar Rp145 miliar, aset tersebut diproyeksikan mampu memberikan dividen sekitar Rp 37–40 miliar kepada Pemprov Bali setiap tahun. Sebelumnya, lahan tersebut hanya ditempati oleh BTB dan UPT Samsat tanpa memberikan manfaat optimal bagi daerah.

Selain itu, Pemprov Bali juga melakukan optimalisasi aset tanah seluas sekitar 39,8 hektare di kawasan Nusa Dua. Sebelumnya, aset tersebut hanya menghasilkan penerimaan sewa sekitar Rp 6 miliar per tahun. Pada 2017 dilakukan evaluasi dan nilai sewanya menjadi sekitar Rp7 miliar per tahun, namun kemudian diketahui bahwa pembayaran tidak berjalan sebagaimana mestinya hingga baru terungkap pada 2020.

Baca Juga  Rapat Paripurna DPRD Bali, Gubernur Sampaikan Revisi Perda Pungutan Wisatawan Asing

Atas kondisi tersebut, Gubernur Koster menugaskan pihak independen untuk melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap data serta pengelolaan aset tersebut. Hasil appraisal kemudian menunjukkan nilai yang jauh lebih tinggi, yakni sekitar Rp 51 miliar per tahun.

Dari periode 2017–2021, termasuk denda, Pemprov Bali berhasil memperoleh sekitar Rp 41 miliar. Pemprov Bali selanjutnya mencari mitra baru karena mitra sebelumnya dinilai tidak menyelesaikan kewajibannya dengan baik.

Setelah dilakukan appraisal kembali, nilai pemanfaatan aset tersebut meningkat menjadi sekitar Rp 57 miliar per tahun. Dengan mitra baru, pembayaran dilakukan di muka sebesar sekitar Rp 850 miliar, setelah memperhitungkan diskon rate hingga tahun 2050.

Koster menyampaikan bahwa pada Desember 2025, Pemprov Bali menempatkan Rp 300 miliar pada BPD Bali dari hasil optimalisasi aset tersebut. Penempatan tersebut diproyeksikan memberikan dividen minimal sekitar Rp 108 miliarbagi Pemprov Bali.

Gubernur Koster menegaskan, optimalisasi aset daerah merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Bali. Aset daerah harus mampu bekerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar tercatat dalam daftar aset pemerintah.

“Aset Pemprov Bali berkeliaran di mana-mana, tetapi ditempati secara liar oleh orang lain atau tidak terurus. Saya akan bekerja keras untuk mengelola aset ini,” tegas Koster saat menyampaikan penjelasan mengenai Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2026 dan Raperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, bertempat di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali, Denpasar, pada Senin (7/9/2026).

Koster mengutip pandangan Sri Mulyani bahwa di negara maju aset negara bekerja untuk menghasilkan manfaat, sementara di negara berkembang justru banyak aset yang tidak produktif. Karena itu, Pemprov Bali tidak ingin aset daerah “tidur” dan akan terus melakukan penataan serta optimalisasi.

Baca Juga  Gubernur Koster Bangga Petinju Muda Buleleng Juara WBC Asia Youth, Siapkan Beasiswa Kuliah

Gubernur Koster menyampaikan bahwa dukungan DPRD Provinsi Bali sangat dibutuhkan dalam proses optimalisasi dan pengelolaan aset daerah. Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan terus berjalan dengan baik untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah dan mendukung pembangunan Bali.

“Jangan sampai aset kita tidur. Maka dukungan anggota Dewan yang terhormat sangat saya butuhkan. Sampai saat ini kerja sama sudah sangat baik, agar kemajuan Bali bisa terus kita usahakan, agar Bali bisa semakin berdaya saing,” ujar Koster.

Koster menambahkan, berbagai langkah optimalisasi aset tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Bali untuk menggali sumber-sumber pendapatan secara inovatif, memperkuat kemandirian fiskal, dan memastikan setiap aset daerah memberikan nilai tambah bagi pembangunan Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Presiden Prabowo Ingin Salurkan Rp 400 Triliun pada 2027: Gerakkan Ekonomi Rakyat dari Daerah

Published

on

By

Presiden Prabowo Sampaikan Sambutan di Rakornas TPAKD
RAKOR: Presiden Prabowo Subianto pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026. (Foto: BPMI Setpres/Rusman/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan penyaluran kredit rakyat hingga Rp 400 triliun pada 2027 guna menggerakkan ekonomi dari daerah. Pembiayaan tersebut menyasar petani, nelayan, masyarakat pedesaan, daerah terpencil dan tertinggal, serta kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan.

“Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp 400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan yang mereka yang berpenghasilan rendah,” ujar Presiden dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Presiden Prabowo mengapresiasi penyaluran kredit yang mencapai sekitar Rp 53 triliun dengan penerima manfaat sekitar dua juta warga. Presiden menginginkan agar jangkauan pembiayaan tersebut terus diperluas untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa perluasan kredit merupakan bagian dari upaya memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh daerah. “Kita akan fokus sekarang untuk menggerakkan ekonomi. Tidak hanya di atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah. Dan semua daerah akan kita bangun,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa kekuatan ekonomi nasional harus dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mereka yang bekerja dan menjalankan usaha untuk menopang penghasilan keluarga.

“Kekuatan ekonomi bangsa yang sesungguhnya harus dirasakan oleh rakyat secara nyata, oleh petani di desa-desa, oleh nelayan di pesisir, oleh pedagang di pasar-pasar, oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, oleh ibu-ibu yang berjuang membantu ekonomi keluarganya,” ucapnya.

Baca Juga  Pemprov Bali Ikuti Presentasi Uji Publik Komisi Informasi Pusat

Presiden Prabowo menekankan bahwa kesejahteraan harus tercermin dalam peningkatan penghasilan riil masyarakat dan daya beli setiap keluarga. Hal tersebut menjadi arah kebijakan ekonomi yang diperjuangkan pemerintah.

“Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat. Bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata,” tegas Presiden dikutip dari laman presidenri.go.id.

Untuk mendukung tujuan tersebut, Presiden mengingatkan tanggung jawab pemerintah pusat hingga daerah dalam menjaga dan mengelola kekayaan Indonesia. Menurutnya, pengamanan sumber daya alam dapat memperbesar kemampuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sumber alam Indonesia harus dijaga, harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kita,” ujarnya.

Presiden juga mengingatkan para kepala daerah bahwa kesejahteraan rakyat merupakan kebanggaan dalam menjalankan kepemimpinan. Ia menegaskan bahwa seluruh potensi bangsa harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut.

“Seluruh potensi kita adalah untuk memperkuat tujuan kita, rakyat kita sejahtera. Saya mau jadi presiden untuk lihat rakyat saya sejahtera,” kata Presiden Prabowo.

Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan ekonomi rakyat sebagai fondasi kekuatan nasional. Melalui perluasan pembiayaan hingga Rp400 triliun pada 2027, pemerintah ingin membuka lebih banyak kesempatan usaha, memperkuat ekonomi keluarga, dan memastikan pembangunan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Bagi Presiden Prabowo, ekonomi yang kuat bukan hanya ekonomi yang tumbuh tinggi, tetapi ekonomi yang membuat rakyat semakin sejahtera. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Jambore KSPAN 2026, Pemkab Buleleng Dorong Generasi Muda Jadi Agen Perubahan dalam Pencegahan HIV/AIDS

Published

on

By

Jambore KSPAN Buleleng 2026 di Pancasari
JAMBORE: Pelaksanaan Jambore Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba (KSPAN) Kabupaten Buleleng Tahun 2026 yang dilaksanakan di Wisma Nangun Kerti, Desa Pancasari, Rabu-Kamis (21-22 Oktober 2026). (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mendorong peran generasi muda dalam meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan serta pencegahan HIV/AIDS. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan Jambore Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba (KSPAN) Kabupaten Buleleng Tahun 2026 yang dilaksanakan di Wisma Nangun Kerti, Desa Pancasari, Rabu-Kamis (21-22 Oktober 2026).

Kegiatan ini menjadi wadah bagi para siswa untuk menambah wawasan, bertukar pengalaman, serta memperkuat kepedulian terhadap isu HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menyebarkan informasi yang benar dan membangun lingkungan pergaulan yang sehat di sekolah maupun masyarakat.

Mewakili Wakil Bupati Buleleng selaku Ketua Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Buleleng, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Ida Bagus Gde Surya Bharata, S.Pd., M.A.P., menyampaikan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan menjauhi perilaku berisiko.

“Melalui Jambore KSPAN ini, saya berharap seluruh peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat secara sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, dan tidak berhenti belajar. Manfaatkan kesempatan ini untuk menambah pengetahuan, memperluas pertemanan, serta membangun keberanian dalam menyampaikan informasi yang benar kepada teman sebaya. Jadilah generasi muda yang cerdas, berkarakter, peduli terhadap sesama, dan mampu menjadi contoh positif di lingkungan masing-masing,” pesannya.

Ia juga berharap semangat yang diperoleh selama jambore tidak berhenti setelah kegiatan berakhir, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Para siswa diharapkan mampu menjadi pelopor edukasi kesehatan remaja serta ikut menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas stigma terhadap orang yang hidup dengan HIV.

Baca Juga  Rapat Paripurna DPRD Bali, Gubernur Sampaikan Revisi Perda Pungutan Wisatawan Asing

Salah seorang peserta, Komang Nila Handayani, mengaku senang dapat mengikuti Jambore KSPAN Kabupaten Buleleng Tahun 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperoleh pengetahuan baru sekaligus bertemu dengan siswa dari sekolah lain yang memiliki kepedulian serupa.

“Senang sekali bisa ikut jambore ini karena kami tidak hanya mendapatkan pengetahuan baru, tetapi juga bisa bertukar pengalaman dengan teman-teman dari sekolah lain. Saya berharap kegiatan seperti ini terus dilaksanakan agar semakin banyak siswa yang memahami pentingnya menjaga kesehatan, menjauhi narkoba, dan tidak memberikan stigma kepada orang yang hidup dengan HIV,” ungkapnya.

Sementara itu, peserta lainnya, Kadek Indra Kresna Yudistira, berharap pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama jambore dapat dibagikan kembali kepada teman-teman di sekolahnya. Ia juga berharap semakin banyak generasi muda yang berani mengambil peran dalam menyebarkan edukasi kesehatan secara positif.

“Harapan saya, setelah mengikuti kegiatan ini, kami bisa menerapkan ilmu yang didapat dan membagikannya kepada teman-teman di sekolah. Saya juga ingin semakin banyak siswa yang peduli, saling mendukung, dan berani menyampaikan informasi yang benar tentang HIV/AIDS dan bahaya narkoba. Semoga kegiatan ini membuat kami semakin semangat untuk belajar dan berkontribusi bagi lingkungan sekitar,” tuturnya.

Melalui pelaksanaan Jambore KSPAN Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap kesadaran dan partisipasi generasi muda dalam upaya pencegahan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba semakin meningkat. Keterlibatan aktif para siswa diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun generasi muda yang sehat, berpengetahuan, serta memiliki kepedulian sosial yang kuat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Padukan Seni dan Kelestarian Alam, Pemkab Badung dan PPBI Sukses Gelar Kontes Bonsai Skala Nasional

Published

on

By

Bupati Adi Arnawa Buka Kontes Bonsai dan Suiseki Badung 2026
PAMERAN BONSAI: Bupati Wayan Adi Arnawa bersiap menancapkan tanda pemenang usai membuka Kontes dan Pameran Nasional Pesona Bonsai dan Suiseki Badung 2026 di Lapangan Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Kabupaten Badung, Rabu (21/10). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Kontes dan Pameran Nasional Pesona Bonsai dan Suiseki Badung 2026 menjadi langkah nyata dalam memadukan pelestarian lingkungan, pengembangan seni, sekaligus penguatan daya tarik pariwisata daerah. Kegiatan yang mengusung tema “Seni Alam dan Tradisi” ini dibuka secara resmi oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa di Lapangan Balai Budaya Giri Nata Mandala, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Rabu (21/10).

Pameran berskala nasional ini menghadirkan daya tarik luar biasa dengan melibatkan sedikitnya 850 peserta yang datang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kehadiran ratusan penghobi dan kolektor ini menjadikan Puspem Badung sebagai pusat perhatian para pecinta seni tanaman kerdil tingkat nasional sepanjang pekan ini.

Bupati Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang tinggi atas konsistensi penyelenggaraan pameran tersebut. Menurutnya, pameran ini tidak sekedar menjadi ajang perlombaan keindahan tanaman, namun memiliki nilai edukasi lingkungan yang tinggi serta potensi ekonomi kreatif yang menjanjikan lewat kehadiran peserta dari berbagai wilayah Nusantara. Seni bonsai dinilai sebagai medium pelestarian yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kekayaan hayati.

“Bapak dan Ibu yang selama ini merawat pohon-pohon ini merupakan pahlawan lingkungan. Bonsai menjadi bagian dari pelestarian sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal berbagai jenis pohon yang ada di alam kita,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) Cabang Badung melaporkan bahwa partisipasi 850 peserta pada tahun ini mencerminkan tingginya antusiasme komunitas bonsai dan suiseki di tanah air. Kunjungan para peserta dari luar daerah ini diyakini memberikan dampak positif (multiplier effect) terhadap sektor pariwisata lokal, terutama dalam meningkatkan tingkat hunian akomodasi perhotelan serta menggerakkan aktivitas ekonomi UMKM di Kabupaten Badung.

Baca Juga  Gubernur Koster Bangga Petinju Muda Buleleng Juara WBC Asia Youth, Siapkan Beasiswa Kuliah

Pameran yang dihadiri Ketua umum PBBI Pusat dan Korwil PBBI Bali ini diharapkan menjadi ruang apresiasi, edukasi, dan pertukaran pengetahuan antar-penggemar sekaligus memperkuat citra pariwisata Badung yang berbasis seni alam dan kebudayaan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca