Friday, 14 June 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Sekda Dewa Indra Dukung Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

BALIILU Tayang

:

pelayanan publik bali
HADIRI SOSIALISASI: Sekda Dewa Indra saat menghadiri Sosialisasi Pendampingan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Provinsi Bali, Selasa (11/6) di Sanur Resort Watu Jimbar. (Foto: Hms Pemprov)

Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan komitmennya untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Komitmen itu diutarakan dalam sambutan saat menghadiri Sosialisasi Pendampingan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang digelar Ombudsman RI Provinsi Bali di Sanur Resort Watu Jimbar, Selasa (11/6).

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa publik mempunyai hak untuk memperoleh layanan terbaik dan lembaga atau institusi berkewajiban untuk memenuhinya. “Kualitas layanan yang kita berikan pada publik adalah bukti kehadiran negara di tengah masyarakat,” katanya.

Masih dalam sambutannya, Sekda Dewa Indra menyinggung UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Menurutnya, sejak UU itu diberlakukan, seluruh lembaga dan institusi pemerintahan mulai pusat hingga daerah terus berproses dalam peningkatan kualitas layanan publik. “Membutuhkan proses karena tidak serta merta seluruh indikator kualitas pelayanan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang dapat kita penuhi,” ujarnya.

Birokrat kelahiran Buleleng ini bersyukur karena pada penilaian Ombudsman RI tahun 2023, pemprov dan seluruh kabupaten/kota se-Bali telah masuk dalam zona hijau terkait kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik. “Awalnya ada yang masih merah, kemudian naik ke kuning dan terakhir seluruhnya berhasil masuk zona hijau,” ungkapnya.

Dewa Indra menilai, capaian yang diraih menunjukkan kuatnya komitmen jajaran pemprov dan seluruh kabupaten/kota dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009.

Ditambahkan olehnya, capaian Bali dalam peningkatan kualitas pelayanan publik juga tak terlepas dari dukungan Ombudsman RI Provinsi Bali yang dalam melakukan penilaian selalu didahului dengan sosialisasi. “Jadi tak langsung penilaian, Ombudsman selalu memberi sosialisasi terlebih dahulu,” cetusnya.

Baca Juga  Deputi SDM TI Kementerian BUMN RI, Tedi Bharata Kunjungi Graha Nawasena

Kepala Ombudsman RI Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti dalam laporannya menerangkan bahwa penilaian atas kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik telah dilaksanakan sejak tahun 2015. “Jadi ini bukan hal baru, sudah biasa dilaksanakan,” katanya.

Sri Widhiyanti menyampaikan apresiasi karena Pemprov Bali dan seluruh kabupaten/kota menunjukkan progres positif sehingga saat ini seluruhnya telah masuk zona hijau. “Bahkan pada tahun 2023 lalu, seluruhnya sudah masuk hijau dengan kualitas tinggi. Capaian ini menjadi bukti keseriusan jajaran pemerintahan di Daerah Bali dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik,” bebernya.

Namun demikian, Sri Widhiyandi mengingatkan agar peningkatan kualitas terus diupayakan karena daerah lain bergerak dinamis sehingga berhasil meraih nilai yang lebih baik. Pada bagian lain, ia juga mengingatkan agar layanan publik yang berkualitas tak hanya diberikan pada saat penilaian Ombidsman RI. “Pemberian pelayanan yang berkualitas jangan hanya dilakukan saat ada penilaian, tapi harus diberikan secara berkesinambungan,” pungkasnya.

Sementara itu, Pimpinan Ombudsman RI Jemsly Hutabarat dalam pengarahannya mendorong Pemprov Bali agar terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Memang sudah hijau, tapi zona hijau juga ada nilainya. Ingat, daerah lain terus berpacu untuk meningkatkan nilai mereka,” sebutnya.

Masih dalam paparannya, Jemsly menginformasikan makin meningkatnya antusiasme masyarakat untuk melapor ke Ombudsman RI. Pada tahun 2002, laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI tercatat hanya sebanyak 396 laporan. Secara signifikan, jumlah itu kian meningkat dan di tahun 2023, Ombudsman RI menerima 23.806 laporan masyarakat.

Sosialisasi Pendampingan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilaksanakan secara hybrid. Secara offline, kegiatan diikuti Sekda Kabupaten/Kota se-Bali, Kapolres se-Bali, pejabat dari biro dan bagian organisasi Pemprov dan Kabupaten/Kota serta pejabat lembaga vertikal. Sementara seluruh lembaga yang menjadi objek penilaian mengikuti secara online dari kedudukan masing-masing. (gs/bi)

Baca Juga  Rakor Pascabencana, Bupati Sanjaya Dukung Langkah Strategis Pemprov Bali

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
stikom3b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

SSDM Polri gelar “He For She  Award” Wujud Komitmen dan Dukungan Terhadap Perempuan di Lingkungan Polri

Published

on

By

He For She award
Pakor Polwan RI, Brigjen Pol Desy Andriani. (Foto: humas.polri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Dalam rangka Hari Bhayangkara ke-78, SSDM Polri menggelar serangkaian kegiatan. Salah satunya adalah penghargaan He For She  2024. Ini merupakan ajang penghargaan yang pertama kali diadakan di instansi Polri.

Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan kampanye He For She  dari UN Women. Ketua Penilaian Lomba yang diadakan SSDM Polri 2024, Kombes Pol Widy Saputra, mengatakan sejak awal Polri selalu mendukung perempuan berkarir di Kepolisian. Penghargaan ini merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan pimpinan Polri.

He For She  award dapat diikuti oleh semua Polda jajaran. Syaratnya peserta harus menunjukkan komitmen dukungan mereka dalam bentuk tulisan dan video. Penilaiannya nanti tergantung pada inovasi dan kreativitas peserta selain komitmen dukungan terhadap Perempuan tentunya,” ujar Kombes Pol Widy Saputra, dikutip dari humas.polri.go.id.

Polri sudah lama memberikan dukungan kepada Polwan-Polwan agar nyaman berkarir di Kepolisian. Saat ini semakin banyak Polwan yang menduduki posisi strategis di instansi Polri. Kuota penerimaan Polwan setiap tahun juga terus ditambah.

Polri memandang keberadaan Polwan sangat strategis untuk penyelesaian kasus-kasus dengan korban yang didominasi perempuan dan anak, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana perdagangan orang.

Perhatian dan perlindungan terhadap perempuan dan anak ditunjukkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dengan mengajukan pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang yang disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Atas dukungan terhadap Perempuan, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo tahun 2023 mendapat penghargaan He For She dari International Association of Women Police atau Asosiasi Polwan Internasional atas dedikasinya mendorong kemajuan Perempuan di Kepolisian.

Baca Juga  Forum Bappeda Se-Bali Sepakat Percepat Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penanganan Stunting

Jenderal Pol Listyo Sigit juga dinilai telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempromosikan dan memajukan perempuan di Kepolisian.

Pakor Polwan RI, Brigjen Pol Desy Andriani menegaskan ruang berkarir di Kepolisian semakin terasa lebih ramah bagi Perempuan.

“Belum lama ini kami menerima audiensi UN Women. Kedatangan mereka adalah untuk menyampaikan komitmen UN Women untuk mendukung upaya Polri dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan di lingkungan Polri,” ujar Jenderal Perempuan Bintang satu ini.

Lebih lanjut Brigjen Pol Desy Andriani mengatakan dalam pertemuan ini juga dibahas proyeksi potensi kerjasama antara Polri dan UN Women. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
stikom3b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pertandingan Tenis Ganggu Jam Istirahat Warga, Ketua DPRD Badung Imbau Penyelenggara Jaga Etika dan Norma

Published

on

By

ketua dprd badung
Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata. (Foto: gs)

Badung, baliilu.com – Adanya tempat bermain tenis di Kabupaten Badung, yang jaraknya sangat dekat dengan lokasi villa atau pemukiman penduduk dikeluhkan sejumlah warga sekitar.

Parahnya lagi, setelah beroperasi, kondisi villa tidak ada yang datang, lantaran pertandingan tenis dilakukan hingga malam hari, yang semestinya dibuatkan aturan khusus dengan radius tertentu terkait jarak antara lapangan tenis dengan pemukiman atau villa penduduk.

Kondisi tersebut ditanggapi Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata, saat diwawancarai awak media di kediamannya, Jalan Panji, Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Kamis, 13 Juni 2024.

Menurut Putu Parwata, ternyata muncul aturan terbaru yang tidak ada jarak tertentu terkait sepadan yang harus dibuatkan antara tetangga satu dengan lainnya. Namun, hal itu bukan berarti tidak mengindahkan etika dan norma.

“Jadi, etikanya bagaimana semua lingkungan itu nyaman. Jadi, undang-undang yang terbaru mempermudah, tapi jangan memperkeruh situasi,” tegasnya.

Jika memang harus melakukan pertandingan tenis di lokasi dekat villa atau pemukiman penduduk, agar dilakukan pembatasan jam pertandingan.

“Misalnya, boleh sampai jam 10 malam. Kalau sampai jam 12 malam,  jam 1 dinihari, apalagi hingga larut pagi itu tentu sangat menggangu,” terangnya.

Oleh karena itu, Putu Parwata berharap, agar penyelenggara pertandingan tenis jangan membuat event di atas pukul 22.00 Wita.

“Kalau sampai jam 10 malam event pertandingan tenis itu sudah normal,” paparnya.

Selain itu, disebutkan pula seharusnya ada koordinasi dengan para tetangga, agar aktivitas pertandingan tenis tidak mengganggu jam istirahat warga.

“Itu bagaimana caranya, ya buatkanlah pengaman-pengaman dan peredam suara, artinya dibuat temboknya itu jangan sampai mengganggu kondisi villanya orang,” jelasnya.

Baca Juga  Rakor Pascabencana, Bupati Sanjaya Dukung Langkah Strategis Pemprov Bali

Untuk itu, perlu adanya kesadaran masing-masing para pihak yang berusaha di Kabupaten Badung, agar menjaga norma dan etika, supaya jangan saling merugikan.

Mengenai belum adanya izin PPG berarti tidak diperbolehkan untuk melakukan pembangunan, sehingga tinggal dikontrol oleh Satpol PP.

“Sudah lama dilakukan sidak, sebelum jadi, itu harus diperingatkan, Satpol PP bisa memperingatkan dan mengecek kembali,” tegasnya.

Mengingat, soal izin belum keluar, ditegaskan Putu Parwata, bahwa hal itu urusan izin merupakan kewenangan Satpol PP untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut.

“Hal itu bagaimana mestinya supaya jangan menjadi konflik di daerah pariwisata, daerah yang pembangunannya pesat, tapi malah menimbulkan konflik. Jadi, itu bagaimana membuat ekonomi maju dan pariwisata maju, sehingga semuanya aman. Memang perlu peran pemerintah, tapi juga perlu kesadaran masyarakat,” pungkasnya. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
stikom3b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Apresiasi Peringkat IKK Tertinggi dari LAN, Walikota Jaya Negara Terima Studi Tiru BNN RI

Published

on

By

walikota jaya negara
TERIMA BNN: Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menerima Direktur Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Toton Rasyid berserta jajarannya pada Kamis (13/6) di kantor Walikota Denpasar. (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menerima Direktur Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Toton Rasyid berserta jajarannya pada Kamis (13/6) di kantor Walikota Denpasar.

Kehadiran perwakilan BNN RI ini ke Kota Denpasar terkait agenda studi tiru pelaksanaan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK).

Dalam kesempatan tersebut turut mendampingi Walikota yakni, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Denpasar, AA. Gde Risnawan dan Kabag Hukum Setda Kota Denpasar, Komang Lestari Kusuma Dewi, serta perwakilan OPD lainnya.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyambut baik dan mengucapkan selamat datang kepada Toton Rasyid beserta jajarannya di Kota Denpasar.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran BNN RI yang telah memilih Kota Denpasar sebagai lokasi studi tiru dalam pelaksanana penilaian IKK,” ujar Jaya Negara.

Lebih lanjut Walikota Jaya Negara menyampaikan, IKK merupakan indikator Reformasi Birokrasi yang mengukur kualitas kebijakan pemerintah. Pelaksanaan ini mengukur kualitas kebijakan, dari proses pembuatan kebijakan, agenda, formulasi, implementasi disertai evaluasi.

“Tentunya dari pertemuan ini diharapkan dapat menajamkan lagi kolaborasi signifikan antara Pemerintah Kota Denpasar dengan BNN, terutama terkait upaya-upaya mengantisipasi penyalahgunaan Narkotika di Kota Denpasar,” ujar Walikota Jaya Negara.

Direktur Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN RI, Toton Rasyid mengucapkan terima kasih atas pertemuan yang dapat dilaksanakan kali ini bersama Walikota Denpasar.

Dipilihnya Pemkot Denpasar sebagai lokasi studi tiru, tidak terlepas dari Peringkat IKK Tertinggi yang diraih Pemkot Denpasar untuk Pemerintah Daerah di tahun 2023 berdasarkan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

“Kami berharap studi tiru ini dapat memberikan manfaat, masukan dan arahan serta bimbingan dari jajaran Pemkot Denpasar terkait penilaian IKK. Tentu pada akhirnya tujuannya dapat memberikan output yang maksimal ke publik dan kemanfaatan bagi masyarakat luas,” ujarnya.

Baca Juga  Wagub Cok Ace Harap "Pasemetonan" di Bali Sebagai Perekat Masyarakat dalam Bangun Kebudayaan Bali

Sementara Kabag Hukum Setda Kota Denpasar, Komang Lestari Kusuma Dewi menjelaskan, penilaian mandiri IKK oleh seluruh instansi pemerintah dilaksanakan dalam periode waktu 2 tahun sekali, yakni tahun 2021 – tahun 2023 dan tahun 2025 nanti.

“Partisipasi pengukuran IKK oleh instansi pemerintah diawali melalui penilaian mandiri oleh setiap instansi pemerintah disertai bukti dukung. Selanjutnya dinilai oleh LAN, apakah penilaian sudah sesuai dan disertai bukti. LAN yang berperan sebagai instansi pengampu IKK yang digunakan sebagai dasar penilaian Reformasi Birokrasi di seluruh instansi pemerintah” Jelas Komang Lestari. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
stikom3b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca