Denpasar, baliilu.com – Kodam IX/Udayana menerimakunjungan kerja Tim Reses Komisi I DPR RI yang dipimpinlangsung Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Utut Adianto, dalamrangka Rapat Dengar Pendapat (RDP) bertema “AkselerasiPemekaran Kodam Baru di NTT dan Penguatan PertahananPerbatasan RI–Timor Leste”. Kegiatan yang diikuti 33 anggota rombongan tersebut berlangsung di MakodamIX/Udayana, Jalan Udayana No. 1, Denpasar, Jumat (24/7/2026).

Kedatangan rombongan Komisi I DPR RI disambut hangatoleh Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto, didampingi para Pejabat Utama Kodam IX/Udayana. Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk membahaspenguatan postur pertahanan di kawasan timur Indonesia, khususnya percepatan pembentukan Kodam baru di ProvinsiNusa Tenggara Timur sebagai bagian dari upayamemperkokoh pertahanan negara di wilayah perbatasan.

Dalam sambutannya, Pangdam IX/Udayana menegaskanbahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki posisi yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Kondisi tersebut menuntutkesiapan sistem pertahanan yang semakin kuat, adaptif, dan responsif terhadap berbagai dinamika ancaman.

Menurut Pangdam, meskipun situasi keamanan di wilayah perbatasan secara umum relatif kondusif, berbagai potensiancaman seperti kejahatan lintas negara, penyelundupan, pelintas batas ilegal, hingga ancaman nirmiliter tetapmemerlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan yang berkelanjutan.

“Oleh karena itu, rencana pembentukan Kodam baru di NTT merupakan kebutuhan yang sangat krusial. Kehadiran Kodambaru akan memperpendek rentang kendali komando, meningkatkan efektivitas pembinaan teritorial, mempercepatrespons operasional, sekaligus mempertegas kehadiran negara di garis depan perbatasan. Dalam konteks inilah kami sangat mengharapkan dukungan penuh dari Komisi I DPR RI, baikdari aspek kebijakan, penataan organisasi, pemenuhanpersonel, penyediaan infrastruktur, alutsista, maupundukungan anggaran guna mempercepat realisasi pembentukanKodam baru di NTT,” tegas Mayjen TNI Piek Budyakto.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Drs. Utut Adianto saatmembuka Rapat Dengar Pendapat menyampaikan bahwakunjungan kerja tersebut bertujuan memperoleh gambaransecara komprehensif mengenai kesiapan pertahanan dan keamanan di wilayah Kodam IX/Udayana, khususnya terkaitrencana pembentukan Kodam baru di NTT.

Ia menjelaskan, beberapa poin utama yang menjadi fokuspembahasan meliputi penyusunan road map dan kesiapanoperasional pembentukan Kodam baru di NTT, evaluasipostur pertahanan dan tingkat kerawanan wilayah perbatasanRI–RDTL, serta dukungan penganggaran dan penguatansinergi pertahanan di kawasan perbatasan.

Dalam sesi pemaparan, Pangdam IX/Udayana menjelaskankomposisi kekuatan satuan di wilayah Kodam IX/Udayana yang meliputi Korem 161/Wira Sakti di Nusa Tenggara Timur, Korem 162/Wira Bhakti di Nusa Tenggara Barat, dan Korem 163/Wira Satya di Bali.

Pangdam juga memaparkan progres pembentukan KodamXXVII/Sobe Sonbai di NTT. Nama “Sobe Sonbai” diambildari tokoh Raja Timor, seorang pahlawan dan pejuang lokalasal Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk penghormatanterhadap sejarah perjuangan masyarakat setempat. Selain itu, dijelaskan pula kesiapan pembangunan markas, penyediaanlahan, personel, perlengkapan, hingga pembangunanperumahan dinas sebagai bagian dari tahapan pembentukanKodam baru tersebut.

Tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan, Pangdam turutmemaparkan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan TNI AD di wilayah Timor Tengah Utara melalui kegiatan Karya Bhakti skala besar. Program tersebut meliputi rehabilitasi Tidak Layak Huni (RTLH), pembangunan sumur bor, rehabilitasisekolah, rehabilitasi rumah ibadah, pembangunan rabat jalanbeton, rehabilitasi panti asuhan, pembangunan jembatan, penyelenggaraan bazar murah, pembagian paket sembako, serta layanan pengobatan gratis bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Pangdam menegaskan bahwa pembentukanKodam baru di NTT merupakan langkah strategis untukmemperkuat sistem pertahanan nasional, mempercepatpengendalian operasi, meningkatkan efektivitas pembinaanteritorial, sekaligus menjawab berbagai tantangan keamananyang berkembang di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Pangdam juga mengungkapkan bahwa sejumlah persoalan di kawasan perbatasan RI–RDTL masih memerlukan perhatianserius, antara lain sengketa batas negara pada wilayah unresolved dan unsurveyed segment, potensi pelanggaranwilayah, penyelundupan lintas batas, hingga konflik sosialyang memerlukan penyelesaian secara terpadu.

Dalam kesempatan tersebut, Pangdam berharap Komisi I DPR RI dapat membantu mengomunikasikan kepada PemerintahPusat serta kementerian dan lembaga terkait mengenaipercepatan penyelesaian permasalahan lahan di Kupangmaupun Nagekeo, sekaligus mendorong penyelesaiansengketa batas negara melalui mekanisme bilateral antaraPemerintah Republik Indonesia dan Republik DemokratikTimor Leste dengan tetap mengedepankan kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menanggapi paparan tersebut, Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI memberikan apresiasi terhadap rencanapembentukan Kodam XXVII/Sobe Sonbai yang dinilaisebagai kebutuhan strategis dalam memperkuat sistempertahanan negara, meningkatkan efektivitas pembinaanteritorial, mempercepat pengendalian operasi, sertamemperkuat pengamanan wilayah perbatasan.

Komisi I DPR RI juga menyatakan memahami besarnyatanggung jawab TNI dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan, baik dari ancaman militer maupunnirmiliter. Berbagai masukan yang diperoleh dalamkunjungan kerja tersebut akan menjadi bahan pembahasanlebih lanjut dalam rapat kerja bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, serta para Kepala Staf Angkatan.

Rangkaian kegiatan Rapat Dengar Pendapat ditutup denganpenyerahan cinderamata sebagai simbol sinergi antara TNI dan DPR RI, dilanjutkan sesi foto bersama sebagai bentukkomitmen bersama dalam memperkuat sistem pertahanannegara demi menjaga keutuhan wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali kembali menghadirkan inovasi dalam upaya memajukan UMKM dan industri kecil menengah (IKM) melalui peluncuran Dekranasda Bali Fashion Road Show, yang akan digelar secara bergilir di seluruh kabupaten/kota di Bali. Program yang diinisiasi Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, tersebut resmi dibuka di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Kamis (23/7). 

Fashion Road Show merupakan pengembangan dari program Dekranasda Bali Fashion Week (DBFW) dan Dekranasda Bali Fashion Day (DBFD). Melalui kegiatan ini, Dekranasda Provinsi Bali ingin memperluas ruang promosi bagi para desainer lokal sekaligus memperkuat eksistensi IKM Bali di tengah masyarakat.

“Pertama kali kita laksanakan, dan Kabupaten Badung menjadi lokasi perdana. Secara teknis kami menghadirkan karya-karya desainer lokal Bali, khususnya desainer yang telah tumbuh dan berkembang di kabupaten/kota,” ujar Ibu Putri Koster saat membuka kegiatan.

Menurutnya, penyelenggaraan DBFW dan DBFD selama ini telah memberikan dampak positif bagi perkembangan industri fesyen Bali. Selain mendorong tumbuhnya desainer muda dan IKM lokal, kegiatan tersebut juga berhasil membangun kesadaran masyarakat untuk semakin mencintai serta menggunakan busana berbahan tenun tradisional Bali.

Ia menambahkan, perkembangan tersebut terlihat dari semakin banyaknya desainer yang tidak hanya menampilkan busana untuk kebutuhan fashion show atau catwalk, tetapi juga menghadirkan koleksi ready to wear yang lebih praktis dan dapat dikenakan dalam aktivitas sehari-hari.

“Jadi, akar tradisinya tetap kuat, tetapi tampil modern dan modis ketika dikenakan di ruang publik,” ungkapnya.

Ibu Putri Koster optimistis, dengan pembinaan yang berkelanjutan, Bali tidak hanya akan dikenal sebagai pusat seni dan budaya, tetapi juga berpeluang menjadi salah satu pusat mode dunia.

“Tidak sekarang, mungkin beberapa puluh tahun lagi. Namun, jika kita terus melakukannya secara konsisten, saya yakin suatu saat Bali dapat dikenal sebagai pusat mode dunia,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga mengajak seluruh Ketua Dekranasda kabupaten/kota untuk mengembangkan program serupa yang secara langsung menyentuh kebutuhan UMKM dan IKM di daerah masing-masing.

“Saya berharap Ketua Dekranasda kabupaten/kota memiliki program yang benar-benar menyasar UMKM dan IKM di wilayahnya sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh para pelaku usaha,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Kabupaten Badung, Ny. Rasniathi Adi Arnawa, menyambut baik penyelenggaraan Dekranasda Bali Fashion Road Show perdana di Kabupaten Badung. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Dekranasda Provinsi Bali dalam memberikan ruang promosi sekaligus mendorong tumbuhnya desainer muda, khususnya yang berasal dari Kabupaten Badung.

Selain pergelaran busana, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pameran produk IKM kriya dan fesyen serta stan UMKM yang menyajikan beragam panganan lokal Bali sebagai bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan produk unggulan daerah kepada masyarakat. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi Pemerintah Provinsi Bali dengan Ombudsman RI Perwakilan Bali dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas pelayanan publik dinilai menjadi kunci menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima jajaran Ombudsman RI dan Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis (23/7).

Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona selaku pimpinan rombongan, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang selama ini diberikan Pemerintah Provinsi Bali. Menurutnya, sinergi yang telah terjalin diharapkan semakin solid sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.

Ia juga menepis anggapan bahwa penerimaan hibah dari pemerintah daerah dapat memengaruhi independensi Ombudsman. Menurutnya, integritas sebuah lembaga tidak diukur dari ada atau tidaknya hibah yang diterima, melainkan dari kejujuran dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

“Hibah merupakan bentuk kerja sama dan saling mendukung antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, begitu pula sebaliknya. Hal itu tidak mengurangi integritas Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan,” tegasnya sembari menyampaikan ucapan terimakasih atas dukungan pemberian hibah lahan untuk pembangunan kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali.

Lebih lanjut disampaikan, kondisi Bali hingga saat ini relatif kondusif. Ombudsman juga terus membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, saran, maupun masukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik di daerah.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa peningkatan pelayanan kepada masyarakat bukanlah tanggung jawab satu lembaga semata, melainkan membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh instansi pemerintah.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Bali sangat terbantu dengan keberadaan Ombudsman yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik. Keberhasilan menghadirkan pelayanan yang berkualitas memang akan memberikan citra positif bagi pemerintah daerah, namun peran utama dalam pengawasan tetap berada di tangan Ombudsman sehingga keberadaannya harus terus diperkuat.

“Pemerintah daerah tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Ombudsman membantu memastikan pelayanan publik berjalan semakin baik. Karena itu harus kita dukung bersama demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Gubernur juga menegaskan bahwa seluruh instansi vertikal pemerintah pusat yang berada di Bali pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Bali siap memberikan dukungan, termasuk kepada instansi pusat yang baru berdiri.

“Pemda merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Karena itu, sepanjang untuk kepentingan pelayanan masyarakat, tentu harus saling mendukung,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur turut menyinggung kebijakan penggunaan pakaian adat Bali setiap hari Kamis di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan sekadar simbol pelestarian budaya, tetapi juga menjadi strategi nyata memperkuat identitas Bali sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

Penggunaan pakaian adat secara rutin dinilai mampu meningkatkan permintaan terhadap produk-produk lokal, mulai dari kain tenun, jarit, hingga hasil karya para perajin dan pelaku UMKM. Dengan demikian, pelestarian budaya berjalan seiring dengan penguatan ekonomi kerakyatan.

Melalui sinergi yang semakin erat antara Pemerintah Provinsi Bali dan Ombudsman RI, diharapkan kualitas pelayanan publik di Pulau Dewata terus meningkat sehingga masyarakat memperoleh layanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. (gs/bi)