Karangasem, baliilu.com – Kunjungan Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta, ke warga kurang mampu di Desa Seraya Timur, Kabupaten Karangasem, Jumat (21/8), tidak sekadar menyerahkan bantuan sosial. Dalam kunjungan tersebut, Ny. Seniasih menemukan kondisi keluarga yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, termasuk dua anggota keluarga yang mengalami gangguan mental.

Didampingi Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Karangasem, Ny. Anggreni Pandu Lagosa, beserta jajaran, Ny. Seniasih menyerahkan bantuan berupa sembako dan perlengkapan memasak kepada 20 kepala keluarga. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Ke-65 BKOW.

Bantuan dipusatkan di kediaman Ni Wayan Trantim (78), yang dihuni tiga kepala keluarga dengan total 12 orang. Dalam kunjungan tersebut, Ny. Seniasih melihat secara langsung kondisi kehidupan keluarga yang tinggal dalam keterbatasan dan membutuhkan perhatian lebih dari berbagai pihak.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi keluarga Ni Wayan Sariani, yang memiliki seorang anak berusia 13 bulan dengan kondisi stunting. Kondisi tumbuh kembang anak tersebut akan menjadi perhatian untuk mendapatkan pendampingan dan penanganan dari pihak terkait.

Selain itu, di rumah tersebut juga terdapat anggota keluarga yang mengalami gangguan mental dan membutuhkan pendampingan. Kondisi ini mendorong Ny. Seniasih untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali agar penanganan dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

“Kita jangan pernah menutup mata terhadap lingkungan terdekat kita, apalagi menyangkut kehidupan, kesehatan, dan kemampuan mereka untuk bertahan hidup. Mari kita lebih peka terhadap warga yang membutuhkan kehadiran dan uluran tangan kita,” ujar Ny. Seniasih.

Ia mengatakan, persoalan sosial di tengah masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya melalui bantuan sesaat. Karena itu, diperlukan kepedulian bersama dan tindak lanjut yang berkelanjutan agar masyarakat yang membutuhkan benar-benar mendapatkan pendampingan.

Terkait dua anggota keluarga yang mengalami gangguan mental, Ny. Seniasih mendorong agar dilakukan asesmen dan pendampingan oleh tenaga yang kompeten. Salah satu upaya yang akan dikoordinasikan adalah terapi untuk membantu meningkatkan kemampuan komunikasi dan interaksi mereka.

“Sebelum kondisinya semakin berat, mari kita berikan pendampingan dan terapi yang tepat. Setelah itu, kita juga perlu mendorong mereka untuk beraktivitas dan berinteraksi dengan lingkungan. Jangan sampai mereka merasa sendiri dan semakin menarik diri,” katanya.

Selain penanganan kesehatan dan sosial, Ny. Seniasih juga akan mengupayakan dukungan untuk perbaikan kondisi tempat tinggal keluarga tersebut. Salah satunya melalui penjajakan bantuan dari pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sehingga keluarga tidak lagi harus tinggal dalam kondisi yang berhimpitan.

“Untuk persoalan seperti ini, kita tidak bisa bekerja sendiri. Mari bergotong-royong hadir untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan perhatian dan kepedulian kita. Dengan bersama-sama, pekerjaan yang berat akan menjadi lebih mudah dan ringan untuk dikerjakan,” tegas Ny. Seniasih.

Ia juga mengajak seluruh anggota BKOW Provinsi Bali dan GOW Kota/Kabupaten se-Bali untuk meningkatkan kepedulian terhadap kondisi masyarakat di lingkungan masing-masing. Menurutnya, kepedulian terhadap warga kurang mampu harus dimulai dari lingkungan terdekat.

“Jangan sampai ada warga di sekitar kita yang mengalami kesulitan, tetapi tidak terlihat karena kita kurang peka. Kepedulian harus dimulai dari lingkungan terdekat dan dilakukan secara bersama-sama,” pungkasnya. (gs/bi)

Manggarai Barat, NTT, baliilu.com – Kepedulian Pemerintah Provinsi Bali (Pemprov Bali) terhadap korban bencana gempa di Flores Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali ditunjukkan Gubernur Bali Wayan Koster. Gubernur Koster turun langsung menyerahkan bantuan senilai Rp 1 miliar untuk membantu masyarakat terdampak gempa di NTT. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena di Posko Pusdalops BPBD Kabupaten Manggarai Barat, Kamis (20/8/2026).

Penyerahan disaksikan langsung Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto dan Bupati Manggarai Barat.

Gubernur Bali dua periode ini bertolak ke Labuan Bajo Manggarai Barat bersama Gubernur NTB  Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto.

Solidaritas Sunda Kecil untuk Korban Gempa Flores ditunjukkan Gubernur Koster, Gubernur NTB dan Pangdam IX. Pemerintah Provinsi Bali dan NTB bersinergi dengan Kodam IX/Udayana mengirimkan tim medis, logistik, serta melakukan asesmen kebutuhan warga di lokasi terdampak.

Kehadiran para pemimpin daerah yang memiliki ikatan historis Sunda Kecil ini diterima Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena. Mereka berkoordinasi dan bertindak cepat guna mempercepat pemulihan psikologis, akses dan infrastruktur warga terdampak. Bantuan dari Pemerintah Provinsi Bali itu diharapkan segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama warga yang terdampak langsung bencana.

Sebelumnya, Gubernur Koster merespons cepat mengirim bantuan tenaga medis, logistik bahan pokok, dan petugas BPBD Bali setelah mendengar gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores NTT pada 15 Agustus 2026 lalu, dengan pusat gempa dilaporkan berada sekitar 30 kilometer timur laut Manggarai Barat.

Merespons bencana tersebut, Gubernur Wayan Koster langsung menginstruksikan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali Gde Agung Teja untuk turun ke lapangan dan membantu penanganan korban. Instruksi tersebut langsung ditindaklanjuti jajarannya.

Pada 18 Agustus 2026, Gubernur Koster mengutus Kepala BPBD Bali Agung Teja bersama jajaran bergerak menuju lokasi bencana dan menyerahkan bantuan logistik pada BPBD Kabupaten Ende untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak.

Agung Teja bersama jajaran langsung membawa bantuan Logistik senilai Rp 150 juta. Bantuan telah disalurkan meliputi, detergen: 600 buah, sabun batang: 3.600 buah, shampoo: 12.600 saset,

pasta gigi: 3.655 buah, pembalut: 4.800 buah, mie instan: 6.000 buah, sikat gigi: 1.872 buah, tikar: 154 buah, air mineral: 100 dus, terpal: 100 buah, beras Bulog: 2.000 kilogram, beras Sakuran: 2.000 kilogram.

Langkah cepat Pemerintah Provinsi Bali menunjukkan wujud nyata solidaritas antardaerah di tengah musibah. Dari Bali untuk NTT, kepedulian bergerak bersama membantu, menguatkan, dan memulihkan. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah terus berkomitmen memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar semakin sehat, profesional, dan berdaya saing tinggi.

Langkah strategis ini diwujudkan melalui akselerasi penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta adopsi best practice tata kelola BUMD modern pada tiga Perusahaan Umum Daerah (Perumda) di Kota Denpasar, yang kali ini dilaksanakan di Perumda Bhukti Praja Sewakadarma (PD Parkir), Jumat (21/8). Di hari yang sama, juga dilaksanakan di Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar.

Evaluasi ini dipimpin langsung Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Denpasar IB Alit Adhi Merta disambut Direktur Utama Perumda Bhukti Praja Sewakadarma, I Nyoman Putrawan.

Dalam arahannya, Wawali Arya Wibawa mengatakan, tiga entitas BUMD yang menjadi fokus utama penguatan ini adalah Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma, Perumda Bhukti Praja Sewakadarma (Layanan Parkir), dan Perumda Pasar Sewakadarma.

Transformasi ini dirancang agar BUMD mampu menyelaraskan peran ganda sebagai penyedia pelayanan publik yang berkualitas sekaligus penggerak perekonomian daerah yang berkontribusi nyata pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penerapan GCG dinilai sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Pemkot Denpasar menekankan kejelasan peran dan hubungan kerja pada tiga organ utama BUMD guna meminimalkan potensi konflik kepentingan yakni Pemilik Modal (KPM) yang diwakili oleh Walikota Denpasar yang berwenang menetapkan arah kebijakan, target kinerja, serta pengawasan strategis.

Kemudian Dewan Pengawas yang bertugas melakukan pengawasan independen serta memberikan nasihat kepada Direksi, dan Direksi yang bertugas mengurus operasional BUMD secara profesional untuk kepentingan perusahan dan pelayanan masyarakat.

Penerapan GCG di Kota Denpasar berlandaskan enam prinsip utama: Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi, Kemandirian, Kewajaran (Fairness), dan Pertanggungjawaban (Responsibility).

“Dengan penerapan Good Corporate Governance yang konsisten, didukung kepemimpinan yang profesional serta pengawasan yang efektif, BUMD akan mampu tumbuh secara berkelanjutan, meningkatkan daya saing, dan memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah serta pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Untuk Perumda Bhukti Praja Sewakadarma (Smart Mobility) terdapat beberapa hal yang digarisbawahi. Yakni, mengakselerasi digitalisasi seluruh titik parkir, menerapkan pembayaran non-tunai (cashless/QRIS) untuk mencegah kebocoran pendapatan, serta mengintegrasikan ekosistem transportasi kota (park & ride, parkir gedung, dan kawasan).

Dalam merumuskan langkah perbaikan, Kota Denpasar memetik pelajaran (lesson learned) dari kesuksesan BUMD peraih TOP BUMD Awards 2025, seperti Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu Indramayu, Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta.

Kunci sukses dari BUMD terbaik tersebut mencakup konsistensi GCG, digitalisasi layanan pelanggan, efisiensi operasional, peningkatan kompetensi SDM, serta inovasi pengembangan bisnis.

Tahapan Roadmap Transformasi 3 Tahun

Guna memastikan keberhasilan pelaksanaan program, Pemkot Denpasar menyusun peta jalan (roadmap) penguatan BUMD.

Yakni 0 – 100 Hari (Diagnosis), Audit kesehatan BUMD, pemetaan aset, bisnis, SDM, dan risiko, serta penetapan KPI awal. Kemudian 1 Tahun (Transformasi), Digitalisasi proses dan layanan, efisiensi biaya, perbaikan SOP, serta penguatan budaya kerja. Dan 2 – 3 Tahun (Ekspansi), Scale-up unit bisnis baru, perluasan kemitraan investasi, serta integrasi digital penuh untuk peningkatan PAD.

Seluruh progres transformasi ini akan dipantau secara berkala melalui BUMD Performance Management System (Dashboard Terintegrasi) yang mencakup indikator Keuangan, Operasional, Pelayanan, Manajemen Risiko, dan Transformasi Digital.

Sementara Direktur Utama Perumda Bhukti Praja Sewakadarma, I Nyoman Putrawan bersama jajaran menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti arahan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar, khususnya dalam pembenahan organisasi, penguatan sistem kinerja, penataan pengelolaan pasar serta pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Untuk itu Perumda Bhukti Praja Sewakadharma (BPS) Kota Denpasar menggelar kegiatan pembinaan dan penguatan pelayanan bagi ratusan petugas juru parkir (jukir) di wilayah Kota Denpasar.

Dimana pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor jasa parkir. Pelayanan yang prima dan humanis menjadi kunci utama dalam membangun citra positif serta kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola parkir di Kota Denpasar.

“Melalui kegiatan pembinaan berkala ini, Perumda BPS Kota Denpasar berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme para petugas parkir guna mendukung kenyamanan ketertiban lalu lintas serta optimalisasi pendapatan daerah,” ungkapnya. (eka/bi)